Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 1

KATA PENGANTAR Assalamu alaikum wr. wbkt. Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami berhasil menyusun dan menyajikan makalah ini yang berjudul ''BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI''. Makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita semua, tentang bagaimana budaya demokrasi akan membawa masyarakat menjadi madani. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan guna menyempurnakan makalah ini, dan dapat menjadi acuan dalam menyusun makalah-makalah atau tugas-tugas selanjutnya. Kami juga mohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesusahan pengertian dan kekeliruan, sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud kami. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini sehingga mempermudah kami dalam memahami tentang bagaimana budaya demokrasi akan membawa masyarakat menjadi madani. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi bagi kita semua dan semoga ALLAH SWT senantiasa meridhoi segala usaha kami. Amin. Surabaya, 01 Maret 2018 Kelompok 11 i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR PUSTAKA 15 ii BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Wacana dan praksis tentang civil society belakangan ini semakin surut. Kecenderungan ini sedikit mengherankan karena dalam "transisi" menuju demokrasi, seharusnya wacana dan praksis civil society semakin kuat, bukan melemah. Alasannya, eksistensi civil society merupakan salah satu diantara tiga prasyarat pokok yang sangat esensial bagi terwujudnya demokrasi. Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani semakin marak seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status quo menjadi tatanan masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun, memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, dapat diterima, dan dapat memimpin. Untuk jangka panjang antara lain adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui perspektif pendidikan. Perspektif pendidikan penting untuk dikaji mengingat konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, wacana tentang masyarakat madani oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, dan di eliminasi, sebgaimana realitas empiris yang dihadapi.

2019

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mahasiswa mewujudkan masyarakat melaui pendidikan demokratis Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Pelaksanaan triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan pengecekan. Selanjutnya analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data induktif, yang mana tahapannya meliputi pengambilan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia memiliki karakter demokratis masyarakat madani dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan yang dikembangkan telah mencakup keenam unsur karakter masyarakat madani yang meliputi karakter persatuan, karakter kemandirian, karakter toleransi, karakter demokratis, karakter kewarganegaraan, dan karakter keadilan. Karakter masyarakat madani telah terwujud. Wujud dari karakter masyarakat madani dapat dilihat dari kegitan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang demokratis, mandiri, memiliki karakter kewarganegaraan, berkeadilan, persatuan yang kuat dan memiliki toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: mahasiswa, Pendidikan Demokratis, Masyarakat Madani

Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 2020

Civil society is a socio-political construct that places Islam and the State in a state of mutual need, namely, Islam, on the one hand, as a moral guide for state management, and the State, on the other, as a foundation for Islamic values. This conception refers to the significant amount of the Medina-built society of the prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin, which consists of five key pillars: monotheism, humanism, deliberations, justice, and Brotherhood. This research aims to investigate how civil society interacts with the growth of political democracy in Indonesia. The researcher used descriptive qualitative techniques in this investigation by analyzing primary data collected from library studies. The data were processed using discourse analyzes and hermeneutic analysis techniques. Besides, the researchers used the historical, sociological, philosophical, and theological convergence approach. The research result revealed that the process of consolidating and improving politica...

Abstrak Unsur-unsur kecil demokrasi adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, tingkat persamaan hak diantara warga negara, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, system perwakilan, dan system pemilihan dan ketentuan mayoritas. Pemerintah negara yang demokratis akan menghindarkan diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebab perilaku tersebut akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistesi negara. Adapun kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk masyarakat pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis. Kata kunci: Demokrasi, kebebasan, kemerdekaan Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah kebebasan dan persamaan. Menurut Sargen (Fatah, 1994) bahwa demokrasi mengisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat. Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang banyak diingini oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter. Pengembangan budaya demokrasi atas hak dan kewajiban warga negara yang paling efektif adalah dengan melaksanakannya dalam praktek. Disadari bahwa pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. sebagai contoh adanya pelanggaran hak-hak orang lain oleh kelompok atau individu lainnya, pengambilan keputusan lebih ditujukan untuk kepentingan golongan tertentu, kekuasaan pusat yang masih dominan, terjadinya praktek-praktek hukum yang menyimpang dari aturan hukum yang sebenarnya. Ini merupakan penyimpangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa Orde Lama dan Orde Baru hingga masa Reformasi. Makna dan Hakekat Demokrasi Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos yang berarti rakyat berkuasa (Budiardjo, 1986). Dan istilah ini merupakan istilah warisan masa lampau, khususnya dalam sejarah pemerintahan Yunani. Dalam pandangan Yunani, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan (Dahl, 1992), yaitu: 1. Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka. 2. Dari persyaratan pertama ini, timbul persyaratan kedua: mereka benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri yang khas yang, kalau tidak demikian halnya, cenderung menimbulkan konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai kepentingan umum. Menurut pandangan ini, tidak ada negara yang dapat berharap menjadi suatu polis yang baik apabila warga negaranya memiliki perbedaan yang besar dalam

Memahami demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosiokultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Rupa kebudayaanyang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah.

A. PENDAHULUAN Masyarakat sipil sebagai terjemahan dari civil society/ masyarakat madani diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995. 1 Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab "mujtama' madani", yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC. 2 Kata "madani" berarti civil atau civilized (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep "madani" bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan. 3 Konsep masyarakat madani itu lahir sebagai hasil dari Festival Islam yang dinamai Festival Istiqlal, suatu festival yang selenggarakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Islam Muslim Indonesia). ICMI adalah suatu wadah organisasi Islam yang didirikan pada Desember 1991 dengan restu dari Presiden Soeharto dan diketuai oleh BJ Habibie, tangan kanan Soeharto yang menduduki jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Berdirinya ICMI tidak lepas dari peranan Habibie yang berhasil menyakinkan Presiden Soeharto untuk mengakomodasi kepentingan golongan menengah Muslim yang sedang berkembang pesat dan memerlukan sarana untuk menyalurkan aspirasinya. Gayung bersambut karena Soeharto sedang mencari partner dari golongan Muslim agar mendukung keinginannya menjadi presiden pada tahun 1998. Hal ini dilakukan Soeharto untuk mengurangi tekanan pengaruh dari mereka yang sangat kritis terhadap kebijakannya, terutama dari kalangan nasionalis yang mendirikan berbagai LSM dan kelompok Islam yang menempuh jalur sosio-kultural seperti Gus Dur, Emha, dan Mustafa Bisri.