Ekonomi Politik Dalam Pembangunan

EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN TUGAS MATA KULIAH TEORI & PARADIGMA PEMBANGUNAN ALAMSYAH PRATAMA P022181003 KONSENTRASI MANAJEMEN PERENCANAAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2018 ii KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, segala puji kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufiq dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kami ini. Tak lupa, shalawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam beserta kepada Keluarga, sahabat dan pengukitnya. Tugas ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran pada mata kuliah “Teori dan Paradigma Pembangunan” yang merupakan tugas akhir dan sebagai instrumen penilaian pada ujian mid semester. Pokok-pokok yang terkandung di dalam tulisan ini membahas mengenai penjelesan mengenai ekonomi politik dalam hubungannya dalam beberpa teori yang terkait pembangunan. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai sumber ilmu yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan khususnya bagi penyusun dan pembaca secara umum. Kami menyadari bahwa dalam penyususan tugas ini, masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan-perbaikan penulisan di masa akan datang. Akhir kata, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah berperan hingga tulisan ini dapat tersusun dan terselesaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa me-Rahmati dan Me-Ridhai kita semua serta semoga semua amalan kita bernilai ibadah yang mendatangkan pahala di sisi-Nya. Makassar, 30 November 2018 Penyusun iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii 1 WHAT IS POLITICAL ECONOMY ? ............................................................... 1 2 PERKEMBANGAN TEORI-TEORI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK................................................................. 4 2. 1 Perkembangan Teori Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi ........... 4 2.1.1 Teori Ekonomi Klasik Adam Smith....................................................... 4 2.1.2 Teori Ekonomi Keynesian (Harrod-Domar) .......................................... 5 2.1.3 Teori Ekonomi Neo Klasik (Solow-Swan) ............................................ 6 2. 2 Perkembangan Teori Pembangunan Dalam Perspektif Pembangunan Bangsa ............................................................................................................... .7 2.2.1 Teori Pembangunan Politik .................................................................... 7 2.2.2 Teori Pembangunan Sosial Budaya ..................................................... 10 2.2.3 Teori WW Rostow ............................................................................... 11 3 TEORI-TEORI YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI POLITIK .... 12 3. 1 Teori Merkantilisme ............................................................................. 12 3. 2 Liberalisme Ekonomi............................................................................ 14 3. 3 Marxisme .............................................................................................. 15 4 TEORI EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA ............................................................................................................... 18 4. 1 Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah internal. ............... 19 4. 2 Teori Ketergantungan ........................................................................... 20 4. 3 Teori Dinamika Produksi ...................................................................... 21 5 EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN DALAM CONTOH EMPIRIK .. 25 6 SO, WHAT IS POLITICAL ECONOMY? ...................................................... 28 1 1 WHAT IS POLITICAL ECONOMY ? Ekonomi politik adalah (suatu gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai) saling ketergantungan antara ekonomi dengan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, stabilisasi. Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan (Bruno S. Frey, 1994). Para pengambil keputusan (aktor) bidang ekonomi dan bidang politik tergantung satu sama lain dan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Keputusan yang diambil oleh para aktor, dan karena itu perkembangan dan hasil seluruh sistem, tergantung pada aturan dan institusi yang membentuk kerangka dasarnya. Perilaku ekonomi, dengan kata lain, dapat dipengaruhi dengan mengubah aturan dan institusi. Perubahan semacam ini hanya mungkin terjadi melalui suatu konsensus sosial, dalam suatu situasi di mana para aktor tidak dapat memastikan apakah kepentingan pokok mereka akan terpenuhi dengan adanya perubahan aturan dan institusi itu atau tidak. Ekonomi politik muncul pada abad 18 didorong oleh perubahan dramatik dalam sistem pemenuhan kebutuhan, baik dalam hal sifat dan jenis kebutuhan maupun dalam hal cara produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhinya. Perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran istilah dari “economy” menjadi “political economy”. Karena itu, pengertian ekonomi politik dapat ditelusuri dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik (Caporaso dan Levine, 1992). Sebagaimana diketahui, istilah “Ekonomi Politik” seringkali dipertukarkan dengan istilah “Politik Ekonomi”, padahal secara metodologis kedua istilah 2 tersebut mengandung perbedaan yang substansial. Politik Ekonomi merupakan suatu unsur atau elemen yang menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Politik Ekonomi secara umum disebut sebagai Das Sollen, karena dipandang tidak sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan, melainkan hanya sebagai sebuah produk Policy Sciences. Sedangkan Ekonomi Politik disebut sebagai Das Sains, karena di dalamnya secara eksplisit terdapat berbagai prasyarat keilmuan, yang memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Substansi Ekonomi Politik antara lain berupa persoalan interdependensi, dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi, realisme dan idealisme, linear dan strukturalis internasional, globalisasi, regionalisme, dan sebagainya. Dalam pendekatan Ekonomi Politik, masalah yang dihadapi antara lain mencakup variabel-variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial budaya, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh meliputi (1) intervensi pemerintah, perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi, (2) kenaikan harga di pasar, (3) kemerosotan daya beli masyarakat, (4) kelangkaan sumber daya, (5) revolusi sosial, transformasi industrial, (6) revolusi dan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi. Sedangkan ekonomi politik pembangunan lebih spesifik dari pada ekonomi politik. Ekonomi Politik Pembangunan merupakan kajian tentang 3 keputusan-keputusan politik atau kebijakan public dibidang ekonomi yang khusus membahas tentang pembangunan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian ekonomi politik pembangunan dapat dipahami dengan mudah melalui bagan yang ada di bawah ini : Keputusan Barang Politik Kesejahteraan Ekonomi Politik Ekonomi Pembangunan Kebijakan Masyarakat Jasa Publik Secara teoritik kajian eknomi politik pembangunan berguna : 1. Untuk mengetahui mengapa dan dengan cara bagaimana kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan ekonomi dan politik) dirumuskan dan diimplementasikan dalam suatu negara dan siapa saja yang terlibata dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. 2. Untuk memahami kebijakan pembangunan dan dampaknya dengan benar pada kurun waktu tertentu dengan menelusuri secara cermar perilaku, motivasi dan preferensi para aktornya. Sehingga diperoleh jawaban siapa, memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana. 3. Sebagai alat analisa untul mengkaji berbagai isu social yang menyangkut persoalan proses kebijakan dan pembangunan pada umumnya (Suryono, 2006:10) 4 2 PERKEMBANGAN TEORI-TEORI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Dalam hal ini akan diuraikan beberapa teori-teori pembangunan yang berkaitan dengan perpektif ekonomi politik : 2. 1 Perkembangan Teori Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi 2.1.1 Teori Ekonomi Klasik Adam Smith Adam Smith bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan laissez-faire, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami maka aspek utama pertumbuhan ekonomi dibedakan atas dua yaitu: a. pertumbuhan output total b. pertumbuhan penduduk  Pertumbuhan Output Total 5 Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu: a) sumberdaya alam yang tersedia (atau faktor produksi "tanah") b) sumberdaya insani (atau jumlah penduduk) c) stok barang modal yang ada. Namun demikian, sebenarnya ada 2 faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu: a) makin meluasnya pasar, dan b) adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.  Pertumbuhan Penduduk Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. (Pasaribu, 2012) 2.1.2 Teori Ekonomi Keynesian (Harrod-Domar) Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 6 Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (steady growth) (Pasaribu, 2012) 2.1.3 Teori Ekonomi Neo Klasik (Solow-Swan) Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow (Massachussets Institute of Technology) dan Trevor Swan (The Australian National University). Solow ini memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktorfaktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana 7 perekono-mian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya "keluwesan" (fleksibilitas) ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. (Pasaribu, 2012) 2. 2 Perkembangan Teori Pembangunan Dalam Perspektif Pembangunan Bangsa 2.2.1 Teori Pembangunan Politik Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti dalam Kadir, 2014). Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya 8 dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Persoalannya ialah, apakah perubahan itu bersifat progresif, yaitu menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan situasi politik yang lebih demokratis daripada sebelumnya yang dapat menjadi prasyarat jalannya proses pembangunan. Para penulis Indonesia tentang pembangunan politik, seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, Dr. Afan Gaffar dan lain-lain, dalam garis besarnya membahas tentang definisi pembangunan politik. Mereka telah mengutip atau menerjemahkan definisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye dalam usahanya mengembangkan teori pembangunan politik. (Lucian W. Pye dalam Kadir, 2014) berhasil menginventarisasi sepuluh definisi mengenai pembangunan politik yang disajikan dalam bukunya yang berjudul “Aspects of Political Development” yang telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut di atas sebagai berikut: a) Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi b) Pembangunan politik sebagai tipe politik masyarakat industry c) Pembangunan politik sebagai modernisasi politik d) Pembangunan politik sebagai operasi negara-Bangsa e) Pembangunan politik sebagai pembangunan Administrasi dan hokum f) Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan Partisipasi massa 9 g) Pembangunan politik sebagai pembinaan Demokrasi h) Pembangunan politik sebagai stabilitas dan Perubahan teratur i) Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan Kekuasaan j) Pembangunan politik sebagai satu aspek proses Perubahan sosial yang multidimensional Menurut Lucian W. Pye bahwa ciri-ciri pembangunan politik, yaitu equality (persamaan), capacity (kapasitas), differentiation and specialization (diferensiasi dan spesialisasi). Ketiga ciri ini dapat dipandang sebagai inti dari proses pembangunan politik. Kita tidak mudah bisa menyatakan bahwa ketiga ciri itu cocok dan saling mengisi atau melengkapi, tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang timbul kecenderungan pertentangan akan tuntutan persamaan, prasyarat-prasyarat kapasitas dan proses diferensiasi dan spesialisasi yang makin luas. Tuntutan ke arah persamaan yang besar dapat menjadi tantangan kapasitas sistem, dan diferensiasi serta spesialisasi bisa menurunkan persamaan karena perbedaan kualitas pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh warga negara. Misalnya, warga negara yang memiliki kualitas pengetahuan dan keahlian yang tinggi akan mampu bersaing untuk menduduki berbagai struktur yang ada dalam sistem politik, yang pada akhirnya muncul sebagai golongan elit dalam masyarakat. Sebaliknya bagi warga negara yang kurang mempunyai kualitas pengetahuan dan keahlian akan sulit bersaing menempati struktur sistem politik, meskipun ada persamaan kesempatan yang diberikan. (Kadir, 2014) 10 2.2.2 Teori Pembangunan Sosial Budaya Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Di mana pun dan bila mana pun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial (Social grouping) diantara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Kemudian dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu suatu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan social (Purba, dalam (Surya Wicaksono, Sri Subekti, 2017)) . Dalam rangka memahami lingkungan sosial, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka titik berat perhatian adalah pada kesinambungan dari interaksi-interaksi di dalam lingkungan sosial itu sendiri dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial maka setidaknya terdapat enam komponen atau ruang lingkup lingkungan sosial yang perlu diperhatikan (Sjafari, 2010). Keenam komponen tersebut ialah: addanya pengelompokan sosial (social grouping), media sosial (social media), pranata sosial (social institution), pengendalian sosial (social control), penataan sosial (social alignment), dan kebutuhan sosial (social needs) (Boedhisantoso, dalam Sjafari, 2010). 11 2.2.3 Teori WW Rostow Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (linear stages mode). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap : a) Masyarakat tradisional (the traditional society), b) Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), c) Tinggal landas (the take-off) d) Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan e) Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption) Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah: a) Karakteristik perubahan keadaan ekonomi, b) sosial, dan c) politik, yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti 12 perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja. Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain: a) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar. b) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. c) perubahan kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif. d) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (Pasaribu, 2012) 3 TEORI-TEORI YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI POLITIK Berikut mengenai perkembangan Ekonomi Politik berdasarkan teori yang dikembangkan beberapa ahli : 3. 1 Teori Merkantilisme Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat 13 perekonomian internasional sebgai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebgai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda ( Gilpin 1987 ; 32). Pertama adalah merkantilisme bertahan atau ramah ( benign Mercantulism) adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif pada negara lain. Yang kedua adalah merkantilisme agresif atau jahat( malevolent mercatutis) yaitu megara-negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Sebagai contoh, imperalisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di asia dan Afrika. Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus di utamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakankebijakan spesifik yang direkomendasikan untukmenjalankan tujuan tersebut telah berubahsepanjuang waktu. Ringkasnya merkantilisme mengganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi di lihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi yang 14 bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional yang di sebut negara, memerintah di ats kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya di hindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas. 3. 2 Liberalisme Ekonomi Adam Smith (1723-1790), bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Ekonomi liberal di sebut doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengorganisasikan dan mengatur pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu (Gilvin 1987:27). Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika di biarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipndang melekat dalam proses produksi ekonomidan perdagangan. Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebgai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan ”zero sum” kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonom liberal terdahulu menyebut Laissez faire yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik. 15 Ringkasnya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yangberjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat “positive sum game” dan pasar cenderung akan nampak memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya di dasarkan perdagangan bebas. 3. 3 Marxisme Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam Hubungan Internasional menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital). Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan, keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi , sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi. Kelas lain, kaum protelar, hanya 16 memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus di jual pada borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja di banding yang ia dapatkan kmbali. Terdapat nilai tambah yang di ambil kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja. Pandangan kaum Marxis tersebut disebut “Matrialisme”. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat mana pun hirau dengan cara-cara bagaimana manusia menghasilkan alat-alat eksistensinya. Teori ekonomi politik internasional saat ini yang berdasarkan kerangka Marxisme adalah analisis Immanuel Wallerstein tentang perkembangan sejarah perekonomian dunia kapitalis (Wallerstein:1979:1991). Wallerstein memberikan banyak tekanan pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik Internasional. Ia mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang yang telah menghasilkan hierarki dari wilayah core,semi periphery, dan periphery. Yang kaya dari wilayah core (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang) digerakkan atas penderitaaan wilayah periphery (Dunia Ketiga). Wellerstein melihat akhir Perang Dingin dan kehancuran blok Soviet sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dunia kapitalis. Meskipun demikian, prospek jangka panjang adalah kehancuran system kapitalis. Sebab kontradiksi dari system tersebut sekarang dibiarkan pada sekala dunia. Keberhasilan, bukan kegagalan, merupakan ancaman nyata bagi kapitalisme global, ketika kemungkinan perluasan semuanya digunakan, upaya tanpa akhir dalam mencari keuntungan akan mengakibatkan pada krisis baru 17 dalam perekonomian kapitalis dunia yang, cepat atau lambat, akan menengarai kematiannya. Kami dapat meringkas pendekatan kaum marxis sebagai berikut. Perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan juga dominan secara politik. Hal itu berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan kontradiksi, baik antar Negara maupun antar kelas sosial. Ekonomi Politik marxis selanjutnya hirau pada sejarah tentang perluasan kapitalisme global, perjuangan antar kelas dan Negara yang telah membangkitkan kebangkitan di seluruh dunia, dan bagaimana transformasi yang revolusioner dari dunia tersebut mungkin akan muncul. 18 4 TEORI EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA Teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri maju. Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional. Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari: 1. Kekayaan rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut melalui produk nasional bruto dan produk domestic bruto. 2. Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata. 3. Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf. 19 4. Kerusakan lingkungan. 5. Kejadian sosial dan kesinambungan. 4. 1 Teori Modernisasi: Pembangunan Sebagai Masalah Internal. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan. Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah: 1. Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. 2. Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah McClelaw dengan konsepnya The Need For Achievment dengan symbol n. ach, yakni kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga. 3. Teori yang menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Satu masalah pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini) adalah tentang peranan agaman sebagai faktor penyebab 20 munculnya kapitalisme di Eropa barat dan Amerika Serikat. Bagi Weber penyebab utama dari semua itu adalah etika protestan yang dikembangkan oleh Calvin. 