DILEMA KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Abstrak Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan Presiden. Namun demikian, furifikasi tersebut belum sepenuhnya memberikan penguatan, karena kewenangan presiden yang terlalu besar dalam bidang legislasi, lemahnya kewenangan legislasi DPD dan dianutnya sistem multipartai. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan sistem presidensial perlu dilakukan perubahan, yakni penghapusan kewenangan legislasi Presiden, penguatan legislasi DPD, penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum serentak. Kata kunci: sistem presidensial, furifikasi, fungsi legislasi, multi partai.

Prosiding Seminar Nasional MPR RI 2-3 Desember 2016, 2016

-

Abstrak -Pancasila merupakan dasar Negara bagi Negara kita. Sebagai dasar Negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Setiap bangsa dan negara berhak menentukan dan mengatur sistem politiknya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negaranya. Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik negara satu dengan negara lainnya. Bahwa sistem politik yan gberlaku di Indonesia adalah demokrasi pancasila, dimana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing, sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme. Itu semua di karenakan Indonesia sebagai Negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut.

Papua Law Journal, 2018

Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.

Koalisi partai politik Indonesia dalam sistem presidensial memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromi-kompromi

2023

dalam dinamika system politik dengan sistem presidensial keduanya saling berperan penting satu sama lain, dengan Adaya sistem presidensial dalam partai politik memberikan peran dalam pengambilan keputusan politik serta pembentukan pemerintahan, peran signifikan yang dimiliki oleh partay politik bertugas dalam menjaga setabilitas perpolitikan pada suatu negara serta menjalankan fungsi legilasi dan mengawasi pemerintahan, dengan adanya fungsi stabilitas yang di miliki memungkinkan partay politik mengatur arus dan menjaga perpolitikan di sebuah negara, terdapat aspek aspek yang perlu di perhatikan seperti peran partai dan perubahan koalisi, peran partai politik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan umum, serta hubungan dan interaksi yang di lakukan oleh partay politik dengan memerintahan dalam mengatur pemerintahan maupun dalam menghadapi masalah masalah yang timbul

In book: Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal, Publisher: Rajawali Pers, 2021

Karakter sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif (mutual independence) dalam prakteknya memiliki potensi instabilitas yang cukup tinggi. Kerjasama politik antara eksekutif dan legislatif seperti koalisi memiliki insentif kecil bahkan dapat mendorong pemegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan kekuasaannya tanpa melibatkan parlemen. Penggunaan kekuasaan presiden di bidang legislatif (president's legislative power) menjadi tinggi karena presiden ingin melakukan by pass terhadap parlemen dalam pembentukan kebijakan. Kasus Presiden Collor de Mello menjadi contoh yang menarik terhadap fenomena di atas. Sistem presidensial dengan fragmentasi kepartaian yang tinggi telah membuat jebakan instabilitas. Namun Brazil juga cepat mengambil pelajaran dan melakukan berbagai antisipasi baik secara kultur maupun antisipasi konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep koalisi partai politik di Indonesia serta bagaimana implikasi yuridis koalisi partai politik di Indonesia dalam sistem presidensial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dalam hal ini membahas dan mendeskripsikan mengenai konsep koalisi partai politik serta implikasi yuridis koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan jawaban daripada masalah tersebut. Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa koalisi partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa terdapat ruang untuk mengadakan koalisi partai politik sebagai peserta pemilu. Serta dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat minimal dukungan untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Koalisi Partai politik Indonesia masih belum konsisten sehinggan terjadinya ketidakefektifan pemerintahan, selama ini salah satu faktor implikasi yuridis karena format koalisi partai politik dalam sistem pemerintaha di Indonesia selama ini masih belum menitikberatkan pada kesamaan visi dan program dan koalisi tersebut masih bersifat jangka pendek.