ANALISIS TENTANG BERKELANJUTAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2024
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh
banyak sebab yang saling berka... more Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh
banyak sebab yang saling berkaitan, antara lain kualitas sumber daya manusia,
tingkat pendapatan masyarakat, dan pengangguran. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia
terkhususnya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan penyebab dan dampak kemiskinan yang terjadi di Kalimantan barat. Teori yang
di pakai dalam penelitian ini ada dua, yang pertama teori kemiskinan yang pada
umumnya berakar pada dua parradigma utama yaitu, Neo liberal dan demokrasi-
sosial, yang kedua dan teori yang kedua adalah Teori pertumbuhan ekonomi
(trickle-down effect) dan teori (Schumpeter). Metode Penelitian menggunakan
sumber data sekunder dari RPJMD Kalimantan barat dan metode analisis Kualitatif
deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di Kalimantan barat. Hasil Penelitian ini
adalah Kemiskinan terjadi akibat Masyarakat yang masih mempertahankan pola
pikir nenek moyangnya, sehingga tertinggal dengan sumber daya yang berkualitas,
Masyarakat Kalbar juga masih ada yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan
mengakibatkan kurangnya dorongan diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri.
Namun dalam lima tahun terakhir, pola pikir tersebut sedikit banyak berubah
sehingga berdampak pada perkembangan kota dan industri akibat migrasi
masyarakat pedesaan dan pertanian. Hal ini terlihat dari perkebunan kelapa sawit
yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Barat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Dampak Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Kalbar.
International Journal of Social, Political and Economic Research
This study discusses the conversion of agricultural land in Karawang Regency, West Java, which wa... more This study discusses the conversion of agricultural land in Karawang Regency, West Java, which was known as the national rice granary for almost a century. However, the role of agriculture has decreased drastically since the regency was designated as an industrial area replaced by the secondary sector. This study aims to explain the actions of farmers during and after land conversion in rice-producing areas in the Muslim community, Indonesia. A quantitative method and data analysis with cross-tabulation using google sheets were used. The results showed that the conversion of agricultural land involves capital and political power. Peasants are actively persuaded by accomplices in different ways to give up land. Lack of support and guidance by government officials and investors, causes land conversion to take place less transparently and it is detrimental to farmers. About 30 percent are getting poorer and failing to adapt in the process of transition to an industrial society. Around ...
Jaringan sosial merupakan salah satu dari tiga unsur modal sosial selain nilai dan kepercayaan (t... more Jaringan sosial merupakan salah satu dari tiga unsur modal sosial selain nilai dan kepercayaan (trust). Sebagaimana modal ekonomi, jaringan sosial sebagai bagian dari unsur modal sosial dapat dipertukarkan menjadi dukungan politik sebagaimana jaringan sosial Emil Dardak pada Pilkada Trenggalek tahun 2015. Emil Dardak sebagai bagian dari generasi muda memiliki jaringan sosial yang luas sebagai hasil dari interaksi sosial di masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena terbangun kepercayaan masyarakat kepada Emil Dardak. Kepercayaan masyarakat sendiri terbentuk dari hasil interaksi Emil yang mampu menunjukkan diri sebagai generasi yang memiliki integritas, memegang teguh tatanan nilai sebagaimana nilai yang dianut masyarakat Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penting jaringan sosial dalam pemenangan Pilkada Trenggalek pada tahun 2015.
... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga ker... more ... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga kerja. ... Pelanggaran KUM bagi pengusaha, merupakan perbuatan yang tidak menakutkan sebab sang-sinya sangat ringan. Menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah No. ...
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan... more Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik (publik services). Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditelorkan oleh pemerintah mereka berharap semua keinginan dalam segala segi terpenuhi dan terpuaskan. Pemerintah selalu melayani keinginan warga negaranya, bukan sebaliknya warga negaralah yang melayani pemerintah selama roda pemerintahan berjalan, Namun, selama ini yang mereka rasakan bahwa tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas jauh dari harapan, malahan pelayanan itu penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit,lamban,mahal,dan melelahkan. Oleh karena itu, Perlu Perubahan kebijakan yang mendasar dalam pelayanan publik yang merupakan perubahan paradigma (paradigma sift), yaitu bagaimana para pelaku kebijakan melihat tantangan dan bagaimana persoalan. Cara pandang terhadap persoalan dan pemecahanya akan memposisikan pemerintah secara berbeda, sehingga perananya dan jenis kebijakan yang dihasilkan juga berbeda. Buku ini menguraikan dan mengulas dengan detail,scerdas,dan berwawasan keilmuwan yang tinggi serta gaya bahasa yang menarik mengenai reformasi pelayanan publik serta teori,kebijakan yang dihasilkan serta implementasinya dari birokrat dan birokrasi dari dulu sampai sekarang.
