Law

This study aims to determine the role and implementation of Child Friendly Cities based on Kediri City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Child-Friendly City Development in Kediri city. This research was conducted in Kediri city with object of research by Barenlitbang and the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AP2KB) in Kediri city. A qualitative approach with qualitative descriptive techniques was used in this study. Data analysis was obtained from interviews conducted with Barenlitbang and the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population and Family Planning Control (DP3AP2KB). Results of this study is that in implementing Kediri City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Child-Friendly City Development in Kediri City have gone quite well with the implementation of the five clusters which is indicators of Child Friendly Cities, namely (1) civil rights and freedom. 2) family environment and alternative care (3) basic health and well-being. (4) education, utilization of leisure time and cultural activities. (5) special protection.

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan, mengenai Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengan Pasal 253 KUHAP dan Pasal 256 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim judex factie dalam memutus perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan sanski pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa karena dalam aturannya ada standar minimalnya dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Kata kunci: Kasasi. Pertimbangan Hakim. Persetubuhan Anak ABSTRACT This legal writing aims are to examine some issues, the suitability of the basic public prosecutor appeals and consideration of Supreme Court judges in criminal act persuade children copulation as stated in Article 253 and Article 256 On Criminal Procedure Code. This is normative research which prescriptive and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques. Based on facts revealed at court proved that the Defendant had been copulating children as punished into Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 On Children Protection. Research concluded that The Judge judex factie in deciding the case did not apply or apply laws not as appropriate, which in terms of not considering statement of the Witnesses, statement of the Defendant as well as evidences that The Judges apply penal sanctions below minimum provisions against the Defendant. Public

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Sri Purnianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium "banyak anak banyak rejeki, sehingga "mengkaryakan" atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum). 1 Anak sendiri sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak.

Varian (model) pluralisme represent the idology that “law is and should be the law of the state, uniform for all person, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institution’’.“The term legal pluralism refers to the situation in which two or more laws interact” (Hooker, 1975: 3). Meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum, tetapi ia masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut sebagai municipal law sebagai sistem yang dominan (hukum negara), dengan servient law yang menurutnya inferior seperti kebiasaan dan hukum agama

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan saksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang ...

Bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kemudian, disusul lahirnya SoempahPemoeda 28 Oktober 1928. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang.

Jambi. Kabupaten ini terletak dekat perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Daerah mereka termasuk tanah yang subur di Pulau Sumatera, dan mata pencaharian utama mereka di sana adalah pertanian berupa tanaman padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya.