Papua Barat

Latar Belakang Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi seluruh indonesia dengan bermacam-macam suku, ras dan adat istiadatnya. Dengan banyaknya provinsi serta luasnya wilayah indonesia membuat indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut Central Intellingence (CIA) pada bulan july tahun 2016, populasi penduduk Indonesia mencapai 258.316.051 jiwa dan menduduki peringkat ke-4 dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat. Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Papua atau bagian paling timur wilayah papua milik Indonesia. Belahan timurnya adalah negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat. Senjak tahun 2003, dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas daerah 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua didunia dan terbesar pertama di Indonesia. Papua adalah sebuah pulau yang terletak disebelah utara Australia yang dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan berantara. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pengunungan tinggi dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan anatar Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis bujur timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

Ketahanan Nasional Arjuna Putra Aldino. T 1806172384 PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN A. Latar Belakang Papua yang terletak di wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Akan tetapi sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial. Ketidakpuasan secara ekonomis itulah, yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua di picu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif kekecewaan historis, Ferry Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man one vote sesuai New York Agreement. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri. Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara. Namun tentunya, persoalan Papua tidak bisa dipandang hanya semata-mata sebagai persoalan nasional. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi persoalan Papua dalam dimensi internasional dengan pendekatan geopolitik dan lingkungan strategis.

Papua Barat adalah salah satu Wilayah yang Belum Berpemerintahan Sendiri (Non Self Governing Territories) berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 448 tanggal 12 Desember 1950 yang berada dibawah Administering Power Kerajaan Belanda sejak 1945 - 1962 kemudian ditransfer administrasinya ke Indonesia melalui suatu Referendum ilegal yang disebut PEPERA tahun 1969 kemudian Indonesia tidak melaporkan proses Self Government setiap tahun di Sidang Umum PBB sesuai Piagam PBB Pasal 73e

Secara mendasar ada dua cara  yang betul berbeda untuk menangani pengalaman masa lalu yang pahit: jalur pengadilan HAM dan jalur KKR. Pengadilan HAM bertujuan memeriksa fakta hukumnya, menuntut pertanggungjawaban seluruh sistem yang terlibat, kemudian menjatuhkan vonis kepada pihak yang bersalah. KKR bertujuan menggali fakta beserta konteks historis (akar masalah, konteks budaya, struktur politik) berdasarkan kesaksian korban untuk mencari kebenaran dan akhirnya pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku. Karena itu sejak awal seluruh unsur masyarakat Papua beserta Pemerintah, DPRD, TNI, dan Polri di Papua perlu amat menyadari perbedaan ini.
Dalam konteks kerangka penyelesaian berdasarkan pada berbagai produk hukum yang dibentuk berpijak dalam dua jalur, yakni pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi melalui pembentukan KKR dan penghukuman kepada pelaku melalui pengadilan HAM.

