Politik Hukum Adminstrasi Kependudukan

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bpk. Yusuf Asyid S.H., M.H. sebagai tugas mata kuliah Hukum Kepegawaian. Dalam penyusunan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, khususnya kepada : 1. Kepada Dosen Hukum Kepegawaian Bpk. Yusuf Asyid S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. 2. Perpustakaan D III FISIP UNPAD. 3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan. 4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan makalah ini.

Raissa Anita Fitria Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia Abstrak Tindakan penyadapan awalnya sering digunakan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana khusus, karena di dalam tindak pidana khusus diperlukan metode yang bersifat khusus pula untuk mengungkapnya. Adanya Rancangan KUHAP yang memasukan beberapa tindak pidana umum untuk dilakukan tindakan penyadapan akan membuat para penegak hukum mudah menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang mengatasnamakan kepentingan hukum. Berdasarkan hal tersebut perlu ditinjau kembali apakah dalam tindak pidana umum diperlukan adanya tindakan penyadapan dan bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang dilakukan penyadapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekan konseptual. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan karena karakteristik tindak pidana ...

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan dari Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan. Dalam penerapannya tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirasa bahwa sudah cukup mudah bagi masyarakat untuk mendapat penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif .Tetapi dalam proses tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang meningkat serta masih kurangnya komunikasi, kompentensi petugas dalam pelaksanaan, peralatan dan anggaran.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 para pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yaitu pengosongan kolom agama bagi penganut aliran penghayat/kepercayaan atau agama yang belum diakui (di Indonesia) dalam setiap kartu identitas diri, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK). Tetapi, tetap dilayani dalam database kependudukan. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Putusan MK ini memberi putusan yang adil bagi para pemohon menyangkut pengisian kolom agama dalam UU Administrasi Kependudukan, sehingga dalam pelayanan publik seketika pengisian kolom KTP dan KK sama semua bagi setiap agama dan kepercayaan apapun yang dianut. Tidak ada lagi perlakuan berbeda dan diskriminatif.