Papers by Safrudin Taher
Safrudin Taher, 0
Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas ya... more Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang mencakup (1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memrintah dan (2) sejumlah besar masa yang ditakdirkan untuk diperintah. Konsep dasar teori yang lahir di Eropa ini mengemukkan bahwa di kelompok penguasa (the rulinh class) selain ada elit yang berkuasa (the ruling elite) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah.
Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik? Menurut para teoritisi politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu. Studi politik ini merupakan studi tentang siapa mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana. Kekuasaan merupakan tujuan utama bagi teori-teori kelompok dan elit.
Safrudin , 2022
Tugas ini menganalisis permasalahan pelembagaan partai politik Indonesia. Akibat dari citra dan k... more Tugas ini menganalisis permasalahan pelembagaan partai politik Indonesia. Akibat dari citra dan kinerja partai politik buruk menyebabkan kepercayaan publik terhadap partai politik menurun. Oleh sebab itu, Partai politik harus ditopang oleh proses pelembagaan partai politik yang kuat. Penguatan partai politik perlu dilakukan agar partai dipercaya oleh publik sehingga dapat mencegah munculnya politisi atau aktor yang anti partai, juga dapat melaksanakan fungsi dan kinerjanya secara optimal dalam artikulasi dan agregasi kepentingan, serta menjadi saluran utama dalam memelihara akutbilitas demokrasi. Penguatan partai politik, juga perlu adanya komitmen yang kuat dari elit dan segenap kader partai dan perlu dibangun kesadaran bahwa pelembagaan partai adalah sesuatu yang niscaya dan urgen bagi kelangsungan partai politik serta perlu didorong, antara lain menjadikan ideologi dan platform partai sebgai penentu program dan strategi perjuangan; melembagakan kaderisasi dan rekrutmen politik merit systen; mewujudkan kepemimpinan partai yang demokratis dan melembagakan aturan main partai (AD/ART) secara konsisten.
Tugas Review Buku
Dalam bab 8 ini, di bahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik yang di pusatkan p... more Dalam bab 8 ini, di bahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik yang di pusatkan pada ide tentang negara yang berperan aktif dimana negara memiliki agenda-agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam wilayah pribadi (perekonomian). Para pemikir berfokus pada hubungan antara negara dengan perekonomian atau otonomi negara. Dan hal ini yang menjadi pembeda dengan pendekatan neoklasik lainnya. Istilah otonomi negara sendiri merujuk pada kemampuan negara untuk mendefinisikan dan menjalankan agenda yang tidak didefinisikan semata-mata oleh kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat.
Definisi dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari wilayah pribadi. Dalam pendekatan ini sering kali di gunakan kata “masyarakat” (society) untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk kepentingan pribadi, baik yang berbentuk individu maupun golongan. Ini membuktikan bahwa pendekatan ini masih menganut ide pendekatan klasik yang masih membedakan antara negara dengan masyarakat sipil.
Tugas Teori Ekonomi Politik
Perkembangan diIndonesia yang terjadi setelah krisis Asia hanya dapat dipahami dalam hubungannya ... more Perkembangan diIndonesia yang terjadi setelah krisis Asia hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan warisan yang di tinggalkan oleh kekuasaan otoriter Soeharto yang berlangsung lama. Dikemukakan bahwa, selama masa jabatannya, kekuasaan negara secara berlahan berkembang menjadi intrumen dari suatu kekuasaan oligarki kapitalis baru. Oligarki ini menggabungkan serangkaian bisnis, kepentingan-kepentingan politik dan birokratik, dan berpusat pada jabatan presiden. Ia tergambar dengan sangat baik oleh munculnya keluarga Soeharto serta suatu borjuasi klien yang terutama terdiri dari konglomerat-konglomerat besar milik warga Cina, dan juga sejumlah korporasi pribumi yang berpengaruh dan kekuasaannya terkait erat dengan penggunaan kekuasaan negara. Saat oligarki ini terkonsolidasikan di pertengahan dan akhir 1980-an dengan dasar patronase negara dan akses ke sumber daya negara. Ia berlahan merampas kekuasaan negara itu sendiri dan mengubah aparatur negara menjadi berbagai kepentingan.
Dominasi oligarki ini bersamaan munculnya dengan tekanan yang semakin kuat terhadap deregulasi ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga minyak dipasar internasional di tahun 1980-an yang akibatnya justru tidak memunculkan suatu bentuk negara yang lebih liber dan transparan sebagaimana yang mungkin dibayangkan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasional seperti Bank Dunia. Lembaga-lembaga seperti parleman, partai negara (Golkar), militer, dan Birokrasi sipil secara instrumental dimanfaatkan untuk melindungi dan memantapkan kekuatan oligarki.
