Tinjauan Hukum Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Jepara

2006

Ayah dan Bunda tercinta Istri dan anak-anakku tersayang v ABSTRAK Kota Tanjungpinang memiliki wilayah lautan yang lebih besar daripada daratannya, yaitu sebesar 70,59% dari luas wilayah kota tersebut. Dengan kondisi tersebut menyebabkan sektor perikanan sangat berpotensi untuk menjadi sektor andalan yang dapat mengangkat perekonomian Kota Tanjungpinang. Karena beberapa permasalahan di sektor perikanan, yang salah satunya adalah belum terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menyebabkan potensi di sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai salah satu kota yang berbentuk kepulauan, Tanjungpinang mempunyai banyak lokasi pendaratan ikan, tetapi belum terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Oleh karena itu, aktivitas pendaratan ikan dan transaksi pelelangan ikan terjadi secara alamiah, tanpa adanya campur tangan dan pelayanan pihak pemerintah. Dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat menarik rertribusi dari aktivitas pelelangan ikan dan transaksi hasil tangkapan ikan dikendalikan oleh toke (sebagai penghubung antara nelayan dengan konsumennya), yang menyebabkan harga ikan tidak dapat dikendalikan. Berkaitan dengan fenomena tersebut di atas, Pemerintah Kota Tanjungpinang merencanakan membangun lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan tiga alternatif lokasi, yaitu di Pelantar II, Senggarang, dan Dompak Lama. Untuk menentukan lokasi yang optimal dari ketiga alternatif lokasi tersebut, diperlukan arahan yang didasarkan pada kriteria-kriteria dalam pemilihan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (menurut standard di Indonesia). Sehingga tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tanjungpinang yang paling optimal dan menetapakan zona pengembangan atas lokasi Tempat Pelelangan Ikan yang terpilih. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan analisis penentuan lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan metode scoring. Analisis ini akan menilai tiap alternatif lokasi TPI, berdasarkan tiga kriteria penentu, yaitu: kondisi fisik alternatif lokasi, pendukung perkembangan perikanan, dan teknologi penangkapan ikan. Alternatif lokasi yang mempunyai nilai tertinggi merupakan lokasi TPI yang terpilih di Tanjungpinang. Data yang digunakan sebagian besar adalah data-data sekunder dan data lainnya yang didapat dari observasi lapangan (dokumentasi dan wawancara). Melalui analisis scoring, maka lokasi Dompak Lama terpilih sebagai lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjungpinang, dengan skor tertinggi yaitu 948. Selain itu, agar Dompak Lama berfungsi secara optimal, maka penelitian ini juga mengkaji arahan pengembangan yang mengatur peletakan bangunan atau prasarana pendukung TPI. Dengan penelitian ini juga didapat beberapa rekomendasi bagi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Kota Tanjungpinang, yaitu: sebaiknya di lokasi Tempat Pelelangan Ikan terpilih, perlu dibangun industri perikanan yang dapat mendukung aktivitas pelelangan ikan, seperti pabrik es untuk pengawetan ikan atau industri pengalengan ikan. Selain itu agar TPI dapat berfungsi optimal, maka diperlukan penentuan skala pelayanan TPI yang melingkupi seluruh kota dan pengadaan prasarana pendukung.

2019

The purpose of this research is that the results of the utilization of fish resources in producing marine fisheries by fishermen can be good using the K-Means clustring method. Data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and assisted using RapidMiner software. Data used from 2013-2017 consisted of 21 Provinces. With these data can be obtained data with high-level clusters (C1), namely Central Java with production 587002.8 and low-level clusters (C2) provinces of Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung Islands, DKI Jakarta, West Java , DI Yogyakarta, East Java, Banten, Bali, West Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi and Gorontalo with a production of 20302.28. This can be input to the government for provinces that have low water catchment areas to be of more concern based on the cluster that has been done.

Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2018

" research aimed to find out the institutional system of Auction Fish Place (AFP) and Evaluation Strategy of Auction Fish Place (AFP) Tegalsari based on its institutional function. This research uses survey method which done by observation and interview. The data used are primary data and secondary data which then analyzed descriptively by using SWOT analysis. The result showed that the institutional and management system in Tegalsari AFP has been running well, from the performance of AFP managers and the tender system that runs smoothly in accordance with applicable regulations. The optimal management strategy of Tegalsari AFP is by improving the existing operational system in AFP, one of them is clean water facility and access to capital for local fisherman.

Praktikum daerah penangkapan ikan

Forum penelitian Agro Ekonomi, 2016

Pemasaran ikan pada tingkat produsen merupakan masalah yang kompleks dalam sistem produksi perikanan rakyat. Peningkatan produksi tanpa diikuti dengan upaya perbaikan pemasaran belum tentu dapat meningkatkan pendapatan nelayan (produsen). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai lembaga pemasaran dimaksudkan dapat berperan untuk memperbaiki pemasaran pada tingkat produsen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelelangan terhadap stabilisasi harga pada tingkat produsen. Metoda analisis adalah analisis struktur pasar dan variabilitas harga. Lokasi penelitian adalah TPI Eretan Wetan dan Bedahan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan TPI Brondong dan Kranji di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Pebruari sampai September 1988. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan mempengaruhi struktur pasar dan perilaku harga pada tingkat produsen. Pada penjualan dengan sistem lelang, variabilitas harga bulanan lebih kecil daripada harga bulanan pada penjualan tanpa sistem lelang. Ini berarti bahwa pada penjualan dengan sistem lelang, harga lebih stabil daripada harga pada penjualan dengan tanpa lelang. Dengan kata lain, pada batas tertentu, kegiatan pelelangan dapat menstabilkan harga pada tingkat produsen.

