Papers by Fakhris Hapsoro
Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)
One of Indonesia's founding fathers, Bung Karno, taught the principle of people's welfare... more One of Indonesia's founding fathers, Bung Karno, taught the principle of people's welfare which is enshrined in the Fifth Precept, namely Social Justice for All Indonesian People. The issuance of Law No. 6/2014 on Villages philosophically applies the value of the 5th Precept of Pancasila, a very significant substance is to change the paradigm of village development which previously only placed the village as an object of development, now turning into the main subject of development. One of the efforts to realize the values of Bung Karno's teachings, especially the value of people's welfare, is through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, in its implementation, there are several problems such as the lack of understanding of village officials, especially the Village Head regarding BUMDes, inadequate mastery of managerial skills and rampant corruption in the Village.
Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, 2019
Hukum dan Pembangunan, May 31, 2021
The constitutional authority granted to the Constitutional Court by Article 24C paragraph (1) in ... more The constitutional authority granted to the Constitutional Court by Article 24C paragraph (1) in the third amendment to the 1945 Constitution in the test of constitutional law against the constitution provides automatically over authority in giving the interpretation of the 1945 Constitution to the Constitutional Court. Associated with the interpretation of the constitution, then a constitution is not only considered to be a documented constitution but can be transformed into the living constitution. In practice in Indonesia, it can be found the decisions of the Constitutional Court who use constitutional interpretation to assess the constitutionality of a norm as in Decision No. 005 / PUU-IV / 2006, Decision No. 14 / PUU-XI-2013, and Decision No. 138 / PUU-VII / 2009. Based on this, then in this paper will outline the extent to which the efforts of judges in realizing the living constitution through the interpretation of the judge in the constitutionality of which can be analyzed through the decisions of the Constitutional Court.
Justitia Et Pax, Dec 22, 2021
In several cases of settlement of the State Administrative Court, the Panel of Judges annulled th... more In several cases of settlement of the State Administrative Court, the Panel of Judges annulled the Presidential Decree (beschikking) which followed up on a Decision of the Honorary Council of Election Organizers regarding the dishonorable dismissal of members of the General Election Commission. Basically, the decision of the Honorary Election Organizing Council is final and binding. With this practice in mind, this paper discusses how the paradigm is "final and binding" in the Decisions of the Honorary Election Organizing Council and what the consequences are for legal certainty. ThThis paper uses a normative juridical approach. ThThe results of this paper indicate that the "final and binding" nature of the DKPP Decision has a paradigm of meaning and creates uncertainty and disruption of legal order in the administration of elections and nullifies the essence of the existence of DKPP as an ethical judiciary institution that balances power (checks and balances).
Justitia et Pax, 2019
Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pi... more Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Alih-alih menjaga prinsip kedaulatan rakyat, di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan tindak pidana pemilu yang justru berpotensi mereduksi nilai-nilai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Seperti dijumpai pada Pasal 509 terkait larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik segera mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana pemilu tersebut dalam perspektif prinsip kedaulatan r...
Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyaraka... more Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil eksaminasi publik dari ketiga lembaga tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini dibatasi dengan dua identifikasi masalah: bagaimana pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG yang dilakukan oleh ICW, LKBH FH Unand, dan MaPPI FH UI; dan bagaimana upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik agar dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab menggunakan metode pendekatan sosio-legal, menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif dan deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung oleh data primer (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama, pelaksanaan eksaminasi publik yang dilakukan oleh ketiga lembaga ...
Jurnal Yudisial, 2020
ABSTRAK Ada ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persy... more ABSTRAK Ada ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P / HUM / 2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat sebagai non-retroaktif dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P / HUM / 2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, Kata kunci: asas non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum. ABSTRAK There is an unsynchronization of the Constitutional Court...
Jambura Law Review
Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusi... more Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam hal ini kewenangan memberikan interpretasi terhadap UUD NRI 1945. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu documented constitution melainkan dapat bertransformasi menjadi the living constitution. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan the living constitution melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dala...
Uploads
Papers by Fakhris Hapsoro