Law School

Istilah "amnesti" dan "abolisi" sudah cukup dikenal dalam masyarakat, selain karena instrumen hukum tersebut telah lazim digunakan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, juga karena dalam pergaulan dunia pada dua dasawarsa terakhir, sempat mencuat keberadaan sebuah lembaga yang dikenal sebagai "Amnesti Internasional". Amnesti Internasional adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia (HAM) yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights dan instrumen hukum internasional lainnya.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan di negara-negara lain, keterlibatan seorang atau sekelompok ahli/pakar dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kelaziman. Di masa pemerintahan Orde Baru susunan kabinet lebih banyak diisi oleh ahli/pakar ketimbang politisi. Komposisi seperti itu dalam teori politik dikenal sebagai kabinet ahli (zaken). Selain itu dalam struktur lembaga-lembaga negara (sebelum perubahan UUD 45) dikenal lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang ide dasarnya akan diisi oleh para cerdik cendikia, tetapi dalam praktek lebih dikonotasikan dengan Dewan Pensiunan Agung karena diisi oleh para mantan pejabat. Wajar apabila DPA dibubarkan dan sekarang diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sayangnya, pengisian jabatan Wantimpres itu pun cenderung mengikuti pola DPA.

PARPOL secara umum dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang bergabung atas dasar adanya kesamaan visi, orientasi dan persepsi politik. Ketiga hal itu melahirkan suatu nilai tertentu yang lazim disebut sebagai "idiologi partai". Idiologi itu dituangkan dalam sebuah konstitusi partai yang di kita dikenal sebagai Anggaran Dasar (AD). AD tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam flatform perjuangan partai, yang semestinya tergambar dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Health is one of people"s basic needs, and, therefore, it is classified as human rights. The United Nations Development Program (hereafter UNDP) Report on World Health in 2001, and 2008 states that degree of health of Indonesian people has been far behind other Asian countries. The Second Amendment to the 1945 Constitution guarantees the rights to receive health services which is classified as human rights. In addition, the Amendment Constitution regulates that State should be responsible to provide adequate health facilities The main question of this study related to the definition and the scope of the right to health. This question arise because prior amendment to the 1945 Constitution, there was a common understanding that the right to health was not only limited to health services, but, including the right to optimum level of health. Key Word: Human Rights, Health I. Pendahuluan Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, kondisi kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Setidaknya demikian menurut pandangan World Health Organization (WHO). Dalam Laporan Kesehatan Dunia (World Health Report) yang diterbitkan WHO pada tahun 2001, derajat kesehatan masyarakat Indonesia dilaporkan jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, seperti Thayland, Malaysia, Brunei Darussalam, India, China, bahkan masih jauh di bawah negara miskin seperti Srilanka. 1 Dengan menggunakan indikator "umur harapan hidup", WHO meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat 103 dari 109 negara. Sebagai perbandingan, United Nations Development Program (UNDP) dalam laporannya untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun yang sama,

Pendapat hukum (legal opinion) ini diberikan atas permintaan dan untuk kepentingan Sekterariat DPRD Jawa Barat, mengenai persoalan hukum yang terkait dengan tunjangan perumahan untuk unsur pimpinan dan anggota DPRD. Ketentuan dalam Undang-undang No.27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi". Dengan ketentuan tersebut, keberadaan perumahan dinas anggota DPRD di lokasi Cipageran Kota Cimahi dianggap tidak sesuai, sehingga kepada anggota DPRD masing-masing perlu diberikan tunjangan perumahan. Diterangkan pula bahwa sebelum legal opinion ini diberikan, telah ada pendapat ahli, dalam hal ini Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Universitas Padjadjaran. Sehubungan dengan itu, legal opinion mengenai tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD ini dibatasi pada hal-hal yang terkait dasar-dasar hukum dari kebijakan (wetmatigheid), tujuan hukumnya (doelmatigheid), serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari kebijakan tunjangan perumahan tersebut. Pendapat ahli dari Prof.Dr. Dede Mariana, M.Si digunakan sebagai salah satu bahan referensi.

Oleh: Indra Perwira © Konon khabarnya terdapat satu kawasan di dunia ini yang dulu merupakan lahan pertanian subur, dengan penduduk yang makmur, sejahtera, damai dan tentram. Entah sejak kapan dan untuk alasan apa kemudian tersohor dengan sebutan "Negara Beling". Sisa-sisa lahan pertanian memang masih ada. Terserak penuh belukar dan sampah. Tidak ada lagi yang mau bertani, selain karena harga pupuk tidak sebanding dengan hasil pertanian, juga karena bertani dianggap sebagai profesi tak bergengsi.

