Kesantunan Berbahasa Pada Dialog Debat Pilpres 2019

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by E-Journal Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 KESANTUNAN BERBAHASA PADA DIALOG DEBAT PILPRES 2019 1 Shofianah, 2Syamsul Ghufron, 3Nisaul Barokati Selirowangi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan [email protected], [email protected], [email protected], Abstrak Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan, mentranskrip, menyimak, dan mencatat serta mengisi data pada lembar korpus. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, transkripsi, simak, catat, pengisian lembar korpus, analisis secara heuristik dan menarik simpulan. Peneliti menememukan bentuk tuturan yang santun dan tidak santun dalam dialog debat capres dan cawapres 2019 berdasarkan prinsip kesantunan baik pematuhan maupun penyimpangan terhadap maksim Leech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debat pilpres 2019 terdapat banyak pelanggaran dibandingkan ketaatan pada maksim kesantunan berbahasa sehingga sangat menarik untuk dikaji. Kata Kunci: Pragmatik, Kesantunan Berbahasa, Maksim Geoffey Leech, Dialog Debat Pilpres 2019 Abstract This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by documenting, transcribing, listening, and recording and filling in data on the corpus sheet. The method used in this study was documentation, transcription, referring, recording, filling in the corpus sheet, heuristic analysis and drawing conclusions. The researcher found a form of polite and disrespectful speech in the 2019 presidential and vice presidential debate dialogue based on the principle of politeness both compliance and deviation from the Leech maxim. The results of the study show that the debate in the 2019 presidential election has many violations compared to obedience to the maxim of politeness in language so it is very interesting to study. Keywords: Pragmatics, Language politeness, Maxim Geoffey Leech, Debate Dialogue for 2019 Presidential Election LATAR BELAKANG Dalam berbahasa manusia perlu memperhatikan adanya kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi dengan manusia satu dengan lainnya. Hal itu bertujuan agar manusia bisa menggunakan bahasa yang santun dan tidak melakukan kesalahan dalam berbahasa. Sebuah tuturan dikatakan santun atau tidak, sangat tergantung pada ukuran kesantunan masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Tuturan dalam bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan kata-kata yang santun, Bahasa merupakan sebuah sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Chaer dan Agustina (2004: 14) menyatakan bahwa secara tradisional dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau sebagai alat komunikasi, dalam arti bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, perasaan, gagasan, ataupun konsep. Sesuai dengan fungsinya, bahasa memiliki peran sebagai penyampai pesan antara manusia satu dengan lainnya. Halaman 70 ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 tuturannya tidak mengandung ejekan secara langsung, tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa ini perlu dikaji guna mengetahui seberapa banyak kesalahan atau penyimpangan kesantunan berbahasa pada manusia ketika berkomunikasi satu sama lain. Kesantunan berbahasa berfungsi sebagai perekat hubungan antar penutur dan lawan tutur dalam suatu peristiwa tutur. Dalam peristiwa tutur diperlukan aturanaturan untuk mengatur tuturan seseorang dalam berkomunikasi agar komunikasi terjalin dengan baik dan lancar. Aturanaturan tersebut terdapat pada prinsip kesantunan berbahasa yang dipaparkan oleh sejumlah pakar seperti Leech (2015: 141) membagi prinsip kesantunan menjadi enam, yakni maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kedermawanan (generosity maxim), maksim penghargaan (approbation maxim), maksim kesederhanaan (modesty maxim), maksim permufakatan (aggrement maxim), dan maksim simpati (sympathy maxim). Kesantunan berbahasa diperlukan oleh setiap orang dalam berkomuikasi, tak terkecuali dalam pelaksanakan debat calon presiden dan wakil presiden. Dari peristiwa debat tersebut, masyarakat, calon pemilih, tentu dapat melihat calon pemimpin saat berkomunikasi. Hal ini lah yang mendorong calon pesiden dan wakil pesiden untuk berkomunikasi dengan santun. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan visi misi ataupun program kerja, mempengaruhi masyarakat agar memilih pemimpin yang beretika, dan lain sebagainya. Halaman 71 Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti terkait dengan kesantunan berbahasa dalam debat pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Leech (2015:141) yang membagi prinsip kesantunan menjadi enam, yakni maksim kebijaksanaan (tact maxim), maksim kedermawanan (generosity maxim), maksim pujian (approbation maxim), maksim kerendahan hati (modesty maxim), maksim kesepakatan (aggrement maxim), dan maksim simpati (sympathy maxim). Dari acara debat ini diharapkan masyarakat lebih jeli untuk memilih pemimpin terkait visi dan misi paslon lima tahun kedepan. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Moleong, 2013: 6). Dalam metode ini, interpretasi bersifat analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2011: 15). Metode kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angkaangka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris (Semi, 1993: 23). ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian menyajikan hasil analisis data yang mendeskribsikan Kesantunan Berbahasa pada Dialog Debat Pilpres 2019 menunjukkan prinsip kesantunan berdasarkan teori Geoffey Leech yang meliputi: (a) maksim kebijaksanaan (tact maxim), (b) maksim kedermawanan (generosity maxim), (c) maksim pujian (approbation maxim), (d) maksim kerendahan hati (modesty maxim), (e) maksim kesepakatan (agreement maxim), dan (f) maksim simpati (sympathy maxim). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maksim yang banyak digunakan adalah maksim kesepakatan (agreement maxim). Hal ini menunjukkan penutur dan lawan tutur di dalam dialog debat pilpres 2019 mematuhi maksim kesepakatan (agreement maxim) yaitu dengan berusaha meminimalkan ketidaksetujuan antara penutur dengan lawan tutur dan memaksimalkan kesetujuan penutur dengan lawan. Sedangkan maksim yang paling sedikit ditemukan adalah maksim kebijaksanaan (tact maxim). Selain pematuhan maksim, banyak ditemukan penyimpangan maksim. Penyimpangan maksim juga banyak ditemukan dalam maksim kesepakatan (agreement maxim) yaitu dengan berusaha meminimalkan kesetujuan antara penutur dengan lawan tutur dan memaksimalkan ketidaksetujuan penutur dengan lawan. Sedangkan maksim yang paling sedikit ditemukan adalah maksim maksim simpati (sympathy maxim). Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim) Dalam maksim kebijakasanaan dijelaskan bahwa orang dapat dikatakan Halaman 72 santun apabila memaksimalkan keuntungan bagi orang lain dan meminimalkan kerugian bagi orang lain. Ketika penutur berusaha menguntungkan pihak lain, lawan tututr akan merasa dihargai dan dihormati. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan agar tidak dianggap kurang sopan. Agar lebih jelas tuturan di bawah ini dapat dicermati dan dipertimbangkan. Jokowi: “Terima kasih, dalam visi misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan Akan perspektif gender dan pemberdayaan perempuan akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang bapak pimpin jabatan jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjabat menjawab ini? Inkonsistensi ini?” Prabowo: “Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda. Partai baru kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul, tetapi benar yang Bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon seperti sebagai waktu contoh Wakil Ketua Umum saya kira cukup kita punya Wakil Ketua Umum Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Iya beliau bertanggung jawab untuk ideologi. Kita juga punya ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 beberapa Wakil Ketua Umum lainnya, kemudian kita punya sayap partai yang namanya perempuan Indonesia Raya dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. UndangUndang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen, walau mungkin tidak sampai 40 tapi sudah mendekati dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas tapi kami membuka peluang sebesar besarnya untuk emakemak perempuan untuk untuk bergerak dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia, saya kira demikian.” Sandiaga: “Saya bukan Gerindra lagi pak, gak bisa jawab Pak.” Prabowo: “Oh ya benar-benar benar sorry sorry” Sandiaga: “Kecuali bapak angkat lagi, Pak” Prabowo: “Gak, jangan-jangan.” Jokowi: “Iya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi, karena Pak Prabowo mengakui, tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi kalau boleh bandingkan mohon maaf misalnya di kabinet saya. Saat saya membentuk kabinet, ada 9 menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu itu adalah Menteri Luar Negeri pertama, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Halaman 73 kemudian Menteri LHK, kemudian Menteri yang berani dan nekat Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk younger kapan saja KPK, terdiri dari 9 orang yang semua semuanya perempuan dan mereka bisa memilih komisioner.” Prabowo: “Baik saya kira itu, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang Bapak tadi banggakan, justru yang menunjukkan suatu kerugiankerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi menurut saya, kita jangan permasalahkan orang demi orang, ya kita masalahkan adalah kebijakankebijakan yang dia hasilkan dan dia produk kan, jadi kalau dibilang masalah gender oke kita cari, kita bisa hitung jumlah tapi kalau kita bilang output kita bisa berlipat lagi, kita bisa berlipat lebih lama lagi, jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap dan pro rakyat, dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat ini masalahnya, jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan, kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyat sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Hukum ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 dan HAM. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan pertanyaan keapada Paslon lain yang nantinya akan menanngapi pertanyaan Paslon penanya. Dalam hal ini pihak penanya merupakan paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) sementara paslon nomor urut 02 pasangan (Prabowo-Sandiaga) akan memberikan jawaban berdasaerkan pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan yang digunakan oleh masing-masing paslon baik nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) maupun paslon nomor urut 02 pasangan (Prabowo-Sandiaga) dianggap kurang santun dan melanggar maksim kebijaksnaan (Tact Maxim) karena masingmasing paslon sama-sama berupaya memaksimalkan kerugian bagi lawan tutur dan memaksimalkan keuntunagan bagi pihak masing-masing. Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kebijaksnaan (Tact Maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan kerugian kepada pihak lain! (b) memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain! Prabowo: “Kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan bapak tentang konflik kepentingan ini. Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau Halaman 74 bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang diambil terutama dalam impor-impor beras gula dan komoditas komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani- petani kita?” Jokowi: “Pertama, saya akan mulai dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga enak dalam memberikan perintah-perintah, tidak ada kepentingankepentingan pejabat yang kami angkat. Kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, dilaporkan saja pak polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke Kejaksaan, kalau memang ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah kami, ingin semuanya sederhana, ingin semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, izin sekarang, bapak sebagai pengusaha, coba ke online single submission, coba bapak datang. Bapak tunggu dua jam, bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan yaitu memperbaiki sistem sehingga peluang untuk terjadinya korupsi tidak ada, ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat, management control, kalau ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 bapak memiliki bukti-bukti kuat, silakan dilaporkan.” Prabowo: “Pak Jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah, di antara menteri-menteri bapak itu berseberangan, ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras, jadi ini yang membingungkan kami, jadi kami bertanya kepada bapak. Jadi bagaimana pejabat yang bapak angkat, termasuk, Dirut Bulog, Pak Buwas (Budi Waseso) mengatakan bahwa cukup, kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabatpejabat yang Bapak angkat, karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benarbenar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Korupsi dan Terorisme. Pada segmen ini masingmasing Paslon memberikan pertanyaan keapada Paslon lain yang nantinya akan menanngapi pertanyaan Paslon penanya. Dalam hal ini pihak penanya merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) pasangan sementara paslon nomor urut 01 Halaman 75 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) akan memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 02 (PrabowoSandiaga) dianggap santun karena memaksimalkan keuntungan bai ihak lain. Hal ini dibuktikan dengan pernyatan paslon nomor urut 02 Prabowo “Pak Jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati....” berdasarkan dialog tersebut dapat dianalisis bahwa semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kebijaksnaan (Tact Maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan kerugian kepada pihak lain! (b) memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain! Maksim Kedermawanan (Generosity Maxim) Maksim kedermawanan seringkali disebut dengan maksim kemurahan hati. Maksim kedermawanan mewajibkan setiap peserta tutur memaksimalkan pengorbanan atau kerugian dirinya sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Tuturan berikut dapat dicermati dan dipertimbangkan untuk memperjelas maksim kedermawanan. Prabowo: “Ingin bertanya bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat, bahwa kadangkadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 itu, menyatakan dukungan tidak apaapa. Tapi ada kepala desa Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan pak, ditangkep. Jadi saya kira, ini juga suatu perlakuan tidak adil ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu, dijamin oleh undang undang dasar pak. Jadi sebetulnya, siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapa pun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.” Jokowi: “Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja penegak hukum. Jangan kita ini, sering grusak-grusuk menyampaikan sesuatu, misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo misalnya ini, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik, kalau ada. Lho ini negara hukum, kalo ada bukti bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporan dengan bukti-bukti yang ada gampang sekali kok gampang sekali hukum ini kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.” Halaman 76 Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Hukum. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) sementara paslon nomor urut 02 (PrabowoSandiaga) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 02 (PrabowoSandiaga) dianggap kurang santun karena berusaha memaksimalkan keuntungan untuk pihaknya sendiri dengan memberikan pernyataan yang bertujuan untuk menyudutkan paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kedermawanan (generosity maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri! (b) memaksimalkan kerugian kepada diri sendiri! Prabowo: “Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut chief executive/kepala eksekutif. Berarti seorang kepala negara, Presiden adalah yang tadi saya sebut sebut chief law ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan, bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apa pun, agama apa pun, etnis apa pun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. BapakIbu.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema HAM. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) akan memberikan pernyataan berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 02 (PrabowoSandiaga) dianggap santun karena mengupayakan mitra tuturnya dalam hal ini merupakan masyarakat Indonesia yang mengacu pada pernyataan yang diberikan Prabowo untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan yang memaksimalkan kerugian kepada diri sendiri. Halaman 77 Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kedermawanan (generosity maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri! (b) memaksimalkan kerugian kepada diri sendiri! Sandiaga: “Ya seperti kita ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat. Bagaimana lagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik? Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan, UKM sulit untuk berkembang, banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum, nah kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana untuk memastikan dan ini terjadi seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah subhaana Wata'ala untuk 5 tahun ke depan sementara bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di manamana? Jokowi: “Saya akan lakukan revisi-revisi Undang-Undang yang menghambat berkembangnya ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali UndangUndang yang tidak pro pada investasi, kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia. Usaha dan hukum juga tidak tebang pilih dan hukum betulbetul bisa memberikan rasa tenteram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kyai saya persilahkan untuk menambahkan.” Ma'ruf: ”Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total, salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas yang menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembang dan UKM, saya kira itu.” Prabowo: “Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi ya Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengagumi ditutup. Sekarang masalah yang kita ingin tanya sebagaimana karena bapak sudah memimpin selama 4 tahun, jadi bagaimana apa yangHalaman 78 yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa tak dilakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita kuatirkan semua itu? Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi, yang tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya Insya Allah mencolok ini. Aneh jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak, ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada Kader yang aktif dari partaipartai politik dan bukan seorang yang benar netral.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Hukum dan HAM. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan pertanyaan keapada Paslon lain yang nantinya akan menanngapi pertanyaan Paslon penanya. Dalam hal ini pihak penanya merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) pasangan sementara paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) akan memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 02 (PrabowoSandiaga) dianggap kurang santun karena berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan memaksimalkan kerugian kepada lawan tutur dengan memberikan pertanyaan yang bertujuan ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 untuk menyudutkan paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kedermawanan (generosity maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri! (b) memaksimalkan kerugian kepada diri sendiri! Jokowi: “Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya enggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang terbanyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai hal ini?” Prabowo: “Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu, dan benar-benar itu sangat