Pasca Sarjana

Abstrak Lahirnya UU RI No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde baru telah menjadi titik tolak rusaknya tatanan pemerintahan adat pada level pemerintahan terkecil di banyak daerah Indonesia. Jambi merupakan salah satu daerah yang turut kehilangan model pemerintahan adatnya, yang kemudian berdampak pada memudarnya adat serta nilai-nilai kearifan lokal yang bercorak Melayu Islam. Pada masa lalu, satuan pemerintahan adat di Jambi disebut dengan istilah Marga yang terdiri dari beberapa Dusun. Pemerintahan Dusun dijalankaan oleh sebuah presidium yang disebut Kerapatan Dusun dimana terdiri dari tiga unsur sehingga disebut Tigo Tali Sepilin. Bergulirnya reformasi yang bersamaan dengan semakin kuatnya pengakuan masyarakat terhadap keandalan sistem hukum adat dalam membangun tatanan masyarakat bermartabat, telah mendorong semangat reinvensi model pemerintahan adat. Makalah ini mendiskusikan bagaimana peluang dan tantangan reinvensi model pemerintahan adat Tigo Tali Sepilin di Provinsi Jambi setelah era reformasi, yang didasarkan pada beberapa penelitian dalam tiga tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa reinvensi ini memiliki peluang besar serta dapat dijadikan sebagai salah satu modal besar bagi Jambi dalam mengembangkan daerahnya dalam konteks otonomi daerah.

Pemberdayaan Pegawai Syarak merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh sebagian besar pemerintah kabuapten/kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan ibadah keislaman di masjid. Pegawai Syarak merupakan institusi tradisional yang pernah hidup dalam sistem sosial-pemerintahan Jambi dengan fungsi memimpin urusan ibadah dan pemberi pertimbangan aspek syariah pada pemerintah. Bagaimana implementasi, dampak sertapeluang dan tantangan dari kebijakan tersebut merupakan fokus diskusi dalam artikel ini, yang mana data-data di dalamnya didasarkan pada hasil penelitian tahun 2011 lalu. Kajian menunjukkan implementasi kebijakan sudah berjalan lancar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Setidaknya ada empat hal yang perlu dianalisis pemerintah daerah untuk peningkatan daya guna kebijakan masa mendatang, yaitu 1) redefenisi peran dan fungsi Pegawai Syarak, 2) prioritas alokasi anggaran bantuan, 3) penegasan kebijakan sampai pada level provinsi, dan 4) alternatif institusi lain yang lebih memungkinkan diberdayakan untuk tujuan yang sama seperti Majelis Ulama Indonesia.

Je tiens à remercier mon tuteur, Rémy Madinier, pour ses conseils pendant mes études de M2 et surtout sur la rédaction de ce mémoire. Je voudrais également dire un grand merci à Pak Jean pour son aide pour l'édition de ce mémoire ainsi que pour les discussions autour de la langue française et de la bahasa Indonesia. À Julien et Madame Aujollet, j'adresse mes remerciements pour leur aide au cours de mon adaptation académique et culturelle notamment au premier semestre de mon séjour à Paris.

Abstrak Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam transformasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dituntut mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan mutu, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Pengelola pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan sumber-sumber pendanaan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, integrasi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi alternatif solusi. Produk-produk dari kegiatan tridharma tersebut dapat diarahkan dalam jasa layanan profesi. Paper ini mendiskusikan implementasi model pembelajaran terintegrasi pada jenjang sarjana di perguruan tinggi. Model Daur Hidup yang mengarahkan kegiatan pendidikan dan penelitian untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat yang kemudian akan memberikan umpan balik bagi proses pendidikan dan penelitian berikutnya. Di samping itu, proses ini sekaligus bisa dikembangkan sebagai jasa layanan profesi untuk menjadi sumber pendanaan alternatif perguruan tinggi. Kata Kunci: pembelajaran, perubahan, daur hidup, pendanaan, perguruan tinggi. Pendahuluan Perguruan tinggi yang memiliki kelayakan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristek Dikti) Nomor 32 Tahun 2016 adalah perguruan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi-SNPT. Dengan demikian seluruh aktivitas perguruan tinggi yang dijalankan oleh sivitas akademik harus sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam SNPT tersebut. Salah satu aspek yang diatur dalam standar tersebut berkaitan dengan pembelajaran serta layanan profesi dan / atau keahlian. Menurut Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNP, mahasiswa pada program studi sarjana wajib melaksanakan beban belajar paling sedikit 144 SKS (satuan kredit semester) selama maksimum 7 (tujuh) tahun. Termasuk di dalamnya adalah pembelajaran dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Aktivitas penelitian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sementara aktivitas pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kemenristekdikti, 2015). Dari kegiatan pembelajaran ini diketahui bahwa perguruan tinggi idealnya merupakan agen perubahan bagi masyarakat dan / atau bangsanya. Untuk tujuan tersebut diperlukan biaya pendidikan yang dapat diupayakan oleh perguruan tinggi dari sumber internal yang diperoleh dari mahasiswa; dan eksternal dari hibah, jasa layanan profesi dan / atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan / atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta (Kemenristekdikti, 2015). Dalam konteks ini, penyelenggara perguruan tinggi dituntut memiliki kreativitas dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan yang layak mendapat perhatian dari penyelenggara perguruan tinggi adalah jasa layanan profesi dan / atau keahlian dengan memanfaatkan produk pengetahuan atau teknologi yang dihasilkan oleh atau digunakan dalam aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sangat disayangkan apabila aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan jasa layanan profesi dan / atau keahlian tidak saling berkontribusi satu sama lainnya. Produk pendidikan dan

