Manajemen Biaya K3 - tns

rk3k

2022

2021

Tahap konstruksi merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian agar tujuan utama dari menghasilkan proyek yang berkualitas dapat dicapai. Pada fase konstruksi, manajer proyek harus mempertimbangkan aspek positif dan negatif yang akan terjadi pada tahap selanjutnya, fase operasional. Proyek konstruksi merupakan sektor pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dibandingkan dengan compared sektor lainnya. Angka kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi dan terus meningkat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. angka kecelakaan di Indonesia terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2011. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2008 mengalami kenaikan tertinggi 13,17%. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia yang kenaikan terkecil adalah 0,79%. Hal ini mengindikasikan risiko kecelakaan di Indonesia cukup tinggi. Biaya keamanan dapat dibagi dengan pendekatan lain yang terdiri dari pencegahan biaya, biaya inspeksi, dan biaya kecelakaan. Jika sistem keamanan tidak valid atau tidak ada keamanan program, biasanya biaya pencegahan dan pemeriksaan tidak disediakan atau tersedia tetapi kecil (kurang memadai), sedangkan biaya kecelakaan besar. pencegahan dan pemeriksaan adalah cukup, sehingga dapat menekan biaya kecelakaan menjadi kecil. Keselamatan dan keselamatan kerja perencanaan sistem manajemen adalah serangkaian langkah, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan perhitungan biaya pengendalian risiko. Berdasarkan ini menjadi menarik untuk dilakukan penilaian perkiraan biaya pencegahan (prevention cost) dan biaya pemeriksaan (K3) pada proyek konstruksi. Hasil review atas proyek konstruksi yang direview menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk biaya pencegahan dan biaya pemeriksaan kecelakaan kerja sebesar Rp726.182.726,28 atau 5,39% dari total nilai kontrak yang terdiri dari biaya alat pelindung diri sebesar Rp585.780.486.28, biaya alat keselamatan dan kesehatan kerja sebesar Rp 32.402.240,00 dan biaya personil keselamatan dan kesehatan kerja sebesar Rp108.000.000,00.

2023

Analisis Manajemen Risiko K3 dengan Metode JSA dan HIRADC

Ninda hayatun nupus, 1999

Dunia konstruksi memiliki potensi bahaya yang cukup besar yaitu berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, sehingga angka kecelakan kerja dibidang ini pun cukup tinggi bila dibandingkan dengan industry lainnya.Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan oprasinya. Adapun upayaupaya yang dilakukan perusahaan dintaranya adalah kebijakan K3, pembentukan tim P2K3, identifikasi bahaya dan penilaian resiko,proseur pelaporan kecelakaan serta mmasuan unsur K3 dalam kontrak dengan mitra kerjanya terutama penyedia jasa.Tidak ada kejelasan peraturan perundangan yang mengatur tentang biaya K3 merupakan bagain dari kendala pelaksanaan K3 selama ini, tetapi mulai saat ini berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum daan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi dalam BAB III pasal 27 dan pasal 28 telah mengatur mengenai Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi.Namun didalam peraturan ini tidak menentukan biaya K3 secara pasti, oleh karena itu para engineer perlu mengestimasi biaya K3 yang diperlukan dalam setiap kegiatan konstruksi. Perhitungan matriks prkiraan biaya kecelakan Robinson untuk perusahaan menunjukan bahwa dari seluruh kejadian pada Januari 2006-Juni 2009 dengan nilai uang pada tahun dasar (2004) didapatkan jumlah biaya langsung kecelakaan adalah Rp.220.012,82dan perkiraan jumlah biaya tidak lagsung adalahRp.31.600,00 Sedangkan perbaandingan antara biaya tidak langsung dan biaya langsung adalah 1: 27,03 yang di peroleh dengan merata-ratakan perbandingan dengan perkasus kecelakaan. Kata kunci: K3, Menejemen, Biaya kecelakaan, Matriks Robinson. ABSTRACT The construction world has a significant potential hazard that is related to the safety and health of its workforce, so the number of work accidents in this field is quite high when compared to other industries. Occupational Safety and Health Management System in its operational activities. The efforts made by the company in question are K3 policy, the formation of the P2K3 team, hazard identification and risk assessment, accident reporting procedures and the introduction of OHS elements in contracts with partners, especially service providers. from the obstacles of K3 implementation so far, but starting now based However, this regulation does not determine OHS costs with certainty, therefore engineers need to estimate OHS costs required in every construction activity. The estimated value of Robinson's accident costs for the company shows the amount that occurred in January 2006-June 2009 with the value of money in the base year (2004) obtained the amount of direct costs of accidents amounting to Rp.220,012.82 and the amount of costs required directly is Rp.31,600.00While the comparison between indirect costs and direct costs is 1: 27.03 which is obtained by averaging the comparison with the case of accident. PENDAHULUAN Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3akhir-akhir ini terus berkembang seiring dengan kemajuan tersebut telah mengakibatkan berbagai persoalan dan dampak semakin komplek dan mengundang banyak prhatan banyak orang. Pemasangan rambu-rambu atau slogan mengenai K3 dilokasi kerja yang belum tersedia harus perlu diperhatikan. Hal seperi ini memang terlihat sepele namun sangat penting untuk mengingatkan para karyawan yang bekerja, supaya bekerja sesuai dengan peraturn yang telah ditetapkan dan terciplta sesuai kerja yang aman dan nyaman. Begitu juga dengan menggun akan Alat Pelindung Diri (APD) yang belum tersedia maksimal, contohnya pemakaian kacamata, helm, sepatu safety, rompi, sarung tangan dll.

Kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja. Sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan, pemerintah mencanangkan upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mewajibkan penerapan SMK3 termasuk di bidang konstruksi. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Estimasi K3 harus dihitung dan dimasukan kedalam RAB sebagai salah satu dari bagian item yang harus dihitung. Pasal 27 dan Pasal 28 telah mengatur mengenai Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Namun didalam peraturan ini tidak menentukan biaya K3 secara pasti, oleh karena itu para engineer perlu mengestimasi biaya K3 yang diperlukan dalam setiap kegiatan konstruksi. Secara empiris dapat dinyatakan bahwa pada setiap item pekerjaan konstruksi terdapat potensi bahaya. Yang mengakibatkan sulit untuk memperkirakan biaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Studi ini dilakukan untuk Mengkajian Biaya K3 Dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase.

naldy, 1999

Ahli Pengaw as Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Supervision Engineer Of Buildings) iii PRAKATA Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu perlu diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah kesediaan tenaga ahli / terampil dan penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan serta penguasaan teknologi. Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi kebutuhan produk sesuai kualitas standar tersebut SDM, standar mutu, metode kerja dan lain-lain. Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menggeluti pekerjaan konstruksi baik itu desain pekerjaan jalan dan jembatan, desain hidro mekanik pekerjaan sumber daya air maupun untuk desain pekerjaan di bidang bangunan gedung. Kegiatan inventarisasi dan analisa jabatan kerja di bidang Cipta Karya telah menghasilkan sekitar 9 (sembilan) Jabatan Kerja, dimana Jabatan Kerja Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Supervision Engineer Of Buildings) merupakan salah satu jabatan kerja yang diprioritaskan untuk disusun materi pelatihannya mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembinaan tenaga kerja yang berkiprah dalam Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung gambar arsitektur bidang cipta karya. Materi pelatihan pada jabatan kerja Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Supervision Engineer Of Buildings) ini terdiri dari 1 (satu) modul kompetensi umum, dan 8 (delapan) modul kompetensi inti yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang diperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Supervision Engineer Of Buildings). Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.