Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal

Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas

tidak cukup mampu untuk memahaminya.

This article tries to explain that the neoliberal regime has created an unequal relationship between state and market, especially in developing countries. The relationship between state and markets in developed countries have a different mode than similar relationship in developing countries. In developed countries, the mode of the state and market relations is " state make market ". By contrast, in developing countries, the mode is " market make-state " relation. As a result of two different modes that is, neo-liberalism gave birth to the patterns of disharmony in developing countries. It brings disharmony due to domestic political life and in the context of struggle of the state in international political-economy. Abstrak Tulisan ini mencoba menjelaskan bahwa rezim neoliberal telah menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara negara dan pasar, terutama di negara berkembang. Hubungan antara negara dan pasar di negara berkembang memiliki mode yang berbeda dengan hubungan yang juga sama di negara yang sedang berkembang. Di negara berkembang, mode hubungan negara dan pasar adalah " negara membuat pasar ". Sebaliknya, di negara yang sedang berkembang, hubungannya adalah pasar membuat negara. Sebagai hasil, neo-liberalisme membuat pola disharmoni di negara berkembang. Menjadi disharmoni dikarenakan kehidupan politik domestik dan dalam konteks perjuangan negara di ekonomi politik internasional. Kata kunci: rezim neoliberal, disharmoni, Negara berkembang, Negara sedang berkembang PENDAHULUAN Arsitektur ekonomi-politik neoliberal saat ini ditandai dengan munculnya fase konsolidasi antara kekuatan negara (state) dan korporasi. Konsolidasi ini terutama berlangsung antara negara-negara yang termasuk ke dalam negara industri utama yang memiliki hubungan langsung dengan korporasi raksasa internasional. Bagi negara-negara ini, hubungan antara negara dan korporasi berlangsung secara harmonis. Sementara bagi negara-negara yang lemah dari sisi industri, hubungan negara dan rezim ekonomi internasional berlangsung secara tidak harmonis. Tulisan ini terutama ingin memaparkan bagaimana rezim neoliberal yang memberi ruang harmonis bagi relasi negara dan pasar di negara-negara industri utama melahirkan hubungan yang tidak harmonis di negara-negara berkembang. Lebih jauh, tulisan ini akan melihat munculnya fase pendiplinan negara-negara berkembang oleh rezim pasar internasional. Pendi-siplinan itu tidak semata-mata dalam konteks ekonoi, namun juga berlangsung dalam espek politik. Agenda-agenda politik domestik seperti demokratisasi merupakan risiko dari pendiplinan tersebut.

Pendahuluan Selepas membaca novel Lasmi karya Nusya Kuswatin, saya serasa memperoleh sedikit titik terang dalam memahami problematika gender di Indonesia. 3 Akhir-akhir ini paling tidak ada dua peristiwa yang bagi saya masih seperti enigma. Peristiwa pertama terkait dengan kontroversi acara Miss World di Bali, bulan September kemarin, lalu peristiwa kedua apalagi kalau bukan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyair Sitok Srengenge. Dalam kedua peristiwa tersebut, terlihat adanya kegalauan dan bahkan perpecahan di kalangan aktivis perempuan dan pemerhati isu-isu gender. Bagaimana feminisme sesungguhnya menanggapi isu-isu tersebut? Mungkin bukan kebetulan jika Nancy Fraser, seorang feminis terkemuka, menulis sebuah artikel-yang kemudian menimbulkan debat panjang-berjudul "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it" di The Guardian (14 Oktober 2013). 4 Dalam artikel ini dengan tajam Fraser memperlihatkan dilema feminisme gelombang kedua di tengah gelombang kapitalisme kontemporer dan bagaimana cara mengatasinya. Artikel ini merupakan versi super singkat dan populer dari karya baru Fracer, Fortunes of Feminism: From State-Manged Capitalism and Neoliberal Crises, yang memuat butir-butir argumen yang sama 5 . Pandangan Fraser ini hampir senada dengan pendapat sosiolog Manuel Castells dalam The Power of Identity, khususnya bab The End of Patriarchalism, yang menunjukkan problematika 1 Disampaikan pada acara diskusi PRP Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2013. 2 Peneliti PSDR-LIPI, Jakarta ([email protected]) 3 Nasya Kuswatin, Lasmi (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2009) 4 Nancy Fraser, "How feminism became capitalism's handmaiden -and how to reclaim it"

Revista Debates

DOAJ Directory of Open Access Journals, SPARC Europe Award 2009 English. Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages. ...

2010

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu.

Menurut Harvey dalam bukunya yang berjudul A Brief History of Neoliberalism, neoliberalisme merupakan teori praktis ekonomi politik yang mengusulkan cara terbaik mencapai kesejahteraan manusia dan kemajuan adalah dengan membiarkan kebebasan individu dan wirausaha, dalam kerangka kelembagaan yang ditandai dengan penghargaan atas hak milik pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Dalam hal ini negara berperan menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan yang sesuai dengan praktekpraktek tersebut. Paham Neoliberalisme berakar kuat pada paham Liberal klasik yang telah muncul sebelumnya. Liberalisme klasik bermula dari reaksi terhadap praktekpraktek merkantilisme yang menjadi trend di Eropa pada abad 17 hingga 18. Tradisi ini berkaitan erat dengan istilah laissez faire, laissez passé yang berarti "biarkanlah, lepaskanlah" 1 . Pada abad 18, Adam Smith melawan pemikiran merkantilis melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang menekankan pemahaman bahwa kebebasan individu adalah hal yang paling mendasar dan kekuasaan negara yang berlebihan akan mempunyai potensi merusak tatanan dalam masyarakat. Bagi Smith, kepentingan semua masyarakat lebih baik dilayani oleh pilihan individu yang lebih rasional daripada oleh pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan invisible hand. Dalam prakteknya, liberalism berpijak pada sistem produksi kapitalis yang pada waktu itu dirasa cocok untuk menggantikan sistem feodal. Sistem kapitalis mengandung lima elemen penting, yakni : pasar yang dikoordinasi oleh aktivitas ekonomi masyarakat, perluasan pasar berguna untuk pertukaran arus modal (tanah, pekerja, komoditas, dan uang), aktivitas ekonomi yang diatur oleh kompetisi, kebebasan wirausaha, serta melindungi hakhak privat atas kepemilikan. Smith menetang hambatan dalam pasar bebas internasional yang mana dilakukan oleh merkantilis dengan memasang tariff yang ditujukan untuk memusatkan power dan kekayaan. Langkah Smith ini diikuti oleh David Ricardo yang mengusung kebebasan dalam pasar tanpa campur tangan pemerintah akan membuat efisiensi. Terjadi pertentangan dalam tubuh liberalism klasik yang dibawa oleh John Stuart Mill dan Keynes. Mill melihat ide liberalisme klasik yang muncul sebagai kapitalisme penuh di Eropa membawa dampak destruktif pada abad 18 yang mana motif manusia dalam bertindak lebih dilatar belakangi oleh akumulasi kekayaan tanpa mementingkan aspek moral dan spiritual. Kemudian pada tahun 1930-an yang bertepatan dengan momen great depression, muncul pemikiran John Maynard Keyness. Keyenes percaya bahwa Great Depression membuktikan bahwa invisible hand terkadang keliru. Bagi Keyness, solusi yang tepat adalah dengan mengkombinasikan pengaruh negara ke dalam pasar. Pandangan ini tetap bersandar pada ide invisible hand, namun juga didukung oleh tindakan negara yang memiliki andil cukup besar namun tetap terbatas. Keyness juga menekankan bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pasar, namun tidak se-agresif seperti pada merkantilis 2 . Pandangan Keyness ini disebut sebagai Keynessianisme, dan Keynessian mendominasi sistem pasca perang dunia II melalui institusi Bretton Woods. Negara secara bertahap mengurangi kebijakan regulasinya untuk membuat ekonomi nasionalnya terbuka dan menjadi kompetitif. Akibatnya, terjadi proteksi perdagangan domestik dan kontrol modal diterima kecuali untuk kebijakan liberal dalam negosiasi internasional. Pada masa perang dingin Amerika muncul sebagai leader dan berperan aktif dalam perekonomian internasional sebagai