Selama masa kekuasaan Soeharto itulah konglomerat-konglomerat bisnis raksasa muncul dengan sokongsn negara.mulai tumbuh menjadi pemain ekonomi regional, bahkan Internasioal. Namun terlepas dari retorika liberalisme dan deregulasi ekonomi yang mencirikan dekade terakhir era Soeharto, negara selalu merupakan sarana utama kaum kapitalis dikonsolidasikan, dipertahankan dan lindungi.
Tugas Critical Review
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. Tuju... more Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ideologi politik danplatform PDIP yang berideologi Marhaenisme dan PKB yang berideologi Islam Moderat dalam setiap kebijakan politik dan perilaku politik yang dihasilkan. Untuk melihat fakta tersebut, peneliti mengambil dua partai politik sebagai objek penelitian yakni PDIP dan PKB karena kedua partai ini dinilai memiliki ideologi politik yang khas, baik dalam latar belakang berdirinya sampai pada tahapan keputusan politik yang dihasilkan di ruang publik.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara ideologi politik Marhaenisme di PDI Perjuangan dan Islam Moderat di PKB terhadap platform politik dan ideologi politik yang dibangun baik di legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut karena dipicu akibat gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik terhadap kader-kader partainya sehingga berdampak terhadap kurangnya kepercayaan publik terhadap eksistensi serta esensi partai politik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terjadi kesenjangan
harapan dan kenyataan antara ideologi politik dengan kebijakan politik, karena besarnya derajat pragmatisme politik dan perilaku politik yang cenderung koruptif serta gersangnya keberpihakan partai politik dalam merumuskan kebijakan terhadap rakyat kecil. Permasalahannya, partai politik gagal dalam melakukan sosialisasi politik berupa proses ideologisasi terhadap kader-kader partai politiknya.
Peran Islam di Indonesia terhadap keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indones... more Peran Islam di Indonesia terhadap keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI) memiliki peran penting, signifikan dan strategik baik dimasa lalu, kini dan masa datang terhadap kedaulatan negara setidaknya karena 4 (empat) hal yang dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa islam berperan penting dalam kedaulatan. Indonesia merupakan negara bersifat pluralis, dalam konteks sosial politik dan hukum ketatanegaraan dikenal dengan istilah Bhineke Tunggal Ika. Umat Islam yang mayoritas dominan menerima keberagaman itu sebagai keniscayaan dari Takdir Allah SWT. Ini kemudian dipahami sebagai pesan betapa pentingnya toleransi, hidup berdampingan dalam negara yang didirikan bersama dengan cara yang adil, berperikemanusiaan dan beradab. Piagam Madinah merupakan contoh dari bentuk kesepakatan dalam mengakui adanya pluralism. Dalam aktualisasinya, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bukti dalam pemersatu pluralisme yang ada di Indonesia.
Teaching Documents by Safrudin Taher
Safrudin Taher
Tugas ini menganalisis permasalahan pelembagaan partai politik Indonesia. Akibat dari citra dan k... more Tugas ini menganalisis permasalahan pelembagaan partai politik Indonesia. Akibat dari citra dan kinerja partai politik buruk menyebabkan kepercayaan publik terhadap partai politik menurun. Oleh sebab itu, Partai politik harus ditopang oleh proses pelembagaan partai politik yang kuat. Penguatan partai politik perlu dilakukan agar partai dipercaya oleh publik sehingga dapat mencegah munculnya politisi atau aktor yang anti partai, juga dapat melaksanakan fungsi dan kinerjanya secara optimal dalam artikulasi dan agregasi kepentingan, serta menjadi saluran utama dalam memelihara akutbilitas demokrasi. Penguatan partai politik, juga perlu adanya komitmen yang kuat dari elit dan segenap kader partai dan perlu dibangun kesadaran bahwa pelembagaan partai adalah sesuatu yang niscaya dan urgen bagi kelangsungan partai politik serta perlu didorong, antara lain menjadikan ideologi dan platform partai sebgai penentu program dan strategi perjuangan; melembagakan kaderisasi dan rekrutmen politik merit systen; mewujudkan kepemimpinan partai yang demokratis dan melembagakan aturan main partai (AD/ART) secara konsisten.
Book Reviews by Safrudin Taher
SAFRUDIN TAHER, 2023
Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas ya... more Teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang mencakup (1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memrintah dan (2) sejumlah besar masa yang ditakdirkan untuk diperintah. Konsep dasar teori yang lahir di Eropa ini mengemukkan bahwa di kelompok penguasa (the rulinh class) selain ada elit yang berkuasa (the ruling elite) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah
Uploads
Papers by Safrudin Taher
Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik? Menurut para teoritisi politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu. Studi politik ini merupakan studi tentang siapa mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana. Kekuasaan merupakan tujuan utama bagi teori-teori kelompok dan elit.
