Kajian Peredaran Kayu Rakyat DI Wilayah Jawa Bagian Barat

KAJIAN PEREDARAN KAYU RAKYAT DI WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT (Analysis of Circulation of Wood from Community in Western Part of Java Island) Oleh / By : Ismatul Hakim*), Hariyatno Dwiprabowo*) dan Rachman Effendi*) Peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat Telp. (0251) 8633944 Fax. (0251) 8634924 E-mail: [email protected] Naskah diterima : 08 Januari 2009 / Edit terakhir : 25 Februari 2009 ABSTRACT Wood from community forests has become an alternative for raw material to fulfill demand from households and wood industries, as wood supply from natural forests source and from Perhutani in Java have decreased. From supply side, the production of wood from community came from Banten and West Java Provinces and it tend this to increase year by year. Production increase happened in the study site such as in districts of Pandeglang, Lebak, Ciamis and Sukabumi. The study results showed that in West Java Province, the wood supply from community in 2005 was 715,832 m3 and part of them came from Ciamis and Sukabumi Districts; from Banten province up to 1,035,498 m3 of log and most of them came from Pandeglang and Lebak Districts. Hence, total wood production forest from community in western part of Java is 1,751,330 m3. The supply was far below the total demand for wood in West Java, Banten, and DKI Jakarta problems in 2005 which is estimzated 6,624,003.93 m3. It means have was lack of 4,872,673.93 m3. The lack of the raw materials supply from outer Java is have to industries local wood was party substituted by using wood from community. As wood from community play advances rate to support the wood industries on western part of Java, the whole cycle (upstream to down stream) need supports from government (national and local), private industries, BUMN and NGO for improving community forest management, capital provision, and product distribution. Keywords: Wood from community, community forest, suply dimand, wood industries ABSTRAK Kayu rakyat sudah menjadi alternatif sumber pemenuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan, sejalan dengan semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan produksi alam di luar Jawa dan perhutani di Pulau Jawa. Dari sisi pasokan menunjukkan bahwa produksi kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat berasal dari Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi di wilayah sampel penelitian seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Barat, pasokan kayu rakyat tahun 2005 mencapai 715.832 m3 diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi dan di Propinsi Banten mencapai 1.035.498 m3 dalam bentuk kayu bulat sebagian besar berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Total pasokan kayu rakyat dari wilayah Jawa Bagian Barat untuk tahun 2005 mencapai 1.751.330 m3. Pasokan kayu rakyat tersebut disalurkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan bahan baku kayu bulat di wilayah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2005 mencapai 6.624.003,93 m3, berarti terdapat kekurangan bahan baku kayu bulat sebesar 4.872.673,93 m3. Kekurangan bahan baku kayu ini disebabkan oleh menurunnya pasokan kayu dari luar Jawa yang terlihat 15 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) dari kecenderungan dari beberapa unit industri perkayuan sudah menyerap pasokan bahan baku kayu rakyat. Demikian pentingnya peranan kayu rakyat dalam menghidupi industri perkayuan di wilayah Jawa Bagian Barat memerlukan perhatian para pihak mulai dari hulu sampai hilir seperti pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, swasta termasuk LSM untuk mengelola lahan dan hutan rakyat mulai dari dukungan kemudahan, permodalan dan penguatan kelembagaannya. Kata kunci: Kayu rakyat, hutan rakyat, pasokan, permintaan, industri perkayuan I. LATAR BELAKANG Hutan rakyat merupakan alternatif sumber bahan baku kayu bagi masyarakat dan pembangunan. Sumber bahan baku dari hutan negara di Jawa yang berasal dari PT. Perhutani (untuk jenis kayu komersial jati, mahoni dan pinus) dan dari luar Jawa semakin menurun. Keterbatasan produksi kayu Perhutani di Pulau Jawa yang hanya 730.000 m3 pada 2005 dibandingkan dengan kebutuhan yang diperkirakan 6-7 juta m3 menyebabkan kelangkaan pasokan bahan baku (Suara Merdeka, 2005). Menurut Sofyan Hanafi (Kepala Perhutani Unit I Propinsi Jawa Tengah), pada tahun 2001 supply kayu dari berbagai jenis mulai dari jati, rimba dan Kalimantan sebanyak 467.560 m3, pada 2002 sebesar 586.131 m3 dan 2003 turun menjadi 429.760 m3. Sementara permintaan pada 2001 sebesar 1.783.000, 2002 meningkat sebanyak 1.913.100 dan pada 2003 kembali naik 2.043.200 (Suara Merdeka, 2004). Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan khususnya industri perkayuan, maka kebutuhan akan bahan baku kayu di pulau Jawa semakin meningkat sementara kemampuan tingkat pasokan relatif menurun. Adanya penurunan pasokan bahan baku kayu dari Luar Jawa dan dari Perum Perhutani cenderung telah mendorong kontribusi pasokan dari hutan rakyat di Pulau Jawa. Hutan Rakyat menjadi salah satu alternatif sumber bagi pemenuhan kebutuhan akan pasokan kayu di Pulau Jawa. Pengertian Hutan Rakyat selama ini adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas`minimal 0,25 hektar dan penutupan tajuk kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 batang tanaman. Sedangkan Kayu Rakyat adalah kayu yang berasal dari tanaman Hutan Rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan) dan lahan milik negara di luar kawasan hutan. Meskipun Hutan Rakyat telah memberikan kontribusi besar dalam memasok bahan baku kayu untuk kepentingan pasar dan industri, hingga saat ini dirasakan masih minimnya perhatian yang diberikan dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan dari para pihak terutama pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha perkayuan. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan adanya kajian/penelitian tentang potensi pasokan dan permintaan kayu rakyat di Pulau Jawa, karena segmen pasar kayu rakyat berbeda dengan segmen pasar kayu dari hutan alam produksi dari Luar Jawa dan dari Perum Perhutani baik dari segi mutu, harga, jenis industri penggunanya dan kontinuitas pasokan kayunya. Informasi mengenai segmen pasar (konsumen) bahan baku kayu yang dipenuhi oleh Perhutani, Kayu Luar Jawa, maupun dari Hutan Rakyat belum banyak diketahui dengan baik. Sementara itu, karakteristik jenis, mutu maupun ketersediaan bahan baku kayu antara Perhutani, Kayu Luar Jawa maupun Hutan Rakyat adalah berbeda. Kesenjangan teknologi, manajemen, dan kelembagaan diantara pengelolaan sumber bahan baku kayu memerlukan analisis yang dapat meningkatkan mutu dan jumlah pasokan bahan baku kayu. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji kondisi pasokan dan permintaan terhadap kayu rakyat di Jawa Bagian Barat. