INOVASI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DI DAERAH

INOVASI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DI DAERAH Pendahuluan Perkembangan pembangunan daerah berkaitan dengan kebijakan desentralisasi daerah. Karena dengan kewenangan daerah yang luas, pembangunan daerah dapat ditentukan skala dan lajunya. Selain itu, desentralisasi memberi ruang untuk terjadinya kompetisi dan kerjasama antar daerah untuk pencapaian pembagunan maksimum. Ternyata di Indonesia, pergerakan otonomi daerah mengalami pasang-surut, karena terjadi tarik-menarik kewenangan antar pusat dan daerah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa produk undang-undang Pemerintah Daerah harus mengalami perubahan beberapa kali. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi tujuan pembangunan daerah. Apalagi kemudian terlihat bahwa tarik-menarik ini dipicu oleh perebutan kewenangan antara pusat dan daerah. Idealnya, pemerintah pusat dan daerah memperebutkan layanan yang optimum. Seluruh sistem pemerintahan didunia dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, giving hands, yaitu memberi layanan dan bantuan optimum pada masyarakat, sehingga menjadi kompetitif dan unggul. Sistem ekonomi, hukum, politik dan pendidikan benar-benar dirancang untuk memberi manfaat terbesar pada masyarakat. Sebagian besar negara maju masuk dalam kelompok ini. Kedua, grabbing hands, yaitu pemerintah atau kelas penguasa memanfaatkan posisi mereka untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan mereka, dengan menyerap kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat menjadi lumpuh, atau mengalami pertumbuhan lambat. Masyarakat menjadi tidak kompetitif, bahkan tertinggal dari negara-negara lain. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dan ketat dalam merespon perilaku pemerintahan, khususnya di daerah. Secara strategis, tujuan otonomi daerah tidak hanya bertujuan memandirikan pemerintah daerah, tetapi lebih jauh lagi juga memandirikan masyarakat lokal. Dari perspektif inilah sebetulnya bisa dilihat sejauh mana pemerintah daerah berhasil memandirikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Permasalahan Sejauh ini permasalahan untuk implementasi pembangunan daerah cukup kompleks. Masih terdapat gap antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Belum ada komunikasi interaktif diantara keduanya, sehingga pembangunan terkesan didominasi oleh pemeritah, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Akibatnya, hasil akhir pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Apalagi banyak ditemui pembangunan didasarkan pada pemenuhan kelas masyarakat tertentu, sehingga masyarakat luas tidak turut menikmatinya, tetapi justru mengalami kerugian berupa pengambil-alihan lahan, sumber lahan, hingga mata pencaharian. Globalisasi membuat semua negara masuk dalam satu sistem ekonomi, yaitu pasar bebas. Pemerintah tidak memiliki inovasi dan strategi yang jelas untuk menghadapi era bebas. Sehingga kemungkinan bangsa Indonesia tereksploitasi bangsa lain sangat terbuka. Sementara negara-negara lain menghadapi globalisasi dengan melakukan adaptasi yang berbasis kepentingan domestik. China, misalnya memadukan ideologi sosialisme dan liberalisme untuk bertahan dan memperoleh manfaat dari globalisasi. Negara-negara Eropa bersatu membentuk Uni Eropa. Jepang dan Korea berspesialisasi pada industri teknologi dan elektronik. Vietnam sekarang sedang mengembangkan diri sebagai negara industri beras. Sedangkan Indonesia dinilai oleh beberapa pengamat tidak memiliki ideologi pembangunan yang jelas. Hal ini berdampak pada pembangunan daerah. Langkah-Langkah Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah lokal harus menggunakan pendekatan berimbang. Yaitu mengoptimumkan industri tradisional seperti periklanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri kecil, serta memanfaatkan informasi, teknologi dan komunikasi. Perusahaan-perusahaan kecil harus melengkapi perusahaan-perusahaan berskala besar. Diversifikasi ini dalam jangka panjang akan menciptakan stabilitas yang besar dan berperan dalam membentuk ekonomi yang lebih kuat. Langkah pertama, perlu dikembangkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan industri skala kecil, disertai dengan pengadaan prasarana pendukung, barang modal, dan layanan produk. Langkah selanjutnya, konsumsi lokal, layanan tradisional, dan reinvestasi keuntungan pada sumber daya manusia dan perkembangan prasarana perlu ditingkatkan untuk menciptakan diversifikasi dan ketenagakerjaan. Strategi-strategi