subjektif. Ya saya tidak, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga, silakan laporkan kepada kami. Begini Pak, ada juga kadang-kadang tuduhantuduhan korupsi yang korupsinya ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai, Pak. Kalau kita sekarang cek di Kejaksaan, boleh kita bandingkan, berapa orang sekarang yang sudah menunggu Halaman 79 masuk KPK atau masuk penjara, kita bisa cek, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Partai Gerindra ada yang korupsi maka saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Pokoknya kita anti-korupsi.” Jokowi: “Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi, yang Bapak calonkan sebagai caleg, itu ada. ICW memberikan data itu jelas sekali, ada enam yang Bapak calonkan, dan yang tanda tangan dalam pencalegan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya Bapak tanda tangan.” Jokowi: “Jadi mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak, saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah dihukum.” Prabowo: “Jadi mantan korupsi, saya kira, pelajari, ini demokrasi, Pak. Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat memilih ya, enggak akan dipilih, yang jelas, Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum. Kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap, masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihankelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Mungkin dia karena, begini, kalau curi ayam benar itu ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 salah, kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia saat ini.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema korupsi dan terorisme. Pada segmen ini masingmasing Paslon memberikan pertanyaan keapada Paslon lain yang nantinya akan menanngapi pertanyaan Paslon penanya. Dalam hal ini pihak penanya merupakan paslon nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) sementara paslon nomor urut 02 pasangan (Prabowo-Sandiaga) akan memberikan jawaban berdasaerkan pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 01 (JokowiMa’ruf Amin) dianggap kurang santun karena berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memberikan pernyataan yang bertujuan untuk menyudutkan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kedermawanan (generosity maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri! (b) memaksimalkan kerugian kepada diri sendiri! Maksim Kerendahan Hati (Modesty Maxim) Menurut maksim kerendahan hati, setiap peserta tutur hendaknya memaksimalkan cacian pada diri sendiri dan meminimalkan pujian pada diri sendiri. Orang dapat dikatakan santun jika tidak Halaman 80 sombong dan mengunggulkan diri sendiri di hadapan orang lain. Berikut contoh tuturan yang mengandung maksim kesederhanaan. Jokowi: “Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta. Dalam dialog debat pilpres 2019 ini merupakan sesi akhir atau closing statement. Pada segmen ini masingmasing Paslon berhak memberikan pernyataan penutup. Dalam hal ini kesempatan memberikan pernyataan penutup adalah paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin) dianggap kurang santun karena memaksimalkan pujian kepada diri sendiri dan meminimlakan penjelekan kepada diri sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kerendahan hati (modesty maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan pujian kepada diri sendiri! ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 (b) memaksimalkan diri sendiri! penjelekan kepada Maksim Kesepakatan (Agreement Maxim) Maksim kesepakatan atau biasa disebut dengan maksim kecoocokan mewajibkan setiap peserta tutur memaksimalkan kecocokan antara diri sendiri dengan orang lain. Orang yang melaksanakan maksim permufakatan dianggap santun. Untuk memperjelas hal itu, tuturan berikut ini dapat dicermati. Moderator:“B, ya boleh dikembalikan ke Imam, para paslon, hadirin, amplop masih tersegel. Saya akan buka harap didengar dengan baik, hanya dibacakan satu kali. Kepastian hukum sangat penting bagi warga pelaku usaha dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Akan dimulai ketika Anda menjawab waktunya adalah 2 menit. Silahkan.” Prabowo: “Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar tapi Halaman 81 harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya.” Sandiaga: “Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat maupun di daerah, karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa Gemah Ripah Loh Jinawi ini masih menyisakan banyak masalah lapangan kerja susah didapat peluang usaha. susah dilakukan oleh masyarakat, karena ketidakpastian hukum. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 akan meningkatkan investasi, lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritasprioritas utama di bawah Indonesia menang Prabowo Sandi, adil makmur di 2019 2024.” Moderator:“Waktunya habis, langsung saya persilakan. Harap para pendukung paslon 02 ditahan dulu. Saya langsung persilakan paslon 01 menanggapi jawaban dari paslon 02, waktunya adalah 1 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan.” Jokowi: “Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi, penting sekali harmonisasi regulasi kita, Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, di dirjen peraturan perundang-undangan dan fungsifungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih perda-perda yang ada di daerahdaerah. Juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi ke pusat legislasi nasional. Yang kedua akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan Halaman 82 bisa kita lakukan revisi dengan baik.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Hukum. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) sementara paslon nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 01 (JokowiMa’ruf Amin) dianggap kurang santun atau melanggar maksim kesepkatan yang dalam hal ini ia tidak setuju dengan pernyataan lawan tuturnya paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga), karena pada dialognya paslon nomor urut 01 (JokowiMa’ruf Amin) memaksimalkan ketidaksetujuan dengan pernyataan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kesepakatan (agreement maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan ketidaksetujian antara diri sendiri dengan orang lain! (b) memaksimalkan kesetujian antara diri sendiri dengan pihak lain! Moderator:“Nanti ditunjukkan, nanti ditunjukkan, silakan ditunjukkan ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 kepada kami dan layar. Silakan diajukan Ke kamera pak nomor berapa? Huruf A, baik huruf A, para paslon masih disegel. Harap diperhatikan pertanyaan hanya satu kali. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkrit, agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi, waktunya adalah 2 menit. Dimulai dari perkataan pertama. Silahkan.” Jokowi: “Jangan mempertentangkan antara HAM dan Penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka, memang itu merampas kemerdekaan seseorang tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan itu bukan pelanggaran HAM, itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan. Dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan, agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua mungkin tersangka, tidak calon tersangka tidak melarikan diri dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur Halaman 83 penindakan hukum yang melanggar prosedur. Ya silakan ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan misalnya, jadi tadi jangan di pertentangkan kan, antara penegakan hukum dan HAM mungkin Pak Kiai bisa menambahkan.” Moderator:”Cukup sudah cukup, waktunya masih ada mau ditambahkan paslon 01.” Ma'ruf: ”Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema Hukum. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) sementara paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 tersebut tuturan Ma’ruf Amin diamggap santun karena memaksimalkan kesetujuan antara dirinya sendiri dengan argumen yang disampaikan oleh Jokowi. Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kesepakatan (agreement maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan ketidaksetujian antara diri sendiri dengan orang lain! (b) memaksimalkan kesetujian antara diri sendiri dengan pihak lain! Prabowo: “Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokratbirokrat itu kurang. Tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen, bahkan lebih rendah. Saya akan kembalikan ke minimal ke minimal 16 persen tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar AS lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat, birokrat, dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhankebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Kita taruh di mana, mungkin di pulau Halaman 84 yang terpencil. Suruh tambang pasir terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal, pejabat begitu penting penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat, dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki. Inspektorat, pengawasanpengawas. Tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK. Kami akan perkuat KPK. Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak antikorupsi di Republik Indonesia ini.” Sandiaga: “Benahi pencatatan aset negara. Penting.” Jokowi: “Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita saat ini menurut saya cukup. Dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting kalau menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal. Dan juga tentu saja pengawasan eksternal, ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali. Baik dari Komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih. Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema korupsi. Pada segmen ini masing-masing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) sementara paslon nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan paslon nomor urut 01 (JokowiMa’ruf Amin) dianggap kurang santun atau melanggar maksim kecocokan yang dalam hal ini ia tidak setuju dengan pernyataan lawan tuturnya, karena pada dialog paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin) memaksimalkan ketidaksetujuan dengan pernyataan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kesepakatan (agreement maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan ketidaksetujian antara diri sendiri dengan orang lain! Halaman 85 (b) memaksimalkan kesetujian antara diri sendiri dengan pihak lain! Ma'ruf: ”Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu, upayaupaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara: mensinergikan cara pencegahan dan penindakan. Ke depan, kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontra-radikalisme untuk menghilangkan atau menekan, paham-paham radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga akan melakukan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang kami akan mengajak ormas-ormas, organisasi masyarakat ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 khususnya organisasi keagamaan.” Jokowi: “Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai HAM.” Prabowo: “Jadi waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya yang bentuk, bersama dengan Pak Luhut Panjaitan, pasukan antiteror yang pertama. Jadi saya mengerti, saya paham. Masalahnya adalah, karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain. Dan sering juga dibuat nyamar. Seolaholah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam. Mungkin juga orang asing, ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar. Jadi, stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan.” Jokowi: “Ya negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatanpendekatan hukum yang tegas. Tetapi juga ada pendekatan yang persuasif, melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi Halaman 86 yang paling penting menurut saya aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu itu juga menitikberatkan pada pencegahan. Pada pendekatan sosial. Pada pendekatan ekonomi. Pada pendekatan budaya. Pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting, juga ada transparansi saat proses penindakan. Sehingga menjadi jelas. Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema terorisme dan radikalisme. Pada segmen ini masingmasing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) sementara paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin). Berdasarkan dialog tersebut tuturan masing-masing paslon baik paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) maupun paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) dianggap santun ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 karena memaksimalkan kesetujuan antara dirinya sendiri dengan pihak lain. Namun, bukan berarti masing-masing paslon sertamerta setuju dengan pendapat atau pernyataan lawan tuturnya. Maing-masing paslon membuat pernyataan yang mengandung ketidaksetujuan parsial (partial greement) Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kesepakatan (agreement maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan ketidaksetujian antara diri sendiri dengan orang lain! (b) memaksimalkan kesetujian antara diri sendiri dengan pihak lain Prabowo: “Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar, yang terus ke dalam negeri, menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan. Rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar. Mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajarpengajar ataupun paham-paham yang radikal dan mengarah pada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu Prabowo-Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benarbenar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan. Untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasahmadrasah, guru-guru di manaHalaman 87 mana harus kita perbaiki kapasitasnya. Kualitas hidupnya. Dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana, tidak putus asa. Suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti.” Sandiaga: “Ya, kita juga harus melihat program-program kontraradikalisasi pada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontrak-ideologi, kontra-narasi, dan juga kita lakukan kontrapropaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah, akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, Prabowo-Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul. Berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen adil makmur bersama PrabowoSandi.” Ma'ruf: “Deradikalisasi itu, dari mereka yang sudah terpapar, mengembalikan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, caranya adalah, apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan, bagaimana meluruskan paham keagamaannya, yang menyimpang itu. Tetapi kalau itu ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja, dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal.” Prabowo: “Ya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat, dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain. Energi, air, dan kekuatan Angkatan Perang kita harus kuat. Polisi kita harus kuat. Intelijen kita harus kuat. Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu. Saya merasa bahwa ya, ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata, angkatan perang kita harus kita perkuat. Supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului, mencegah terorisme.” Konteks: Dialog debat perdana yang digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bhidakara, Jakarta dengan tema terorisme dan radikalisme. Pada segmen ini masingmasing Paslon memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam amplop. Sedangkan Paslon lain nantinya akan menanngapi pernyataan Halaman 88 Paslon yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan amplop yang telah diterima. Dalam hal ini penerima amplop merupakan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) sementara paslon nomor urut 01 pasangan (Jokowi-Ma’ruf Amin) akan memberikan pertanyaan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga). Berdasarkan dialog tersebut tuturan masing-masing paslon baik paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) maupun paslon nomor urut 01 pasangan (JokowiMa’ruf Amin) dianggap santun karena memaksimalkan kesetujuan antara dirinya sendiri dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan kaidah maksim kesepakatan (agreement maxim) yang berbunyi: (a) meminimalkan ketidaksetujian antara diri sendiri dengan orang lain! (b) memaksimalkan kesetujian antara diri sendiri dengan pihak lain! Simpulan Pada penelitian ini yang berjudul Kesantunan Berbahasa pada Dialog Debat Pilpes 2019 dapat disimpulkan bahwa hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab I, II, III, dan diuraikan pada bab IV. Adapun yang dapat disimpulkan pada bab ini adalah kesantunan berbahasa berdsarkan teori Geoffery Leech yang memiliki wujud maksim kedermawanan, wujud maksim kerendahan hati, dan wujud maksim kesepakatan. Pertama, dalam dialog debat Pilpes 2019 telah ditemukan 2 tuturan yang mengandung wujud maksim kebijaksanaan. ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 Wujud maksim kebijaksanan dalam dialog Debat Pilpres 2019 meliputi wujud maksim kebijaksanaan yang mematuhi maksim berjumlah 1 data tuturan dan 1 data berupa wujud maksim kebijaksanaan yang melanngar maksim. Kedua, dalam dialog debat Pilpes 2019 telah ditemukan 4 data yang mengandung wujud maksim kedermawanan. Wujud maksim kedermawanan dalam dialog Debat Pilpres 2019 meliputi wujud maksim kedermawanan yang mematuhi maksim berjumlah 1 data tuturan dan 3 data berupa wujud maksim kedermawanan yang melanngar maksim. Ketiga, dalam dialog debat Pilpes 2019 telah ditemukan 1 data yang mengandung wujud maksim kerendahan hati. Wujud maksim kerendahan hati dalam dialog Debat Pilpres 2019 meliputi wujud maksim kerendahan hati yang mematuhi maksim berjumlah 1 data tuturan. Keempat, dalam dialog debat Pilpes 2019 telah ditemukan 5 data yang mengandung wujud maksim kesepakatan. Wujud maksim kesepakatan dalam dialog Debat Pilpres 2019 meliputi wujud maksim kesepakatan yang mematuhi maksim berjumlah 2 data tuturan dan 3 data berupa wujud maksim kesepakatan yang melanngar maksim. DAFTAR PUSTAKA Cahyono, Bambang Yudi. 2002. KristalKristal Ilmu Bahasa. Surabaya: Airlangga University Press. Chaer, Abdul & Leonie, Agustina. 2004. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta. __________. 2010. Kesantunan Berbahasa. Jakrta: Rineka Cipta. Halaman 89 __________. 2012. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Pendidikan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Dipodjojo, A. 1982. Komunikasi Lisan. Yogyakarta: PD. Lukman. Hutomo. 1991. Mutiara yang Terlupakan: Studi Sastra Lisan. Surabaya: HIKSI Komisariat Jawa Timur. Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Leech, Geoffery. 2015. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Mahsun. 2007. Metodologi Penelitian Bahasa: Tahap, Strategi, dan Tekniknya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Marzuqi, Iib. 2016. Pragmatik (dari Teori, Pengajaran, Hingga Penelitiannya). Lamongan: CV Pustaka Ilalang. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nadar, FX. 2009. Pragmatik & Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Parera, J.D. 2001. Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Purwo, Bambang Kaswati. 1984. Pragmatik dan Pengajaran. Yogyakarta: Kanisius. Rahadi, Kunjana. 2005. Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga. Sanjaya, Ade. 2001. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979 Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6, No. (1) Mei 2020 Semi, Atar. 1993. Metode Penelitian Sastra. Bandung: Angkasa. Sudaryat, Yayat. 2009. Makna dan Wacana: Prinsip-Prinsip Semantik dan Pragmatik. Bandung: Yrama Widia. Sudikan. 2001. Metode Penelitian Kebudayaan. Surabaya: Citra Wacana. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Supardo, Susilo. 2000. Bahasa Indonesia dalam Konteks. Jakarta: Depdikbud. Halaman 90 Sutarman. 2012. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS. Tarigan, Henry Guntur. 1986. Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung. _________________. 1990. Pengajaran Pragmtik. Bandung: Angkasa. ISSN (Print) 2442-787X. ISSN (Online) 2579-8979