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan dapat diketahui potensi hutan rakyat dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku kayu 16 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan industri perkayuan. II. TUJUAN PENELITIAN Kajian ini bertujuan mengkaji peredaran kayu rakyat dari beberapa sumber menuju sentra-sentra industri kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Mengetahui potensi, luasan dan jenis kayu rakyat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 2. Mengetahui asal dan jumlah kayu rakyat yang dipasok ke konsumen kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat 3. Mengetahui jumlah dan daerah tujuan pendistribusian kayu rakyat dari beberapa sumber menuju sentra industri di wilayah Jawa Bagian Barat. 4. Mengetahui penggunaan kayu rakyat di wilatyah Jawa Bagian Barat. Luaran yang akan dihasilkan dari kajian ini adalah: 1. Gambaran potensi, luasan dan jenis kayu rakyat yang mempunyai nilai guna tinggi 2. Gambaran mengenai asal dan jumlah kayu rakyat yang dipasok ke konsumen kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat. 3. Gambaran mengenai jumlah dan daerah tujuan pendistribusian kayu rakyat menuju sentra industri di wilayah Jawa Bagian Barat. 4. Gambaran menengenai penggunaan kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat. III. METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Kajian pasokan dan permintaan kayu rakyat di wilayah jawa bagian barat dibatasi pada jenis kayu rakyat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti jati, mahoni, sengon dll. Volume kayu rakyat adalah volume kayu rakyat yang dimanfaatkan oleh pengguna yang ada di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jawa Bagian Barat yang meliputi : Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten. Untuk mengumpulkan data pasokan kayu rakyat dilakukan di Propinsi Jawa Barat dengan mengambil sampel di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi dan Propinsi Banten dengan mengambil sampel di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak B. Rumusan Masalah Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan yang semakin meningkat, menyebabkan permintaan terhadap kayu makin meningkat pula. Sementara itu, pasokan kayu dari hutan negara semakin menurun, sehingga perlu dicari alternatif sumber kayu. Salah satu alternatif sumber kayu adalah dari hutan rakyat. Informasi mengenai pasokan dan permintaan kayu dari hutan rakyat masih kurang, oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai pasokan dan permintaan kayu rakyat di Jawa Bagian Barat. Untuk memahami hal tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban : 1) Seberapa besar luasan dan potensi hutan rakyat yang ada di Jawa Bagian Barat ? 2) Seberapa besar pangsa pasar (market share) hutan rakyat di Jawa Bagian Barat dan komposisi atau proporsi penguasaan pasar dari masing-masing jenis kayu dari hutan 17 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) rakyat? 3) Berapakah volume dan harga kayu rakyat ? C. Hipotesis 1) Belum ada kebijakan pemerintah yang kondusif bagi upaya pengembangan hutan rakyat, terutama dari sisi pasokan dan distribusinya 2) Pasokan dan permintaan kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat dipengaruhi oleh keluar masuknya kayu rakyat propinsi lain baik dalam bentuk pemasok maupun sebagai konsumsi kayu rakyat 3) Mekanisme pasar bebas akan mempengaruhi sektor pasokan dan permintaan kayu rakyat, yang cenderung merugikan petani D. Kerangka Analisis Kebutuhan kayu di Jawa Bagian Barat semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Salah satu pemasok kebutuhan tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat. Untuk mengetahui potensi kayu rakyat, konsumsi dan penggunaan kayu rakyat di Jawa Bagian Barat, diperlukan tinjauan mengenai pasokan dan permintaannya. S u p p l y Hutan Rakyat di Jabar (S1) Hutan Rakyat Sumsel/Lampu ng (Sj) D e m a n d / K o n s u m s i Hutan Rakyat di Banten (S2) Hutan Rakyat Jateng/Jatim (Sj) Pedagang Besar/Pengumpul Pengguna Jateng/Jatim Pengguna Sumsel/Lampung Sumsel / Lampung Pedagang Pengecer Sentra Industri Kayu Rakyat Jabar, DKI, Banten Jateng/Jatim Gambar 1. Diagram kerangka analisis kaji peredaran kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat (Figure 1). (Framework analysis on circulation of wood from community in western part of Java) 18 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 Berdasarkan diagram diatas, maka besarnya pasokan kayu rakyat di Jawa Bagian Barat adalah : Shr = S1 + S2 + .... +Sj Dimana : Shr = Pasokan Kayu Rakyat Jawa Bagian Barat S1 = Pasokan Kayu dari Propinsi ke-1 S2 = Pasokan Kayu dari Propinsi ke-2 Sj = Pasokan Kayu dari propinsi ke-j Sedangkan besarnya kebutuhan (konsumsi) ril kayu rakyat di Jawa Bagian Barat: Dhr = Dpb + Dind + Dbb + Djt Dimana : Dhr = Konsumsi kayu rakyat di Jawa Bagian Barat Dind = Konsumsi kayu rakyat untuk industri primer (penggergajian) Ddb = Konsumsi kayu rakyat untuk bahan bangunan Dkr = Konsumsi kayu rakyat untuk barang kerajinan, peti kemas dan mainan Djt = Konsumsi kayu rakyat untuk wilayah di luar Jawa Bagian Barat Pendekatan yang digunakan dalam kajian adalah : 1. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pencatatan statistik produksi kayu dari Data Statistik Kehutanan, survey dan wawancara dengan responden yang terdiri dari instansi pemerintah (Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPS), sentra industri kayu rakyat, pedagang kayu besar, dan developer besar. 2. Sample responden dipilih secara purposive terhadap para pelaku usaha kayu rakyat tersebut di beberapa Kabupaten sampel yaitu : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan DKI Jakarta. 3. Data disajikan dan diolah dengan menggunakan teknik tabulasi untuk memperoleh besaran estimasi. Angka-angka disajikan dalam bentuk kisaran (range) dan rataan (average). IV. HASIL PENELITIAN A. Pasokan Kayu Rakyat di Wilayah Jawa Bagian Barat 1. Volume kayu berdasarkan daerah asal Kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat dipasok dari Hutan Rakyat di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Untuk mengetahui volume kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat diperoleh dengan membuat model hubungan (fungsi) antara produksi, jumlah batang, jumlah petani hutan rakyat dan luasan hutan rakyat. Sedangkan mengenai data diameter/luas bidang datar (LBDS), tingkat kesuburan lahan (bonita) dan kelas umur (KU) pohon diperlukan analisa lebih mendalam pada tingkat unit manajemen Hutan Rakyat. Untuk sementara guna mendapatkan data gambaran luasan hutan rakyat dan volume produksi kayu rakyat didasarkan pada realisasi produksi kayu yang bersumber dari data Statistik Kehutanan Propinsi dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Data mengenai luasan dan volume produksi kayu rakyat di Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut. 19 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) Tabel 1. Perkembangan Luas Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2000 s/d 2004 (Ha) (Table 1). (Development of community forest area in West Java from 2000 - 2004, in ha) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kabupaten/Kota (Districts) 2000 