Kecanggihan media elektronik yang terus berinovasi dan didukung oleh adanya internet, melahirkan ... more Kecanggihan media elektronik yang terus berinovasi dan didukung oleh adanya internet, melahirkan banyak media sosial yang dapat digunakan oleh seorang individu untuk berbagai kepentingan. Selain sebagai sarana berkomunikasi di dunia maya, media sosial yang tergolong ke dalam media baru juga dapat digunakan sebagai upaya menampilkan citra diri seseorang termasuk para politisi untuk melakukan sosialisasi politik. Melalui media sosial para politisi menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada generasi milenial agar ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Selain media sosial banyak sekali varian internet (teknologi digital) yang dimanfaatkan untuk praktik demokrasi, seperti website, blog, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.
This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from ... more This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from March to April 2020. The study was conducted with secondary data analysis sourced from competent online media, and was aimed to expand the panic scope as well as criticize the related theories in a collective behavior study. The results showed inconsistencies in the event of public panic in a crowd. This include while dealing with natural disasters, terror, sinking ships, fires, collapsed buildings or other physical threats, and also over invisible dangers, as observed with viruses. In addition, the individual disposition persists for a long time on occasions where the authorities, both political and academic, fail to immediately strategize a convincing countermeasure. Based on these findings, the study provides a critique of several theories, comprising crowd panic, emerging norms, and moral panic.
Studi tentang hubungan negara dan masyarakat kembali menjadi perhatian ilmuwan politik di seluruh... more Studi tentang hubungan negara dan masyarakat kembali menjadi perhatian ilmuwan politik di seluruh dunia awal tahun 1990-an, bersamaan dengan keruntuhan blok sosialis. Dikatakan " kembali " karena bidang tersebut (khususnya masyarakat warga) telah muncul pada abad ke-18 sampai akhir abad 19. Setelah itu konsep masyarakat warga menghilang. Baru ketika Serikat Buruh Solidaritas Polandia di bawah Lech Walesa bangkit melawan negara, para sarjana politik barat tertarik kembali dengan konsep tersebut. Hal demikian didorong oleh gejala yang selama ini dinilai kontradiktif. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangata kuat. Negara mendominasi kehidupan individu dan masyarakat. Pemerintahan hadir di semua level dan dioperasikan secara nyata oleh Partai Sosialis atau Partai Komunis. Tetapi, Polandia sebagai negara Sosialis menunjukkan gejala yang berbeda. Serikat Buruhnya bangkit melawan negara dengan menyuarakan tuntutan yang berbeda dengan doktrin sosialis dan komuni. Bahkan akhirnya, Serikat Buruh mampu menumbangkan rejim yang kuat dan Walesa sebagai ketua Serikat Buruh menjadi Presiden Polandia. Tumbuh kesadaran di kalangan ilmuwan politik, bahwa pada masyarakat sosialis, masyarakat warga tidak sepenuhnya mati dan dikooptasi oleh negara.
... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga ker... more ... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga kerja. ... Pelanggaran KUM bagi pengusaha, merupakan perbuatan yang tidak menakutkan sebab sang-sinya sangat ringan. Menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah No. ...
The issue of wages is by all standards. the most crucial in albor relationship, so that in order ... more The issue of wages is by all standards. the most crucial in albor relationship, so that in order to protect and improve on the prosperity of workers, government can not surrender its responsibility over wages to the forces of market mechanism. Besides, it is absolutely desirable that government issues a policy on minimum wage rates/6r workers. Fro»: the results of the anahsis of this work. we can never thelecs, draw a conclusion shot the wage policy which is pursued by governmewni it no! effective, .cc that it is not able to achieve the objecti:v that government intended a far. The failare of th,'s wage policy can be attributed so four *tors; (1) the level of policy formulation. (2) the survey or the revision of this minimum wages which is not done perediocally. (3) legislation on wages and (4) lack of instruments which can ej: fectively forces the employers to observe legislation on wages. As a solution, the author suggests the necessity to strengthen the negotiating position ...
