Law

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersala...

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan.

This study discusses the right to education policy for Persons With Disabilities (PwDs) In Border Area of Nunukan-Indonesia. This research aims to find out whether the legal regulation on human rights for with disabilities provided by the Indonesian government is appropriate or not and to find out whether the government of Nunukan District also provided some policies in handling a person with disabilities, in particular, their right to education. This research used a normative legal method, which complemented with field research. As a result, in order to fulfil human rights for PwDs, the Indonesian government was stipulated plenty of national laws, namely National Education System Law, the Protection of Children Law, and individually regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Also, the most crucial factor is that the Nunukan District has not been set up the local regulation pertaining to PwDs. Only several policies are stipulated to overcome the right to education ...

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan d...

The existence of natural resources has a significant impact on state revenue, but it is also a criminogenic factor for crime. The exploration stage triggers violations not only of permits but also environmental damage due to the use of toxic substances, which occurs in two types of criminal acts. This research analyzes the typology of illegal mining crime and its enforcement model. Law No. 32/2009, Law No. 3/2020, as the primary legal source, with a case approach. This article argues that illegal typology is not only based on licensing but can be identified based on the mining area. Understanding the concept of illicit typology mining makes it easier for law enforcement officials to parse all elements of crime in a series of illegal mining. This article claims that illegal mining enforcement administrative prospects prioritize. The enforcement model changed based on the mining business area because this factor will distinguish the use of ecology as an element of applying criminal sanctions. IMPACT STATEMENT Illegal mining is a severe problem for countries with natural resources. One of the impacts of illegal mining is environmental damage. As a result, it is critical to pay close attention to the criminal law enforcement mechanism. This negative impact should not be overlooked because environmental damage can be irreversible. One way to improve the understanding of law enforcement institutions in handling illegal mining is through the approach of understanding mining area-based typology. The application of illegal mining typology based on the area starts from the investigation stage and is then outlined in the public prosecutor's indictment; then, according to some, this approach reflects the presence of ecological justice in the criminal justice system.

One form of contribution to the existence of a tertiary institution is the implementation of community service in the area where the college is located. A dynamic life makes people need regulation and needs solutions in solving problems. The solution offered in this service is using land for hydroponic plants carried out in the Ardi Mulyo Village and the use of household waste as fuel. The method used is the participation of the community and students because the concept of implementing PKM is community empowerment. The implementation results show that the activities carried out are very beneficial for the community because the concept used is to realize an independent village for living needs in the form of vegetables and the demand for substitutes for kerosene and gas through plastic bottles waste refining. The method used in implementing this PKM is participatory, namely the involvement of the community and students. This method is used because the PKM carried out by the team rel...

Berbicara mengenai problema akan Kota Layak Anak yang terdapat di Tarakan, maka itu akan menyangkut pemenuhan akan pengaturan hak-hak anak di wilayah yang bersangkutan. Penelitian ini terfokus pada daerah perbatasan, khusnya Tarakan, dengan mengetahui peran pemerintah daerahnya dalam mewujudkan daerahnya sebagai daerah layak anak. Pelecehan anak sangatlah berpengaruh dalam hal penentuan kota Tarakan sebagai kota layak anak, maka dari itu diperlukan secara teratur dan berkesinambungan usaha untuk meminimalkan hal itu, dan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah secara keseluruhan diwujudkan dalam ketersediaan alokasi dana untuk menyediakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini adalah tantangan besar, khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak-anak dari orangtua, masyarakat, kabupaten atau kota, propinsi, dan tingkat nasional di masa sekarang dan di masa depan. Bila kita tidak segera mengambil tindakan inisiatif dan juga kepedulian dari kepentingan pengabaian anak, hak anak khususnya tumbuh dan berkembang, akan menjadi sangat tidak optimal, lebih buruk lagi itu akan berakibat hilangnya generasi. Kata Kunci: kota layak anak, hak anak, pelecehan anak.

Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan kurator merupakan profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Kurator merupakan profesi yang mandiri, sehingga mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi kode etik profesi kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum sekunder yang didapat melalui perpustakaan yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa fungsi kode etik kurator yang sangat penting bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan mekanisme pemberian sanksi bagi kurator yang melakukan pelanggaran kode etik juga sangat jelas diterangkan dalam kode etik profesi kurator yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kurator yang ada di Indonesia.

Law and health is a different science. But due to the rampant cases that occur related to the practice of medicine, the law contribute in providing solutions for both physicians and patients as consumers of health, although medicine has a code of professional ethics as well as Standard Operations as the basis of doctors in carrying out their work. The legal tools are still needed because in practice, there are many medical malpractices. This study focuses on 2 (two) important things, first, how judges assess the express consent on the implementation of informed consent and secondly, how the model of protection and fulfillment of patient rights in the implementation of informed consent in Indonesi.The research method used is normative legal research, because it is based on health law and the health minister's regulation as the main benchmark in analyzing,  then integrates with court decisions relating to medical practices that have occurred in Indonesi.The results of the discussi...