2001 2002 2003 2004 Bogor 635,0 50,0 13.320,0 12.848,4 14.965,3 Sukabumi 11.832,5 12.785,3 14.664,6 14.664,6 30.153,9 Cianjur 15.163,0 32.787,6 29.566,5 29.256,2 35.886,3 Karawang 406,0 406,0 4.251,4 4.251,4 4.251,4 Bekasi 391,0 391,0 78,4 78,4 935,7 Purwakarta 389,7 88,9 9.119,0 9.119,0 3,6 Subang 1.620,0 206,0 6.198,0 6.709,0 8.065,0 Bandung 2.403,5 278,0 13.043,8 23.130,0 23,8 Garut 8.307,0 11.701,0 11.091,0 601,8 6.018,6 Sumedang 10.302,0 10.302,0 14.377,7 14.377,7 14.338,7 Majalengka 6.446,9 8.491,0 9.639,1 9.639,1 2.990,0 Tasikmalaya 22.796,0 23.626,8 27.187,5 23.784,9 23.784,9 Ciamis 28.945,5 28.945,5 255.910,0 255.910,0 23.806,4 Cirebon 2.949,0 2.952,0 4.639,0 5.677,7 5.677,7 Kuningan 9.004,4 1.525,9 20.184,9 15.446,9 15.446,9 Indramayu 633,0 633,0 1.315,0 1.315,0 24.372,5 Kota Tasikmalaya 0 0 3.348,3 3.799,3 2.439,6 Kota Banjar 0 0 995,5 2.190,9 1.732,2 122.204,4 134.516,9 438.929,5 438.219,0 214.892,4 Jumlah (Total ) 6.789,13 7.473,16 24.384,97 24.345,50 11.938,47 Rata-rata (Average ) Sumber (Source): Statistik Kehutanan Propinsi Jawa Barat (Forestry statistics of West Java Province) (2005) Keterangan (Remark): Penambahan jumlah luasan hutan rakyat berasal dari tambahan luasan penanaman dari proyek Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Lahan) dari Departemen Kehutanan dan GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) dari APBD (The addition of community forest area from the area of land rehabilitation project of Forestry Department and rehabilitation of critical land project from local government) Luas (Hektar) 500,000.00 400,000.00 300,000.00 Luas 200,000.00 100,000.00 2000 2001 2002 2003 2004 Tahun Gambar 2. Perkembangan Luas Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2000-2004 (Figure 2). (Progress of the community forest area in West Java Province from 2000 - 2004) 20 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 Tabel 2. Perkembangan Produksi Kayu Rakyat di Propinsi Jawa Barat dari Tahun 2000 s/d 2004 (setara kayu bulat dalam m3) (Table 2). (Development of wood production from community in West Java Province from 2000 - 2004) (in m3round wood equivalent) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kabupaten/Kota (Districts) Bogor Sukabumi Cianjur Karawang Bekasi Purwakarta Subang Bandung Garut Sumedang Majalengka Tasikmalaya Ciamis Cirebon Kuningan Indramayu Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jumlah (Total) Rata-rata (Average) 2000 367,5 11.149,0 7..916,7 156,0 457,0 31.782,0 1.079.568,0 14.916,0 15.785,0 23.769,0 21.510,0 180.000,00 28.028,8 775,0 4.650,8 346,0 0 0 1.421.177,0 615.750,84 2001 2002 2003 2004 432,0 444.000,0 112.795,20 130.909,8 1.678,5 16.742,9 167,429.00 22.041,25 5.114,6 17.542,7 581,603.40 14.184,1 143,0 7.495,0 74,950.00 2.716,0 134,0 25.723,1 25.7231.00 65.499,0 7.699,0 8.468,9 8.468,90 468,3 136.612,0 48.147,0 53,340.00 48.296,0 5.613,4 6.295,2 49,245.00 3.068,5 2.244,5 7.476,1 21,318.00 7.476,0 29.876,0 36.259,8 36.259,80 43.933,7 3.652,5 5.474,5 54,745.00 3.000,0 240.000,0 608.453,0 356.773,00 190.456,0 25.542,3 60.792,6 60.792,6 214.070,24 783,6 771,9 7,022.00 771,9 3.279,3 77.833,6 141,955.00 31.841,3 4.534,0 1.594,4 15,944.00 2.580,7 0 7.437,0 155,261.00 19.516,8 0 0 13,840.00 14.329,7 482.445,4 1.310.457,6 1.305.926,80 815.132,29 300.362,36 72.803,20 72.551,49 216.071,1 Sumber (Source): Statistik Kehutanan Propinsi Jawa Barat (Forestry statistics in Wes Java Province) (2005) Jumlah Produksi Kayu Rakyat di Propinsi Jawa Jum lah P rod uksi 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 2000 2001 2002 2003 2004 Tahun Gambar 3. Perkembangan Produksi Kayu Rakyat di Propinsi Jawa Barat dari Tahun 2000 s/d 2004 (Figure 3). (Development of wood production from community in West Java in 2000 - 2004) Sumber (Source): Statistik Kehutanan Propinsi Jawa Barat (Forestry statistics of West Java) (2005) 21 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) Volume produksi riil kayu rakyat di Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2002 sampai 2004 mengalami kenaikan berturut-turut: 1.310.457,60 m3, 1.305.926,80 m3 dan 815.132,29 m3 kayu bulat (Statistik Kehutanan Propinsi Jawa Barat, 2005). Dari Dinas`Kehutanan Propinsi diperoleh data bahwa pada tahun 2005 mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 715.832,29 m3 kayu bulat. Sedangkan untuk tahun 2006 hingga bulan Februari diperoleh angka produksi kayu bulat rakyat sebanyak 134.508,146 m3. Berdasarkan pada trend angka rata-rata bulanan tahun 2006, diperkirakan angka produksi tahun 2006 hanya akan mencapai angka 789.048,84 m3 kayu bulat. Porsi produksi kayu rakyat di setiap kabupaten di Jawa Barat tampak tidak konsisten (mengalami naik turun). Pada tahun 2002 Kabupaten Bogor mencapai 33% dan kabupaten Tasikmalaya mencapai 46%. Sedangkan tahun 2003, porsi terbesar dicapai oleh Kabupaten Tasikmalaya sebesar 45%. Pada tahun 2004 kayu rakyat berasal dari Kabupaten Ciamis mencapai 26%-nya, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya mencapai 23%, sementara untuk Kabupaten Sukabumi mencapai hanya 3%-nya. Selanjutnya pada tahun 2005, Kabupaten Ciamis mencapai porsi 46% dan Kabupaten Tsikmalaya mencapai 17%-nya, sedangkan Kabupaten Sukabumi mencapai hanya 4%. Di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis pada umumnya termonitor dengan baik karena pada umumnya kayu rakyat diserap oleh industri pengolahan kayu yang ada di kedua wilayah tersebut. Sedangkan untuk Kabupaten Sukabumi, umumnya kayu rakyat dikirim keluar wilayah kabupaten seperti DKI Jakarta, Bekasi dan ke daerah Jawa. Di Propinsi Banten, kayu rakyat berasal dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dari tahun 2002 sampai tahun 2005, volume produksi kayu rakyat di Propinsi Banten selalu mengalami kenaikan secara konsisten. Tabel 3. (Table 3). Perkembangan produksi kayu rakyat di Propinsi Banten dari tahun 2002-2006 (m3 setara kayu bulat) (Development of wood production for community in Banten Province from 2002-2006, in m3 round wood equivalent) Kabupaten (District) No. 1. 2. 3. 4. 