Bahasa dan simbol, merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai dalam sebuah komunitas, termasuk entitas politik. Oleh karena itu, bahasa dan simbol-simbol khas menjadi karakteristik partai-partai ideologis atau setidaknya semi ideologis. Di Indonesia, sampai Pemilu 2014 yang baru berlangsung, karakter khas bahasa dan simbol setidaknya masih ditemukan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa bahasa dan simbol-simbol dalam entitas partai ideologis seperti PDI-P dan PKS merupakan salah satu sarana utama dalam kristalisasi ideologi politik partai sebagai landasan kekuatan pergerakan. Tentu saja, tingkat penggunaan bahasa dan simbol antara kedua partai yang menjadi unit analisis berbeda, yang pada akhirnya juga menghasilkan perbedaan keajegan ideologi politik pada entitas masing-masing partai.

The ritual of Mandi Safar, bathing together on the beach using the prayer rajahs performed by the community on every Wednesday of the last week of Safar (second month of Hijri), has been designed by the local government as one of the supporting programs for economic development in Air Hitam Laut Village, Jambi. The tradition that derived from religious rituals in the Malay society to avoid catastrophes and calamities along Safar faced controversy at first because it was considered as heresy by some Muslims. Nevertheless, the ritual evolved simultaneously into a popular cross-ethnic tradition and had been planned as one of the national tourism icons of Jambi Province since 2017. Through political sociology and psychoanalysis approaches in social change, this paper analyzes the programming processes of
this agenda and its impact. The result shows that marine tourism program of Mandi Safar provides a positive basis for economic development in Air Hitam Laut. The program has spurred the development of local infrastructure on the one hand and has led to social change in society on the other side. Previously, the process of desacralization of the Mandi Safar ritual as well as the role of local customary-religious elites as a mobilizer became the key variables to
empowerment process.

As it happens on various indigenous communities or Komunitas Adat Terpencil (KAT) in Indonesia, Orang Rimba in Jambi converted to religion over the past few decades, especially into Islam as the religion of Malay majority people in Jambi. During the conversion, whether Orang Rimba knows well the Quran as authoritative sources of Islamic doctrine? Explanative qualitative research in Dusun Air Hangat and Dusun Nebang Parah indicates that the older generation of Orang Rimba only knew about the Quran symbolically as a sacred scripture of Islam. In the younger generation, the knowledge of the Quran is growing better by having lessons in reading the Quran and Islamic studies. However, this activity is still inadequate in both quantity and quality and encounters many obstacles so that it requires the support of local government institutions, especially the Ministry of Religious Affairs of Indonesia.

Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam transformasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dituntut mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan mutu, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Pengelola pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan sumber-sumber pendanaan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, integrasi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi alternatif solusi. Produk-produk dari kegiatan tridharma tersebut dapat diarahkan dalam jasa layanan profesi. Paper ini mendiskusikan implementasi model pembelajaran terintegrasi pada jenjang sarjana di perguruan tinggi. Model Daur Hidup yang mengarahkan kegiatan pendidikan dan penelitian untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat yang kemudian akan memberikan umpan balik bagi proses pendidikan dan penelitian berikutnya. Di samping itu, proses ini sekaligus bisa dikembangkan sebagai jas...