4. Teori yang menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai. 5. Teori ini menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. 4. 2 Teori Ketergantungan Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan: 1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus. 2. Pakar eksternal melawan internal. 3. Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik 4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas. 5. Keterbelakangan melawan pembangunan. 6. Voluntarisme melawan determinisme 21 4. 3 Teori Dinamika Produksi Tahapan pembangunan tidak hanya deskriptif, tidak pula hanya suatu cara untuk menggeneralisir beberapa pengamatan faktual tentang urutan pertumbuhan masyarakat. Tahapan pembangunan memiliki logika tersendiri yang berkesinambungan. Tahapan tersebut mempunyai kerangka analitik yang berakar pada teori dinamika produksi. Teori klasik pembangunan dirumuskan berdasarkan asumsi dasar yang statis yang membatasi atau hanya mengijinkan variabel yang paling relevan dengan proses pertumbuhan ekonomi Hampir semua negara di dunia mengaku sebagai negara demokrasi, di balik kepopuleran ini, demokrasi juga memiliki permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 1. Prinsip Persamaan Hak yang Tak Waras Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa didalam mental, spiritual dan kwalitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda didalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak mungkin dan juga tidak logis, Untuk memberikan hak setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusak perhatian masyarakat. 2. Pemujaan Atas Ketidak Mampuan Kritikan ini menggambarkan pemujaan atas ketidak mampuan. Pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh 22 manusia biasa, dimana secara umum tidak intelligent, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak secara emosi tampa alasan, pengetahuan yang terbatas, kurangnya waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, demokrasi adalah lemah didalam kwalitas. Tiada nilai politik yang tinggi tampa anggota yang unggul didalamnya. 3. Mobokrasi Didalam demokrasi yang memerintah adalah publik; sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara menyolok yang sangat berbeda, dari cara normal individu yang menyusun kelompok. Setiap kelompok kehilangan perasaan untuk bertanggung jawab, personalitas individu dan kesadaran mereka merupakan pilihan. Aksinya bersifat menurutkan kata hati dan menghasilkan dengan mudah, pengaruh atas saran dan pengaruh buruk perasaan dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, Jenis kelompok apapun beraksi dibawah stimuli sementara; mereka bergerak dengan menyetir masyarakat primitip. publik seringkali berkelakuan zalim, bahkan merupakan orang yang sangat lalim. Hal yang tidak indah dimana pemimpin politik memamfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam aba- aba untuk memenangkan dukungan mereka. 4. Oligarchy Yang Terburuk Beberapa kritikan menegaskan bahwa demokrasi adalah pelatihan memimpin untuk menuju oligarchy yang terburuk. Telleyrand mengambarkan demokrasi adalah sebuah aristokrasi orang yang jahat. Hal lazim pada setiap 23 manusia adalah cemburu atas keunggulan orang lain. Oleh karena itu, mereka jarang memilih orang yang mampu untuk memimpin mereka. Mereka sering memilih orang yang rendah kwalitasnya, dimana sering tidak mengindahkan dan secara luar biasa cakap dalam mengatur diri mereka sendiri dengan sentiment yang tinggi. Orang yang jujur dan mampu jarang terpilih didalam demokrasi. Kekuatan demokrasi berada ditangan perusak dan koruptor. Carlyle mengapkirkan bahwa demokrasi pemerintahan tukang bual atau tukang obat. 5. Pemerintahan oleh Sekelompok Kecil Disini menegaskan demokrasi atas nama tidak tersokong. Setiap Negara yang memiliki populasi terbesar tidak pernah melatih vote mereka. Lagipula, dalam demokrasi dikebanyakan Negara yang melewati angka pemilihan keluar sebagai juara. Dibawah sistem ini sering terjadi atas minoritas partai mendapatkan vote meraih kembali kekuatan. Sedangkan partai yang tidak meraih suara yang memadai, maka akan menjadi sebagai partai oposisi atau kitap kiri. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berhenti untuk menjadi pemerintahan mayoritas. 6. Sistem Partai yang Korupt dan Melemahkan Bangsa Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai- partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi dimana- mana. Partai- partai meletakkan perhatian utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan institusional dan ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah 24 korup. Mereka menganjurkan ketidak tulusan, mengacaukan persatuan bangsa, menyebarkan dusta, dan merendahkan standar moral rakyat. Mesin partai dengan baik bekerja atas setiap individu warganegara, siapa saja yang berkeinginan menggunakan sedikit pendapat atau tiada kebebasan. Faktanya sistem fasilitas daripada partai menghalangi operasi peraturan lalim. Sistem partai menciptakan kelompok politik professional, yang mana kebanyakan dari mereka tidak mampu bekerja secara serius dan membangun. Mereka tumbuh berkembang diatas kesilapan masyarakat, yang berhasil mereka tipu dan dimamfaatkan. Mereka selalu menciptakan kepalsuan pokok persoalan, untuk menjaga bisnis yang berjalan. Para politikus tidak hanya memonopoli kekuatan, akan tetapi menguasai juga wibawa sosial. Hasilnya, rakyat sibuk dalam profesi yang beragam dan lapangan kerja yang timbul berjenis dalam kondisi yang rumit dan terlelap didalam pekerjaan mereka masing- masing. 