5. Tahun 2002 Kayu Bulat Kayu Olahan 2003 Kayu Bulat Kayu Olahan 2004 Kayu Bulat Kayu Olahan 2005 Kayu Bulat 2006 Kayu Bulat Serang 49.800 Pandeglang Lebak Prop. Banten 29.880 74.394 4.741 41.792 85.165 1.978 49.912 137.259 49.639 52.572 165.315 11.764 92.131 252.898 6.983,52 147.548,50 111.272 5.702 63.342 148.342 13.729 80.768 224.305 16.211 134.583 298.331 55.341 145.794 388.051 32.753 213.736 562.368 29.953 332.043,50 130.082,62 309.882,07 595.533,40 1.035.498,09 159.251,61 (s/d Mei) 217.178,17 (s/d Sept) 418.801,20 (s/d Juli) 795.230,98 Sumber (Source): Laporan Dinas Kehutanan Propinsi Banten (2006), Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang (2006), Laporan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lebak (2006) (Report of Forestry Service in Banten Province, Forestry Service of Pandeglang District and Forestry and Plantation service of Lebak District) (2006) 22 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 1,200,000.00 Produksi Kayu 1,000,000.00 Prop. Banten 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 4. Perkembangan Produksi Kayu Rakyat di Provinsi Banten (Figure 4). (Development of wood production from community in Banten Province) Sumber (Source): Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten (2006) (Report of Forestry and Estate Crop Service of Banten Province 2006) Tahun 2002 mencapai angka produksi sebesar 298.331 m3, tahun 2003 mencapai 388.051 m3, tahun 2004 mencapai 562.368 m3 dan tahun 2005 mencapai 1.035.498,09 m3 kayu bulat, dan tahun 2006 (s/d Juli) mencapai 795.230,98 m3 dimana porsi rata-rata terbesar berasal dari Kabupaten Lebak 45 persen dan Kabupaten Pandeglang sebesar 37%, dan sisanya dihasilkan dari Kabupaten Serang sebesar 18 persen. Berdasarkan data dari Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, selama 5 tahun (20022006) didapatkan volume produksi kayu rakyat yang dipasok dari wilayah Jawa Bagian Barat seperti terdapat pada Tabel 4 berikut. Tabel 4. Volume produksi kayu rakyat yang dihasilkan dari Wilayah Jawa Bagian Barat (20022006) (Table 4). (Production of wood from community in westernpart of Java Island) 2 Propinsi Jawa Barat Banten Total (Jawa Bagian Barat) Tahun (meter kubik kayu bulat) / Year (m round wood eq.) 2002 2003 2004 2005 2006 1.310.458 1.305.927 815.132 715.832 134.508 298.331 388.051 562.368 1.035.498 759.231 1.608.798 1.693.942 1.377.500 1.751.330 893.739 s/d bulan Februari dan Juli 23 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) Volume Produksi (m3) 2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 - Jawa Barat Banten Wilayah Jawa Bagian Barat 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 5. Volume Produksi Kayu Rakyat yang dihasilkan dari Wilayah Jawa Bagian Barat (2002-2006) (Figure 5). (Production of wood from community in western part of Java Island, 2002-2006) Berdasarkan pada data pada Tabel 4 diatas diperoleh gambaran sementara atas dasar Data Statistik Kehutanan dan realisasi SKSHH dari beberapa Kabupaten sampel bahwa, potensi volume produksi kayu di wilayah Jawa Bagian Barat yang bersumber di propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten mencapai rata-rata pertahun dari tahun 2002-2005 adalah 1.607.892,5 meter kubik kayu rakyat. 1. Karakteristik Pasokan Kayu Rakyat Karakterisasi terhadap pasokan kayu rakyat berkaitan erat dengan Hutan Rakyat sebagai salah satu sumber bahan baku kayu. Hingga saat ada belum ada data dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai Hutan Rakyat baik dilihat dari aspek manajemen, teknologi (sistem silvikultur) dan kelembagaan usahanya. Hal ini yang menyebabkan kesulitan para pihak baik pemerintah (pusat, propinsi dan daerah), dunia usaha (BUMN dan Swasta) dan lembaga pembiayaan/keuangan/perbankan untuk mengembangkan hutan rakyat. Berbeda dengan sistem pengelolaan hutan produksi (alam dan tanaman) yang dilakukan oleh pihak swasta dan BUMN seperti yang dilakukan oleh HPH untuk hutan alam dan HTI untuk hutan tanaman dilihat dari aspek tersebut diatas. Beberapa indikator pokok yang yang harus dipahami dalam upaya pengembangan hutan rakyat diantaranya adalah : jenis kayu, harga dan luasan hutan, pengguna kayu rakyat, pengaturan kelas umur, bonita (kesuburan tanah) dan sistim silvikultur hutan rakyat. a. Jenis Kayu Rakyat Pada dasarnya kayu rakyat di lokasi sampel di wilayah Jawa Bagian Barat didominasi dengan jenis-jenis lokal yang sudah terbiasa dibudidayakan oleh masyarakat. Akan tetapi sejak dimulainya program dan gerakan penanaman oleh pemerintah seperti Gerakan Karang Kitri pada tahun 1952, Gerakan Gandrung Tatangkalan (Rakgantang) tahun 1972, Reboisasi dan Penghijauan, Sengonisasi dan Usahatani Konservasi dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan 24 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 lahan (GERHAN) dimulai tahun 2003, masyarakat banyak membudidayakan jenis-jenis baru (komersial) seperti sengon, mahoni, jati dan buah-buahan. Jenis-jenis kayu yang dihasilkan dari Hutan Rakyat sangat bervariasi yang terdiri dari durian (Durio zybetinus), kelapa (Cocos nucifera), lame atau pulai, karet (Hevea brasiliensis), rasamala (Altingia excelsa), suren (Toona sureni), kecapi, manii (Maesopsis eminii), randu, sengon (Paraserianthe falcataria), jati (Tectona grandis), mahoni (Swietenia maacrophylla), sonokeling (Dalbergia latifolia), pinus (Pinus merkusii) dan jenis rimba campuran lain. Masuknya jenis-jenis baru di masyarakat terutama jenis-jenis komersial telah mengisi pasaran kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat. Di beberapa kabupaten sample seperti Ciamis dan Sukabumi (Propinsi Jawa Barat) dan kabupaten Lebak dan Pandeglang (Propinsi Banten), kayu rakyat tersebut sudah mendominasi pasaran kayu, terutama sejak terjadinya penurunan pasokan kayu dari kawasan Hutan Negara (Perhutani) di Pulau Jawa dan dari luar Pulau Jawa. Sebagai gambaran daripada komposisi jenis kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Komposisi produksi jenis-jenis dominan kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat tahun 2004 (Table 5). (Production by wood species from community in western part of Java Island) Pinus Jati Mahoni Sengon Rimba (Pinus Campuran Total (Tectona No Kabupaten (Paraserianthes (Swiethenia grandis) merkusii) macrophylla) falcataria) (Others) 1 Ciamis 11.956,5 76.959,3 21.393,0 972,9 788,5 214.070,2 (SKSHH) 2 Sukabumi 463,8 6.996,7 9.117,1 3.161 2.302,2 22.041,2 (SKSHH) 3 Lebak 13.932,9 606,7 302,9 12.645,5 27.497,1 (SIT) 464,9 36,7 267,5 33.093,4 33.862,5 4 Pandeglang (SKSHH) Data untuk 1 Bulan (Februari 2004) 5 Bogor 20.515,4 8.252,1 41,9 15.637,9 44.447,3 (SKSHH) b. Harga kayu rakyat Secara teoritis, harga kayu rakyat di pasaran ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaaan di pasaran. Tingkat penawaran ditentukan oleh potensi ketersediaan kayu di hutan rakyat. Tingkat permintaan akan kayu rakyat dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan industri pengguna kayu rakyat. Terdapat kecenderungan bahwa saat ini telah muncul unitunit usaha penggergajian kayu di beberapa sentra Hutan Rakyat seperti terjadi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Harga kayu rakyat masih ditentukan oleh pembeli dan pengguna. Bahkan setelah pasokan kayu dari luar Jawa menurun sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 00 Tahun 2005 tentang pemberantasan illegal logging dan illegal trading, banyak perusahaan industri 25 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) perkayuan di Sentra-Sentra Industri seperti di Serang (Karangantu), Tangerang, Bekasi, Sukabumi dan Ciamis dan di DKI Jakarta mengalihkan bahan bakunya ke jenis-jenis kayu rakyat. Tekanan terhadap potensi kayu di hutan rakyat menjadi sangat tinggi, akan tetapi petani hanya mendapatkan bagian harga yang relatif rendah dibandingkan dengan pedagang dan pengguna (industri) kayu rakyat. Bahkan keterbatasan pasokan kayu dari luar Jawa`menyebabkan ancaman terhadap kelestarian Hutan Rakyat, disamping dorongan kebutuhan hidup petani yang sulit menyebabkan kayu berumur pendek dan jenis-jenis kayu buah-buahan seperti durian, mangga, nangka dan melinjo menjadi sasaran empuk untuk ditebang. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap ketersediaan pasokan di tingkat lapngan dan konsumsi/kebutuhan akan kayu rakyat dari pihak pengguna. Salah satu Nilai penting dari kayu rakyat akibat menurunnya pasokan kayu dari hutan negara (public forest land) dan permintaan yang makin tinggi harus dikendalikan agar terjadi redistribusi manfaat (profit) antara petani, pedagang dan pengguna/industri pengolahan kayu. Produksi kayu rakyat yang terus meningkat seperti tersebut diatas menunjukkan tingkat pasokan kayu yang terus meningkat dengan berkembangnya sentra-sentra Hutan Rakyat. Tingkat harga berbagai jenis kayu rakyat di tingkat petani untuk berbagai jenis yang dibudidayakan oleh para petani di Wilayah Jawa Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Sebaran tingkat harga kayu bulat rakyat per meter kubik di tingkat petani untuk berbagai jenis di beberapa kabupaten wilayah Jawa Bagian Barat (Rupiah/m3) (Table 6). (Processed log price per m3 by species from community at farm gate in several district of western part of Java rupiah/m3) No 1 2 3 4 Jenis Kayu Rakyat (Wood species) Sengon (Paraserianthes falcataria) Jati (Tectona grandis) Mahoni (Swietenia macrophylla) Lame/pulai (Alstonia scholaris) Kab. Ciamis 400.000 Kab. Sukabumi 200.000 Kab. Lebak 300.000 Kab. Pandeglang 250.000 1.500.000 (olah) 750.000 500.000 (olah) 400.000 1.200.000 (olah) 700.000 1.000.000 (olah) 600.000 - - 300.000 250.000 c. Luasan dan kepemilikan hutan rakyat Salah satu ciri utama Hutan Rakyat adalah unit pengelolaan (Manajemen Unit)-nya adalah skala rumah tangga dengan bentuk kepemilikannya berbentuk girik atau tanah adat yang terdaftar pada Kantor Kepala Desa dengan luasan areal lahannya rata-rata dibawah 1 (satu) hektar. Akan tetapi di beberapa tempat seperti di Pandeglang dan di Kabupaten Lebak, terdapat beberapa lahan tanaman Hutan rakyat dengan luasan diatas 1 hektar (1-5 hektar) yang dimiliki oleh petani setempat atau pemiliknya orang dari luar desa yang digarap oleh masyarakat setempat yang dikelola dengan sistim bagi hasil dengan petani setempat. Tanaman Hutan Rakyat dengan dengan jenis-jenis komersial seperti sengon, mahoni, jati, Acacia mangium telah menjadi bentuk-bentuk pengelolaan Hutan Rakyat skala kecil. 26 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 Guna kepentingan pengembangan Unit Manajemen Hutan Rakyat, luasan hutan rakyat yang ukurannya kecil dan menyebar secara terpencar (tidak pada satu hamparan) merupakan salah satu kesulitan menonjol dalam proses perencanaan pengelolaannya secara lestari. Di pihak lain, otoritas pengelolaannya juga terletak di pundak para individu petani yang mengelola Hutan Rakyat. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya posisi tawar petani adalah lemahnya permodalan, tingkat kesejahteraan rendah dan rendahnya akses terhadap pasar dan industri pengguna bahan baku kayu rakyat. Akan tetapi secara budaya, para petani sudah banyak berhasil dalam mengembangkan Hutan Rakyat. Bahkan banyak petani Kebun Rakyat-pun yang mengembangkan tanaman kayu-kayuan. Kayu rakyat yang sudah banyak meramaikan pasaran kayu dan mengisi pasokan industri kayu di sentra-sentra industri kayu dan perumahan rakyat bersumber dari petani (kelompok tani) Hutan Rakyat dan petani kebun Rakyat. Dari hasil penelitian terhadap tingkat kepemilikan lahan Hutan Rakyat per orang petani di wilayah Jawa Bagian barat diperoleh data penyebaran kepemilikan Hutan Rakyat seperti terdapat pada Tabel 7 berikut. Tabel 7. Distribusi tingkat kepemilikan lahan Hutan Rakyat per orang petani (hektar/orang) (Table 7). (Distribution of landtenure level of forestry community each farmer (hectare/person) Jumlah pemilik dalam Luas Lahan Rata-rata per untuk skala satu Keterangan Kabupaten petani (Hektar/orang) hamparan/blok Hutan No (Remarks) (District) (Area/farmer) Rakyat (orang) (Number of owners per landscape) 1 Lebak Sumber : 6 desa di Kecamatan Cipanas 0,78 231 2 Pandeglang Sumber : 2 desa di Kecamatan 0,83 250 Cibaliung Sumber (Source): Diolah dari laporan Penyuluh Kehutanan Lapangan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang (Calculated from report of forest extension in Lebak and Pandeglang Districts) Dari Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kepemilikan lahan Hutan Rakyat untuk setiap orang petani adalah sebesar 0,78-0,83 hektar atau dibawah 1 (satu) hektar. Hal ini yang yang menjadi bahan pemikiran bagi aparat desa, Pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) BUMN dan swasta kehutanan serta para pedagang dan pengguna hasil hutan dari kayu rakyat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan dan program pengembangan Hutan Rakyat sebagai salah satu sumber pasokan bahan baku kayu potensial di masa depan. Pengertian dan penafsiran serta program pengembangan tentang Hutan Rakyat sudah harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar upaya pengembangan teknologi, manajemen dan kelembagaan Hutan Rakyat lebih insentif (dorongan) dan inovatif dalam memelihara budaya masyarakat dalam membudidayakan tanaman kehutanan di lahan miliknya. 27 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) Pengertian-pengertian tersebut, jangan sampai menimbulkan kesan sebagai bentuk intervensi pemerintah yang kontra produktif bagi pengembangan gerakan penanaman pohon yang sedang digalakkan. Pengelolaan tanaman kayu oleh rakyat yang dikembangkan secara swadaya, dengan modal biaya, lahan dan tenaga kerja sendiri harus terlepas dari berbagai hambatan birokratis seperti aturan SKSHH (Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan SIT (Surat Ijin Tebang) harus dibuat untuk dalam rangka penataan, pengaturan dan pengurusan serta pengembangan Hutan Rakyat yang berorientasi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Pemerintah di satu pihak harus dapat pengendalian terhadap produksi dan distribusi serta harga dan mutu kayu (termasuk kayu rakyat) dalam menggairahkan dunia usaha perkayuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di lain pihak di bagian hulu aspek konservasi dan rehabilitasi melalui program pemerintah dengan gerakan penanaman pohon harus berhasil dengan baik. Hutan Rakyat yang telah menjadi salah satu sumber bahan baku industri kayu (rakyat) merupakan salah satu indikator keberhasilan gerakan penanaman yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. B. Kebutuhan Kayu Rakyat di Wilayah Jawa Bagian Barat Pendekatan dalam penghitungan jumlah permintaan kayu rakyat dilakukan berdasarkan kepada data dan informasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Peredaran dan Penertiban Hasil Hutan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten. 1. Kebutuhan kayu rakyat di Propinsi Jawa Barat Data sementara terbaru tahun 2006 dari hasil inventarisasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat ternyata kebutuhan bahan baku kayu untuk berbagai jenis industri seperti kayu pertukangan, kayu lapis, moulding, furniture, alat musik, kerajinan, pallet/peti kemas, wood working dll berjumlah 15.019.655 m3. Kabupaten terbesar adalah Kota Bekasi 4,918.183 m3, Kota Sukabumi sebesar 3.917.082 dan Kota Cirebon sebesar 1.500.000 m3. Dengan mengeluarkan angka ketiga kota dari data diatas maka kebutuhan bakan baku kayu bulat Propinsi Jawa Barat hanya 4, 358,537 m3 kayu bulat dimana kabupaten yang terbanyak kebutuhan bahan baku kayunya terdiri dari : Ciamis, Bekasi, Indramayu, Tasikmalaya dan Sukabumi. Sedangkan tahun 2003, proyeksi kebutuhan akan bahan baku kayu mencapai 1.402.596 m3. Sementara itu, hasil penelitian Wiradinata (1989) menyatakan bahwa kebutuhan kayu pertukangan untuk penduduk adalah 0,09 m3/tahun dan industri sebesar 0,04 m3/tahun. Dengan jumlah penduduk Jawa barat sekitar 38,7 juta jiwa maka perkiraan kebutuhan kayu di Jawa barat sekitar 5 juta m3/tahun setara kayu bulat. 