Papers by Ray Pratama Siadari
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam ha... more Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.
Proses panjang sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia yang mengalami suatu pergeseran ata... more Proses panjang sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia yang mengalami suatu pergeseran atau transformasi ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998. Proses tersebut mengarah pada tatanan politik yang bersifat lebih demokratis, hal ini ditandai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sistem pemilihan Kepala Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan lebih demokratis. Dalam melakukan pemilihan pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat, apakah itu melalui lembaga 4 Ellydar Chaidir, 2001, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Prespektif Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hal. 21.
Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan ... more Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi itu. 1 Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dan suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. 2
Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang diteta... more Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi :
Menyangkut penggunaan asas pembuktian dalam KUHAP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di... more Menyangkut penggunaan asas pembuktian dalam KUHAP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di sidang pengadilan yaitu asas yang menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim artinya hakim berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP), dari ketentuan Pasal 183 tersebut, Kuffal (2004:36) berpendapat bahwa:
(KUHAP) disebutkan bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan apakah seseor... more (KUHAP) disebutkan bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu :
Dalam KUHP ternyata bahwa pembuat undang mampu untuk memperhatikan banyak hal yang konkrit. Hal i... more Dalam KUHP ternyata bahwa pembuat undang mampu untuk memperhatikan banyak hal yang konkrit. Hal ini ternyata adanya beberapa ketentuan yantg memuat alasan mengecualikan dijatuhkannya pidana, mengurangi dan menambah pidana. Alasan-alasan pengeculian pidana terdapat dalam :
Pengaturan terkait dengan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di atur pada Pasal 7... more Pengaturan terkait dengan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di atur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan tersebut ditentukan bahwa:
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaa... more Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Luas penemuan praperadilan merupakan bagian integral dari proses pengadilan sipil kontemporer Ame... more Luas penemuan praperadilan merupakan bagian integral dari proses pengadilan sipil kontemporer Amerika, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan taruhan besar. Penemuan praperadilan, didefinisikan secara ketat, sepenuhnya tersedia dalam yurisdiksi hukum sipil. Prosedur fungsional mirip dengan penemuan praperadilan yang ada pada sistem hukum sipil, dan pihak Amerika litigasi sipil transnasional kadang-kadang mencoba untuk menggunakan prosedur-prosedur hukum perdata. Namun, pengalaman sering frustasi untuk pengacara Amerika karena hakim hukum perdata tidak mudah menerima upaya ini. Memang, upaya Amerika dalam penemuan dari sumber-sumber asing sering sangat mengganggu bangku, bar, dan otoritas pemerintah di luar negeri, dan menimbulkan permusuhan terhadap upaya ini.
Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang diteta... more Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi :
Uploads
Papers by Ray Pratama Siadari