University of Padjadjaran (UNPAD) | Constitutional Law

Education is a central part to empower the awareness of migrant workers to pursue their rights. Although the author found that the Government of Indonesia has been work in progress, the curricular remains a hidden discrimination by... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- 3
  Training, Migrant workers, Curricular

Constitutional Principles, constitutional values

Bookmark
Download
- by rahayu prasetianingsih and +2
  Bilal Dewansyah
  inna junaenah
- •

The crucial problem of results on IDI is the lack of present of Provincial Government to manage and to accommodate the public participation properly. The author underlines the challenging unfinished work of Provincial Government and... more

Indonesian legal system determines that the Local Representatives Body, known as the DPRD has the functions to establishing, supervising the execution of local affairs and budgeting. Those functions provides the rights to the DPRD both... more

Indonesian legal system determines that the Local Representatives Body, known as the DPRD has the functions to establishing, supervising the execution of local affairs and budgeting. Those functions provides the rights to the DPRD both collectively and individually. However, there are also legal obligations applied only for individual. The problem is those three functions has not been embodied properly in the elaborated duties of the Representatives Body. It can be seen, that inspite of the collectivity, a number of duties are also inherent to the member of DPRD individually. Yet, the existing provisions have lack of support for the member of DPRD to increase their competence in order to strengthen those functions. In this paper, the author try to identify some models of individual accountability where there is a practical references applied in the three-municipalities, which are city council of Liverpool, Vancouver and Shah Alam. Considered as identification due to that there are no similarity certainty for all the mentioned places. Eventually, once the pattern of accountability has been found, it becomes the raw material of recommendation on revision of the Local Government Act. Abstrak Peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegial tersebut belum diperkuat dengan ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini ingin mencari bagaimana rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, dilakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam city council terlaksana. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas terhadap para councilor. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kata kunci: akuntabilitas individu, badan perwakilan daerah, ……………

Bookmark
Download
- by Bilal Dewansyah and +1
  inna junaenah
- •
- 3
  Constitutional Law, Local Government, Decentralization

This arrcle aims to assert that some regulatory mechanisms, such as the appointment of members of and the voong for decision in both Indonesia People's Deliberave Assembly (MPR) and village flows in a formalizing paern from the top... more

This arrcle aims to assert that some regulatory mechanisms, such as the appointment of members of and the voong for decision in both Indonesia People's Deliberave Assembly (MPR) and village flows in a formalizing paern from the top governmental body of the central, to the regional, and to the ends at the booom level, the village. This also applies the procedural aspects of the democrac system where the organizaonal body is made as formal, uniform, and permanent in structure (despite the periods). This somehow seems contradictory with the nooon of deliberave democracy (Demokrasi Permusyawaratan) once upheld by the founding fathers of Indonesia. However, the vague understanding surrounding the nooon of deliberave democracy necessitates a closer study for a more comprehensive overview, which should also be conducted for beer comprehension on the concept of democracy adopted by the MPR. This arrcle serves only as a preliminary study to prelude a more in-depth study. The derivaon of legal policy in this arrcle has the purpose of idenfying the poliical direccon towards which the village democracy was taken. This arrcle highlights a paradigmac shii in the legal policy change of the democrac paern from the village to the MPR, then later from the MPR to the village. Arus Balik Poliik Hukum Gagasan Demokrasi Permusyawaratan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Pemerintahan Desa (Suatu Kajian Awal) Abstrak Pada tulisan ini hendak dikemukakan bahwa berbagai pengaturan, misalnya mengenai pengambilan keanggotaan dan putusan MPR serta kelembagaan desa, menampakkan pola imitasi dari kelembagaan di pusat, daerah, maupun desa. Begitu pula mengenai tata cara kehidupan berdemokrasi. Dari kelembagaan demokrasi, badan representasinya dibuat secara formal, seragam, dan permanen (walaupun terdapat periodisasi). Hal ini tampak kontradikf dengan konsep demokrasi permusyawaratan yang diusung oleh para founding fathers keeka Indonesia berdiri. Namun demikian, pemahaman mengenai demokrasi permusyawaratan itu sendiri masih harus digali agar lebih tergambar secara komprehensif. Begitu pula mengenai konsep berdemokrasi dalam kelembagaan MPR. Tulisan ini merupakan kajian awal sebagai pengantar untuk kajian yang lebih mendalam. Alasan hal ini

