P3 KD 3 1 Dominasi pemerintah kolonial Belanda

KI 3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Sistem Tanam Paksa merupakan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang paling penting pada masa penjajahan. Dengan diterapkannya Sistem Tanam Paksa, pemerintah kolonial berhasil mengisi kembali kas negara mereka yang kosong akibat perang. Bahkan dengan keuntungan yang didapat, pemerintah kolonial dapat membangun infrastruktur dan industri di megara induk. Negara jajahan diibaratkan hanya sebagai gabus terapung, yang menopang keuangan negara induk. 1 Namun seiiring berjalannya waktu, dikarenakan tuntutan orang-orang Liberal dan Sosialis di parlemen Belanda, membuat program ini dikurangi

Kajian ini berupaya menggambarkan silang kuasa dalam pengelolaan zakat pada era Kolonial Belanda dengan mengkaji literatur yang terkait. Satu hal menarik adalah bahwa sejak awal Pemerintah Kolonial tidak mau mengurusi zakat karena tak paham Islam dan tak mau dianggap merecoki Islam. Semenjak Hurgronje datang, ia mengarahkan agar zakat sebagai ibadah tetap berlangsung dengan batas-batas tertentu. Adapun zakat sebagai ekspresi Islam politik ia larang secara tegas. Meski demikian, sikap pemerintah Kolonial terhadap zakat justru mendua. Di satu sisi pemerintah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain pemerintah melantik penghulu (ulama tasyri' wa al-qadha) yang salah satu tugasnya adalah mengurusi zakat dan dana kas masjid. Meski penghulu adalah pejabat negara, gajinya tidak bersumber dari kas negara melainkan dari kas masjid. Hal ini membuat pengelolaan zakat menjadi rumit dan rentan penyelewengan sehingga masyarakat lebih memilih membayar zakat ke ulama tarbiyah wa ad-dakwah. [This paper describes power relations in almsgiving managerial at Dutch Colonial era with reviewing related works. Referring to the historical record, Dutch Colonial was not want to manage almsgiving practices from the first time coming. Colonial was not want to be judged as disturber to Islam, besides they have not knowledge regarding Islam. But after Snouck Hurgronje's coming, one basic policy was decided regarding almsgiving. As obedience practices, almsgiving was allowed with restrictions, but as political practices almsgiving was not allowed. Dutch Colonial has an ambivalent view in order to almsgiving. Colonial was not want to be judged as disturber, but in another hand, Colonial has inducted penghulu (legal clerics), who was manage almsgiving and mosque finance. Penghulu was a government official, but their salary was not taken from State Budget but mosque budget. This almsgiving management was confusing and tends to mismanagement. So public tends to pay their almsgiving to tarbiyah (education) and dakwah (mission) clerics.]

Jurnal Sejarah Lontar

Sejak awal penegakan kekuasaan Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua), Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan ekspansinya di wilayah itu. Salah satu kebijakan yang diterapkan Belanda di wilayah itu adalah pemekaran wilayah pemerintahan. Penegakan pemerintahan kolonial Belanda di NNG ditandai dengan pembangunan Afdeeling Nieuw Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan pada 1898. Pembangunan kedua afdeeling itu merupakan awal pemekaran wilayah pemerintahan kolonial di daerah itu. Kebijakan Belanda tentang pemekaran wilayah pemerintahan di Papua dari awal penegakan kekuasaan hingga akhir kekuasaannya didasarkan pada pertimbangan politis, ekonomis dan budaya. Namun, pemekaran wilayah yang dilaksanakan setelah kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda didasarkan pada pertimbangan politis.

adalah salah satu universitas tertua di Belanda (berdiri 26 Maret 1636), dan merupakan salah satu yang terbesar. Universiteit Utrecht memang sedari dulu termasyur dan memiliki tradisi panjang, sebagai salah satu pusat studi pilihan utama. Hingga saat ini Utrecht adalah universitas nomor 40 di dunia, nomor 6 se Eropa dan nomer 1 di Belanda. Banyak guru-guru besar nya memegang profesi penting di berbagai organisasi dunia.

Jurnal Artefak

Pada artikel ini membahas tentang pendidikan yang dilaksanakan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda selama tahun 1900-1930 dimana diawali karena kritik dari berbagai pihak yang kemudian memunculkan politik etis kebijakannya antara lain emigrasi, edukasi, dan irigasi kebijakan politik etis seharusnya mampu memberikan kesempatan rakyat untuk menjadi lebih sejahtera karena salah satu kebijakannya adalah edukasi dengan adanya pendidikan merupakan awal untuk perubahan dan perkembangan dalam segala aspek. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial tahun 1900-1930 serta pelaksanaan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial tahun 1900-1930 Selain itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan ataupun persamaan model pendidikan masa pemerintahan kolonial dengan sekarang, dan untuk membuka wawasan penulis serta pembaca tentang proses munculnya sistem pendidikan formal bagi masyarakat pribumi pada masa pem...

3. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, serta dampak fenomena dan kejadian. 4. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, serta dampak fenomena dan kejadian. KOMPETENSI INTI : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.