This article discusses the empowerment of fishermen who rely on social capital in Indonesia, espe... more This article discusses the empowerment of fishermen who rely on social capital in Indonesia, especially Lombok Utara regency. Fisherman empowerment is conducted by depending on social capital that includes network, cooperation, local institution and local leadership empowerment. That social capital has been through interpretation, redefinition, and influence from the recently emerged social powers. The results of the redefinition and influence are the growing social awareness towards cooperation, the establishing of new and old network within the daily interaction and communication among the fishermen, such as the “transformation’ from begibung to fishermen community. It also results in the growing of new life principles, such as the reconstruction of merariq which gives birth to the acculturation of marriage system, cooperation between old institutions with formal organizations like the cooperation between Banjar with its family welfare education and local leadership empowerment. T...
RESUME : Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan ca... more RESUME : Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan cara pandang politik, baik gerakan buruh sebagai gerakan politik maupun relasi gerakan buruh dengan partai politik. Di sisi lain, gerakan buruh diposisikan sebagai gerakan ekonomi. Akhir-akhir ini, bangkit kembali cara pandang politik dalam memahami gerakan buruh. Cara pandang semacam itu dipengaruhi oleh teori-teori dari dunia Barat dan Eropa Timur. Teori klasik dari Barat memang melihat gerakan buruh sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Teori dari Barat ada juga yang menyatakan bahwa gerakan buruh adalah untuk mencapai tujuan ganda, yaitu optimalisasi upah dan perlindungan pekerjaan. Sebaliknya, teori-teori ya n g berkembang di Eropa Timur banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa pekerja itu sebagai komoditas; dan majikan yang mempekerjakan mereka telah melakukan eksploitasi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Ada juga pandangan bah...
Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)
In Indonesia's New Order governance, violations occurred, in which Pancasila Industrial Relation ... more In Indonesia's New Order governance, violations occurred, in which Pancasila Industrial Relation (HIP) was employed as an instrument to give pressure and intimidate the labors. Thus, this concept is considered defective among labors. As democratization opens up the room for political opportunity structure, many labor organizations compete to strengthen their identity and do various movements to fulfill their aspiration. Even though there has been the biggest labor organization which was formed during the New Order era namely Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, other regional labor movements, religious movements, and other ideology-based movement were also formed to enforce the implementation of industrial relations that match the principles of their movements. The result of a preliminary study done in Karawang District, at least four factors have been identified to count for the decline in Pancasila industrial relations. First, the law of labors does not strictly set HIP as the basic principle of industrial relations in Indonesia. Second, broader access to the politic domain has been utilized by some labor organizations to forcibly implement other principles of industrial relations outside the HIP. Third, direct regional election allows any candidate to obtain supports from labor organizations by tolerating any ideas or actions of the organizations. Fourth, tight competition occurs as new labor organizations were formed that the identity of the movement became highly significant. Consequently, sporadic solutions had to be used to solve various industrial conflicts according to the preferences of labor organizations and businessman.
This research discusses racism, capitalism, and anti-Chinese among Indonesian workers. According ... more This research discusses racism, capitalism, and anti-Chinese among Indonesian workers. According to numerous preliminary studies in Western Europe, competition and prejudice drive racism and xenophobia. However, no research has been carried out on the historical relationship between immigrants and Indonesians in forming the capitalism process. Therefore, this qualitative research revealed these historical relationships and found that racism did not affect migrant workers other than Chinese. The study also found that racism was institutionalized through capitalism formation by the state during the colonial period. The Dutch colonialists applied racism in politics by placing Chinese workers as the intermediary, and foreman, thereby leading to the rise of class and racial conflicts. When colonialism collapsed, state officials required that the Chinese become an economic elite and needed capital support to do so. The result showed the harmonious relations between Chinese businessmen and...