Indonesia has a population of approximately 260 million. According
to the Central Bureau of Statistics, the government
recognizes 1,331 ethnic groups.1 The Ministry of Social Affairs
identifies some Indigenous communities as komunitas adat
terkecil (KAT), or geographically-isolated Indigenous communities.
However, many more peoples self-identify as or are considered
by others to be Indigenous. Recent government acts
and decrees use the term: Masyarakat Adat to refer to Indigenous
Peoples. The national Indigenous Peoples’ organization,
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), estimates that the
total population of Indigenous Peoples in Indonesia is between
50 and 70 million.
The third amendment to the Indonesian Constitution recognizes
Indigenous Peoples’ rights in articles 18 B-2 and 28 I-3.
In more recent legislation, there is implicit recognition of some
rights of Indigenous Peoples, where they are referred to as:
Masyarakat Adat or Masyarakat Hukum Adat, including Act No.
5/1960 on Basic Agrarian Regulation, Act No. 39/1999 on Human
Rights, and MPR Decree No. X/2001 on Agrarian Reform.
Act No. 27/2007 on the Management of Coastal Areas and
Small Islands and Act No. 32/2010 on the Environment clearly
use the term: Masyarakat Adat and use the working definition
of AMAN. The Constitutional Court affirmed the constitutional
rights of Indigenous Peoples to their land and territories in May
2013, including their collective rights to customary forests.
While Indonesia is a signatory to the United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), government
officials argue that the concept of Indigenous Peoples is
not applicable as almost all Indonesians (with the exception
of the ethnic Chinese) are Indigenous and thus entitled to the
same rights. The government has consequently rejected calls
for specific needs from groups self-identifying as Indigenous.
West Papua covers the western part of the island of New
Guinea and comprises the two Indonesian provinces of Papua
and West Papua (Papua Barat). It has a population of 4.378 million
people split across two provinces, with 3.5 million in Papua province and 878,000 in West Papua province. More than 50%
of the population in both provinces are migrants who came
from other parts of Indonesia through the government-sponsored
transmigration program between the 1970s and early
2000s.
West Papua has the most diverse cultures and languages
in Indonesia. While Bahasa Indonesia is the official language
spoken now, there are more than 250 tribal languages spoken
by Indigenous Papuans today. West Papua is divided into seven
distinct customary territories: Mamberamo Tabi (Mamta),
Saireri, Domberai and Bomberai, Mee Pago, La Pago and Ha
Anim.
Since Indonesia took control over the region from the
Netherlands in 1969, West Papuans have continued to seek
independence from Indonesia. In 2001, the Indonesian government
issued a Special Autonomy Law for Papua formerly called
Irian Jaya, after which the government forcibly divided the Indonesia-
controlled part of the island into Papua and West Papua
provinces.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kegempaan yang tinggi, dikarenakan Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik benua, yaitu:lempeng Asia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Akibat dari gerakan ketiga lempeng ini menimbulkan unsur-unsur tektonik  yaitu gempabumi. Hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami aktifitas tektonik, salah satu  wilayah  yang mengalami tektonik aktif adalah daerah Kepala Burung, Papua Barat karena di daerah ini diduga terdapat pertemuan tiga lempeng tersebut. Penelitian geologi dan evolusi daerah Kepala Burung dimulai beberapa tahun lalu oleh beberapa peneliti. Studi tentang pergerakan lempeng yang mempengaruhi Kepala Burung menjelaskan bahwa lempeng benua Indo-Australia pada saat ini bergerak relatif ke utara sedangkan lempeng samudera Pasifik bergerak ke barat-daya. Deformasi akibat tumbukan oblique kedua lempeng ini terekam pada sejarah tektonik Kepala Burung dan seluruh daratan New Guinea. Akibatnya pada daerah Kepala Burung ini sering terjadi aktifitas tektonik hampir setiap hari pada setiap tahunnya. Dari penjelasan geologi tersebut diduga terdapat sesar-sesar aktif yang mana perlu dikaji lebih lanjut mengenai sesar-sesar di daerah Kepala Burung tersebut. Tahapan penelitian ini dilakukan tiga tahap. Pertama, Data gempabumi yang  yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari database gempa internasional yang dikelola oleh United States Geological Services(USGS), dan dari global CMTyang berpusat di Amerika Serikat. Kedua, Dari data global CMT tercatat data-data berupa beach ball, strike, dip, slip/rake-nya sehingga dapat dilihat mekanisme sesar. Ketiga, Pemetaan persebaran gempabumi dengan menggunakan Arcview GIS 3.3. Setelah dilakukan tahap-tahap tersebut kemudian dilakukan analisis data. Berdasarkan analisa data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa gempabumi yang terjadi di daerah Kepala Burung (Papua Barat) sebanyak 410 gempa, dan terdapat empat jenis sesar/patahan yaitu sesar geser, sesar naik, sesar turun dan sesar oblique. Jumlah sesar dari kejadian gempabumi tersebut adalah sebagai berikut : Sesar geser sebanyak 113 kali, sesar naik sebanyak  142 kali , sesar turun sebanyak 89 kali, sesar oblique sebanyak 73 kali. Dari jumlah sesar tersebut yang paling dominan di wilayah penelitian terjadi sesar naik

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang permasalahan yang sedang terjadi di Negara-negara dunia dan sampai masuk ke Indonesia dan telah tersebar di daerah-daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Papua Barat. Tujuann dari penelitia ini agar dapat mengetahui bagaimana peran dari lembaga demokrasi seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Papua Barat dalam melihat kasus pandemic COVID-19 dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah, menanggulangi, dalam merespon keadaan saat ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara melakukan metode analisis dengan pendekatakn kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaiman hasil kerja dari DPR Papua Barat dalam penanganan covid 1.

