Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
12 pages
1 file
Di tengah kehidupan dalam masyarakat, kehadiran gereja dengan ciri khasnya sendiri yang berbeda dengan ciri khas yang ada dalam masyarakat. Gereja memiliki tujuan ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu bukan hadir bagi dirinya sendiri, dalam artian tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan gereja hadir untuk kepentingan kerajaan Allah. Untuk itu, gereja harus dipenuhi oleh Kristus (Efesus 1:2, Kolose 2:10) dan itu berarti kepenuhan tersebut bersifat nyata dan berhubungan dengan dunia ini dimana gereja berada
Lembaran Sejarah, 2017
In this article the impact of the Cold War in Southeast Asia is evaluated. The region was turned into the hottest battlefields of this conflict which costed the lives of about seven million people. The Cold War also terminated fragile attempts to turn newly independent nation-states into democracies. Instead every country in Southeast Asia experienced authoritarian rule by either capitalist of socialist regimes. In the capitalist countries middle classes emerged which profited from economic growth under authoritarian rule. Since democracy was associated with instability and mass violence and economic growth with authoritarian rule, middle classes were very late in supporting new attempts to democratize their political systems.
Helenerius Ajo Leda, 2018
Pada tanggal 8 Desember 2018, suasana politik negeri Jiran-Malaysia diguncang oleh aksi demontrasi menolak dan membatalkan ratifikasi konvensi anti diskriminasi PBB atau
2014
Kajian ini untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan penglibatan masyarakat terhadap demonstrasi dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan masyarakat menyertai demonstrasi jalanan. Metodologi kajian menggunakan kaedah tinjauan yang menggunakan borang soal selidik di mana sampel yang diambil sebanyak 150 orang responden yang terdiri daripada masyarakat di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan daripada lapan tuntutan tersebut, perkara utama perlu dilaksanakan adalah hentikan rasuah pilihan raya. 1ni diikuti 2) hentikan politik kotor, 3) bersihkan senarai undi, 4) guna dakwat kekal, 5) akses media yang bebas dan adil, 6) kukuhkan institusi awam, 7) masa kempen minima 21 hari dan 8) mereformasi undi pos. Analisis dapatan kajian juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka terlibat dengan demonstrasi jalanan tersebut adalah peranan yang dimainkan oleh pemimpin terlibat dan diri mereka sendiri. Secara rumusannya dapatlah disimpulkan bahawa tujuan atau faktor utama penglibatan dengan demonstrasi disebabkan kepimpinan dan diri sendiri di samping tuntutan utama perlu dilaksanakan ialah mereka mahukan hentikan rasuah pilihan raya. Justeru itu langkah-langkah yang dicadangkan oleh responden haruslah dititikberatkan oleh pihak-pihak tertentu bagi mengelak impak kepada negara.
AHKAM: JURNAL HUKUM ISLAM, 2019
The main institutions that play a very important role in the enforcement of Islamic law in Aceh are the Office of Islamic Law (DSI), the Shariah Court (MS) and Wilayatul Hisbah (WH) at the Aceh provincial level and the district level. The question proposed is what is the role of the national law enforcement agencies such as the Republic of Indonesia Police and the Republic of Indonesia Prosecutors' Office. As a matter of fact the application of Islamic law in Aceh is under the territory of the NKRI. It means that legally Aceh is not entirely independent but is still within the scope of national law enforcement. Therefore, the existence of the National Police and Prosecutors' Office in prosecuting its role in law enforcement in Aceh, particularly sharia-nuanced law is important to be investigated. This study uses a library approach of wihch primary sources are books, documents, laws, notes and online media about the implementation of Islamic law in this Veranda of Mecca.
Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019
Abstrak Problematika kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara memunculkan fenomena migrasi pengungsi lintas negara. Indonesia menjadi salah satu negara penerima gelombang pengungsi yang berupaya mencari suaka. Studi ini membahas kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu pendekatan hukum Islam untuk memahami berbagai fenomena sosial di masyarakat dengan memposisikan prinsip kemaslahatan sebagai acuan utamanya. Studi ini menjelaskan bahwa interaksi antara maqāṣid al-syarī'ah sebagai perspektif bagi pengembangan perundang-undangan nasional, termasuk peraturan tentang penanganan pengungsi, menghasilkan tiga model kebijakan. Pertama, kebijakan bersifat instruktif model taqnīn, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas negara sebagai norma positif. Kedua, kebijakan integratif model eklektis, yaitu mengadopsi bagian-bagian yang terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam. Ketiga, kebijakan adaptif, yaitu ketika elemen-elemen penting dari hukum Islam mengafirmasi aturan nasional karena memuat prinsip-prinsip dasar kemanusiaan secara universal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kata Kunci: hukum humanitarian, pengungsi, maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan nasional Abstract The problematic of humanism in many countries resulted a phenomenon of trans-national refugee migration. Indonesia is one of the countries that has received a massif influx of refugee waves aimed to obtain an asylum. This study discusses the policy of handling refugee in Indonesia from the maqāṣid al-sharia perspective. Maqāṣid al-sharia, as one of the Islamic law methodological approaches helps understanding social phenomena that position the interest (maslaḥa) as the core treatise. This study aims to explain that the interaction between maqāṣid al-sharia as a perspective and the development of national regulation, including the regulation in handling refugees, that results in three models of policy (instructive, integrative, and adaptive). Instructive policy is implemented through taqnīn model, which is issued by the state authority as positive norm. Integrative policy is implemented through eclectic model, which adopts the finest parts from both national law and Islamic law. Adaptive policy is implemented when important elements of Islamic law affirms national policy, which contains fundamental principles of universal humanism as part of sharia.