This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from ... more This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from March to April 2020. The study was conducted with secondary data analysis sourced from competent online media, and was aimed to expand the panic scope as well as criticize the related theories in a collective behavior study. The results showed inconsistencies in the event of public panic in a crowd. This include while dealing with natural disasters, terror, sinking ships, fires, collapsed buildings or other physical threats, and also over invisible dangers, as observed with viruses. In addition, the individual disposition persists for a long time on occasions where the authorities, both political and academic, fail to immediately strategize a convincing countermeasure. Based on these findings, the study provides a critique of several theories, comprising crowd panic, emerging norms, and moral panic.
This article introduces the concept of quasi agrarian reform and critique of the de Soto theory o... more This article introduces the concept of quasi agrarian reform and critique of the de Soto theory of formal property. According to writer, agrarian reform, both redistribution and legalization of assets, must be run in Indonesia. The Indonesian government follows the de Soto theory by implementing the Farmers Empowerment Program. The objective of the quasi agrarian reform program is to encourage farmers to take credit in banks provided by the Government under the scheme Credit for the People (KUR).The importance of agrarian reform in Indonesia to empower farmers to solve various structural problems, such as poverty, unemployment and inequality. Implementation of an asset legalization program in this paper is called quasi agrarian reform, not in line with the original aspirations. Farmers prefer security in possession of land while the government wants it further that is the willingness of farmers to pledge their land in banks.
ANALISIS TENTANG BERKELANJUTAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2024
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh
banyak sebab yang saling berka... more Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh
banyak sebab yang saling berkaitan, antara lain kualitas sumber daya manusia,
tingkat pendapatan masyarakat, dan pengangguran. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia
terkhususnya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan penyebab dan dampak kemiskinan yang terjadi di Kalimantan barat. Teori yang
di pakai dalam penelitian ini ada dua, yang pertama teori kemiskinan yang pada
umumnya berakar pada dua parradigma utama yaitu, Neo liberal dan demokrasi-
sosial, yang kedua dan teori yang kedua adalah Teori pertumbuhan ekonomi
(trickle-down effect) dan teori (Schumpeter). Metode Penelitian menggunakan
sumber data sekunder dari RPJMD Kalimantan barat dan metode analisis Kualitatif
deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di Kalimantan barat. Hasil Penelitian ini
adalah Kemiskinan terjadi akibat Masyarakat yang masih mempertahankan pola
pikir nenek moyangnya, sehingga tertinggal dengan sumber daya yang berkualitas,
Masyarakat Kalbar juga masih ada yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan
mengakibatkan kurangnya dorongan diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri.
Namun dalam lima tahun terakhir, pola pikir tersebut sedikit banyak berubah
sehingga berdampak pada perkembangan kota dan industri akibat migrasi
masyarakat pedesaan dan pertanian. Hal ini terlihat dari perkebunan kelapa sawit
yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Barat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Dampak Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Kalbar.
International Journal of Social, Political and Economic Research
This study discusses the conversion of agricultural land in Karawang Regency, West Java, which wa... more This study discusses the conversion of agricultural land in Karawang Regency, West Java, which was known as the national rice granary for almost a century. However, the role of agriculture has decreased drastically since the regency was designated as an industrial area replaced by the secondary sector. This study aims to explain the actions of farmers during and after land conversion in rice-producing areas in the Muslim community, Indonesia. A quantitative method and data analysis with cross-tabulation using google sheets were used. The results showed that the conversion of agricultural land involves capital and political power. Peasants are actively persuaded by accomplices in different ways to give up land. Lack of support and guidance by government officials and investors, causes land conversion to take place less transparently and it is detrimental to farmers. About 30 percent are getting poorer and failing to adapt in the process of transition to an industrial society. Around ...
