Hukuman Mati dan Kasus Narkoba

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji
karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu
dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan
kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan
hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu
aturan hukum yang berlaku, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai
keutamaan yang terkandung dalam kaidah tersebut. Pengadilan sebagai salah satu
institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena
pradigma pradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusanputusan
pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama
yang berurusan dengan pengadilan. Namun dalam putusan Nomor:
302/Pid.Sus/2012/PN.Yk, banyak pertimbangannya masih sangat lemah karena
terjadi pada ranah pertimbangan aspek material yang kering dari nuansa konseptual
dan pendekatan-pendekatan non yuridis seperti filosofis dan sosiologis. Bahkan Para
hakim dalam memutus perkara ini lebih piawai dalam memindahkan redaksi
pertimbangan dan putusan satu kasus ke kasus yang lain (copy paste) dalam kasus
yang delik ancaman pidananya sama.
Kata Kunci: Narkotika, Putusan dan Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagai masyarakat perlu untuk mengingat peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 Bab II Pasal 4B, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Faktor penyebab penyalahgunaan nakroba dapat disebabkan dari diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan.

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu bangsa dan tatanan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba. Dikarenakan tidak ada teks yang jelas dalam Alqur"an maupun Hadits, maka dalam menetapkan keharaman narkotika, sebagian ulama mengqiyaskan narkotika dengan khamr, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Dan pada kenyataannya efek narkotika lebih dahsyat dibanding denggan khamr.