Geografia: Malaysian journal of society and space, 2016
Protes paling hebat dalam sejarah politik Malaysia adalah di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Ia berlaku melalui gerakan reformasi pada tahun 1998. Pada zaman Najib Razak pula, rakyat menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap beberapa isu yang menyebabkan protes jalanan terus berlaku. Antara protes tersebut ialah Gerakan Mansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri, protes Bersih 2, Bersih 3 dan protes terhadap pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. Justeru itu, melalui Program Transformasi Kerajaan, Akta Perhimpunan Aman telah dikuatkuasakan pada tahun 2012 supaya rakyat dapat meluahkan ketidakpuasan hati secara aman. Artikel ini bertujuan mengkaji mengapa rakyat meluahkan ketidakpuasan hati kepada kerajaan melalui protes, dan adakah penggubalan Akta Perhimpunan Aman merupakan alternatif kepada protes. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan cara temu bual dan analisis kandungan. Informan terdiri daripada individu yang berpengalaman dalam bidang yang dikaji. Hasil kajian...
Mediapsi, 2018
The spread of information or people's direct experience with police will affect police image, either negative or positive. Unpleasant police behavior can cause distrust among people who are perceiving that police should act with good governance characteristics, with their main responsibility to protect and serve community. The feeling of distrust will make people feel insecured or even feared with the presence of police. This study aims to investigate the role of the sense of feeling secured to the public trust towards police presence. One hundred and fifty six participants were recruited from civil society. Scales to measure trust and the sense of feeling secured were employed to collect data from participants. This study was using quantitative approach with regression analysis technique. The results showed positive correlation between both variables, with the sense of feeling secured contributed 71 percent to the variable of public trust to police.
Wawasan Sosial Budaya Maritim, 2019
ABSTRAK Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang bermacam, dari wilayah pesisir sangat membantu dalam pembangunan pada sektor ekonomi Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Masyarakat pesisir seringkali lupa bahwa keseimbangan lingkungan perlu dijaga setiap saat. Banyaknya pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir baik sadar maupun tidak sadar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang wilayah pesisir. Banyak dampak yang ditimbulkan dari perilaku masyarakat pesisir yang bertindak seenaknya terhadap lingkungan pesisir. Selain perilaku masyarakat pesisir kondisi alam juga memengaruhi kondisi lingkungan alam pesisir. Lingkungan pesisir terdiri dari bermacam ekosistem yang berbeda kondisi dan sifatnya. Pada umumnya ekosistem kompleks dan peka terhadap gangguan. Dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangannya dimanapun juga di wilayah pesisir secara potensial dapat merupakan sumber kerusakan bagi ekosistem di wilayah tersebut. Rusaknya ekosistem berarti rusak pula sumberdaya di dalamnya. Agar akibat negatif dari pemanfaatan beranekaragam dapat dipertahankan sekeci-kecilnya dan untuk menghindari pertikaian antarkepentingan, serta mencegah kerusakan ekosistem di wilayah pesisir, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan wilayah perlu berlandaskan perencanaan menyeluruh dan terpadu yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi dan ekologi pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumberdaya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, khususnya di Indonesia yaitu pemanfaatan ganda, pemanfaatan tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran wilayah pesisir. Oleh karenanya dibutuhkan pengenalan atau penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana kepada masyarakat pesisir. Mitigasi merupakan upaya prventiv untuk meminimalkan dampak bencana yang diantisipasi akan terjadi di masa mendatang. Mitigasi bencana sangat penting karena suatu bentuk investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kata kunci : Wilayah pesisir, Masyarakat pesisir , penjagaan lingkungan pesisir dan mitigasi bencana.
Perspectives on Terrorism, 2019
Edited by Efrat Gal-Ed, Simon Neuberg and Daria Vakhrushova, 2021
Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XI, Construcţii navale/ Annals of "Dunărea de Jos" of Galati, Fascicle XI, Shipbuilding, 2017
Viga Hiperestática resuelta por el Método de Distribución de Momentos AEVHDM 010024, 2024
BULLETIN OF MATENADARAN 37, 2024
Sri Lanka Journal of Economic Research, 2020
Omnis creatura significans. Essays in Honour of Mária Prokopp, 2009
Case Reports, 2015
Developmental Biology, 1963
Revista Brasileira de Sementes, 2009
Journal of Biotechnology, 2016
Ciências Exatas e da Terra: Exploração e Qualificação de Diferentes Tecnologias, 2020
Bulletin of Pharmaceutical Sciences, 2008