Indonesia tiene una población de aproximadamente 260 millones
de habitantes. Según la Oficina Central de Estadísticas, el gobierno
reconoce 1.331 grupos étnicos.1 El Ministerio de Asuntos Sociales
identifica a algunas comunidades indígenas como komunitas adat
terkecil (KAT), o comunidades indígenas aisladas geográficamente.
Sin embargo, muchos más pueblos se autoidentifican como
indígenas o son considerados por otros como tales. Las recientes
leyes y decretos gubernamentales utilizan el término Masyarakat
Adat para referirse a los pueblos indígenas. La organización nacional
de pueblos indígenas, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), estima que la población total de indígenas en Indonesia
es de entre 50 y 70 millones.
La tercera enmienda de la Constitución de Indonesia reconoce
los derechos de los pueblos indígenas en sus artículos 18 B-2 y
28 I-3. En la legislación más reciente, existe un reconocimiento implícito
de algunos derechos de los pueblos indígenas, donde se les
denomina Masyarakat Adat o Masyarakat Hukum Adat. Entre dicha
legislación figuran la Ley Nº 5/1960 sobre la Regulación Agraria
Básica, la Ley Nº 39/1999 sobre Derechos Humanos, y el Decreto
MPR Nº X/2001 sobre la Reforma Agraria. La Ley Nº 27/2007 sobre
la Gestión de las Costas e Islas Pequeñas y la Ley Nº 32/2010 sobre
el Medioambiente utilizan claramente el término Masyarakat Adat y
recurren a la definición práctica de AMAN. El Tribunal Constitucional
afirmó los derechos constitucionales de los pueblos indígenas
a sus tierras y territorios, incluidos sus derechos colectivos a los
bosques consuetudinarios, en mayo de 2013.
Aunque Indonesia es signataria de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los
funcionarios gubernamentales argumentan que el concepto de
pueblos indígenas no es aplicable ya que casi todos los indonesios
(con la excepción de los chinos étnicos) son indígenas y por tanto
tienen los mismos derechos. Por consiguiente, el gobierno ha rechazado
las peticiones de necesidades específicas de los grupos
que se autoidentifican como indígenas.
Papúa Occidental abarca la parte occidental de la isla de Nueva
Guinea y comprende las dos provincias indonesias de Papúa
y Papúa Occidental (Papúa Barat). Tiene una población de 4.378 millones de personas repartidas en dos provincias, con 3.5 millones
en la provincia de Papúa y 878.000 en la de Papúa Occidental.
Más del 50% de la población de ambas provincias son migrantes
que llegaron de otras partes de Indonesia a través del programa de
transmigración patrocinado por el gobierno entre los años 1970 y
principios de los años 2000.
Papúa Occidental tiene las culturas y lenguas más diversas
de Indonesia. Aunque el indonesio (bahasa Indonesia) es la lengua
oficial que se habla actualmente, los papúes indígenas hablan
más de 250 lenguas tribales. Papúa Occidental se divide en siete
territorios consuetudinarios distintos: Mamberamo Tabi (Mamta),
Saireri, Domberai y Bomberai, Mee Pago, La Pago y Ha Anim.
Desde que Indonesia tomó el control de la región (que anteriormente
estaba en manos de los neerlandeses) en 1969, los papúes
occidentales han seguido buscando su independencia. En
2001, el Gobierno de Indonesia promulgó una ley de autonomía
especial para la región de Papúa, antes llamada Irian Jaya, tras la
cual dividió por la fuerza la parte de la isla controlada por Indonesia
en las provincias de Papúa y Papúa Occidental.

Dugaan pelanggaran dalam tahap pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang ditangani Bawaslu Papua telah mencapai 40 kasus. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2019. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Amandus Situmorang, saat

Tomu District is one of the areas in the coastal district of Teluk Bintuni, West Papua. The accelerated development that continues to develop will significantly affect the existence of wildlife in the Tomu District. The purpose of this study was to identify the diversity and distribution of coastal wildlife in Tomu district. In addition, this study wants to identify the structure of its use by the community. The study was conducted in Tomu District, Bintuni Bay Regency in January 2017. The method used was rapid observation in three sample points as representatives of three habitat types. In addition, interviews were conducted with community representatives in the Tomu District. The results showed that there were 44 species of birds, 3 types of mammals, and 5 types of herpetofauna found during the study. Based on information from the community, 3 species of animal were found in the study area but were not found during the study. The utilization structure by the community consists of the utilization of direct values (economic / recreation) and non-use value (conservation) and there is no utilization to take indirect values from their biological wealth.