2. Kebutuhan kayu rakyat di Propinsi Banten Permintaan kayu rakyat di Propinsi Banten dihitung berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan oleh Dishutbun Propinsi Banten tahun 2004 diperoleh gambaran bahwa kebutuhan kayu untuk masyarakat dan industri pengolahan kayu adalah sebesar 1.897.085,93 m3 dengan rincian kebutuhan masyarakat sebesar 597.085,93 m3 dan untuk industri dan kayu lapis sebesar 1.300.000 m3. Sementara hasil penghitungan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan industri perkayuan lokal ditambah 28 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 dengan jumlah kayu rakyat yang keluar wilayah kabupaten (SKSHH) Pandeglang, Lebak dan Serang dan ditambah dengan jumlah kebutuhan sentra industri I (Serang) dan Sentra Industri II (Tangerang) didapatkan data kebutuhan untuk industri kayu sebesar 1.385.852 m3. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat (dengan data tahun 2004) maka total kebutuhan kayu propinsi Banten adalah sebesar 1.983.937,93 m3 kayu bulat. Data sebaran jenis dan kota tujuan kayu rakyat di kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran. 3. Kebutuhan kayu rakyat di Propinsi DKI Jakarta Permintaan bahan kayu di DKI Jakarta diambil dari masing-masing 5 wilayah Kotamadya yang bersumber dari Dinas Perindag DKI Jakarta. Secara umum dibagi atas kelompok (1) industri barang-barang dari kayu, bahan bangunan dan barang kerajinan/ anyaman sebesar 92.851,7 m3 dan (2) industri furniture 188.678 m3, sehingga total kebutuhan bahan baku kayu sebesar 281.529,7 m3. C. Peredaran kayu rakyat di wilayah Propinsi Jawa Barat Dengan menggunakan data pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Barat 5 tahun terakhir (2002-2006) dan asumsi kebutuhan akan bahan baku kayu perkapita sebesar 0,13 m3/tahun (Wiradinata S., 1989) maka didapatkan data kebutuhan akan permintaan kayu seperti terlihat pada tabel 8 di bawah ini. Tabel 8. Data Pasokan dan Kebutuhan permintaan Kayu Rakyat di Propinsi Jawa Barat (Table 8). (Log supply from community and estimated wood demand in West Java Province) No 1 2 3 4 5 Tahun (Year) 2002 2003 2004 2005 2006 (prediksi) Supply Kayu (Wood supply) 1,310,458.00 1,305,927.00 815,132.00 715,832.00 789,048.00 Demand Kayu (Wood demand) 4,881,308.90 4,983,379.70 5,088,133.70 5,194,298.20 5,302,307.40 Dari Tabel 8 terlihat bahwa pasokan bahan baku kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan permintaan kayu dalam bentuk kayu pertukangan untuk masyarakat dan industri kayu Propinsi Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 20,75 persennya. Berarti sisanya sebesar 79,25 persennya dipenuhi dari sumber lainnya seperti dari kayu luar jawa, dari Perum Perhutani dan dari kayu rakyat dari propinsi lain di Pulau Jawa seperti Propinsi Banten, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Disamping memperoleh pasokan kayu rakyat dari propinsi lainnya di Pulau Jawa, ternyata banyak juga kayu rakyat yang berasal dari Propinsi Jawa Barat yang keluar untuk memenuhi kebutuhan permintaan kayu rakyat di propinsi lainnya. Hal ini dapat dilihat pada kasus penyebaran kayu rakyat di Kabupaten Ciamis dan di Kabupaten Sukabumi. 29 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) Volume Produksi Kayu (m3) Supply Demand Kayu Rakyat di Propinsi Jawa Barat Tahun 2002-2006 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 Supply Kayu Demand Kayu 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 6. Grafik laju perkembangan supply demand kayu rakyat di propinsi Jawa Barat (Figure 3). (Trend of supply and demand of wood from community in West Java Province) Data tahun 2006 baru masuk untuk 2 bulan, sehingga belum mencerminkan angka kemampuan supply tahun 2006 yang sebenarnya. Sementara data tahun 2002 sampai dengan 2004 diambil dari data statistik kehutanan yang dikoreksi melalui klarifikasi kepada beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten. Ketersediaan data penyebaran kayu rakyat berdasarkan jenis-jenisnya dan kota tujuan di kabupaten lain di dalam Propinsi Jawa Barat dan ke propinsi lainnya masih belum menjadi perhatian Pemerintah (Dinas Kehutanan) Propinsi Jawa Barat. Demikian pula dengan harga dari setiap jenis kayu yang beredar di Jawa Barat, masih belum menjadi perhatian. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat di masing-masing kabupaten (Ciamis dan Sukabumi). 1. Pasokan dan peredaran kayu rakyat di Kabupaten Ciamis Data pasokan kayu rakyat di Kabupaten Ciamis dari tahun 2002-2006 menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, meskipun jika dilihat dari kebutuhan perkapitanya relatif sangat kecil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena pertumbuhan industri kayu di Kabupaten Ciamis berkembang sangat pesat. Data yang tercatat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ciamis tahun 2004 menunjukkan bahwa pasokan kayu rakyat hampir menyamai angka permintaan kebutuhan bahan bakun kayu rakyat per kapita penduduk pertahunnya. Dari data SKSHH tahun 2006, ternyata kayu rakyat dari Kabupaten Ciamis juga mengalir ke kabupaten lain di dalam Propinsi Jawa Barat dan banyak pula yang keluar ke kabupaten lain di Jawa Barat dan di luar Propinsi Jawa Barat seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data perkembangan supply deman kayu rakyat di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 9. 30 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 Tabel 9. Data pasokan dan kebutuhan permintaan kayu rakyat di Kabupaten Ciamis (20022006) (Table 9). (Supply and demand of wood from community in Ciamis District, 2002-2006) Tahun (Year) 2002 2003 2004 2005 2006 No. 1 2 3 4 5 Demand Kayu (Wood demand) 214,861.40 216,895.90 218,969.40 220,996.10 222,877.20 Supply Kayu (Wood supply) 60,792.60 60,792.60 214,070.24 130,082.62 33,291.40 Volume Produksi Kayu (m3) Demikian pula berdasarkan jenisnya, kayu rakyat dalam bentuk kayu bulat di Kabupaten Ciamis yang dominan terdiri dari jenis mahoni, jati, sengon, kayu kelapa dan akasia. Sedangkan untuk jenis lain yang merupakan jenis kayu dominan untuk pasokan dalam bentuk kayu olahan adalah jenis kayu sengon, jenis kayu campuran, jenis kayu afrika dan jenis lainnya dalam porsi yang kecil. Data laju pertumbuhan pasokan dan kebutuhan permintaan kayu rakyat di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Gambar 7. Dalam grafik pada Gambar 7 tersebut, angka produksi kayu rakyat tahun 2006 baru tercatat untuk 2 bulan. 