This research was conducted in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, with a qualitative approach. It aims to identify Suku Duano's local wisdom towards environmental conservation in Tanjung Jabung Barat. The results showed that they had the local wisdom on the preservation of the marine environment such as, using a simple catching tool that more effective to catch specific fish and do not damage the marine ecosystem, using palm leaves to catch fish and used a board called papantungka to catch the clam. Suku Duano had special knowledge about specific areas of marine products in which way they knew when and where the right place for fishing. They had special ceremony after fishing as a form of gratitude to The God.

Although the implementation of e-government in the government system in Indonesia has been running for almost decades, in practice, there are still many local government units, mainly villages and sub-districts, that encounter technical problems. The main obstacle faced by the village/sub-district government is the capacity of human resources and the availability of budgeting to support the use of information systems. Based on this issue, the Government Science Department, in collaboration with the Community Service Program (KKN) of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi students in 2021, held the e-government workshop for villages/sub-districts governments in Jambi Province with the theme "Utilizing Google Features to Support the Implementation of e-Government at the Village/sub-district Level." The organizer considered these features can overcome the problems of limited budget and human resource capacity because Google's features, apart from being accessible for free, are...

Kelompok pengajian, majelis taklim, terutama kelompok perempuannya merupakan group komunal yang memiliki jaringan luas dan dikenal aktif dalam kegiatan rutin terutama pengajian. Dengan jaringan yang luas, majelis taklim kerap dimanfaatkan oleh politisi selama kampanye pemilu untuk memperoleh dukungan dan kerap terjebak dengan praktik jual beli suara. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pemilu berintegritas bagi anggota majelis taklim perempuan di Desa Puri, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi. Kegiatan ini menggunakan metode pendekatan service learning dan dilaksanakan selama program Kuliah Kerja Nyata, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023. Program ini dimulai dengan survei pretest kepada 34 anggota majelis taklim perempuan untuk mengukur pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilu serta pemantauan partisipatif terhadap proses pemilu. Kegiatan berlanjut dengan diskusi kelompok terbatas (FGD, Focus Group Discussion) dengan mengundang responden tersebut untuk mendiskusikan hasil survey serta berbagi pengalaman dibantu oleh fasilitor. Kegiatan ditutup dengan pemberian tanda dukungan peserta FGD terhadap pemilu berintegritas. Pasca kegiatan dilanjutkan dengan post-test untuk evaluasi hasil FGD. Kegiatan dinilai cukup berhasil ditunjukkan dengan cukup banyaknya peserta yang terlibat dalam FGD, antusiasme saat diskusi, adanya komitmen dukungan terhadap pemilu yang berintegritas serta terjadinya peningkatan pemahaman berdasarkan hasil post-test.

This paper aims to elaborate on the contextual rituals of Muslims in Indonesia as decreed by Indonesian scholars such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, and Nahdhatul Ulama (NU) in connection with the Covid-19 pandemic. The type of research used is a literature study with a qualitative approach which is analyzed by means of content analysis. The result of the research is that there is a significant breakthrough in the ritual of worship which has been standard in the doctrine of al-ashlu fi al-ibadah al-tauqif wa al-ittiba'. The breaking of this worship protocol at least occurs in the principle of congregational prayer and its procedures, the use of masks during prayer, the implementation of Friday prayers, Eid prayers, and the organization of the corpse. Meanwhile, Indonesian clerics such as MUI, Muhammadiyah (through the Tarjih Council) and NU (through Bahsul Masail) justified this breach. The maslahah factor in order to avoid the risk of transmitting the Covid-19 virus, is the main reason for the justification of these scholars. This study strengthens the existence of Islamic legal theories which are summarized in the fiqh rules in answering social problems that have a wedge with religious rituals. So it is illustrated that Islamic doctrine is rigid in its provisions but remains flexible in application.

After the terrorist attacked on the twin towers of Word Trade Center, USA, 9 September 2001, the issue of religious radicalism became a serious international concern. Terrorists suspected of carrying certain religious symbols have put religion as the accused party to be responsible. Of course the action did not stand alone. Various variable lighter, should also mentioned why the attitude or behavior of a religious people to be radical and very likely to cause terror. The following study attempts to uncover the background of radicalism in the name of religion appears on the surface. Certainly internal and external factors must be put forward.