Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum... more Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana.
Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.
Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.
In the rapidly evolving digital era, personal data protection has become a critical issue for ind... more In the rapidly evolving digital era, personal data protection has become a critical issue for individuals, organizations, and governments. Unprotected personal data is vulnerable to theft, misuse, or exploitation, potentially compromising privacy, reputation, and security. The Personal Data Protection Act (PDPA) serves as a legal framework to regulate the responsible collection, storage, and use of data. This poster highlights the importance of public awareness regarding personal data rights, the protection mechanisms outlined in the PDPA, and preventive measures individuals can adopt to safeguard their data. By enhancing digital literacy, society can contribute to building a secure and trustworthy digital ecosystem.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada... more Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum diselenggarakan degan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
The provisions of Article 1 number 1 of the Human Rights Law define Human Rights (HAM) as a set o... more The provisions of Article 1 number 1 of the Human Rights Law define Human Rights (HAM) as a set of rights inherent in the nature and existence of humans as God's creatures and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and every person for the honor and protection of human dignity.
In this regard, Article 1 number 6 of the Human Rights Law defines cases of human rights violations as acts of a person or group of people, including state officials, whether intentional or unintentional, or negligence that is against the law in reducing, obstructing, limiting, and/or revoking the human rights of a person or group of people guaranteed by law.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang ... more Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.
Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pemb... more Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah Inti permasalahan dari keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik perekonomian suatu negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. KUHD adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat.
Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum... more Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana.
Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.
Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.
In the rapidly evolving digital era, personal data protection has become a critical issue for ind... more In the rapidly evolving digital era, personal data protection has become a critical issue for individuals, organizations, and governments. Unprotected personal data is vulnerable to theft, misuse, or exploitation, potentially compromising privacy, reputation, and security. The Personal Data Protection Act (PDPA) serves as a legal framework to regulate the responsible collection, storage, and use of data. This poster highlights the importance of public awareness regarding personal data rights, the protection mechanisms outlined in the PDPA, and preventive measures individuals can adopt to safeguard their data. By enhancing digital literacy, society can contribute to building a secure and trustworthy digital ecosystem.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada... more Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum diselenggarakan degan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
The provisions of Article 1 number 1 of the Human Rights Law define Human Rights (HAM) as a set o... more The provisions of Article 1 number 1 of the Human Rights Law define Human Rights (HAM) as a set of rights inherent in the nature and existence of humans as God's creatures and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and every person for the honor and protection of human dignity.
In this regard, Article 1 number 6 of the Human Rights Law defines cases of human rights violations as acts of a person or group of people, including state officials, whether intentional or unintentional, or negligence that is against the law in reducing, obstructing, limiting, and/or revoking the human rights of a person or group of people guaranteed by law.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang ... more Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.
Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pemb... more Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah Inti permasalahan dari keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik perekonomian suatu negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. KUHD adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat.
Uploads
Papers by Muh. Yusril
Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.
Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.
In this regard, Article 1 number 6 of the Human Rights Law defines cases of human rights violations as acts of a person or group of people, including state officials, whether intentional or unintentional, or negligence that is against the law in reducing, obstructing, limiting, and/or revoking the human rights of a person or group of people guaranteed by law.
Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.
Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.
Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.
In this regard, Article 1 number 6 of the Human Rights Law defines cases of human rights violations as acts of a person or group of people, including state officials, whether intentional or unintentional, or negligence that is against the law in reducing, obstructing, limiting, and/or revoking the human rights of a person or group of people guaranteed by law.
Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 6 UU HAM mendefinisikan kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.