Abstrak Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun... more

Abstrak Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Demikian pula dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah menjadikan pemerintah daerah khususnya desa dengan segala karakter dan potensi yang dimilikinya menjadi subjek pembangunan. Dalam rangka pengarusutamaan HAM dalam pembangunan hingga ke daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Peraturan Menteri tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah diperbaharui beberapa kali. Jika kriteria ini akan diterapkan untuk desa, maka diperlukan penyesuaian. Artikel ini merumuskan model kriteria desa peduli HAM untuk Jawa Barat. Beberapa penyesuaian dilakukan khususnya pada aspek kewenangan dan konteks sesuai dengan karakter desa. Model kriteria yang dihasilkan tidak diorientasikan untuk kompetisi, namun sebagai pedoman untuk menyusun tahapan-tahapan disertai evaluasi berkala. Kata Kunci: desa, hak asasi manusia, Jawa Barat, kriteria, model. Abstract The state's obligations on human rights will be implemented and strengthened if the local government play a role, because substantially some human rights issues are inherent in the affairs of local government, which are distributed both ini obligatory and voluntary affairs. Similarly, the government's commitment to the goal of sustainable development, one of which is to make the local government, especially the village with all the characters and potentials it has become the subject of development. Emphasizing to the human rights mainstream, the Ministry of Law and Human Rights has established a Ministerial Regulation on the criteria of human rights city, that has been renewed several times. If these criteria will be applied to the village, adjustments are required. This article formulates a model of criteria for human rights villages for West Java. Some adjustments are made especially on the aspect of authority and context in accordance with the village character. The resulting criteria model is not oriented to competition, but as a guide for arranging the stages with periodic evaluations.

—Collectively, Local Representatives Body (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD) in Indonesia has function in by-laws making, supervision, and budgeting. Elaborating these functions, laws determine the rights and duties of member of DPRD... more

The Contributions of Islamic Order to Deliberative Democracy in Indonesia. Many references indicate the dynamic development of democracy with various definitions and classifications. The founding fathers did not want liberal democracy.... more

Decision Against Women's Participation In The Democratic local government management. There have been many studies and settings on the relation of women to decision-making in a government organization. It also encouraged the International... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- 3
  Women's Studies, Local Government, Democracy

Article 12 of the Federal Constitution (FC) of Malaysia recognises the right to education, for which the Malaysian Government had successfully provided education to its citizens without prejudice on the basis of religion, race, descent,... more

The character of the current local government in Indonesia is moving forward to re-centralisation instead of decentralisation. Meanwhile, some comparative studies on models of local governments are catching eyes as they attempt to... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- 2
  Constitutional Law, Local Government

The crucial problem of results on IDI is the lack of present of Provincial Government to manage and to accommodate the public participation properly. The author underlines the challenging unfinished work of Provincial Government and... more

Decision Against Women's Participation In The Democratic local government management. There have been many studies and settings on the relation of women to decision-making in a government organization. It also encouraged the... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- 2
  Local Government, Democracy

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan.... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- Political Science

This ar cle aims to assert that some regulatory mechanisms, such as the appointment of members of and the vo ng for decision in both Indonesia People’s Delibera ve Assembly (MPR) and village flows in a formalizing pa ern from the top... more

Within the first two years of COVID-19’s exposure, countries around the world mitigated, among other things, social mobility control, resulting in other limitations on fundamental rights, such as freedom of movement and peaceful assembly.... more

Bookmark
Download
- by inna junaenah
- •
- 5
  Human Rights, Political Science, Politics, Operationalization

Constitutional Law

Log In