Definisi dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari wilayah pribadi. Dalam pendekatan ini sering kali di gunakan kata “masyarakat” (society) untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk kepentingan pribadi, baik yang berbentuk individu maupun golongan. Ini membuktikan bahwa pendekatan ini masih menganut ide pendekatan klasik yang masih membedakan antara negara dengan masyarakat sipil.
Dominasi oligarki ini bersamaan munculnya dengan tekanan yang semakin kuat terhadap deregulasi ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga minyak dipasar internasional di tahun 1980-an yang akibatnya justru tidak memunculkan suatu bentuk negara yang lebih liber dan transparan sebagaimana yang mungkin dibayangkan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasional seperti Bank Dunia. Lembaga-lembaga seperti parleman, partai negara (Golkar), militer, dan Birokrasi sipil secara instrumental dimanfaatkan untuk melindungi dan memantapkan kekuatan oligarki.
Selama masa kekuasaan Soeharto itulah konglomerat-konglomerat bisnis raksasa muncul dengan sokongsn negara.mulai tumbuh menjadi pemain ekonomi regional, bahkan Internasioal. Namun terlepas dari retorika liberalisme dan deregulasi ekonomi yang mencirikan dekade terakhir era Soeharto, negara selalu merupakan sarana utama kaum kapitalis dikonsolidasikan, dipertahankan dan lindungi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara ideologi politik Marhaenisme di PDI Perjuangan dan Islam Moderat di PKB terhadap platform politik dan ideologi politik yang dibangun baik di legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut karena dipicu akibat gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik terhadap kader-kader partainya sehingga berdampak terhadap kurangnya kepercayaan publik terhadap eksistensi serta esensi partai politik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terjadi kesenjangan
harapan dan kenyataan antara ideologi politik dengan kebijakan politik, karena besarnya derajat pragmatisme politik dan perilaku politik yang cenderung koruptif serta gersangnya keberpihakan partai politik dalam merumuskan kebijakan terhadap rakyat kecil. Permasalahannya, partai politik gagal dalam melakukan sosialisasi politik berupa proses ideologisasi terhadap kader-kader partai politiknya.
Teaching Documents by Safrudin Taher
Book Reviews by Safrudin Taher
Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik? Menurut para teoritisi politik (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu. Studi politik ini merupakan studi tentang siapa mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana. Kekuasaan merupakan tujuan utama bagi teori-teori kelompok dan elit.
Definisi dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari wilayah pribadi. Dalam pendekatan ini sering kali di gunakan kata “masyarakat” (society) untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk kepentingan pribadi, baik yang berbentuk individu maupun golongan. Ini membuktikan bahwa pendekatan ini masih menganut ide pendekatan klasik yang masih membedakan antara negara dengan masyarakat sipil.
Dominasi oligarki ini bersamaan munculnya dengan tekanan yang semakin kuat terhadap deregulasi ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga minyak dipasar internasional di tahun 1980-an yang akibatnya justru tidak memunculkan suatu bentuk negara yang lebih liber dan transparan sebagaimana yang mungkin dibayangkan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasional seperti Bank Dunia. Lembaga-lembaga seperti parleman, partai negara (Golkar), militer, dan Birokrasi sipil secara instrumental dimanfaatkan untuk melindungi dan memantapkan kekuatan oligarki.
Selama masa kekuasaan Soeharto itulah konglomerat-konglomerat bisnis raksasa muncul dengan sokongsn negara.mulai tumbuh menjadi pemain ekonomi regional, bahkan Internasioal. Namun terlepas dari retorika liberalisme dan deregulasi ekonomi yang mencirikan dekade terakhir era Soeharto, negara selalu merupakan sarana utama kaum kapitalis dikonsolidasikan, dipertahankan dan lindungi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara ideologi politik Marhaenisme di PDI Perjuangan dan Islam Moderat di PKB terhadap platform politik dan ideologi politik yang dibangun baik di legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut karena dipicu akibat gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsi sosialisasi politik terhadap kader-kader partainya sehingga berdampak terhadap kurangnya kepercayaan publik terhadap eksistensi serta esensi partai politik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terjadi kesenjangan
harapan dan kenyataan antara ideologi politik dengan kebijakan politik, karena besarnya derajat pragmatisme politik dan perilaku politik yang cenderung koruptif serta gersangnya keberpihakan partai politik dalam merumuskan kebijakan terhadap rakyat kecil. Permasalahannya, partai politik gagal dalam melakukan sosialisasi politik berupa proses ideologisasi terhadap kader-kader partai politiknya.