perkembangan harus dikaitkan dengan kesempatan-kesempatan eksternal. Hal ini akan mengarah pada perkembangan yang berpijak pada penggunaan sumber alam serta keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia. Langkah ini dapat mendorong identifikasi kesempatan-kesempatan di sektor informasi dan teknologi, research and development (R and D), dan proteksi lingkungan. Perlu ditekankan bahwa ada peluang-peluang perkembangan yang memerlukan pengetahuan dan pendidikan masyarakat lokal. Untuk mencapai perkembangan ini, diperlukan strategi-strategi berikut: Menarik investasi luar. Untuk memperoleh investasi luar, diperlukan public relations dan promosi. Perlu diidentifikasi peluang-peluang yang ada bagi investor dan ditunjukkan bagaimana mereka dapat mengoptimumkan peluang-peluang itu. Kebutuhan investor meliputi meliputi informasi tentang layanan industri dan pemerintah daerah, kelonggaran pajak, pinjaman atsau kredit, dan regulasi lingkungan. Prasarana dan program pemerintah. Program-program, layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas pemerintah menciptakan ketenagakerjaan dan menstabilkan ekonomi daerah. Peran pemeritah perlu diperluas untuk terciptanya sinergi. Mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru. Adanya perusahaan-perusahaan baru tidak hanya bergantung pada penarikan investasi tetapi juga memerlukan identifikasi peluang, konsultasi bisnis, sikap kepengusahaan, Dan prasarana. Perluasan perusahaan yang ada. Peluang-peluang yang muncul dari perkembangan ekonomi dapat membantu perusahaan untuk berkembang. Pemilikan dan kontrol oleh masyarakat lokal. Pembangunan daerah harus memiliki komitmen untuk pengadaan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Perusaahaan modal masyarakat dapat membantu menyediakan dana investasi yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi ini. Penggantian impor. Perlu juga diidentifikasi produk dan jasa yang berasal dari luar daerah dan memeriksa apakah masyarakat lokal memiliki potensi untuk memproduksi produk dan jasa sejenis. Produk khas. Banyak masyarakat lokal dapat memprodukasi barang dan jasa karena dubuthkan oleh daerah-daerah lain. Sumbernya diupayakan dari lingkungan, sehingga mencerminkan kekhasan. Hasilnya adalah produk-produk yang mencerminkan kekhasan daerah. Pendekatan yang terintegrasi. Prasarana yang memadai, pendidikan yang memadai, dan ekonomi terdiversifikasi yang mengandalkan sumber alam dan sumber daya manusia dapat memunculkan kemandirian dan keberdayaan. Perencanaan strategis. Sebuah rencana strategis perlu dirancang untuk membuat suatu daerah menjadi kompetitif, dan harus didasarkan pada kekuatan dan visi masyarakat lokal. Rencana strategis ini meliputi langkah-langkah penciptaan investasi swasta dengan dana pemerintah untuk terbentuknya kemitraan, identifikasi pasar, penciptaan iklim pembangunan daerah yang mendorong bukannya bersaing dengan investasi swasta. Pengembangan Organisasi. Pengembangan organisasi diperlukan agar masyarakat dapat mengekspresikan opini, mengawasi pembangunan, dan menjalankan implementasi. Organisasi perlu bekerja sama dengan pemerintah sehingga memaksimumkan potensi untuk pembangunan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk mandiri. Jiwa kewirausahaan juga dapat dimunculkan. Pada level yang lebih tinggi, pejabat pemerintah dapat berpartisipasi, sehingga jiwa kewirausahaan mereka lebih menonjol dalam pembangunan daerah. Ketenagakerjaan. Dalam orientasi penciptaan lapangan kerja, pemerintah sering mengabaikan aspek aplikasi teknologi, mengingat teknologi membatasi penggunaan tenaga manusia dan terbatasnya sumber daya manusia yang memadai. Pihak swasta perlu melakukan keseimbangan dengan memasukkan faktor teknologi, mengingat teknologi berfungsi meningkatkan kualitas. Pada level yang lebih tinggi, transfer teknologi juga perlu diperhatikan. Kesimpulan Berdasarkan permasalahan dan pemikiran diatas, maka pemerintahan daerah perlu melakukan inovasi kebijakan, terutama fokus pada dua agenda. Yaitu ekonomi dan teknologi, dan pendidikan. Melalui ekonomi, pemerintah daerah harus membangun kekuatan-kekuatan enterprenuership di daerah secara maksimal. Pemerintah daerah harus melakukan perubahan secara terus-menerus baik dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakannya. Masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, harus mengimbangi dengan memasuki dunia usaha, baik makro dan mikro. Mereka harus menjadi pemain lokal yang berprestasi regional, lokal dan global. PAGE \* MERGEFORMAT 2