Makalah G30SPKI

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun maksud penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu tugas mata pelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, baik mengenai materi, mutu, penggunaan bahasa maupun cara penyajiannya. Maka kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tangerang Selatan,29 Nov 2017 Penyusun I i MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “TRAGEDI 1965” Dosen : Mulyer Mananda Setyahadi Disusun oleh: Eva Novita Sari Naibaho -Monika Falensia A R -Yustina Kaka Muhammad Julkifri Tarigan -Ayu Oktaviana Ayuni Nur Octavia -Khairul Latief Maria Gheru Walu -Paulina Kadu Miftahul Jannah -Mita Kasih Zega Bagus Rezeki Dermawan - Elang Anggia Bonawati TAHUN AJARAN 2017/2018 UNIVERSITAS PAMULANG BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Berdiri tahun 1914 dipelopori oleh Henk Sneevliet. Pada tahun 1925 PKI membuat FRONT untuk melawan kolonial Belanda.Namun pada November 1926 aksi tersebut akhirnya dihancurkan oleh penguasa kolonial.pada tahun 1927 PKI dilarang keras beroperasi di Indonesia oleh pemerintahan Kolonial Belanda, maka PKI membuat gerakan gerilya. PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945.Banyak unit bersenjata di bawah kontrol pengaruh PKI,Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh pki akhirnya akan mengancam posisinya. Pada februari 1948 pki dan partai sosialis membentuk front bersama yaitu front demokrasi rakyat dan akhirnya front ini tdidak bertahan lama dan bergabung dengan pki Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – seuolkzgkjjmnnnmn kali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. 1 Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat". Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis". Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut). 5 BAB II. PERISTIWA 2.1. Awal peristiwa Pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 1965 secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota RI, Jakarta, telah terjadi “ gerakan militer dalam AD “ yang dinamakan “ Gerakan 30 September”, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan “ dekrit no 1” tentang “pembentukkan dewan revolusi Indonesia” dan “keputusan no.1” tentang “susunan dewan revolusi Indonesia”. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan “komandan”, Brigjen Soepardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Soenardi, dan Ajun komisaris besar polisi Anwas sebagai “wakil komandaan”. Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komando TJadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jendral Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi AD, dan telah mengambil alih kekuasaan Negara dari presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi dan melempar Kabinet DWIKORA ke kedudukan demisioner. Latar belakang G30S/PKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme/marxisme-leninisme ke Indonesia awal abat ke-20 ,penyusupanya kedalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunisme intenasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunisme internasional. 6 Persiapan PKI : 1. Membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasan. 2. Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai 3. Melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api ( Januari-Oktober 1964 ) yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak, misalnya Peristiwa Jengkol, Bandar Betsy, dan Peristiwa Indramayu. Aksi teror misalnya Peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. 4. Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI khususnya TNI-AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya yaitu dengan melancarkan isu dewan jendral.tujuanya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI-AD dan mengadu domba antara TNI-AD dengan presiden soekarno. 5. Melakukan latihan kemiliteran di lubang buaya pondok gede jakarta. Latihan kemiliteran di lubang buaya .pondok gede jakarta latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan. 2.2. Peristiwa Setelah persiapan dianggap matang oleh para pemimpin PKI, maka mereka menentukan pelaksanaannya yaitu 30 September. Gerakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah ini didahului dengan penculikan dan pembunuhan terhadap jendral jendral TNI-AD yang dianggap anti PKI. Gerakan 30 September 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Gerakan ini dimulai pada dini hari, tanggal 1 Oktober dengan menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira muda angkatan darat. Mereka yang diculik dibunuh di Desa Lubang Buaya sebelah selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma oleh anggota-anggota pemuda rakyat Gerwani dan Ormas PKI yang lain. Ke-6 jendral yang dibunuh itu adalah Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayor Jendral R. Suprapto, Mayor Jendral M. T. Haryono , Mayor Jendral S. Parman, Brigadir DI Panjaitan, Brigadir Jendral Soetoyo Siswomiharjo. Sementara itu gerakan 30 september telah berhasil menguasai 2 sarana telekomunikasi yakni studio RRI dan kantor PN telekomunikasi. 