Minerals and coal are state owned assets that need to used wisely, although the People's Representative Council (DPR) is yet to ratify them for the 2020-2025 period during the COVID-19 pandemic that has ravaged the world, including Indonesia. The review of the Mineral and Coal has caused many draw backs because it does not follow the principle of balancing and sharing regional authority. This study discusses the principle of strict liability as stipulated in Law No. 3/2020 by examining the urgency for changes and who will benefit from the revision. Doctrinal research was used for analyzing the politics of criminal Law in the Mineral and Coal, both before and in its amendments. Furthermore, Law No. 4/2009 ensnares many people that carry out illegal mining because the mechanism and procedure for the popular Mining license is the same with the mining license of the companies. The content of the amendments to the Mineral and Coal only regulates the sale of 51% foreign shares, but fr...

The research problems are; first, how is local government authority within human rights fulfilment for person with disabilities? Second, how is legal policy on human rights for person with disabilities?. Third, how is law protection from local government related to education rights fulfiment for person with disabilities in North Kalimantan?. The method of this research uses normative method be equipped by field research. This research is important considering the obligation of state to  protect, to recognize and to fulfil of human rights for citizens in its region without discrimination particulary for person with disabilities in border area. Within an effort to implementation, Indonesia Government regulates some legal instrument of human rights, one of the newest is Law No 8 of 2016 on Person with Disabilities. North Kalimantan is youngest province in Indonesia, some local regulation on human rights has been regulated, but the human rights instrument particulary for person with dis...

Geographically, the province of North Kalimantan has the potential for Oil and Gas, the fact is inversely proportional to the fulfillment of the community's need for fuel which is always experiencing limitations. This factor causes the scarcity of fuel, so it is used as an opportunity by some people to strike from other regions to be transported and sold in the North Kalimantan region. This research focuses on the pattern of criminal prosecution of perpetrators of oil and gas criminal offenses in North Kalimantan.

Pola pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berfariasi, sebagian besar menggunakan lahan tetap dan ada juga yang menggunakan konsep lahan berpindah. Tidak jarang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian adalah dengan cara membakar, hal ini untuk meminimalisir penggunaan pestisida terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan akibat hukum pengelolaan lahan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normative-sosiologis, menganalisis produk hukum yang berlaku seperti (UU Pertanian, UU Lingkungan dan KUHP) kemudian disinkronkan dengan beberapa putusan pengadilan sehingga menghasilkan deskripsi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU memberikan ruang kepada masyarakat sesuai kearifan lokal untuk membuka dan mengelola lahan pertanian dengan cara membakar, tetapi UU tersebut membatasi luasan lahan yang diperbolehkan untuk dibakar yakni maksimal 2 (dua) hektar ...

Kebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepen ngan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerha kan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung. Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan.

AbstrakOnline Single Submission (OSS) adalah sistem pengintegrasian perizinan usaha secaraelektronik. Sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepadainvestor/ pelaku usaha. Metode penelitian adalah penelitian hukum deksrptif empiris.Rumusan masalah kajian tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur perizinan berusahamelalui sistem OSS dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhiKomitmen Berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perizinanmelalui OSS memberikan kemudahan dan dapat diakses dimanapun berada, sehinggamempermudah investor dalam mengajukan izin. Ada tiga model yang ditawarkan bagipelaku usaha dalam mengakses OSS yaitu sistem mandiri, pendampingan dan prioritas.Namun izin usaha yang sudah diberikan di awal kegiatan usaha dapat dibatalkan apabilapelaku usaha tidak memenuhi Komitmen berusaha dalam batas waktu yang telahditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinanyang diberikan oleh sistem O...

Fishery management by the state is essentially the implementation of the state's right to control natural resources. The state gives the authority to regulate and carry out its designation, including in the fisheries sector. With the development of globalization, the management of these fish resources also needs to pay attention to the principles of International Law. If the sustainability of fish resources in one country is disturbed, it will affect the condition of global fisheries and cause fish stocks in other countries to be disturbed. This article uses the normative method. As a result, there are at least three obligations of the member countries of world fisheries organizations, which carry out the regulations related to harvesting, put an end to overfishing, and restore stocks to levels of maximum sustainable yields (MSY). In fisheries management regulations in Indonesia, the manifestation of this obligation is establishing a map of fishery management areas, prohibiting fishing using particular fishing gear, setting estimates of fishery potential and the number of allowable catches, including conservation.