Jaringan sosial merupakan salah satu dari tiga unsur modal sosial selain nilai dan kepercayaan (t... more Jaringan sosial merupakan salah satu dari tiga unsur modal sosial selain nilai dan kepercayaan (trust). Sebagaimana modal ekonomi, jaringan sosial sebagai bagian dari unsur modal sosial dapat dipertukarkan menjadi dukungan politik sebagaimana jaringan sosial Emil Dardak pada Pilkada Trenggalek tahun 2015. Emil Dardak sebagai bagian dari generasi muda memiliki jaringan sosial yang luas sebagai hasil dari interaksi sosial di masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena terbangun kepercayaan masyarakat kepada Emil Dardak. Kepercayaan masyarakat sendiri terbentuk dari hasil interaksi Emil yang mampu menunjukkan diri sebagai generasi yang memiliki integritas, memegang teguh tatanan nilai sebagaimana nilai yang dianut masyarakat Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penting jaringan sosial dalam pemenangan Pilkada Trenggalek pada tahun 2015.
... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga ker... more ... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga kerja. ... Pelanggaran KUM bagi pengusaha, merupakan perbuatan yang tidak menakutkan sebab sang-sinya sangat ringan. Menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah No. ...
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan... more Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik (publik services). Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditelorkan oleh pemerintah mereka berharap semua keinginan dalam segala segi terpenuhi dan terpuaskan. Pemerintah selalu melayani keinginan warga negaranya, bukan sebaliknya warga negaralah yang melayani pemerintah selama roda pemerintahan berjalan, Namun, selama ini yang mereka rasakan bahwa tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas jauh dari harapan, malahan pelayanan itu penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit,lamban,mahal,dan melelahkan. Oleh karena itu, Perlu Perubahan kebijakan yang mendasar dalam pelayanan publik yang merupakan perubahan paradigma (paradigma sift), yaitu bagaimana para pelaku kebijakan melihat tantangan dan bagaimana persoalan. Cara pandang terhadap persoalan dan pemecahanya akan memposisikan pemerintah secara berbeda, sehingga perananya dan jenis kebijakan yang dihasilkan juga berbeda. Buku ini menguraikan dan mengulas dengan detail,scerdas,dan berwawasan keilmuwan yang tinggi serta gaya bahasa yang menarik mengenai reformasi pelayanan publik serta teori,kebijakan yang dihasilkan serta implementasinya dari birokrat dan birokrasi dari dulu sampai sekarang.
Kecanggihan media elektronik yang terus berinovasi dan didukung oleh adanya internet, melahirkan ... more Kecanggihan media elektronik yang terus berinovasi dan didukung oleh adanya internet, melahirkan banyak media sosial yang dapat digunakan oleh seorang individu untuk berbagai kepentingan. Selain sebagai sarana berkomunikasi di dunia maya, media sosial yang tergolong ke dalam media baru juga dapat digunakan sebagai upaya menampilkan citra diri seseorang termasuk para politisi untuk melakukan sosialisasi politik. Melalui media sosial para politisi menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada generasi milenial agar ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Selain media sosial banyak sekali varian internet (teknologi digital) yang dimanfaatkan untuk praktik demokrasi, seperti website, blog, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.
This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from ... more This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from March to April 2020. The study was conducted with secondary data analysis sourced from competent online media, and was aimed to expand the panic scope as well as criticize the related theories in a collective behavior study. The results showed inconsistencies in the event of public panic in a crowd. This include while dealing with natural disasters, terror, sinking ships, fires, collapsed buildings or other physical threats, and also over invisible dangers, as observed with viruses. In addition, the individual disposition persists for a long time on occasions where the authorities, both political and academic, fail to immediately strategize a convincing countermeasure. Based on these findings, the study provides a critique of several theories, comprising crowd panic, emerging norms, and moral panic.
Studi tentang hubungan negara dan masyarakat kembali menjadi perhatian ilmuwan politik di seluruh... more Studi tentang hubungan negara dan masyarakat kembali menjadi perhatian ilmuwan politik di seluruh dunia awal tahun 1990-an, bersamaan dengan keruntuhan blok sosialis. Dikatakan " kembali " karena bidang tersebut (khususnya masyarakat warga) telah muncul pada abad ke-18 sampai akhir abad 19. Setelah itu konsep masyarakat warga menghilang. Baru ketika Serikat Buruh Solidaritas Polandia di bawah Lech Walesa bangkit melawan negara, para sarjana politik barat tertarik kembali dengan konsep tersebut. Hal demikian didorong oleh gejala yang selama ini dinilai kontradiktif. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangata kuat. Negara mendominasi kehidupan individu dan masyarakat. Pemerintahan hadir di semua level dan dioperasikan secara nyata oleh Partai Sosialis atau Partai Komunis. Tetapi, Polandia sebagai negara Sosialis menunjukkan gejala yang berbeda. Serikat Buruhnya bangkit melawan negara dengan menyuarakan tuntutan yang berbeda dengan doktrin sosialis dan komuni. Bahkan akhirnya, Serikat Buruh mampu menumbangkan rejim yang kuat dan Walesa sebagai ketua Serikat Buruh menjadi Presiden Polandia. Tumbuh kesadaran di kalangan ilmuwan politik, bahwa pada masyarakat sosialis, masyarakat warga tidak sepenuhnya mati dan dikooptasi oleh negara.
... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga ker... more ... Desakan kedua yang menda-sari kebijakan upah minimum ada-lah rendahnya ketrampilan tenaga kerja. ... Pelanggaran KUM bagi pengusaha, merupakan perbuatan yang tidak menakutkan sebab sang-sinya sangat ringan. Menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah No. ...
The issue of wages is by all standards. the most crucial in albor relationship, so that in order ... more The issue of wages is by all standards. the most crucial in albor relationship, so that in order to protect and improve on the prosperity of workers, government can not surrender its responsibility over wages to the forces of market mechanism. Besides, it is absolutely desirable that government issues a policy on minimum wage rates/6r workers. Fro»: the results of the anahsis of this work. we can never thelecs, draw a conclusion shot the wage policy which is pursued by governmewni it no! effective, .cc that it is not able to achieve the objecti:v that government intended a far. The failare of th,'s wage policy can be attributed so four *tors; (1) the level of policy formulation. (2) the survey or the revision of this minimum wages which is not done perediocally. (3) legislation on wages and (4) lack of instruments which can ej: fectively forces the employers to observe legislation on wages. As a solution, the author suggests the necessity to strengthen the negotiating position ...
This article discusses the empowerment of fishermen who rely on social capital in Indonesia, espe... more This article discusses the empowerment of fishermen who rely on social capital in Indonesia, especially Lombok Utara regency. Fisherman empowerment is conducted by depending on social capital that includes network, cooperation, local institution and local leadership empowerment. That social capital has been through interpretation, redefinition, and influence from the recently emerged social powers. The results of the redefinition and influence are the growing social awareness towards cooperation, the establishing of new and old network within the daily interaction and communication among the fishermen, such as the “transformation’ from begibung to fishermen community. It also results in the growing of new life principles, such as the reconstruction of merariq which gives birth to the acculturation of marriage system, cooperation between old institutions with formal organizations like the cooperation between Banjar with its family welfare education and local leadership empowerment. T...
RESUME : Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan ca... more RESUME : Studi tentang gerakan buruh di Indonesia terlalu dikotomis: di satu pihak menggunakan cara pandang politik, baik gerakan buruh sebagai gerakan politik maupun relasi gerakan buruh dengan partai politik. Di sisi lain, gerakan buruh diposisikan sebagai gerakan ekonomi. Akhir-akhir ini, bangkit kembali cara pandang politik dalam memahami gerakan buruh. Cara pandang semacam itu dipengaruhi oleh teori-teori dari dunia Barat dan Eropa Timur. Teori klasik dari Barat memang melihat gerakan buruh sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Teori dari Barat ada juga yang menyatakan bahwa gerakan buruh adalah untuk mencapai tujuan ganda, yaitu optimalisasi upah dan perlindungan pekerjaan. Sebaliknya, teori-teori ya n g berkembang di Eropa Timur banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa pekerja itu sebagai komoditas; dan majikan yang mempekerjakan mereka telah melakukan eksploitasi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Ada juga pandangan bah...
Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)
In Indonesia's New Order governance, violations occurred, in which Pancasila Industrial Relation ... more In Indonesia's New Order governance, violations occurred, in which Pancasila Industrial Relation (HIP) was employed as an instrument to give pressure and intimidate the labors. Thus, this concept is considered defective among labors. As democratization opens up the room for political opportunity structure, many labor organizations compete to strengthen their identity and do various movements to fulfill their aspiration. Even though there has been the biggest labor organization which was formed during the New Order era namely Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, other regional labor movements, religious movements, and other ideology-based movement were also formed to enforce the implementation of industrial relations that match the principles of their movements. The result of a preliminary study done in Karawang District, at least four factors have been identified to count for the decline in Pancasila industrial relations. First, the law of labors does not strictly set HIP as the basic principle of industrial relations in Indonesia. Second, broader access to the politic domain has been utilized by some labor organizations to forcibly implement other principles of industrial relations outside the HIP. Third, direct regional election allows any candidate to obtain supports from labor organizations by tolerating any ideas or actions of the organizations. Fourth, tight competition occurs as new labor organizations were formed that the identity of the movement became highly significant. Consequently, sporadic solutions had to be used to solve various industrial conflicts according to the preferences of labor organizations and businessman.
This research discusses racism, capitalism, and anti-Chinese among Indonesian workers. According ... more This research discusses racism, capitalism, and anti-Chinese among Indonesian workers. According to numerous preliminary studies in Western Europe, competition and prejudice drive racism and xenophobia. However, no research has been carried out on the historical relationship between immigrants and Indonesians in forming the capitalism process. Therefore, this qualitative research revealed these historical relationships and found that racism did not affect migrant workers other than Chinese. The study also found that racism was institutionalized through capitalism formation by the state during the colonial period. The Dutch colonialists applied racism in politics by placing Chinese workers as the intermediary, and foreman, thereby leading to the rise of class and racial conflicts. When colonialism collapsed, state officials required that the Chinese become an economic elite and needed capital support to do so. The result showed the harmonious relations between Chinese businessmen and...
This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from ... more This article evaluates the issue of public panic over the coronavirus outbreak in Indonesia from March to April 2020. The study was conducted with secondary data analysis sourced from competent online media, and was aimed to expand the panic scope as well as criticize the related theories in a collective behavior study. The results showed inconsistencies in the event of public panic in a crowd. This include while dealing with natural disasters, terror, sinking ships, fires, collapsed buildings or other physical threats, and also over invisible dangers, as observed with viruses. In addition, the individual disposition persists for a long time on occasions where the authorities, both political and academic, fail to immediately strategize a convincing countermeasure. Based on these findings, the study provides a critique of several theories, comprising crowd panic, emerging norms, and moral panic.
This article introduces the concept of quasi agrarian reform and critique of the de Soto theory o... more This article introduces the concept of quasi agrarian reform and critique of the de Soto theory of formal property. According to writer, agrarian reform, both redistribution and legalization of assets, must be run in Indonesia. The Indonesian government follows the de Soto theory by implementing the Farmers Empowerment Program. The objective of the quasi agrarian reform program is to encourage farmers to take credit in banks provided by the Government under the scheme Credit for the People (KUR).The importance of agrarian reform in Indonesia to empower farmers to solve various structural problems, such as poverty, unemployment and inequality. Implementation of an asset legalization program in this paper is called quasi agrarian reform, not in line with the original aspirations. Farmers prefer security in possession of land while the government wants it further that is the willingness of farmers to pledge their land in banks.
Pengantar Peranan ideologi dalam suatu gerakan sangat sentral. Ideologi bukan seperti yang dikuma... more Pengantar Peranan ideologi dalam suatu gerakan sangat sentral. Ideologi bukan seperti yang dikumandangkan Marx sebagai kesadaran palsu, tetapi bagai energi yang menyuntikkan spirit perlawanan, persatuan ke dalam dan pembedaan yang tegas antara ingroup dan outgroup. Ideologi bagai kekuatan yang terus membimbing sekelompok orang untuk melakukan perlawanan, aliansi atau pun kerjasama. Dengan suatu sistem nilai yang diyakini benar maupun baik untuk membangun struktur dan kultur masyarakat, sekelompok orang rela menderita bahkan mati bunuh diri. Begitu nyata peranan ideologi dalam suatu gerakan, emosi yang ditimbulkannya membangkitkan kelompok lain untuk melakukan dukungan atau perlawanan. Gerakan buruh merupakan gerakan sosial tertua di negeri ini. Gerakan ini lahir dari proses kapitalisme seperti terjadi di negara-negara Barat. Meskipun sebelum Vereenging voor Spoor en Tramweg Personeel (VSTP) berdiri telah lahir Serikat Guru Hindia Belanda, tetapi gerakan terakhir ini tidak memiliki makna chalenging dan sekedar wadah orang-orang Belanda di Indonesia untuk bertukar pikiran. Kapitalisme perkebunan yang berkembang subur beserta industri percetakan, pegadaian dan transportasi termasuk pelabuhan merupakan tempat awal tumbuhnya gerakan buruh. Sejak awal telah berlangsung segregasi seperti pribumi dan non pribumi. Politik de vide et impera yang diterapkan kaum kolonial, berhasil mencegah tumbuhnya solidaritas sosial apalagi kelas sosial. Meskipun para pemikir gerakan buruh sama-sama mengusung gagasan besar membangun keadilan sosial dan kesejahteraan buruh, tetapi mereka terbelah dalam ide dasar dan cara mencapai cita-cita. Struktur masyarakat majemuk turut mempertajam perbedaan ditambah selalu munculnya gerakan buruh berdasarkan agama, ras dan kedaerahan. Kesadaran kelas, minimum kesadaran para buruh dalam proses produksi sulit dibangun terhadang oleh ikatan primordial yang lebih dulu dikenalnya. Upaya pencarian ideologi gerakan selain bersumber pada sentimen primordial utamanya agama, juga bersumber pada sistem ekonomi, nilai-nilai kedaerahan dan nasionalisme.
Uploads
Papers by Sigit Rochadi
banyak sebab yang saling berkaitan, antara lain kualitas sumber daya manusia,
tingkat pendapatan masyarakat, dan pengangguran. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia
terkhususnya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan penyebab dan dampak kemiskinan yang terjadi di Kalimantan barat. Teori yang
di pakai dalam penelitian ini ada dua, yang pertama teori kemiskinan yang pada
umumnya berakar pada dua parradigma utama yaitu, Neo liberal dan demokrasi-
sosial, yang kedua dan teori yang kedua adalah Teori pertumbuhan ekonomi
(trickle-down effect) dan teori (Schumpeter). Metode Penelitian menggunakan
sumber data sekunder dari RPJMD Kalimantan barat dan metode analisis Kualitatif
deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di Kalimantan barat. Hasil Penelitian ini
adalah Kemiskinan terjadi akibat Masyarakat yang masih mempertahankan pola
pikir nenek moyangnya, sehingga tertinggal dengan sumber daya yang berkualitas,
Masyarakat Kalbar juga masih ada yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan
mengakibatkan kurangnya dorongan diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri.
Namun dalam lima tahun terakhir, pola pikir tersebut sedikit banyak berubah
sehingga berdampak pada perkembangan kota dan industri akibat migrasi
masyarakat pedesaan dan pertanian. Hal ini terlihat dari perkebunan kelapa sawit
yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Barat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Dampak Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Kalbar.
banyak sebab yang saling berkaitan, antara lain kualitas sumber daya manusia,
tingkat pendapatan masyarakat, dan pengangguran. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia
terkhususnya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan penyebab dan dampak kemiskinan yang terjadi di Kalimantan barat. Teori yang
di pakai dalam penelitian ini ada dua, yang pertama teori kemiskinan yang pada
umumnya berakar pada dua parradigma utama yaitu, Neo liberal dan demokrasi-
sosial, yang kedua dan teori yang kedua adalah Teori pertumbuhan ekonomi
(trickle-down effect) dan teori (Schumpeter). Metode Penelitian menggunakan
sumber data sekunder dari RPJMD Kalimantan barat dan metode analisis Kualitatif
deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di Kalimantan barat. Hasil Penelitian ini
adalah Kemiskinan terjadi akibat Masyarakat yang masih mempertahankan pola
pikir nenek moyangnya, sehingga tertinggal dengan sumber daya yang berkualitas,
Masyarakat Kalbar juga masih ada yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan
mengakibatkan kurangnya dorongan diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri.
Namun dalam lima tahun terakhir, pola pikir tersebut sedikit banyak berubah
sehingga berdampak pada perkembangan kota dan industri akibat migrasi
masyarakat pedesaan dan pertanian. Hal ini terlihat dari perkebunan kelapa sawit
yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Barat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Dampak Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Kalbar.