Publika, 2014

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tentang retribusi tempat pelelangan ikan di kabupaten Lamongan. Dalam pengimplementasiaannya di Tempat Pelelangan Ikan Brondong masih terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak berjalannya tarif retribusi sesuai peraturan, TPI yang masih kotor karena banyak sisa-sisa sampah , serta tidak patuhnya para pengguna jasa dalam pembayaran retribusi, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Brondong-Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel isi kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 belum memenuhi kepentingan dari target groupnya, manfaat yang diberikan masih belum mencakup secara kolektif dari harapan sasaran kelompok yakni dari segi kebersihan dan pelayanan yang masih belum bisa terpenuhi, target perubahan sudah dapat dipenuhi dengan adanya TPI sebagai hasil PAD serta memberikan kemudahan bagi para nelayan, letak pengambilan keputusan berada pada Dinas Perikanan dan Kelautan kabuapten Lamongan, implementor sudah cukup jelas dan tepat, sumber daya manusia untuk petugas kebersihan belum dialokasikan serta sumber daya peralatan yang mengalami kerusakan belum mengalami perbaikan serta penggantian dengan peralatan baru, sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, strategi yang dilakukan pengelola langsung berada pada TPI dan dekat dengan para pengguna jasa, karakteristik dan rezim penguasa masih memberi kelonggaran dalam pelaksanaan perda, serta kepatuan target group yang rendah juga menghambat. Saran dalam penelitian ini adalah adanya penambahan petugas kebersihan yang dialokasikan ke TPI Brondong. sumber daya peralatan harus segera diperbaiki dan dilengkapi, implementor harus tegas, serta implementor harus mengedukasi target group agar mereka memahami konsep hak dan kewajiban mereka untuk membayar retribusi atas adanya TPI.

Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 2016

Speargun is productive fishing gear,spearfishermen catch numerous reef fishes such as yellow tail, snapper grouper,andother fish species.Spearfishermen dive to spear fishes. Air supply diving is common in spearfishing, therefore spearfishermen facing a huge health risk. Diving safety standard should be applied by spearfishermen to prevent various diving diseases.Research objectives wereto determine the Karimunjawa spearfishing status by the CCRF perspective and describe job safety analysis.Fishing gear used by fishermen consists of a gun made of wood with a rubber strap to hurl an arrow made of rust resistant metal.Coral reef is spear fisheries main fishing ground, which is vulnerable ecosystem therefore spearfishing has to carry out carefully. Spearfishing operations is a high-risk activities, fishermen have to be very careful and perform diving safety standards so that the potential risks can be avoided. Karimunjawa spear fisheries, in the CCRF perspective point of view, denote fisheries that support the CCRF concept, despite of several aspects that need to take notice of seriously. Among them isthe fishermen awareness to comply and perform code of conduct and safety standards in the fishing operations and prudence in carrying out fishing operations in the coral reef ecosystems.

TORANI: Journal of Fisheries and Marine Science, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna pelelangan serta kinerja pengelolaan TPIyang mendukung efektivitas dan efisisensi system logistic ikan nasional di Sulawesi Selatan dengan mengambilkasus di PPI Paotere Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Analisis data menggunakananalisis deskriptif. Kepuasan pengguna pelelangan menggunakan analisis Importance and Performance Analysis(IPA), sementara ukuran kinerja pengelolaan TPI dari segi ekonomi dan efisiensi menggunakan analisis value formoney . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pengguna pelelangan masih berada di bawah kriteria puas.Kepuasan pedagang berada pada kriteria cukup puas. Untuk Kinerja tempat pelelangan ikan di PPI Paotere secarakeseluruhan dinilai cukup ekonomis dari segi input dengan capaian nilai kinerja input sebesar 86%, sedangkankinerja pengelolaan TPI dinilai tidak efisien dengan nilai kinerja 123% sehingga sangat mempengaruhi kinerjakomponen distribusi dalam...

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2021

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang adalah penyumbang transaksi hasil perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Kendal dengan prosentase 42,56% dari total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kendal yaitu 1.894.351 kg, namun kondisi sarana prasarana dan sistem pengelolaan saat ini yang belum memadai menjadikan peran TPI Tawang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal terkait kinerja TPI Tawang dan menyusun strategi pengembangan TPI Tawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden 50 orang yang terdiri dari nelayan sebanyak 22 orang, 21 orang bakul, 2 personil pengelola TPI, 1 pelaksana KUD Mina Jaya, 2 personil pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang dengan jabatan staf operasional dan kesyahbandaran, serta 2 pengelola UPTD TPI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor interna...

2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana Illegal Fishing dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/Pn Slr dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Selayar melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan tekhnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan UU Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti di pertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dasar terjadinya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan (bahan peledak) yang telah di a...