7. Demokrasi adalah Bentuk Pemerintahan yang Mahal Propaganda partai dan sering mengunjungi pemilihan membutuhkan pengeluaran yang besar. sebagai contoh di Indonesia, milyaran rupiah tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan. Jumlah uang yang sangat besar ini dikeluarkan sebagai gaji dan upah para legislator. Dana yang seharusnya dipakai untuk tujuan produktif, dihabiskan dengan sia- sia atas dasar berkampanye dan jumlah ilmu perawatan. 25 5 EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN DALAM CONTOH EMPIRIK Keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dengan pendapatan GDP. Jika pembangunan hanya diukur melalui GDP, pendapatan yang lebih tinggi bisa saja digunakanuntuk agresi militer dan penganiayaan dari kelas penguasa kecil atau penindasan populasisecara besar-besaran. Hal tersebut malah akan berbahaya secara sosial. Jika terus seperti itu,maka suatu negara akan menunggu kehancurannya. Sebaliknya, jika pemerintah menggunakan pendapatan yang lebih tinggi itu untuk menyediakan peralatan kesehatan primer dan memperluas kesempatan pendidikan yang menyebabkan nilai-nilai sosial diberdayakan, justru itu adalah tanda-tanda suksesnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Intinya, pertumbuhan ekonomi agregat yang memberi manfaat bagi sebagian besar orang dalam waktu yang lama biasanya didahuluidengan kemajuan dalam hal lainnya, yakni dimensi sosial dari pembangunan. Sicholas Kaldor dan ilmuwan lain menyatakan bahwa ketidaksetaraan pembangunan tidak hanya konsekuensi dari pembangunan tetapi merupakan sebuah kondisi yang diperlukan. Ini merupakan masalah sistemik, di mana negaranegara maju memang sengaja membuat negara dunia ketiga mengalami ketimpangan ekonomi agar kemudian negara ketiga tersebut bergantung pada negara maju. Ketergantungan tersebut diciptakan oleh negara maju dengan cara melakukan investasi ke negara miskin. Menurut beberapa ahli, memang 26 dibutuhkan kelompok yang lebih besar untuk dapat mengatur berjalannya pembangunan di dunia ini. Para ahli telah berpendapat bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan pembangunan, lalu mengapa beberapa negara tumbuh lebih cepat dibandingkan Negara lainnya? Negara-negara yang pertumbuhan dan pembangunan ekonominya lebih cepat ialah negara-negara yang berinvestasi lebih banyak. Namun alasan tersebut tidak berlaku mutlak untuk semua negara. Buktinya, Asia Timur dan bekas negara-negara soviet telah mencapai tingkat tinggi dalam investasi, tetapi hanya Asia Timur yang bisa memperoleh peningkatan dalam income -nya. Hal ini mengindikasikan bahwa bukan hanya investasi yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan pembangunan, namun juga lingkungan kebijakan yang stabil dan kredibel, ekonomi yang terbuka dan kompetitif dan sektor publik yang terfokus. Para pengusaha sangat berfokus untuk mencari keuntungan. Jika keadaan pasar tidak sedang kompetitif, maka mereka akan melakukan investasi untuk tetap dapat meraih keuntungan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa liberalisasi ekonomi dan privatisasi semakin nyata adanya. Privatisasi sebelum adanya regulasi yang efektif hanya akan mendorong semakin tingginya harga dan kepentingan pribadi, serta menciptakan kompetisi. Untuk itu, regulasi sangat diperlukan sebagai upaya untuk meyakinkan adanya kompetisi yang wajar, perlindungan terhadap konsumen, dan menyediakan institusi keuangan yang aman. Namun pada kenyataannya, terkadang pembuat kebijakan memiliki 27 hubungan tertutup dengan perusahaan yang menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak serta-merta menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat luas. Sunyoto Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persoalan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional. Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo, 1980). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa perubahan di sektor pembangunan ekonomi. proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Pemerintah memiliki posisi strategis baik sebagai pelaksana kebijakan pembangunan, konsumen sekaligus produsen dan investor. Pemerintah juga memiliki peran sebagai pengelola perusahaan negara yang bertujuan untuk 28 mengelola sumberdaya dan pemberi pelayanan publik terutama yang menyangkut “hajat hidup masyarakat” serta sebagai regulator diantara komponen masyarakat. Sedangkan Menurut Gurley permasalahan pokok dalam Ekonomi Politik Kontemporer adalah kendala-kendala sosial, politik, dan ekonomi, yang lebih luas, sebagai akibat terjadinya konflik kepentingan di antara kelas dalam masyarakat. Permasalahannya bukan terbatas pada model pembangunan dan kepentingan keuangan investasi uang asing, akan tetapi terletak pada siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam pembangunan. Semuanya terletak pada masalah kekuasaan, konflik antar kelas, dan resistensi terhadap perubahan. Konsep pembangunan dipahami secara berbeda di antara para pakar, dimana ada yang mengatakan bahwa konsep pembangunan itu bebas nilai, namun ada pula yang mengatakan bahwa konsep pembangunan itu tidak bebas nilai. Secara empirik, pembangunan tidak bebas nilai. Pembangunan itu bersifat multi dimensi, mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. 6 SO, WHAT IS POLITICAL ECONOMY? Secara sendiri-sendiri, pasar atau pemerintah, baik sebagai institusi ekonomi maupun institusi politik, tidak akan mampu mengorganisir masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Kedua institusi tidak cukup kuat untuk memaksakan keseimbangan proses politik dan ekonomi guna mempertahankan masyarakat yang sehat. Dalam arti positif, kedua institusi saling komplementer. Namun, pasar dan pemerintah juga menciptakan kekuatan yang besar yang 29 menguasai seluruh masyarakat dan melawan diri mereka satu sama lain dengan potensi kerusakan yang amat besar. Usaha apapun untuk memahami rentang interaksi antara pasar dan pemerintah mengharuskan penanggalan batas yang memisahkan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Politik dan ekonomi hanyalah dua wajah dari suatu proses dengan mana masyarakat diorganisir untuk mencapai baik tujuan individu maupun tujuan bersama. Sintesa ilmu ekonomi dan ilmu politik menghasilkan pendekatan ekonomi politik interdisipliner yang mengakui bahwa pemerintah dan pasar saling berkelindan dalam masyarakat modern. Dari perspektif ekonomi politik, usaha untuk menganalisis kegiatan pemerintah dan pasar secara terpisah hanya akan menghasilkan pemahaman yang parsial, dan karena itu menyimpang, mengenai sistem sosial. Sejarah mutakhir hanya menonjolkan relevansi ekonomi politik. Sebagai akibat Malaise dan Perang Dunia II, isu-isu seperti pertumbuhan, distribusi, dan stabilitas ditransformasikan dari isu ekonomi ke dalam isu politik. Batas antara kehidupan publik dan privat dilukis ulang, dengan politik melingkupi rentang aktivitas manusia yang jauh lebih luas. Lebih mutakhir lagi, kerusakan lingkungan alam dan meningkatnya keprihatinan mengenai kualitas hidup juga telah membawa pembaharuan ulang konflik dan negosiasi atas batas yang tepat antara sektor publik dan privat. Karena domain politik meluas ke dalam bidang yang sebelumnya menjadi teritori ekonomi, maka relevansi ekonomi politik menjadi semakin nyata. 30 Pada saat ini, tidak satu pun pendekatan ekonomi politik yang mendominasi. Para ahli ekonomi politik tetap secara tajam terbagi atas bagaimana cara terbaik agar pasar dan pemerintah dapat diintegrasikan. Sebagian teoritisi mendukung suatu masyarakat dengan seminimal mungkin peran pemerintah, sementara yang lain lebih menyukai suatu masyarakat di mana operasi pasar diatur dengan ketat. Di antara dua kelompok ekstrim ini terletak kontinum gagasan dan proposal kebijakan yang luas untuk mengkombinasikan pasar dan pemerintah dalam cara yang merangkum manfaat masing-masing institusi dan meminimalkan efek negatifnya. 31 DAFTAR PUSTAKA Amartya Kumar Sen, On Ethics and Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1988. Baker, Susan, 2006, Challenges in the Third World, Sustainable Development, Routledge Barbier, Edward B., 1987, The Concept of Sustainable Economic Development, Environmental Conservation, Vol. 14, No. 2, Summer 1, Switzerland Byekwaso, Ndinawe. 2016. “The Politics Of Modernization And The Misleading Approaches To Development.” World revieW of Political economy 7(1– 2): 135–38. Djojohadikusumo, Sumitro, 1981, Indonesia dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang, Cetakan kelima, Jakarta, LP3ES Drajat Tri Kartono, M.Si. Konsep dan Teori Pembangunan Elizabeth Flyn Gurley, My Life as a Political Prisoner, International Publishers, New York: 1963. Hakiki, Paizon, „Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 19491959‟, Phys. Rev., 113, 1379 Hakim, M. Arif, M.Ag. Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan yang Islami. Jurnal. Hanipah, Dita, „Pembangunan Ekonomi Era Orde Baru‟, 2016 Hoesein, Zainal Arifin, „Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945‟, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23 (2016), 503–28 Imam Rahayu Teguh, Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar(Tabungan Dan Investasi) Indria Samego, Ekonomi Politik Baru (New Political Economics), Slide, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Cabang Bekasi, 2013. Jacobson, Thomas, Qinying Chen, Lingling Pan, and Li Meng. 2017. “Communicative Action and Modernization : Towards an Integrative East-West Paradigm for Communications Research.” 13(3): 60–71. 32 Kadir, G. (2014). Pembangunan Politik. Universitas Terbuka Repository, 1–40. Retrieved from repository.ut.ac.id/4262/1/IPEM4434-M1.pdf Kasiati, N., & Rosmalawati, N. W. D. (2016). Kebutuhan Dasar Manusia I. Pusdik Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDA Kesehatan. Kenneth J. Meier, The political economy of regulation: the case of insurance, Albany, NY: State University of New York, 1988. Kwik Kian Gie, Kapitalisme di Indonesia, Harian Kompas, 21 April 1997. Lord Lionel Robbins, “Political Economy : Past and Present : A Review of Leading Theories of Economy Policy”, London, 1976. Lumintang, Juliana. 