Dr. Indra Perwira, SH, MH Masa transisi yang dimaksud dalam judul tulisan ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan bagi sebuah perubahan tatanan politik. Dari tatatan lama yang dianggap orthodok, kolot, totaliter, represif, korup, bobrok dan predikat lainnya ke suatu tatanan baru atau "yang dianggap baru" dengan berbagai predikat, seperti moderen, maju, demokratis, responsif, aspiratif, good

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan di negara-negara lain, keterlibatan seorang atau sekelompok ahli/pakar dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kelaziman. Di masa pemerintahan Orde Baru susunan kabinet lebih banyak diisi oleh ahli/pakar ketimbang politisi. Komposisi seperti itu dalam teori politik dikenal sebagai kabinet ahli (zaken). Selain itu dalam struktur lembaga-lembaga negara (sebelum perubahan UUD 45) dikenal lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang ide dasarnya akan diisi oleh para cerdik cendikia, tetapi dalam praktek lebih dikonotasikan dengan Dewan Pensiunan Agung karena diisi oleh para mantan pejabat. Wajar apabila DPA dibubarkan dan sekarang diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sayangnya, pengisian jabatan Wantimpres itu pun cenderung mengikuti pola DPA.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan di negara-negara lain, keterlibatan seorang atau sekelompok ahli/pakar dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kelaziman. Di masa pemerintahan Orde Baru susunan kabinet lebih banyak diisi oleh ahli/pakar ketimbang politisi. Komposisi seperti itu dalam teori politik dikenal sebagai kabinet ahli (zaken). Selain itu dalam struktur lembaga-lembaga negara (sebelum perubahan UUD 45) dikenal lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang ide dasarnya akan diisi oleh para cerdik cendikia, tetapi dalam praktek lebih dikonotasikan dengan Dewan Pensiunan Agung karena diisi oleh para mantan pejabat. Wajar apabila DPA dibubarkan dan sekarang diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sayangnya, pengisian jabatan Wantimpres itu pun cenderung mengikuti pola DPA.

Seperti diketahui, demokratisasi dan desentralisasi merupakan salah satu tuntutan Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998. Tuntutan tersebut melahirkan gagasangagasan yang mengakibatkan perubahan terhadap tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap mekanisme suksesi kepemimpinan nasional dan daerah. Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih dan diangkat oleh MPR, setelah Perubahan UUD 1945 menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan legislatif yang semula hanya memilih calon anggota DPR dan DPRD, sekarang termasuk calon anggota DPD, sebuah lembaga baru yang dibentuk pasca Reformasi. Demikian pula halnya terhadap pemilihan Kepala Daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang semula dipilih oleh DPRD sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Rezim Pemilihan Umum yang semula dipahami sebagai pemilihan anggota legislatif, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sekarang berkembang meliputi pemilihan DPD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkembangnya makna pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan RI melahirkan realitas bahwa dalam sepanjang tahun senantiasa terjadi kegiatan pemilihan umum, dan masyarakat terus menerus disajikan berita tentang pemilihan umum beserta segala hingar bingar persoalan yang menyertainya. Rakyat cenderung menjadi pendengar dan penonton, seolah pemilihan umum itu bukan untuk kepentingan mereka, melainkan kepentingan elit politik semata. Pemilihan umum sebagai mekanisme suksesi kepemimpinan yang tertib dan beradab telah kehilangan 1 Disampaikan pada Rapat Kordinasi Nasional II APKASI dan APEKSI, 11 Januari 2014 di Manado.

  Salah satu tujuan negara adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Salah satu unsur dari kesejahteraan umum adalah kesehatan. Guna mewujudkan kesejahteraan dibidang kesehatan, pemerintah menyelenggarakan pembangunan dengan berbagai kegiatan atau upaya kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan menggunakan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibidang kesehatan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang kesehatan memiliki karakteristik khusus, yang seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak normal yang membutuhkan respon secara cepat untuk kepentingan pemenuhan pelayanan kesehatan berupa alat–alat kesehatan, obat–obatan dan lain sebagainya, bahkan tidak jaran...

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru merupakan salah satu undang-undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional bersama dengan Rancangan Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, menggan kan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedudukannya sebagai undang-undang pelaksana perintah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, tampak inkonsisten dengan paradigma desentralisasi. Tulisan ini menilai kons tusionalitas landasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sudut pandang kons tusionalitas dan desentralisasi dalam ar sempit. Hasilnya, dapat ditunjukkan bahwa gagasan atau konsep yang mendasari kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang dak kons tusional atau dak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Letak inkons tusionalitas ada pada pertentangannya dengan Pasal 18, yang berjiwa desentralisasi dan asas otonomi seluasluasnya. Alih-alih melaksanakan Pasal 18, paradigma dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini berbasis sentralis s dari Pasal 4. Jika hendak disepaka pilihan kebijakan yang demikian, maka Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah dengan susbtansi bahwa perintah untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah (atau diubah menjadi Pemerintahan di Daerah) ada pada Pasal 4, bukan Pasal 18.

Konstitusi negara modern pada dasarnya adalah perwujudan dari gagasan dan cita-cita kebangsaan yang kemudian dimanifestasikan seiring dengan berdirinya suatu negara bangsa. Konstitusi suatu negara modern bukan hanya memuat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan susunan organisasi negara, akan tetapi juga mengandung identitas nasional yang terbentuk dari gagasan pendirian negara bangsa sehingga membedakannya dengan konstitusi negara lain. Artikel ini membahas negara bangsa pos-kolonial menjadi basis dalam menentukan identitas konstitusi Indonesia dan apa saja yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia dan bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa pos-kolonial memiliki identitas nasional berupa semangat dekolonisasi. Oleh karena itu, dalam pembentukan konstitusi suatu negara modern selalu muncul upaya mewujudkan sistem sendiri. Dalam suatu konstitusi, terdapat norma-norma yang bersifat sebagai identitas nasional dan fundamental yang menjadi inti dari konstitusi yaitu 'identitas konstitusi'. Identitas konstitusi harus dijaga dan dilindungi dari upaya perubahan.