Academia.eduAcademia.edu

Dokumen Laporan Antara II

SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL PENATAAN RUANG SATKER PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat KATA PENGANTAR Dokumen Laporan Antara II merupakan dokumen pelaporan tahap ke-dua yang dihasilkan dari serangkaian proses dan tahapan dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat tahun anggaran 2012. Secara umum, laporan antara II ini memuat kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan studi-studi lainnya terkait kawasan, mengidentifikasi dan menentukan nilai strategis kawasan, Mengidentifikasi isu-isu strategis kawasan serta menentukan delineasi kawasan beserta pengadaan peta kerja dalam bentuk digital (peta rupa bumi dan citra satelit serta interpretasinya), serta Melakukan survey lapangan dan pengumpulan data guna memberikan gambaran fakta dan informasi yang diperoleh. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam pelaksanaan penyusunan laporan ini. Jakarta, September 2012 PT. Cighistara Nuangsa SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL PENATAAN RUANG SATKER PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Landasan hukum I-3 1.3 Maksud Dan Tujuan I-5 1.4 Sasaran I-5 1.5 Ruang Lingkup I-6 1.5.1 Lingkup Wilayah I-6 1.4.2 Lingkup Kegiatan I-6 1.6 Manfaat Dan Keluaran I-8 1.7 Sistematika Pelaporan I-9 BAB 2 KAJIAN LITERATUR TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STUDI-STUDI TERKAIT PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL 2.1 Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan II-1 2.1.1 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional II-1 2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatra II-2 2.1.3 Kebijakan tata Ruang Provinsi Terkait Kawasan TNKS II-4 2.1.3.1 Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi II-4 2.1.3.2 Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatra Barat II-6 2.1.3.3 Rencana Tata Ruang Provinsi Bengkulu II-6 2.2 Kajian Kebijakan Sektoral II-7 2.2.1 Kebijakan Lingkungan Hidup II-8 2.2.2 Kebijakan Kehutanan II-8 2.2.3 Kebijakan ESDM II-10 2.2.4 Kebijakan Perekonomian II-11 2.2.5 Kebijakan Sosial Budaya II-12 2.2.6 Kebijakan Kepariwisataan II-12 2.3 Literatur Ketentuan Pola Ruang Terkait Taman Nasional II-16 2.3.1 Ketentuan Penataan Ruang Di Kawasan Rawan Bencana Alam II-16 2.3.2 Pendekatan dan Prinsip Dasar Penentuan Pola Ruang II-16 2.3.3 Tipologi Kegiatan yang Diperbolehkan Berdasarkan Tingkat Kerentanan II-17 2.4 Kajian Literatur Mengenai Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Keanekaragaman Hayati Taman Nasional II-26 2.4.1 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam II-26 2.4.2 Taman Nasional Dalam Diskursus Otonomi Daerah II-30 2.4.3 Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Taman Nasional (Referensi Model Pengelolaan Taman Bunaken) II-31 2.5 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Taman Nasional Kerinci Seblat II-32 2.5.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi II-32 2.5.2 Kebijakan Konservasi Dalam Pembangunan Pemerintah Provinsi II-33 2.5.3 Kebijakan Konservasi Dalam Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota II-34 2.5.4 Program Prioritas II-35 2.5.5 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian II-39 BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 3.1 Profil Taman Nasional Kerinci Seblat III-1 3.1.1 Letak Dan Luas Taman Nasional Kerinci Seblat III-1 3.1.2 Sekilas Tentang Taman nasional Kerinci Seblat III-2 3.1.3 Topografii Dan Iklim Kawasan III-4 3.1.4 Geologi Kawasan III-4 3.1.5 Hidrologi Kawasan III-4 3.1.6 Jenis tanah III-5 3.1.7 Kondisi Sosial Ekonomi III-5 3.1.8 Kondisi Aksesibilitas III-6 3.1.9 Potensi KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) III-7 3.2 Kondisi Umun KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) III-12 3.2.1 KSN TNKS di Wilayah Provinsi Sumatra Barat III-12 3.2.1.1 Kabupaten Pesisir Selatan III-12 3.2.1.2 Kabupaten Solok III-19 3.2.1.3 Kabupaten Solok Selatan III-25 3.2.2 KSN TNKS di Wilayah Provinsi Jambi III-35 3.2.2.1 Kabupaten Kerinci III-35 3.2.2.2 Kabupaten Sarolangun III-40 3.2.2.3 Kabupaten Bungo III-42 3.2.2.4 Kabupaten Marangin III-48 3.2.3 KSN TNKS di Wilayah Provinsi Bengkulu III-56 3.2.3.1 Kabupaten Bengkulu Utara III-56 3.2.3.2 Kabupaten Rejang Lebong III-63 3.2.3.3 Kabupaten Lebong III-69 3.2.3.4 Kabupaten Mukomuko III-76 3.2.4 KSN TNKS di Wilayah Provinsi Sumatra Selatan III-81 3.2.4.1 Kabupaten Musi Rawas III-81 3.2.4.2 Kota Lubuk Linggau III-87 3.3 Nilai dan Peran Strategis Kawasan TNKS III-93 3.3.1 Nilai Strategis Kawasan III-93 3.3.2 Peran Penting Kawasan III-94 3.3.3 Pengelolaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat III-98 3.4 Permasalahan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat III-99 3.4.1 Permasalahan Umum III-99 3.4.2 Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Kayu Ilegal III-104 3.4.3 Pencurian Hasil Hutan Nonkayu III-105 3.4.4 Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi III-106 3.4.5 Penambangan Liar III-107 3.4.6 Pemukiman dan Pembangunan Jalan Dalam Kawasan III-107 BAB 6 PENUTUP 6.1 Kesimpulan Hasil Kegiatan Sampai Dengan Penyusunan Laporan Antara II VI-1 6.2 Tindak Lanjut Kegiatan Di Tahap Penyusunan Laporan Antara 2 VI-1 SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL PENATAAN RUANG SATKER PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Prinsip dan Kriteria Ekowisata II-14 Tabel 2.2 Pola Ruang Kawasan Rawan Gempa Bumi Berdasarkan Tipologi Kawasan II-20 Tabel 2.3 Penentuan Pola Ruang Kawasan Rawan Gempa Bumi Berdasarkan Tipologi Kawasan II-21 Tabel 2.4 Peruntukan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Berdasarkan Tipologi Kawasan II-23 Tabel 2.5 Penentuan Pola Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Berdasarlkan Tipologi Kawasan II-24 Tabel 2.6 Peruntukan Ruang Kawasan Rawan Longsor Berdasarkan Tipologi Kawasan II-25 Tabel 2.7 Matrik Kebijakan Konservasi dalam Pembangunan Pemerintah Provinsi II-34 Tabel 2.8 Matrik Kebijakan Konservasi dalam Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota II-35 Tabel 3.1 Luas Penggunaan Lahan Kab. Pesisir Selatan III-13 Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kab. Pesisir Selatan III-14 Tabel 3.3 Luas Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2010 III-21 Tabel 3.4 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Tahun 2010 III-22 Tabel 3.5 Luas Wilayah Kab. Kerinci III-36 Tabel 3.6 Luas Penggunaan Lahan Kab. Kerinci Tahun 2009 III-37 Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Kab. Soralangun Tahun 2010 III-40 Tabel 3.8 Luas Wilayah Kab. Bungo Tahun 2009 III-42 Tabel 3.9 Kepadatan Penduduk Kab. Bungo Tahun 2009 III-44 Tabel 3.10 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kab. Merangin Tahun 2009 III-48 Tabel 3.11 Ketinggian Menurut Kecamatan Kab. Merangin Diatas Permukaan Laut Tahun 2009 III-49 Tabel 3.12 Curah dan Jumlah Hari Hujan Di Kab. Merangin Tahun 2009 III-50 Tabel 3.13 Jumlah Desa, Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Di Kab. Merangin Tahun 2009 III-51 Tabel 3.14 Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Bengkulu Utara III 56 Tabel 3.15 Luas Penggunaan Lahan Kab. Bengkulu Utara Tahun 2006 III-57 Tabel 3.16 Penggunaan Lahan Kabupaten Lebong Tahun 2010 III-72 Tabel 3.17 Penggunaan Lahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 III-79 Tabel 3.18 Luas Wilayah Kabupaten Linggau Tahun 2004 III-87 Tabel 3.19 Kerusakan Kawasan TNKS Berdasarkan Citra Landsat Tahun 2004 III-102 SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL PENATAAN RUANG SATKER PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL Penyusunan Rancangan Perpres RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Peta Taman Nasional Kerinci Seblat IV-3 Gambar 3.2 Ekosistem Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat IV-6 Gambar 3.3 Jenis Flora Di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat IV-8 Gambar 3.4 Jenis Hewan Yang Dilindungi Di Kawasan Kerinci Seblat IV-9 Gambar 3.5 Objek Gunung Kerinci Di Kawasan TNKS IV-10 Gambar 3.6 Kehidupan Suku Tradisional Di Kawasan TNKS IV-11 Gambar 3.7 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan IV-18 Gambar 3.8 Peta Administrasi Kab. Solok IV-20 Gambar 3.9 Peta Administrasi Kab. Solok Selatan IV-29 Gambar 3.10 Peta Administrasi Kab. Kerinci IV-38 Gambar 3.11 Peta Administrasi Kab. Soralangun IV-41 Gambar 3.12 Peta Administrasi Kab. Bungo IV-43 Gambar 3.13 Panjang Jalan Di Kabupaten Bungo Menurut Kondisi Jalan IV-47 Gambar 3.14 Peta Administrasi Kab. Merangin IV-53 Gambar 3.15 Luas Penggunaan Lahan Kab. Bengkulu Utara tahun 2006 IV-57 Gambar 3.16 Peta Administrasi Kab. Bengkulu Utara IV-58 Gambar 3.17 Peta Administrasi Kab. Rejang Lebong IV-65 Gambar 3.18 Peta Administrasi Kab. Lebong IV-71 Gambar 3.19 Peta Administrasi Kab. Mukomuko IV-78 Gambar 3.20 Peta Administrasi Kab. Musi Rawas IV-84 Gambar 3.21 Peta Administrasi Kota Lubuklinggau IV-88 7