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara I. Jurnal. Mallick, O. 2005. “Development Theory Rostow ‟ s Five-Stage Model of Development and Its Relevance in Globalization.” Development Theory. Mukhaer Pakkanna, Ekonomi Politik, Slide, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad Dahlan, Jakarta, tanpa keterangan tahun penerbitan. Mukhlis, I. (2014). Eksternalitas , Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. Ekonomi Bisnis, 191–199. Retrieved from http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/imam- mukhlis_2.pdf Muta‟ali, Lutfi, 2012, Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah, Cetakan pertama, Yogyakarta, BPFG-UGM Nain, Ahmad Shukri Mohd. & Rosman Md. Yusoff. 2003. Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan. Universitas Teknologi Malaysia. Nurhayani, Hodijah, S., & Bhakti, A. (2015). Analisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di provinsi jambi tahun 2002-2014. Jurnal Paradigma Ekonomika, 10(2), 302–311. Pamungkas, Fikry Zuledi, 2015, Teori Pembangunan Negara-Negara Dunia Ketiga Pasaribu, R. B. F. (2012). Teori-Teori Pembangunan. Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Retrieved 33 from https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/03-teori-teoripembangunan.pdf Priyono, et al. 1990. Transisi Demografi dan Pembangunan di Indonesia. Jurnal. Rachmat Hidayat, MPA, Ekonomi Politik 1, Slide, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, tanpa keterangan tahun pembuatan. Rustiadi, Ernan, Affendi Anwar, and Okta Pribadi, „Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Era Reformasi Dan Otonomi Daerah‟, 2003, 1–16 Sadikin, Achmad, „Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal‟, 2011, 146–54 Salman, Darmawan, 2013, Paradigma Dan Teori Pembangunan : Antara Pergeseran Dan Pengkompleksan, Bahan Ajar S2 Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian, PPS Unhas Salman, Darmawan. 2015. “Paradigma Dan Teori Pembangunan: Antara Pergeseran dan Pengkompleksan.” Sir William Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth. London: Taylor and Francis, 2003. Sjafari, A. (2010). Keberdayaan Keluarga Miskin di Perkotaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya. Disertasi. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/55053/ 3/2010asj.pdf Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, (edisi kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Sumedi, And Achmad Djauhari, „Reformasi Kebijakan Desentralisasi Sektor Pertanian‟, 2009, 321–40 Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Surya Wicaksono, Sri Subekti, S. (2017). Hubungan Dinamika Kelompok Tani Dengan Adopsi Good Tobacco Practices (Gtp) Tembakau Voor-Oogst Kasturi. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 10(2), 8–17. Sutopo, Agus dkk., 2014, Kajian Indikator Lintas Sektor : Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pusat Statistik, Jakarta 34 Triwahyuni, Dewi. 2016. Teori modernisasi: Sebuah Pendekatan Dalam Mempelajari Pembangunan di Negara Berkembang. Jurnal. WCED, 1987, Hari Depan Bersama Kita, Gramedia, Jakarta Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 15–27. William K Tabb, Reconstructing Political Economy: The Great Divide in Economic Thought, Routledge, London and New York, 1999. Zaini, Afrizal WS., „Pembangunan Indonesia Dari Masa Orde Lama, Orde Baru Sampai Era Reformasi _‟, 2011 https://slideplayer.info/slide/12024216/ https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paketkebijakan-ekonomi http://ardhaprisia-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-218607Teori%20 Pembangunan -4 %20Teori%20Utama%20Pembangunan.html http://hadiwahono.blogspot.com/2013/05/kebebasan-sebagai-pilar-demokrasi.html http://munawardanpencerahan.bloqspot.com/2007/11/liberalisme-dan-ham.html http://sosioloqis.com/demokrasi-penqertian-dan-seiarah-sinqkat http://www.referensimakalah.com/2013/03/teori-konvergensi-definisi-latar.html https://h0404055.wordpress.com/2010/01/02/ teori-pembangunan-dunia-ketiga/ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_pilihan_rasional https://medium.com/@fahrudinalamsyah120799/menganalisis-perkembanganinovasi-pertanian-9a58e28501f1 https://pakarkomunikasi.com/teori-liberalisme https://pakarkomunikasi.com/teori-pertukaran-sosial https://portal-ilmu.com/teori-liberalisme-dalam-ekonomi-politik/ https://rudinikoment.wordpress.com/2012/11/25/ resume-buku-teori- pembangunan-dunia-ketiga-arief-budiman/ https://www.academia.edu/11818659/Teori_Pilihan_Publik_Dalam_Kebijakan_P ublik https://www.academia.edu/14595701/Mewirausahakan_Birokrasi 35 https://www.bastamanography.id/teori-tentang-pemberdayaan-masyarakat/ https://www.berbagaireviews.com/2016/10/liberalisme-dan-seiarah-lahirnya.html https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-pilihan-rasional-rationalchoice/8995 https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacstranscripts-and-maps/event-history-analysis https://www.selasar.com/jurnal/36413/Perubahan-Sosial-dan-Pembangunan https://www.slideshare.net/brigitamanohara5/determinasi-ekonomi