SURAT IZIN USAHA DESA-KECAMATAN

KARYA ILMIAH MAHASISWA, 2011

EVALUASI BATAS USULAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DI PULAU BURU Studi Kasus di Pulau Buru, Provinsi Maluku, 2019

ABSTRAK Penggabungan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan alat yang efektif untuk pemetaan potensi mineral. Pemilihan lokasi eksplorasi yang potensial merupakan sebuah proses yang kompleks dan mempertimbangkan banyak kriteria. Pada tulisan ini, SIG dan AHP digunakan untuk melakukan studi pemetaan potensi mineral emas pada sebagian wilayah Pulau Buru serta menentukan batas potensial usulan wilayah izin usaha pertambangan. Empat peta evidence digunakan dalam analisa yaitu: litologi, struktur geologi, geokimia, dan alterasi. Masing-masing kriteria dan sub-kriteria akan dievaluasi dengan AHP dan selanjutnya dipetakan dengan SIG. Alterasi menjadi faktor paling penting dengan bobot 0.426, diikuti data geokimia dengan bobot sebesar 0.301, litologi dengan bobot 0.213 dan terakhir struktur geologi dengan nilai bobot 0.06. Pembobotan ini memiliki nilai rasio konsistensi 0.033 (CR≤0.1) yang artinya konsisten dan dapat diterima. Evaluasi akhir peta potensi mineralisasi emas dilakukan tumpang susun dengan peta wilayah pertambangan, peta kawasan hutan, dan data peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB). Dua blok usulan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam komoditas emas didapatkan seluas 72.696,18 Ha dan 37.335,94 Ha. Kata kunci: pemetaan potensi mineral, SIG dan AHP, wilayah izin usaha pertambangan ABSTRACT Combination of Geographic Information Systems (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) is an effective tool for mineral potential mapping. The selection of potential exploration sites is a complex process and considers many criteria. In this paper, GIS and AHP are used to study the mapping of gold mineral potential in Buru Island and determine potential boundary for proposed mining permits. Four evidence maps are used in the analysis, i.e. lithology, geological structure, geochemistry analysis, and alteration. Each criterion and sub-criteria will be evaluated with AHP and then mapped with GIS. Alteration is the most important factor with a weight of 0.426, followed by geochemical data with a weight of 0.301, lithology with a weight of 0.213 and geological structure with a weight value of 0.06. This weighting has a consistency ratio of 0.033 (CR≤ 0.1) which means consistent and acceptable. Final evaluation is carried out by overlapping mineral prospectivity map with existing mining areas map, forestry status map, and indicative moratorium map (PIPPIB). Two blocks of proposed areas for mining licenses for gold commodity were obtained with an area of 72.696,18 Ha and 37.335,94 Ha. PENDAHULUAN Eksplorasi sumber daya mineral biasanya dimulai dari skala kecil (area yang luas) kemudian didetailkan pada skala yang lebih besar (area kecil) pada lokasi-lokasi yang dianggap prospek (Quadros et al. 2006). Kegiatan eksplorasi meliputi pengumpulan, analisis, dan integrasi data dari berbagai survey, misalnya data geologi, geokimia, dan geofisika. Perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang pesat belakangan ini telah melahirkan banyak aplikasi diberbagai bidang, salah satunya pada bidang eksplorasi sumber daya mineral. SIG memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengupdate, menerima, menampilkan, memproses, menganalisa, dan mengintegrasikan berbagai

SIMAKSI Yang dilupakan Pendaki, 2019

Pendakian pada umumnya merujuk pada perjalanan panjang dan penuh semangat yang biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman atau melintasi hutan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pendakian di beberapa gunung di Indonesia, para pendaki diharuskan untuk mengurus SIMAKSI(Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati beserta jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya atau berasosiasi dengannya. Tidak dapat diduga bahwa aktivitas mendaki ini juga memberikan dampak pada ekosistem alam yang dilalui para pendaki. Beberapa banyaknya pendaki yang melalui lokasi tertentu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan alam yang dilewatinya. Ini bisa terjadi karena diakibatkan oleh para pendaki yang sering membuang sampah sembarangan di jalur pendakian, menginjak atau menjadikan tanaman tertentu hingga menyebabkan tanaman itu mati atau tercabut, dan lain sebagainya. Penumpukan sampah yang berlebihan juga sering terlihat di gunung akibat sampah yang dibuang oleh para pendaki. Melakukan pendakian juga dapat membahayakan nyawa para pendaki yang bisa disebabkan oleh medan pendakian yang memang berbahaya, cuaca buruk, tersesat, atau pengaruh dari kondisi medis yang sebelumnya telah dimiliki oleh pendaki. Penyakit yang biasanya diderita oleh pendaki adalah diare, dehidrasi, hipotermia, serangan panas matahari, luka, kaki keseleo atau patah. Pendaki juga harus terus waspada terhadap ancaman lainnya, seperti serangan dari hewan buas, atau kontak dengan tanaman beracun yang menyebabkan ruam, bahkan termasuk tersambar petir (terutama di tanah yang tinggi). Maka dari itu, penyebab hal itu sering terjadi dalam pendakian, karena kebanyakan pendaki yang melalaikan atau melupakan untuk mengurus SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) sebelum melakukan pendakiannya. Untuk memahami dinamika yang terjadi dalam permasalahan ini, Peneliti akan menggunakan pendekatan Penelitian Empiris, dengan mencari sumber yang memahami tentang permasalahan ini.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.