Master of Law

1. Jelaskan secara detail gejala antinomi hukum lalu jelaskan pula secara mendetail apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir gagalnya pembentukan aturan akibat dari adanya antinomi hukum ? 2. Carilah salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang isi putusannya adalah menerima permohonan pemohon, lalu analisislah secara keseluruhan penemuan hukum apa yang dilakukan Hakim MK pada Putusan tersebut. Analisislah secara lengkap dan mendetail ?

Penerapan konsep Negara hukum kesehjahteraan (welfare-rechtstaat) memegang peranan penting dalam pemenuhan kesehjahteraan warga masyarakat. Kehadiran Negara dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting dan relevan dalam pencapaian tujuan Negara yakni tercapainya kesehjahteraan masyarakat. Kehadiran Negara melalui BUMN tidak sepenuhnya diarahkan pada pencarian keuntungan, namun yang lebih utama adalah tercapainya kesehjahteraan masyarakat. 1

1 Kemajuan teknologi telah menjadi karakteristik utama era globalisasi. Majunya teknologi yang terus diupayakan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki standar kualitas, efektivitas, dan efisiensi hidup manusia, salah satunya adalah kemajuan dalam bidang bioteknologi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Bioteknologi adalah teknologi yang menyangkut jasad hidup. 1 Bioteknologi merupakan penggunaan tanaman, hewan, ataupun mikroba, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk membuat atau memodifikasi suatu produk mahluk hidup ataupun merubah spesies mahluk hidup yang sudah ada. 2

Oleh : Pinos Permana, SH. A. KEJAKSAAN RI SELAKU PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN SESUAI PAHAM NEGARA HUKUM Negara indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masayarakat berbangsa dan bernegara. 1 Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adanya pemisahan kekuasaan negara (separation of powers) yang diatur dalam konstitusi. Pemisahan dan pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan dan untuk menciptakan suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, dan sekaligus mencegah kekuasaan esekutif mengambil ahli fungsi-fungsi kekuasaan lain. 2 Pemisahan kekuasaan dalam ketentuan konstitusi sebagai suatu pemahaman tentang upaya mengontrol kekuasaan negara dan memberikan jaminan ciri Negara demokrasi dari pemisahan tersebut. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia. 3 Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini. Kejaksaan juga dituntut untuk tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu "institusi pelaksana kekuasaan negara", bukan alat kekuasaan negara. 4

Hukum acara pidana merupakan aturan main dalam menemukan kebenaran untuk mencapai keadilan dalam suatu proses peradilan pidana, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pola relasi kekuasaan ketika kekuasaan Negara dalam menjaga tertib hukum berhadapan dengan warga Negara dalam suatu perkara pidana, termasuk diantaranya adalah tahapan penuntutan yang seharusnya dimaknai sebagai satu kesatuan birokrasi keadilan dari awal tindakan penyelidikan hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang mengharuskan proses penuntutan pidana memiliki dimensi pengaturan dan implementasi akses keadilan sesuai standard Hak Asasi Manusia yang diakui dewasa ini. Fakta empiris memperlihatkan ketertinggalan dari KUHAP dalam mengakomodasi hal tersebut, khususnya dalam hal tuntutan bebas terhadap terdakwa yang tidak diatur secara eksplisit yang berbeda dengan pengaturan tentang putusan bebas yang merupakan kewenangan majelis hakim, memperlihatkan suatu ketimpangan yang nyata, ketika dakwaan penuntut umum tidak terbukti di dalam proses persidangan terobosan hukumnya dalam hukum acara pidana adalah mengajukan tuntutan bebas sebagai salah satu implementasi Hak Asasi Manusia dalam proses penuntutan perkara pidana. Kata kunci : Tuntutan Bebas, Hak Asasi Manusia, Penuntutan Pendahuluan

Abstrak SMA Kesamben adalah sebuah sekolah menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan formal. Sebagai institusi penyelenggara pendidikan, tingkat kompetensi peserta didik menjadi hal yang paling penting sebagai bagian dari proses penilaian. Salah satu bentuk dari proses penilaian tersebut adalah dengan melihat aktifitas siswa dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Untuk mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar adalah dengan cara mengecek nilai siswa. Pengecekan nilai siswa saat ini diselenggarakan dengan cara paper based atau menggunakan kertas secara manual. Guru mengisikan keterangan nilai pada kertas, yang nantinya akan diberikan kepada staf Tata Usaha (TU) yang kemudian akan direkap tiap semester untuk ditulis di buku rapor siswa tiap semester dan diberikan kepada kepala sekolah. Cara ini sangatlah rentan dari berbagai macam kesalahan baik kesalahan teknis (technical error), kesalahan manusia (human error) dan lambatnya memperoleh hasil pembelajaran yang d...

Penelitian ini berjudul “Penerapan metode pembelajaran Modeling The Way dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI SMAN 3 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. Penelitian ini dilatar belakangi karena kondisi di SMAN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang yang sebagian besar guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa lebih cenderung diam dan mengantuk saat proses belajar berlangsung, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Melihat fenomena seperti ini tentu saja menciptakan suasana kelas yang membosankan. Bahkan yang lebih memperihatinkan lagi adalah pembelajaran seperti ini akan mematikan aktivitas dan kreativitas peserta didik di kelas sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. Kemudian hasil belajar siswa SMAN 3 Tebing Tinggi Empat Lawang kelas XI yang belum memenuhi nilai rata-rata dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 73 (sumber Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI SMAN 3 Tebin...