15-15-1-PB

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAKA) ISSN : 2356 - 2706 Vol. 1, No . 1, Maret 2014 J URN AL AK UN T ANSI Hal. 79– 92 DAN K EU AN GAN “ Research, invent, S olve and share “ ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD) KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT Rini Nurdini1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Adi Wiratno2) 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Yusriati Nur Farida3) 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman 1) Abstract This study aims to analyze the phenomenon of flypaper effect on the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), DBH, and revenue (PAD) of the shopping area (BD) districts/cities in West Java. This research is quantitative and population in this study were 26 districts/cities in West Java by using saturated sample and census methods. The results of the study and analysis of the data show that the DAU, DBH, and PAD partially positive influence on local shopping and partially DAK does not have a positive influence on the shopping area. Under the influence of DAU, DAK, and DBH simultaneously to shopping area greater than the influence of the PAD to the shopping area, it can be stated that there has been a phenomenon of flypaper effect on shopping district/cities in West Java. This shows that the local goverment districts/cities in West Java is still dependent on transfer funds from the central goverment. Keywords: flypaper effect, DAU, DAK, DBH, PAD, shopping area PENDAHULUAN Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membawa implikasi tersendiri dalam proses pembangunan didaerah, yaitu dengan adanya perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat (pempus) akan mentransferkan dana 79 perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan utama implementasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah untuk merubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi fiskal, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidak-efisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antar daerah (Oates, 1999). Namun, alokasi transfer di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat (Shah, 1994). Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi semakin meningkatnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Trend APBD tahun 2009-2013 secara nasional digambarkan dalam Grafik 1. yang berisi persentase pendapatan dan pengeluaran daerah. Grafik 1. Trend APBD 2009-2013 (dalam milyaran rupiah) Sumber : Data APBD konsolidasi 2009-2013 (diolah) Dari grafik tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa setiap tahun sejak 2009 hingga 2013 Pendapatan Daerah meningkat rata-rata 15,6% begitupun dengan anggaran belanja daerah yang mengalami peningkatan rata-rata 14,4 %. Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK,dan DBH), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat kita lihat komposisinya dalam grafik 2. 80 Grafik 2. Trend Komposisi Pendapatan Daerah TA 2009-2013 (dalam milyaran rupiah) Sumber : Data APBD konsolidasi 2009-2013 (diolah) Komposisi setiap jenis pendapatan daerah terlihat pada grafik diatas, dimana PAD dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PAD rata-rata setiap tahunnya dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 22,4% sedangkan peningkatan Dana Perimbangan berkisar 11,1%. Namun, porsi Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) masih dominan setiap tahunnya, walaupun telihat laju peningkatannya lebih rendah bila dibandingkan laju peningkatan PAD. Prakosa (2004) yang melakukan penelitian pada kabupaten/kota Jawa Tengah dan DIY serta Maimunah (2006) meneliti kabupaten/kota di pulau Sumatra, menunjukkan hasil terjadinya flypaper effect dimana daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Penelitian lain dilakukan oleh Mentayani, Hayati, dan Rusmanto (2012) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Pramuka (2010) yang meneliti pemerintah daerah di Jawa menyatakan tidak terjadi flypaper effect pada daerah yang diteliti karena pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih besar dibanding pengaruh DAU. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Apakah DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat ?; (2) Apakah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat; (2) Untuk memberikan bukti empiris terjadinya fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah serta kontribusinya dalam laporan APBD; (2) Bagi dunia pendidikan, khususnya bagi Mahasiswa Akuntansi untuk memberi kontribusi teori serta bukti empiris sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya dibidang kajian ini; (3) Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa mendatang yang berkaitan dengan perencanaan, 81 pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya. Penelitian ini berdasarkan pada teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan kontrak antara prinsipal dan agen (Abdullah, Syukry dan Asmara, 2006). Salah satu wujud nyata dari hubungan agen dan prinsipal yang menjadi perhatian publik adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal. Akibat yang ditimbulkan dari penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik (opportunistic behaviour). Hal tersebut terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (self-interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power). Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif cenderung memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam pembuatan atau penyusunan APBD karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi), akibatnya eksekutif cenderung melakukan “budgetary slack”. Berbagai penelitian yang berkaitan dengan flypaper effect menggunakan variabel yang bervariasi dalam memproksikan dana perimbangan dan belanja daerah. Kurniawati (2010) mengunakan variabel DAU, PAD, dan belanja daerah adapun Tuasikal (2008) menggunakan variabel DAU, DAK, PAD, dan PDRB serta belanja modal. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh dana perimbangan dan PAD terhadap belanja daerah. Berdasarkan teori dan penelitianpenelitian tersebut, maka model penelitian tampak sebagai berikut: Gambar 1. Model Penelitian Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Studi yang dilakukan oleh Sukartono (2010) menjelaskan PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD diterima secara signifikan dan DAK berpengaruh positif terhadap BD namun tidak signifikan. Begitupun Tuasikal (2008), secara simultan temuan penelitiannya menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah. Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh terhadap kinerja 82 keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis : H1 : DAU berpengaruh positif terhadap BD H2 : DAK berpengaruh positif terhadap BD H3 : DBH berpengaruh positif terhadap BD Pengaruh PAD terhadap belanja daerah Studi empiris yang dilakukan oleh Prasetyaningsih (2011) menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Setiaji dan Aji (2007) pada penelitian yang telah dilakukannya menegaskan bahwa setelah otonomi terjadi penurunan peran (share) PAD terhadap total belanja daerah. Kurniawati (2010) menjelaskan pula bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H4 : PAD berpengaruh positif terhadap BD Flypaper Effect Penelitian mengenai flypaper effect sudah banyak dilakukan. Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, baik tanpa lag maupun dengan lag, pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Penelitian lain dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia, sementara PDRB tidak berpengaruh. Kusumadewi dan Rahman (2007) menegaskan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada PAD terhadap belanja daerah. Prakosa (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis untuk mengetaui ada tidaknya flypaper effect adalah : H5 : DAU, DAK, dan DBH secara simultan lebih berpengaruh terhadap BD daripada pengaruh PAD terhadap BD. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Objek yang diteliti adalah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah (BD) pada laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah 83 mempublikasikannya dalam 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2009 hingga 2013. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini sampelnya adalah seluruh populasi tersebut, bisa juga disebut sampel jenuh dengan metode sensus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja daerah yang diperoleh dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu dilakukan survei pustaka, yaitu dengan mencari teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif bertujuan untuk dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Uji asumsi klasik yang terdiri dari : (a) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian.Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal; (b) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006).Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2003); (c) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Run Test, bila nilai probabilitasnya > alpha maka nilai residual menyebar secara acak dapat diterima (Suliyanto, 2011); (d) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila hasil uji diatas level signifikan > 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu Ya + β X + β X + β X + β X + e dimana Y adalah belanja daerah, a adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, X1 DAU, X2 DAK, X3 DBH, X4 PAD, dan e adalah error. Untuk menguji H1 , H2 , H3 , dan H4 digunakan uji t, yaitu untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0,05). Untuk menguji H5 , digunakan uji F dengan maksud menguji apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dalam menguji H5 , digunakan pula uji koefisien determinasi (R2 ), untuk melihat berapa 84 proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Analisis hal tersebut dilakukan dengan melihat nilai adjusted R Square dari hasil uji simultan variabel DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai R Square dari hasil uji parsial variabel PAD terhadap belanja daerah. Jika nilai adjusted R Square hasil uji simultan variabel DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah lebih besar di bandingkan nilai R Square hasil uji parsial variabel PAD terhadap belanja daerah maka dapat dinyatakan telah terjadi flypaper effect (Maimunah, 2006). HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Deskriptif dari variabel-variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17 for Windows yang outputnya ditunjukkan oleh tabel 1, berikut ini: Tabel 1. Hasil statistik deskriptif Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 209,610.0 juta rupiah yaitu Kota Banjar pada tahun 2009 dan nilai maksimum sebesar 1,887,770.0 juta rupiah yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2013. Nilai mean dari DAU sebesar 813,216.292 juta rupiah dan nilai standar deviasinya sebesar 338,553.5105. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 1,967.0 juta rupiah yaitu Kota Cimahi pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 216,695.0 juta rupiah yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2013. Rata-rata dari DAK yaitu sebesar 65,092.146 juta rupiah dan jarak menyimpang dari rata-rata (standar deviasi) sebesar 42,709.1426. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar 44,327.0 juta rupiah yaitu Kota Banjar pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 526,521.0 juta rupiah yaitu Kabupaten Bekasi pada tahun 2010. Adapun rata-rata dan standar deviasinya masing-masing sebesar 151,980.562 dan 105,929.9377. 85 Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 25,849.0 juta rupiah yaitu Kota Banjar pada tahun 2009 dan nilai maksimum sebesar 1,442,775.0 juta rupiah yaitu Kota Bandung pada tahun 2013. Rata-rata dari PAD adalah 235,755.838 juta rupiah dan jarak menyimpang dari rata-rata (standar deviasi) sebesar 263,307.0558. Belanja Daerah (BD) memiliki nilai minimum sebesar 316,962.0 juta rupiah yaitu Kota Banjar pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 4,614,271.0 juta rupiah yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2013. Belanja daerah memiliki jumlah rata-rata sebesar 1,570,010.408 dan standar deviasi sebesar 783,826.4575. Uji Asumsi Klasik Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,869 > 0,05, yang berarti bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji multokolinearitas menunjukkan nilai Tolerance DAU 0,253 ; DAK 0,336 ; DBH 0,699 ; dan PAD 0,512 sedangkan nilai VIF diperoleh DAU 3,951 ; DAK 2,976 ; DBH 1,431 ; dan PAD 1,953. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,725 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai residual menyebar secara acak diterima, dengan demikian maka tidak terjadi autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut. Dengan menggunakan metode Park dalam uji multikolinearitas diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena Sig variabel DAU sebesar 0,010 > 0,05 ; DAK sebesar 0,561 > 0,05 ; DBH sebesar 0,421 > 0,05 ; dan PAD sebesar 0,978 > 0,05. Model Regresi Dari hasil output SPSS 17 for Windows atas uji regresi dihasilkan estimasi model regresi sebagai berikut : BD = -40997,388 + 1,362 DAU + 0,521 DAK + 1,117 DBH + 1,270 PAD + e Yang berarti bahwa : - Kostanta sebesar -40997,338 menjelaskan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai konstan (0), maka nilai BD adalah –Rp 40.997.338.000.000.000 86 - Koefisien regresi DAU sebesar 1,362 memiliki arti apabila variabel independen lainnya selain DAU dalam keadaan konstan, maka setiap kenaikan DAU sebesar Rp 1.000.000 akan menaikkan BD sebesar Rp 1.362.000.000.000 - Koefisien regresi DAK sebesar 0,521 artinya apabila variabel independen lainnya bernilai konstan selain DAK, maka setiap kenaikan DAK sebesar Rp 1.000.000 akan menaikkan BD sebesar Rp 521.000.000.000 - Koefisien regresi DBH sebesar 1,117 artinya apabila variabel independen selain DBH memiliki nilai konstan, maka setiap kenaikan DBH sebesar Rp 1.000.000 akan menaikkan BD sebesar Rp 1.117.000.000.000 - Koefisien regresi PAD sebesar 1,270 memiliki arti apabila variabel independen lainnya selain PAD bernilai konstan, maka setiap kenaikan PAD sebesar Rp 1.000.000 akan menaikkan BD sebesar Rp. 1.270.000.000.000. Tabel 3. Hasil uji regresi dan uji hipotesis Dari tabel 3 tesebut, diketahui nilai Fhitung 1262,23 > Ftabel 2,44 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Nilai adjusted R Square sebesar 0,975 menyatakan bahwa secara serentak DAU, DAK, DBH, dan PAD mempengaruhi belanja daerah sebesar 97,5% dan 2,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji Hipotesis 1 : DAU berpengaruh positif terhadap BD. Berdasarkan tabel 3 diatas dengan tingkat kesalahan (alpha) = 0,05 diperoleh nilai Sig DAU sebesar 0,000 dan t hit ung sebesar 21,295 dimana nilai t t abel sebesar 1,65714. Karena nilai t hi tung > t t abel atau nilai Sig < alpha, maka H0 ditolak, atau dengan kata lain hipotesis pertama yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, diterima. Hasil Uji Hipotesis 2 : DAK berpengaruh positif terhadap BD. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwat hitung 1,183 < 1,65714 atau nilai Sig 0,239 > 0,05 itu berarti bahwa H0 diterima dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah, ditolak. Hasil Uji Hipotesis 3 : DBH berpengaruh positif terhadap BD. Hasil output dalam tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Sig DBH sebesar 0,000 < 0,05 serta nilai t hitung sebesar 9,079 >t t abel 1,65714. Maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan 87 hipotesis ketiga diterima yang berarti DBH mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil Uji Hipotesis 4 : PAD berpengaruh positif terhadap BD. Dalam tabel 3 menunjukkan nilai Sig PAD 0,000 < 0,05 dan nilai t hi tung 21,952 > t tabel 1,65714 maka terjadi penolakan terhadap H0 dan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, diterima. Hasil Uji Hipotesis 5 : DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh lebih signifikan terhadap BD daripada pengaruh PAD terhadap BD. Tabel 4. Hasil perbandingan antara uji F (DAU, DAK, DBH) dengan uji t (PAD) terhadap BD Dari tabel 4 hasil uji F pada DAU, DAK, dan DBH menunjukkan nilai Fhi tung sebesar 316,066 dengan nilai Ftabel sebesar 2,44. Karena Fhitung >Ft abel maka dapat dinyatakan bahwa DAU, DAK,dan DBH secara serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dari tabel 4 diatas, nilai Adjusted R Square DAU, DAK, DBH secara simultan terhadap BD sebesar 0,880 yang artinya bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 88%. Sedangkan nilai R Square PAD terhadap BD sebesar 0,663 yang berarti bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 66,3%. Dari hasil perbandingan tersebut, pengaruh simultan DAU, DAK, dan DBH terhadap BD lebih besar dibanding pengaruh PAD terhadap BD. (0,880 > 0,663), dengan kata lain hipotesis terakhir diterima, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena flypapar effect pada DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap BD kabupaten/kota di Jawa Barat. Pembahasan a. Pengaruh DAU terhadap belanja daerah Dalam output uji hipotesis diketahui bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, yang bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula balanja daerah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukartono (2010) yang menjelaskan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BD diterima secara signifikan.Begitupun dengan penelitian Tuasikal (2008) menegaskan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan 88 potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil akan tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Kebutuhan fiskal yang besar akan mempengaruhi belanja daerah yang semakin besar pula. b. Pengaruh DAK terhadap belanja daerah Dengan melihat hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, dimana belanja modal merupakan salah satu komponen dalam belanja daerah. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukartono (2010) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hasil analisisnya diterima namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Nilai DAK yang relatif kecil tersebut tidak mempengaruhi besarnya belanja daerah yang dikeluarkan. c. Pengaruh DBH terhadap belanja daerah DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukartono (2010) bahwa DBH berpengaruh positif terhadap DB diterima secara signifikan. DBH merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam dimana persentase pembagiannyapemerintah daerah mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan daerahlah yang sebagai penghasil dan pengelola kekayaan daerah itu sendiri yang digunakan untuk membangun dan mensejahterakan daerahnya. Pembangunan tersebut dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan daerah akan mempengaruhi besarnya belanja daerah, jadi semakin besar DBH akan berpengaruh terhadap semakin besarnya belanja daerah. d. Pengaruh PAD terhadap belanja daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakosa, 2004), (Pramuka, 2010), (Tuasikal, 2008), serta (Mentayani, Hayati, dan Rusmanto, 2012) yang masing-masing menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap BD diterima secara signifikan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Semakin besar belanja daerah yang 89 dianggarkan, pemerintah daerah akan semakin berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya. e. Fenomena Flypaper Effect Dengan mengacu pada hipotesis kelima dalam penelitian ini, dapat diketahui telah terjadi fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap BD kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menegaskan terjadinya flypaper effect dalam model prediksi belanja daerah dimana daya prediksi DAU lebih besar dibandingkan daya prediksi PAD. Maimunah (2006) menunjukkan hasil yang sama bahwa pengaruh DAU lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap BD. Kusumadewi dan Rahman (2007) menjelaskan pula hasil penelitiannya bahwa DAU berpengaruh lebih signifikan terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramuka (2010) yang mengungkapkan bahwa tidak ditemukan fenomena flypaper effect pada kabupaten/kota di Jawa. Begitu pula atas penelitian Mentayani, Hayati, dan Rusmanto (2012) yang melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa PAD berpengaruh lebih besar dibandingkan DAU sehingga tidak terjadi flypaper effect di daerah tersebut. Perbedaan hasil penelitian ini bisa terjadi akibat perbedaan potensi daerah dan kebutuhan daerah yang diteliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Kurnia dan Ananda (2013) dalam penelitiannya bahwa fenomena flypaper effect tidak terjadi pada kabupaten/kota yang berada pada kuadran ideal atau daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya flypaper effect di kabupaten/kota Jawa Barat, hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Namun bukan berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan pendapatan asli daerahnya sendiri yang pada akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD setinggi-tingginya dengan menaikkan pajak dan retribusi daerah. Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerah yang akan terbebani. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimaksud adalah : (1) Dalam penelitian ini belum menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk disuatu daerah. Hal ini dapat digambarkan dengan menggunakan pengukuran rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah per kapita); (2) Penelitian ini belum merinci jenis belanja daerah sehingga belum dapat memperlihatkan kontribusi dari setiap jenis belanja sebagai faktor yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Jenis belanja daerah bisa dirinci menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. 90 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Secara parsial, DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat; (2) Telah terjadi fenomena flypapet effectpada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Barat masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah. Implikasi dari penelitian ini berdasarkan atas kesimpulan penelitian adalah : (1) Dengan adanya fenomena flypaper effect, diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. (2) Tingginya dana tranfer dari pemerintah pusat dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk menggali potensi daerah dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Misalnya dengan mengelola tempat-tempat wisata daerah lebih efektif dengan membuat akses jalan ke tempat wisata mudah. Peningkatan pendapatan daerah juga bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak atau retribusi. Sulitnya prosedur pembayaran pajak membuat masyarakat enggan membayar pajak atau retribusi. Jika prosedur tersebut diperbaharui menjadi lebih mudah, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah akan meningkat. DAFTAR PUSTAKA Abdullah , Syukry., Asmara, John Andra. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Jawa Barat Dalam Angka. (http://jabar.bps.go.id/publikasi/jawa-barat-dalamangka-2013) diakses 13 November 2014 Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provindi Aceh.ISSN 2302-0164.Volume 1. No 1. pp. 15- 29. Kurnia dan Ananda, 2013. Analisis Flypaper Effect berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Universitas Brawijaya. Malang. Kurniawati, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Kusumadewi, Dyah Ayu dan Rahman, Arief. 2007. Flypapaer Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten / Kota Di Indonesia. JAAI Volume 11 Nomor 1, Yogyakarta, p 72 – 73. 91 Maimunah, Mutiara, 2006, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatra, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. Mentayani, Hayati, dan Rusmanto. 2012. Flypaper effectpada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Spread April 2012 Volume 2 Nomor 1. Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam, (1999), “Federal Transfers and Tax Efforts of States in India”, Indian Economic Journal, 47(4), April: 101-10. Oates, Wallace. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature 37: 1120-1149. Prakosa, Kesit Bambang, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, JAAI Volume 8 Nomor 2, UII, Yogyakarta, p. 104 – 107. Pramuka, Bambang Agus. 2010. Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Republik Indonesia. 1999, UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah ________________. 1999, UU No. 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pusat dan Daerah. ________________. 2004, Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta. ________________. 2004, Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta. Setiaji, Wirawan, dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran (studi pada kabupaten dan kota se Jawa Bali), Simposium Nasional Akuntansi, Juli 26-28, Makssar. Shah, A., (1994), “The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies”, Policy and Paper Series, No. 23, The World Bank, Washington, DC. Sukartono, 2010.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah serta analisis flypaper effect kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2008. Telaah Manajemen. Suliyanto, (2011). Ekonometrika Terapan: teori dan aplikasi dengan SPSS : ANDI Yogyakarta. Tuasikal, 2008.Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDBR terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.Jurnal Telaah dan RisetAkuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008Hal.142-155. Turnbull, G.K., (1998), “The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Urban Economics, 44(1), Juli: 1-26. 92