Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
5 pages
1 file
A. PENDAHULUAN Dalam ranah internasional saat ini hampir tidak ada negara yang dapat mengisolasi dirinya terhadap pengaruh negara lain atau asing. Tiap negara saling membutuhkan antara satu dengan lainya. Demi untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan dari masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu perlu diadakan kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Bentuk kerjasama sama tersebut dapat terbentuk melalui kebijakan politik luar negeri suatu negara. 1 Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri tersebut juga merupakan bagian dari seluruh kebijakan pemerintah. Politik luar negeri mencerminkan kepentingan nasional suatu negara. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya berbagai macam kegiatan dengan negara lain. Baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun dalam bentuk kerjasama regional maupun internasional. Hubungan yang baik antara negara bertetangga memang sanggat diperlukan demi mempererat hubungan antara negara di dunia. 2 Istilah polotik luar negeri ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita yang mulia, yaitu Rasulullah saw. Politik luar negeri ini dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika beliau memimpin negeri Madinah. Ketika menjadi kepala negara di Madinah. Rasulullah saw tidak hanya memimpin kaumnya sendiri yang beragama Islam. Tetapi disana juga terdapat kaum Yahudi dan orang arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Stabilitas negara sanggat dibutuhkan disituasi seperti itu. Beliau mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Yaitu dengan dibuatnya piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang selain Islam serta dijamin keselamatanya. Setiap masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. 3 Selain itu beliau juga menjalin politik dengan kerajaan-kerajaan sekitar daiantranya kerajaan romawi dan Persia. Yang semua itu ditandai dengan adanya peristiwa surat menyurat antara kerajaan. Di dalam membahas politik luar negeri Indonesia kami selaku penyusun memadukan antara konsep dan realitas yang terjadi di lapangan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang notabanenya muslim. Memiliki asas dan kaidah tersendiri dalam membuat kebijakan politik luar negeri. Salah satu dari sekian banyak kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah tentang tidak adanya hubungan bilateral antara negara kesatuan republik Indonesia dengan negara Israel yang menganut faham fasis paling rasis di dunia. Tidak adanya hubungan kedua negera tersebut dikarenakan bentuk respon dari negara kesatuan republik Indonesia
Abstract After refusing the promotion of democracy into its domestic politics during the Suharto regime, Indonesia then became a democracy promoter in few years after it started its democratic transition. Using a qualitative method, this research explored the factors that contribute to the Indonesian foreign policy in promoting democracy in ASEAN. The norms and the perception of the Indonesian foreign policy makers that democracy is a solution of security issues contributed to the formulation of Indonesian foreign policy in promoting democracy in ASEAN. At the same time, Indonesia also uses its democracy promotion to restore its image in human rights issues. Keywords: democracy promotion, ASEAN, foreign policy, norms, perception Abstrak Setelah menolak promosi demokrasi dari negara lain dalam politik domestik Indonesia selama masa rejim Suharto, Indonesia kemudian menjadi negera yang mempromosikan demokrasi hanya dalam bebera tahun setelah negara ini memasuki transisi demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mempromosikan demokrasi di ASEAN. Penelitian ini menemukan bahwa norma dan persepsi dari para pembuat kebijakan luar negeri yang melihat demokrasi sebagai solusi dari isu keamanan, memberikan kontribusi bagi formulasi politik luar negeri dalam mempromosikan demokrasi di ASEAN. Pada saat yang bersamaan, Indonesia menggunakan upaya promosi demokrasinya ini sebagai instrumen untuk memperbaiki citranya dalam isu HAM. Kata kunci: promosi demokrasi, ASEAN, politik luar negeri, norma, persepsi
Tulisan ini akan menjelaskan pengertian dari kebijakan luar negeri indonesia pada masa pemerintahan Joko widodo (2014-sekarang). Yang memiliki tantangan kebijakan luar negeri yang berbeda beda namun memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan nasional itu sendiri .
2020
COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus Corona merupakan virus menular yang menyerang pernafasan dan menjadi pandemi global. Virus ini dilaporkan muncul pertama kali di Republik Rakyat China dan hingga kini virus ini telah menyebar hingga hampir ke seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadikan tantangan baru untuk hubungan kerjasama multilateral untuk semua negara, tak terkecuali Indonesia. Pada posisi seperti sekarang ini COVID-19 merupakan musuh bagi seluruh negara di dunia. Hal ini mendorong Indonesia untuk merespon permasalahan global tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk menangani berbagai masalah yang disebabkan oleh penyebaran virus Corona. Seperti perlindungan WNI di luar negeri, pencegahan penyebaran virus masuk ke dalam negeri. Pemberian vaksin untuk masyarakat yang telah terpapar virus, dan masih banyak lagi berbagai masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu Indonesia melakukan berbagai manuver politik luar negeri untuk mencapai berbagai tujuan nasional tersebut.
Era Orde Baru (Orba) merupakan era yang identik dengan pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998, mencapai 32 tahun dan termasuk masa kepemimpinan yang paling panjang dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno maupun pengganti-penggantinya.
Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan " action theory " , atau kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (policy) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep " pilihan (choices) " : memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep " wilayah " akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik (dalam negeri). Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekwensikonsekwensi yang ada di dalan negeri. Meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika
ICCROM Publication, 2023
What started as a workshop in 2008 in Ercolano, the Bay of Naples, Italy, has come full circle 15 years later as a thought-provoking ICCROM publication. Heritage Management Practices: Voices from the Field, available for the first time in 2023, presents not only the workshop’s results but also heritage management experiences from 13 countries scattered across the world.
Revista Colombiana De Psiquiatria, 2004
PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO EN FEMENINO: memorias y materialidades escolares, 2024
Istanbul Technical University eBooks, 2016
Muntaha Badawieh, 2022
2024
Working Paper , 2019
Indigenous Women of the Amazon Forest: The Woman Shaman of the Yawanawa Tribe, 2017
Journal of AOAC INTERNATIONAL
South Asia: Journal of South Asian Studies , 2013
Lectures, Problems and Solutions for Ordinary Differential Equations, 2014
RePEc: Research Papers in Economics, 2014
Fire and Materials, 2017
ABCS Health Sciences, 2015
Advances in Microbiology, 2018
Journal of Agricultural Sciences, 2013
World Tribology Congress III, Volume 1, 2005