Dr. Mary Ismowati, M.Si - Kelompok 1 - Tugas 2 kelompok Implementasi Kebijakan Publik Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional (UNAS), 2024
Kemiskinan adalah masalah kompleks yang terutama mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk ... more Kemiskinan adalah masalah kompleks yang terutama mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka secara layak. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi tingkat pendidikan yang rendah dan peran pemerintah yang belum optimal dalam menangani masalah ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan ekonomi per kapita per bulan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu. Pendidikan yang layak membantu individu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan keterampilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Dr. Mary Ismowati, M.Si - Intan Atmanegara - Tugas 2 kelompok Manajemen Pelayanan Publik Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional (UNAS), 2024
Digitalisasi pada transportasi publik tidak hanya mempermudah akses penggunaan transportasi publi... more Digitalisasi pada transportasi publik tidak hanya mempermudah akses penggunaan transportasi publik bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan integrasi antar moda transportasi seperti Mikrotrans Jaklingko, MRT, LRT, dan TransJakarta. Dengan hadirnya transportasi publik yang teritegrasi, harapannya masyarakat lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi, guna mengurangi beban kemacetan dan polusi udara. Mengacu pada teori menurut Richardus Eko Indrajit (2006) tentang Penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik. Digitalisasi dalam pelayanan transportasi publik dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi transportasi publik serta terus memperbaiki dan mengembangkan sistem digital di tiap layanan transportasi publik.
Skywalk Kebayoran Lama dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki di k... more Skywalk Kebayoran Lama dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan tersebut, serta mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi akibat lokasi di pasar tradisional. Pembangunan skywalk bertujuan untuk menyediakan jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan untuk jarak pendek dan meningkatkan keselamatan pejalan kaki yang sebelumnya harus melintasi jalan-jalan ramai. Skywalk ini juga meningkatkan akses transportasi publik di Kebayoran Lama, yang merupakan pusat transit penting antara stasiun KRL dan halte Transjakarta serta halte Velbak. Dengan integrasi yang lebih baik, penumpang dapat dengan mudah berpindah moda transportasi tanpa harus turun ke jalan yang padat. Dibangun sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 27 Januari 2023 oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, skywalk sepanjang 450 meter ini menghubungkan beberapa titik strategis dan memudahkan mobilitas warga. Selain itu, skywalk ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menurunkan polusi udara, dan emisi gas rumah kaca, mendukung kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Skywalk Kebayoran Lama merupakan langkah strategis yang membawa banyak manfaat bagi kota dan warganya.
Kebijakan penertiban administrasi pada penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Non-DKI oleh P... more Kebijakan penertiban administrasi pada penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Non-DKI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memperbaiki ketertiban administrasi kependudukan di ibu kota. Kebijakan ini didasari oleh ketidaksesuaian data kependudukan yang menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial, pemanfaatan fasilitas umum, dan perencanaan pembangunan daerah. Penonaktifan NIK Non-DKI dilakukan untuk memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar berdomisili di Jakarta yang tercatat dalam administrasi kependudukan kota. Masalah ini diperparah oleh mobilitas penduduk yang tinggi, di mana banyak pendatang tidak memperbarui data kependudukan mereka. Hal ini menyebabkan penumpukan data tidak valid yang mengganggu akurasi data kependudukan. Tantangan dalam implementasi kebijakan ini termasuk resistensi dari warga yang terkena dampak, khususnya mereka yang belum memperbarui data kependudukan meskipun sudah lama tinggal di Jakarta. Penonaktifan NIK dapat mempengaruhi akses layanan publik dan hak-hak sosial, serta menimbulkan perdebatan tentang hak asasi dan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti pekerja migran dan masyarakat berpenghasilan rendah. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan mekanisme pengaduan yang efektif untuk mengatasi masalah selama implementasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat dapat tercapai, memberikan manfaat maksimal bagi warga DKI Jakarta.
Dr. Mary Ismowati, M.Si - Kelompok 1 - Tugas 2 kelompok Implementasi Kebijakan Publik Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional (UNAS), 2024
Kemiskinan adalah masalah kompleks yang terutama mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk ... more Kemiskinan adalah masalah kompleks yang terutama mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka secara layak. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi tingkat pendidikan yang rendah dan peran pemerintah yang belum optimal dalam menangani masalah ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan ekonomi per kapita per bulan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu. Pendidikan yang layak membantu individu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan keterampilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Dr. Mary Ismowati, M.Si - Intan Atmanegara - Tugas 2 kelompok Manajemen Pelayanan Publik Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional (UNAS), 2024
Digitalisasi pada transportasi publik tidak hanya mempermudah akses penggunaan transportasi publi... more Digitalisasi pada transportasi publik tidak hanya mempermudah akses penggunaan transportasi publik bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan integrasi antar moda transportasi seperti Mikrotrans Jaklingko, MRT, LRT, dan TransJakarta. Dengan hadirnya transportasi publik yang teritegrasi, harapannya masyarakat lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi, guna mengurangi beban kemacetan dan polusi udara. Mengacu pada teori menurut Richardus Eko Indrajit (2006) tentang Penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik. Digitalisasi dalam pelayanan transportasi publik dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi transportasi publik serta terus memperbaiki dan mengembangkan sistem digital di tiap layanan transportasi publik.
Skywalk Kebayoran Lama dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki di k... more Skywalk Kebayoran Lama dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan tersebut, serta mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi akibat lokasi di pasar tradisional. Pembangunan skywalk bertujuan untuk menyediakan jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan untuk jarak pendek dan meningkatkan keselamatan pejalan kaki yang sebelumnya harus melintasi jalan-jalan ramai. Skywalk ini juga meningkatkan akses transportasi publik di Kebayoran Lama, yang merupakan pusat transit penting antara stasiun KRL dan halte Transjakarta serta halte Velbak. Dengan integrasi yang lebih baik, penumpang dapat dengan mudah berpindah moda transportasi tanpa harus turun ke jalan yang padat. Dibangun sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 27 Januari 2023 oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, skywalk sepanjang 450 meter ini menghubungkan beberapa titik strategis dan memudahkan mobilitas warga. Selain itu, skywalk ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menurunkan polusi udara, dan emisi gas rumah kaca, mendukung kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Skywalk Kebayoran Lama merupakan langkah strategis yang membawa banyak manfaat bagi kota dan warganya.
Kebijakan penertiban administrasi pada penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Non-DKI oleh P... more Kebijakan penertiban administrasi pada penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Non-DKI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memperbaiki ketertiban administrasi kependudukan di ibu kota. Kebijakan ini didasari oleh ketidaksesuaian data kependudukan yang menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial, pemanfaatan fasilitas umum, dan perencanaan pembangunan daerah. Penonaktifan NIK Non-DKI dilakukan untuk memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar berdomisili di Jakarta yang tercatat dalam administrasi kependudukan kota. Masalah ini diperparah oleh mobilitas penduduk yang tinggi, di mana banyak pendatang tidak memperbarui data kependudukan mereka. Hal ini menyebabkan penumpukan data tidak valid yang mengganggu akurasi data kependudukan. Tantangan dalam implementasi kebijakan ini termasuk resistensi dari warga yang terkena dampak, khususnya mereka yang belum memperbarui data kependudukan meskipun sudah lama tinggal di Jakarta. Penonaktifan NIK dapat mempengaruhi akses layanan publik dan hak-hak sosial, serta menimbulkan perdebatan tentang hak asasi dan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti pekerja migran dan masyarakat berpenghasilan rendah. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan mekanisme pengaduan yang efektif untuk mengatasi masalah selama implementasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat dapat tercapai, memberikan manfaat maksimal bagi warga DKI Jakarta.
Uploads
Papers by kesha nabilla
menangani masalah ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan ekonomi per kapita per bulan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu. Pendidikan yang layak membantu individu mengembangkan
potensi diri, meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan keterampilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
menangani masalah ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan ekonomi per kapita per bulan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu. Pendidikan yang layak membantu individu mengembangkan
potensi diri, meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan keterampilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.