hasil kemenangannya pada perang dunia II. Amerika juga membantu rekonstruksi pasca perang di Eropa. Sistem pada masa pasca perang dunia II berjalan baik karena Amerika telah mengcover pembiayaan yang ditujukan untu memelihara sistem moneter global dan sebagai srategi bertahan dalam aliansinya dalam rivalitas dengan USSR. Akibatnya Jepang dan Eropa barat mendapat keuntungan dari kondisi tersebut dalam memulihkan negaranya pasca perang. Namun yang tak disangka adalah Jepang dan Eropa Barat ternyata mampu tumbuh dengan baik dan menjadi kekuatan baru selain AS, sehingga mempertahankan diri sebagai hegemoni menjadi terasa mahal. Di akhir 1960-an, negaranegara bertindak didorong oleh agenda domestiknya dan meningkatkan poteksionisme. Amerika juga merasa kuat membiayai perang di Vietnam tanpa bantuan financial dari aliansinya, sehingga akhirnya sulit untuk menciptakan sistem perdagangan, moneter, dan fiskal internasional yang terbuka 3 . Kemudian di awal 1970-an terjadi krisis minyak sebagai akibat aksi protes negaranegara Arab terhadap tindakan Israel. Kebijakan Keynessian berujung pada resesi dan inflasi besarbesaran yang terjadi secara bersamaan. Dalam menghadapi situasi tersebut, munculah 2 Ibid, hlm 3 Ibid, hlm kesadaran untuk kembali pada ide liberal kalisk yang diusung oleh Adam Smith yang percaya penuh pada sistem pasar yang bisa melahirkan kesejahteraan. Dari sinilah muncul neoliberalisme. Kelompok Liberal yang bertumpu pada pemikiran Adam Smith dan David Ricardo berusaha menyerang dan mengkritik kebijakan yang bersandar pada Keynesian. Intervensi negara dalam bentuk peningkatan upah pekerja agar demand meningkat dianggap sebagai rintangan bagi perkembangan ekonomi. Peningkatan belanja publik yang pesat dianggap menciptakan terlalau banyak demand sehingga menimbulkan inflasi yang tinggi. Kaum Liberal menganggap bahwa redistribusi pendapatan sebagai sebuah ketidakadilan dan menganggap para penerima santunan kesejahteraan sebagai pemalas, oportunis, dan bahkan parasit sosial. Kemudian, mereka menganggap pasar sebagai sumber pencipta kesejahteraan jika dibiarkan alami tanpa campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah hanya akan mengacaukan apa yang disebut sebagai "tanda-tanda pasar".

Program Studi S-2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan I. Pendahuluan Komunikasi pembangunan didefinisikan sebagai sebuah upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampialn-ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas, dengan tujuan masyarakat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan (Nasution,2002). Konteksnya dengan pembangunan sebagai sebuah proses perubahan kedudukan komunikasi ditempatkan sebagai sarana untuk mempercepat perubahan di suatu wilayah dan mengubah orang dari kemiskinan kepada kesetaraan ekonomi yang dinamis yang membuat penduduk bisa mencapai keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan manusia.(Srampickal,2006). Pembangunan seharusnya diartikan sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan akhir, yaitu terciptanya "kesejahteraan sosial". Srivinas R. Melkote dalam tulisan "Theories of Development Communication" (Mody. 2002) "..development means improving the living conditions of society,...". yang dapat diterjemahkan sebagai Pembangunan merupakan sebuah keputusan bersama dari sebuah bangsa. Ahli lain seperti Everett M. Rogers (Sitompul. 2002) menyatakan bahwa, " Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.". Pembangunan pada prinsipnya melibatkan tiga komponen dalam hal komunikasi pembangunan yaitu komunikator pembangunan (umumnya pemerintah, pengambil