250,000.00 200,000.00 Demand Kayu Supply Kayu 150,000.00 100,000.00 50,000.00 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 7. Data perkembangan pasokan dan kebutuhan permintaan kayu rakyat di kabupaten Ciamis (Figureb 7). (Development of supply and demand of wood from community in Ciamis district) Hasil survei tentang industri kayu dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa di Kabupaten Ciamis saat ini terdapat kurang lebih 831 unit pabrik pengolahan kayu termasuk untuk kebutuhan kayu bakar yang terdiri dari penggergajian kayu sebanyak 440 unit yang membutuhkan bahan baku kayu (rakyat) sebesar 791.808 m3, mebel dan moulding sebanyak 100 unit yang membutuhkan bahan baku kayu olahan sebanyak 9.687 m3, industri bata merah sebanyak 70 unit yang membutuhkan bahan baku berupa kayu bakar sebanyak 25.636 Stafel Meter (SM), industri kerupuk 87 unit yang membutuhkan bahan baku 31 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) berupa kayu baker sebanyak 26.100 SM, dan industri tahu sebanyak 134 unit yang membutuhkan bahan baku berupa kayu baker sebanyak 12.060 SM (Dinas Kehutanan Prop Jawa Barat, 2006). 1. Pasokan dan peredaran kayu rakyat di Kabupaten Sukabumi Untuk kabupaten Sukabumi, data pasokan kayu rakyat tampak masih sangat minim, sehingga seolah-olah kayu rakyat lebih banyak terdistribusi keluar kabupaten. Belum ada upaya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menginventarisir potensi Sumber bahan baku dari kayu rakyat. Demikian pula dengan data perkembangan industri kayu rakyatnya, masih belum tersedia data akurat dari Dinas Perindag tentang kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kayu di Kabupaten dan Kotamadya Sukabumi. Data yang tercatat di Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Data pasokan dan kebutuhan kayu rakyat di kabupaten Sukabumi (Table 10). (Supply and demand of wood from community in Sukabumi district) No. Tahun 1 2 3 4 5 2002 2003 2004 2005 2006 Demand Kayu 282,123.40 287,666.60 293,364.50 299,083.20 304,909.80 Supply Kayu 16,742.90 167,429.00 22,041.25 29,382.75 28,402.97 Sedangkan dari data SKSHH seperti terdapat pada Gambar 8, diperoleh keterangan bahwa jenis kayu dominan yang berasal dari Kabupaten Sukabumi adalah jenis lain-lain sebanyak 37,24 persen, kayu sengon sebanyak 22,25 persen, kayu manii (Maesopsis eminii) sebanyak 37,24 persen, kayu campuran sebanyak 9,63 persen, kayu durian sebanyak 7,11 persen dan kayu bayur sebanyak 5,12 persen. Persentase Jenis Kayu Dominan di Kabupaten Sukabumi Albazia, 22.25 Lain-Lain , 37.24 Bayur, 5.12 Campuran, 9.63 Mani'i, 18.65 Durian, 7.11 Gambar 8. Sebaran jenis kayu dominan yang diperoleh dari data SKSHH di Kab. Sukabumi (Figure 8). (Proportion by dominant species based on SKSHH data in Sukabumi district) 32 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 Sedangkan untuk sebaran kayu rakyat berdasarkan kota tujuannya diperoleh bahwa kayu rakyat dari kabupaten Sukabumi sebagian besar (32 persen) untuk memenuhi kebutuhan lokal, sedangkan sisanya menyebar ke beberapa kabupaten dan propinsi lain seperti Bogor (19 persen), Jakarta (14 persen), lain-lain (12 persen), Bekasi (11 persen) dan Tangerang (10 persen). Data sebaran kota tujuan kayu rakyat dari kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 9. Persentase Kota Tujuan Dominan dari Kabupaten Sukabumi Lain-lain , 12.36 Bekasi, 11.10 Tangerang, 10.27 Bogor, 19.38 Jakarta, 14.26 Sukabumi, 32.63 Gambar 9. Data sebaran kota tujuan kayu rakyat dari Kabupaten Sukabumi (Figure 9). (Destination of wood from community from Sukabumi districts) Supply Demand Kayu Rakyat Kabupaten Sukabumi Tahun 2002-2006 Volume Produksi Kayu (m3) 350,000.00 300,000.00 250,000.00 Demand Kayu Supply Kayu 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 10. Grafik perkembangan pasokan dan kebutuhan permintaan kayu rakyat di Kabupaten Sukabumi (Figure 10). (Development of supply and demand of wood from community in Sukabumi districts) 33 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) D. Permasalahan kelembagaan kayu rakyat Karena kayu rakyat sudah menjadi sumber bahan baku alternatif bagi pemenuhan kebutuhan dan konsumsi kayu bagi dunia usaha industri kehutanan khususnya para pengguna dan industri kayu di Pulau Jawa baik untuk kepentingan lokal maupun ekspor. Untuk itu, maka Hutan Rakyat sebagai pemasok kebutuhan kayu rakyat harus ditata, diatur, diurus dan dikembangkan secara komprehensif oleh para pihak terutama pemerintah (pusat, propinsi dan daerah), kalangan dunia usaha (swasta dan BUMN) pengguna hasil kayu rakyat terutama Usaha Skala Kecil dan Menengah/Koperasi (UKMK), kalangan lembaga keuangan/ perbankan dan Asosiasi Pedagang/Pengusaha Kayu lokal dan nasional. Sebagai sebuah bentuk Unit Manajemen, Hutan Rakyat memerlukan peningkatan dari segi teknologi, manajemen, kelembagaan dan berbagai alternatif model pembiayaan usahanya agar dapat berkesinambungan baik dari aspek ekologis, ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar kemampuan daya dukung Hutan Rakyat lahannya secara terjaga kelestariannya dan sebagai pemasok akan kebutuhan dan konsumsi kayu dapat terjamin. Pengaturan dan pengembangan Hutan Rakyat jangan sampai menimbulkan kesan sebagai bentuk intervensi pemerintah yang kontra produktif bagi pengembangan gerakan penanaman pohon yang sedang digalakkan. Pengelolaan tanaman kayu oleh rakyat yang dikembangkan secara swadaya, dengan modal biaya, lahan dan tenaga kerja sendiri harus terlepas dari berbagai hambatan birokratis seperti aturan SKSHH (Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan SIT (Surat Ijin Tebang) harus dibuat untuk dalam rangka penataan, pengaturan dan pengurusan serta pengembangan Hutan Rakyat yang berorientasi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Adanya aturan tentang SKAU melalui otoriotas Kepala Desa untuk jenis-jenis sengon, kelapa dan karet juga masih banyak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Pemerintah di satu pihak harus dapat pengendalian terhadap produksi dan distribusi serta harga dan mutu kayu (termasuk kayu rakyat) dalam menggairahkan dunia usaha perkayuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di lain pihak di bagian hulu aspek konservasi dan rehabilitasi melalui program pemerintah dengan gerakan penanaman pohon harus berhasil dengan baik. Hutan Rakyat yang telah menjadi salah satu sumber bahan baku industri kayu (rakyat) merupakan salah satu indikator keberhasilan gerakan penanaman yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. Pengembangan Hutan Rakyat sebagai pemasok bahan baku kayu harus dibebaskan dari berbagai permasalahan hambatan baik hambatan teknis maupun hambatan non-teknis. Dari hasil wawancara dengan para pihak diperoleh keterangan bahwa diantara permasalahan yang menonjol dalam mengembangkan hutan rakyat adalah sebagai berikut: 1) Hutan