otonomi daerah

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini otonomi daerah diatur menurut UU No. 32 Tahun 2004, peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya tentang otonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan indonesia di era reformasi ini berbanding terbalik dengan orde baru. Jika orde baru menerapkan sistem pemerintahannya secara sentralisasi kepada pemerintah pusat, maka pada era reformasi ini dengan adanya otonomi daerah, sistem pemerintahannya menjadi desentralisasi. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah secara umum yakni agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata,kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak adanya ketimpangan sosial. Otonomi daerah dipandang perlu dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam dan luar negeri, serta tantangan persaingan global. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan kemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu semua harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Otonomi di daerah didasarkan pada isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Menurut Hukum Tata Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan 2 | pengaturan, penetapan, penyelenggaraan, pengawasan, pertanggungjawaban Hukum dan Moral dan Penegakan Hukum Administrasi di daerah untuk terciptanya pemerintahan yang taat hukum, jujur, bersih, dan berwibawa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan Desentralisasi ini diberlakukan dikarenakan Otonomi Daerah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap problema ketimpangan pusat dan daerah, disintegrasi nasional, serta minimnya penyaluran aspirasi masyarakat local. Otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis disintegrasi.

Assalmu"alaikum WR.WB Puji dan syukur saya panjatknan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Mata Kuliah OTONOMI DAERAH ini. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada junjunaan alam semesta yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatsahabatnya dan sampai pada kita sebagai umat-Nya Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas pembuatannya makalah ini, buat sahabatsahabat saya, terutama buat kedua orang tua saya yang selalu memberikan motifasi yang sangat luar biasa yang bisa buat saya semua lebih giat untuk belajar, buat dosendosen terutama buat Yth. Bpk. Supri Yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dalam mata kuliah Otonomi Daerah ini . Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Otonomi Derah. Yang saya sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Dan penuh dengan kesabaran terutama pertolongan dari Allah SWT. Akhirnya makalah ini dapat saya selesaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya, karna saya masih dalam tahap pembelajaran. saya sangat berharap makalah ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya bagi semua pihak pada umumnya. Apabila ada keritik dan saran yang bersifat membangun terciptanya makalah ini saya terima dengan lapang dada.

atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan makalah tentang " Asas -Asas Otonomi Daerah " Makalah ini untuk melengkapi tugas individu matakuliah Otonomi D erah di Univeritas Negeri Jakarta .

The Bible and Interpretation (https://bibleinterp.arizona.edu/), 2024

Hebrew Bible. In my view, such postmodern disavowals of universal conceptsincluding knowledge, empathy, tolerance, equality, and inalienable human rights-are symptoms of something deeper, a reaction to the uncertainty of the modern world and the decline of the humanities. We need not retreat into all-or-nothing thinking and esoteric governmental conspiracies. To paraphrase a Renaissance author who had his own issues, the fault is not in Orientalism, but in ourselves.

Geoforum, 2019

The anthropocene has become an increasingly important lens through which to observe relationships between natural resource exploitation, economic growth, and the consequent ecological impacts these entail. However, there has been little work that specifically addresses the postwar 'great acceleration' of economic growth, resource extraction and environmental impacts as a qualitatively distinct moment of the anthropocene. This paper uncovers the impact of the US President's Materials Policy Commission (PMPC), more commonly known as the Paley Commission after its Chairman, William S. Paley. It does so in order to address the key, but currently little studied issues of the timing, institutional development, sociotechnical and conceptual underpinnings of the great acceleration. The Paley Commission's 1952 report Resources for Freedom: Foundations for Growth and Security was crucial to the development of a globe spanning US-led 'growth paradigm', the rapid expansion in fossil fuel extraction and use that powered this growth, and ultimately helped spark the great acceleration of a distinctly American anthropocene age.

In the last decade, following the Latham and Egan reports, there have been many significant changes in the role of the construction cost manager. Keith Potts examines the key issues and best practice in the cost management of construction projects under traditional contracts and new methodologies. All stages within the life cycle of a project are considered from pre-contract to tendering and post-contract.

Synthese, 2022

In the last 20 years network science has become an independent scientific field. We argue that by building network models network scientists are able to tame the vagueness of propositions about complex systems and networks, that is, to make these propositions precise. This makes it possible to study important vague properties such as modularity, near-decomposability, scale-freeness or being a small world. Using an epistemic model of network science, we systematically analyse the specific nature of network models and the logic behind the taming mechanism.

Synthesis paper

La obra de Al Ries y Jack Trout "Las 22 Leyes Inmutables del Marketing" condensa los 22 principios fundamentales que gobiernan el marketing, disciplina que promueve los intercambios de productos con valor para otros: