UMKM dan Diplomasi Ekonomi Kerakyatan

Penerbit Qiara Media, 2020

Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bebas dari intervensi dari negara lain baik dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan, dan aspek keamanan nasional. Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka sejak tahun 17 Agustus 1945 atau 75 tahun yang lalu melalui perjuangan yang heroik oleh pahlawan kemerdekan bangsa Indonesia baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Momentum 75 tahun kemerdekaan ini sudah seharusnya menjadi kilas balik dari kondisi perekonomian Indonesia yang ada pada saat ini disandingkan dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.

Puji serta syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak ternilai harganya dengan apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

A. Pendahuluan Di tengah lesunya perkonomian tanah air yang terindikasi dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Untuk itu sangatlah diperlukan formula guna mengembalikan perekonomian Indonesia agar lebih stabil dan berdaya saing. Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dan mempunyai tingkat keberagaman tinggi tentunya membutuhkan sebuah sistem perekonomian yang khas, berbeda dengan negara lain. UMKM! Ya, karena UMKM adalah salah satu formula yang dapat digunakan untuk menangkis pengikisan cara ke-Indonesiaan yang dilakukan oleh ekonomi asing. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, apalagi Indonesia membuktikan sebagai bangsa yang berdaulat, maka sektor UMK pun mencoba untuk distimulus supaya mencapai hasil yang signifikan. Kemudian, pemerintah memberikan sebuah kepedulian yakni melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang semakin memperkokoh citra UMKM sebagai badan ekonomi di tanah air. Itu terbukti dari apa yang tertuang di dalam Bab II Pasal 2 beserta penjelasannya pada undang-undang tersebut yang pada asas-asasnya menyatakan 18 : 1) asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional, yang diselenggarakaan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia; 2) asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat; 3) asas kebersamaan, yaitu yang mendorong seluruh peran UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; 4) asas effisiensi, yaitu asas yang mendasari pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing; 5) asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan 18 Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang UMKM 116

Indonesia pada tahun 2015 yang akan datang akan dihadapkan pada persaingan yang semakin meningkat dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya. Namun Indonesia seolah masih belum berbenah diri dalam memperbaiki dan membangun sistem yang lebih baik untuk menghadapi persaingan tersebut. Fakta tersebut dapat dilihat dari masih minimnya pengelolaan sumberdaya alam maupun manusia yang dimiliki oleh Negara Indonesia saat ini. Jika hal tersebut masih belum diperbaiki sistem dan tatanannya, maka Indonesia akan tertinggal di banding Negara ASEAN lainnya. Banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam AFTA 2015 dari berbagai aspek (ekonomi, sisoal, politik, dan budaya) nantinya.

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Sistem Ekonomi Kerakyatan berasaskan pada kekeluargaan, demokratis dan berkeadilan mendorong rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam kepemilikan modal dan sebagai pengendali perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan perwujudan dari sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia yang mayoritas kepemilikan modal oleh masyarakat menengah. Penelitian dilakukan dengan metode studi literature yang berfokus pada konsep sistem Ekonomi Kerakyatan untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dalam era otonomi daerah saat ini, sistem Ekonomi Kerakyatan untuk pemberdayaan UMKM dapat diwujudkan dengan mengangkat potensi lokal agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Pemberdayaan UMKM yang berdasar pada sistem Ekonomi Kerakyatan sudah harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pembangunan nasional, karena terbukti sektor UMKM mampu bertahan pada setiap perubahan iklim ekonomi termasuk dalam kondisi krisis ekonomi. Pemberdayaan UMKM dapat terlaksana apabila terdapat kerjasama yan...

Sihsawit Labuhan Batu, Sumatera Utara, 2020

ABSTRAK Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan vital dalam perekonomian di Indonesia, bahkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dinamika perkembangan teknologi yang begitu pesat dan mayoritas masyarakat sudah menggunakan digital platform dalam melakukan transaksi bisnisnya menjadi suatu keniscayaan bagi pelaku UMKM untuk dapat melakukan perubahan penjualan dan promosinya dengan menggunakan digital platform. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peranan perbankan dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dan juga menganalisa regulasi pemerintah dalam rangka mendukung eksistensi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitattif yaitu dengan melakukan kajian literatur untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi (i) Bagaimana peran dari perbankan sebagai agent of change mendukung eksistensi UMKM pada era digital saat ini ?; (ii) Bagaimana kebijakan yang dapat membantu peningkatan kapasitas penjualan dari UMKM ?. Hasil dari pembahasan ini, Bank sebagai agent of changes sebaiknya melakukan sosialisasi dan diseminasi penggunaan internet dalam transaksi bisnis. Selain itu bank juga harus berkolaborasi dengan finansial teknologi (fintek) untuk mengakomodir kebutuhan dari pelaku UMKM pada era digital. Selanjutnya, pemerintah sebagai regulator memiliki peranan yang penting untuk mendukung UMKM menggunakan digital platform dalam rangka meningkatkan omzet penjualannya

2020

Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Buku Kewirausahaan dan UMKM ini bisa menjadi sebagai alternatif buku referensi bagi mahasiswa untuk mendukung literasi menulis dan membaca. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu: Bab 1 Konsep Dasar Kewirausahaan, Bab 2 Kewirausahaan di Era Revolusi 4.0, Bab 3 Pendidikan Kewirausahaan, Bab 4 Kewirausahaan dan E-Commerce, Bab 6 Memulai Usaha Dari Rumah Sebagai Peluang Usaha Baru, Bab 7 Aplikasi Konsep Kewirausahaan Bidang Kesehatan, Bab 8 Pemasaran Kewirausahaan, Bab 9 UMKM dan Hak Kekayaan Intelektual, Bab 10 Digitalisasi UMKM. Electronic Commerce (e-Commerce) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya yang lahir dan timbul disebabkan adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kreatif adalah fokus ekonomi pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa karena atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini yang diajukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi pembangunan.

hh

in this article contains the role of micro, small and medium (MSEM) in Indonesia for the present.