Rakyat berada di tanah milik Tanah milik yang disebut Hutan Rakyat saat ini muncul dari pihak pemerintah, dimana masyarakat sendiri baru mengenalnya yang berarti komunitas pepohonan ini memiliki fungsi ganda sebagai penyelaras lingkungan (ekologis), peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja dan usaha masyarakat. Padahal jenis lahan yang ditanami pepohonan ini dijadikan hutan karena alasan tertentu misalnya lahan yang kurang subur, kondisi topografi yang sulit, dll. 34 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 2) Luasan dan kepemilikan Hutan Rakyat tidak mengelompok Hutan Rakyat tidak mengelompok, tetapi tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan lahan serta keragaman pola wanatani. Untuk menjadikannya menjadi satu Unit Manajemen Hutan Rakyat memerlukan waktu dan proses tertentu. Pemahaman dan program pengembangan tentang Hutan Rakyat sudah harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar upaya pengembangan teknologi, manajemen dan kelembagaan Hutan Rakyat dapat menjadi insentif (dorongan) dan inovatif dalam memelihara budaya masyarakat dalam membudidayakan tanaman kehutanan di lahan miliknya. Pengertian Hutan Rakyat selama ini adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar dan penutupan tajuk kayu-kayuan lebih dari 505 dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 batang tanaman. Sedangkan Kayu Rakyat adalah kayu yang berasal dari tanaman Hutan Rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan) dan lahan milik negara di luar kawasan hutan. 3) Basis pengelolaan Hutan Rakyat berada pada tingkat keluarga Basis pengelolaan Hutan Rakyat berada pada tingkat keluarga, dimana setiap keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah satu sama lain. 4) Pemanenan dilakukan berdasarkan sistem tebang butuh Hal ini menyebabkan konsep kelstarian hasilnya belum berdasarkan kepada kontinuitas hasil yang dapat diperoleh dari perhitungan pemanenan yang sebandung dengan pertumbuhan (riap) tanaman. 5) Kelembagaan usaha Kelembagaan usaha hutan rakyat masih sebatas kelompok tani yang kegiatan masih terbatas pada proyek dan penyuluhan-penyuluhan. Belum terdapat insentif diberikan oleh para pihak (pemerintah) dan pengusaha swasta/BUMN yang mampu mendorong penguatan kelembagaan usaha Hutan Rakyat. 6) Peran lembaga pemerintah Hingga saat ini belum ada perencanaan pengelolaan hutan hutan, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri. Dalam hal ini peranan lembaga pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah) perlu lebih pro-aktif dalam memberikan dukungan dalam pengembangan Hutan Rakyat mulai dari tahap perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penebangan, pengolahan dan pemasaran hasilnya. Adanya beberapa PERDA masih terbatas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, belum dalam konteks pengembangan HR secara kommprehensif. Paling Tidak Dinas Kehutanan dan Dinas Perindag harus bekerja secara kolaboratif dalam rangka mendukung program Hutan Rakyat Lestari. 35 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi) 7) Petani Hutan Rakyat mendapatkan margin pendapatan yang rendah dibandingkan dengan pedagang dan pengguna/industri kayu rakyat. Mekanisme perdagangan kayu rakyat berada di luar kendali petani hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan rakyat tidak dirasakan oleh petani hutan rakyat. Peran Kelompok Tani Hutan dan Asosiasi Kelompok Tani Hutan Rakyat harus diberdayakan untuk meningkatkan posisi tawar petani. Permasalahan tersebut menunjukkan demikian rentannya kelestarian (usaha) hutan Rakyat oleh para petani akibat adanya peningkatan kebutuhan industri berbasis kehutanan, terutama bahan baku kayu. Hal ini diperparah lagi dengan menurunnya produktivitas kayu dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang disebabkan oleh penebangan liar dan kegagalan pembuatan tanaman hutan (HTI). IV. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Kayu rakyat sudah merupakan alternatif sumber pemenuhan bahan baku kayu terutama bagi industri kayu skala usaha kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan industri di luar kota baik di wilayah Jawa bagian Barat (Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta) maupun untuk memenuhi kebutuhan dari propinsi lain. Beberapa industri perkayuan sudah banyak beralih kepada penggunaan kayu rakyat, karena pasokan kayu dari Perum perhutani dan dari hutan produksi alam di luar Jawa semakin menurun. 2. Di beberapa kabupaten seperti Pandeglang dan Lebak di Propinsi Banten dan Kabupaten Ciamis dan Sukabumi, Propinsi Jawa Barat pasokan kayu rakyat semakin meningkat. Beberapa jenis kayu rakyat memiliki nilai komersial tinggi dan harganya cenderung meningkat seperti durian, sengon, mahoni, maesopsis, pulai dan lain-lain. Terdapat kecenderungan kurangnya pengendalian terhadap penebangan kayu rakyat sehingga jenis-jenis kayu buah-buahan seperti nangka, mangga, melinjo dll menjadi sasaran untuk penebangan oleh masyarakat. Saran Pemerintah Daerah disarankan agar lebih komprehensif dalam mengelola Hutan Rakyat terutama dari segi teknologi, kelembagaan dan kebijakannya baik di tingkat on-farmnya dan off-farmnya misalnya dengan membuat Peraturan Daerah yang memberikan jaminan perlindungan usaha, merangsang para pedagang dan pengusaha kayu rakyat untuk memberikan insentif kepada petani dalam bentuk peningkatan kualitas bibit, penguatan kelembagaan dan pembinaannya sebagai produsen bahan baku kayu rakyat, meningkatkan akses petani terhadap pasar dan pengusaha industri kayu rakyat dan akses kepada lembaga pembiayaan usaha rakyat baik pemerintah, dunia usaha maupun perbankan. 36 JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Hal. 15 - 37 DAFTAR PUSTAKA Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis. 2004. Inventarisasi Potensi Kayu Rakyat. Laporan. Ciamis. Jawa Barat. . 2006. Laporan Penggunaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Laporan. Ciamis. Jawa Barat. Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi. 2004. Laporan Tahunan Sub Dinas Pengusahaan Hutan. Laporan. Sub Dinas Pengusahaan Hutan. Sukabumi, Jawa Barat. . 2006. Laporan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Hutan Rakyat. Sukabumi. Jawa Barat. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak. 2005. Laporan Penerbitan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Laporan. Lebak. Banten. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. 2006. Laporan Penerbitan SKSHH Bulan Mei Tahun 2006. Laporan. Pandeglang. Banten. Awang, S., dkk. 2002. Hutan Rakyat Sosial Ekonomi dan Pemasaran. Ed ke-1. BPFE. Yogyakarta. Kartodihardjo, H. 2006. Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan. Telaah Lanjut Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan.IDEALS. Bogor. Supriadi, D. 2005. Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia. Dalam San Afri Awang. 2005. Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan. Debut Press. Yogyakarta. 37 Kajian Peredaran Kayu Rakyat .......... (Ismatul Hakim, Hariyatno Dwiprabowo dan Rachman Effendi)