2.3. Penumpasan Dalam situasi yang tidak menentu pimpinan angkatan darat diambil alih oleh Panglima Kostrad Mayor Jendral Soeharto. Ia melakukan konsolidasi pasukan TNI yang masih setia kepada pemerintahan. Dengan kekuatan ini, Mayor Jendral Soeharto melakukan serangkaian operasi penumpasan G30S/PKI. Setelah merebut kembali stasiun telekomunikasi RRI, Mayor Jendral Soeharrto menjelaskan melalui siaran radio bahwa telah terjadi penghianatan yang dilakukan Gerakan 30 September/PKI. Mereka telah menculik beberapa perwira TNI AD. Lebih lanjut Mayjen soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno dan Jendral A. H. Nasution dalam keadaan sehat dan situasi Jakarta telah dikendalikan. Langkah selanjutnya adalah merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang diduga sebagai pusat Gerakan 30 September/PKI. Dalam waktu singkat tempat ini dapat dikuasai pasukan RPKAD Dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan ABRI dan masyarakat menyimpulkan bahwa dibalik Gerakan 30 September/PKI ini telibat PKI. Maka dimulailah operasi pengejaran terhadap anggota PKI ini. a. Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah. b. Pada hari yang sama, Mayjen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting berikut melalui RRI. 1) Penumpasan G 30 S/PKI oleh angkatan militer. 2) Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner. 3) Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada. c. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdanakusuma. d. Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi yang bernama Sukitman berhasil ditemukan sumur tua yang digunakan untuk menguburkan jenazah para perwira AD. e. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para Jenderal AD dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Revolusi. Untuk menumpas G 30 S/PKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam VII, Brigadir Suryo Sumpeno. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Untuk mengikis sisa-sisa G 30 S/PKI di beberapa daerah dilakukan operasi-operasi militer berikut. a. Operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. b. Operasi Trisula di Blitar Selatan dipimpin Kolonel Muh. Yasin dan Kolonel Wetermin. Akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI D.N Aidit dapat ditembak mati di Boyolali dan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal. 2.4. Dampak pasca peristiwa G30S PKI Situasi politik semakin memanas bahkan mencekam, tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI belum terpenuhi.Keadaan ekonomi memburuk, rakyat mulai sulit mendapatkan kebutuhan pokok 13 Januari 1966 harga bahan bakar minyak naik mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di segala bidang naik.Kemudian terjadi devaluasi uang (1000) lama menjadi (1) baru. Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI: a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD. b. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. c. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. d. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. 2.5. Monumen Peringatan Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Pada 29 September - 4 Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah. BAB III. PENUTUP 3.1. Kesimpulan Dalam waktu yang singkat G30S/PKI gagal dalam usahanya mengganti dasar negara pancasila dengan komunis. Hal ini menunjukan bahwa pancasila memang kokoh, itulah sebabnya tanggal 1 Oktober 1965 merupakan titik tolak kehancuran G30S/PKI dan kemenangn pancasila dijadikan sebagai hari kesaktian pancasila. 10 DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September (Diakses pada 12 Juni 2013) http://anggiewidya.wordpress.com/2012/03/01/peristiwa-g30spki/ (Diakses pada 12 Juni 2013) http://handikap60.blogspot.com/2013/01/peristiwa-g-30-spki-tahun-1965.html (Diakses pada 12 Juni 2013) http://www.indonesiakaya.com/see/read/2012/01/24/890/20006/1/Monumen-Pancasila-Sakti-Saksi-Bisu-Peristiwa-G30SPKI (Diakses pada 12 Juni 2013) 11 DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………… i Daftar Isi …………………………………………………………… ii BAB 1. Pendahuluan ……………………………………………… 1 BAB 2. Peristiwa …………………………………………………… 6 BAB 3. Penutup …………………………………………………… 10 Daftar Pustaka …………………………………………………… 11 ii