Soal 3 Hukum - Ujian Diklat III PPC

1. Pengurus IKAHI bertanggung jawab kepada: a. Pelindung. b. Badan Pengawas. c. Badan Penasihat. d. Rapat Anggota. 2. Perkumpulan IKAHI berasaskan: a. Pancasila dan UUD 1945. b. Kebebasan berserikat dan berkumpul. c. Kemandirian dan independensi. d. Persatuan dan kesatuan. 3. Jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase, maka: a. Pengadilan Negeri tetap berwenang memutus sengketa jika salah satu pihak mengajukan gugatan. b. Pengadilan Negeri tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili. c. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan relatif untuk mengadili. d. Diserahkan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum. 4. WNI dan WNA melaksanakan perkawinan di Australia, tinggal bersama di Indonesia. Namun kemudian si istri yang WNI hendak mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Prinsip apakah yang dipedomani agar hukum Indonesia dapat diberlakukan untuk gugatan perceraian tersebut: a. Prinsip lex patriae. b. Prinsip lex loci solutions. c. Prinsip lex loci forum. d. Prinsip lex loci celebrationis. 5. Penitipan uang ganti kerugian kepada pengadilan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain memenuhi hal-hal atau keadaan sebagai berikut, kecuali: a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. 1 d. Pihak yang berhak menerima bersedia menerima uang ganti kerugian. 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum termasuk dalam jenis informasi: a. Informasi Umum. b. Informasi Wajib c. Informasi Terlarang. d. Informasi Khusus. 7. Seorang anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya mempunyai hubungan hukum dengan: a. Ibunya saja. b. Ayahnya saja. c. Ayah dan ibunya. d. A, b, dan c salah. 8. Putusan berupa denda yang dijatuhkan kepada korporasi dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak melaksanakan, maka: a. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan jika terdapat alasan kuat. b. Harta benda korporasi disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. c. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan jika terdapat alasan kuat. Apabila tetap tidak membayar harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. d. A, b, dan c salah. 9. KTP-el berlaku seumur hidup. Apa dasar hukum yang mengatakan bahwa KTP-el berlaku seumur hidup: a. UU No. 23 Tahun 2006. b. Pasal 101 huruf c UU No. 24 Tahun 2013. c. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008. d. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. 10. Hakim dalam memeriksa dan mengadili terdakwa harus didasarkan pada: a. Surat dakwaan penuntut umum. b. Tuntutan penuntut umum. c. Keterangan satu saksi. 2 d. Pengakuan terdakwa. 11. Tanda yang menunjukkan seseorang berbohong dan merasa cemas adalah: a. Mengunci mata lawan bicara. b. Pelebaran pupil mata. c. Pupil mata yang mengecil. d. Semua benar. 12. Terhadap persidangan perkara-perkara yang bagaimanakah oleh hakim sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum: a. Terdakwa dewasa. b. Terdakwa anak. c. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum. d. Perkara wanprestasi. 13. ‘Favor testamenti’ merupakan prinsip universal hukum perdata internasional yang ditemui dalam Convention on the Conflict of Laws Related to the Form of Testamentary Dispositions 1961 yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan untuk perbuatan hibah yang mengandung unsur asing. Hukum yang diberlakukan adalah: a. Hibah dilakukan secara tertulis. b. Jika hibah dilakukan tidak tertulis, harus ada saksi. c. Hukum yang diberlakukan adalah hukum dari negara tempat pembuat surat wasiat mempunyai domisili sehari-hari pada saat ia membuat wasiat atau pada saat kematiannya. d. Semuanya benar. 14. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat harus berusia berapa: a. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 (lima) tahun. b. Usia calon anak angkat harus sudah mencapai umur 5 (lima) tahun. c. Usia calon anak angkat harus sudah mencapai umur 7 (tujuh) tahun. d. Usia calon anak angkat belum mencapai umur 3 (tiga) tahun. 15. Berdasarkan perannya dalam tindak pidana, orang yang melakukan adalah mereka melakukan tindak pidana secara sendirian disebut: a. Pleger. b. Doen Pleger. 3 c. Medepleger. d. Medeplichtig. 16. Siapa yang berwenang menunjuk juru bicara pengadilan: a. Ketua Pengadilan Negeri. b. Ketua Pengadilan Tinggi. c. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi. d. Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 17. Salah satu kewajiban pelaku usaha dalam UUPK adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Di bawah ini merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut: a. Memberikan informasi kepada konsumen atas kerugian yang diderita pelaku usaha. b. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai keuntungan yang diperoleh pelaku usaha. c. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. d. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan lengkap. 18. Jika unsur perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam UU, maka unsur ini harus diuraikan dalam dakwaan JPU. Jika tidak diuraikan dalam dakwaan JPU: a. Dakwaan tersebut tidak kabur. b. Dakwaan tersebut harus dinyatakan kabur. c. Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. d. Jawaban b dan c benar. 19. Faktor ini menjadi salah satu penyebab timbulnya dampak negatif putusan: a. Hakim tidak cermat menerapkan hukum acara. b. Hakim memiliki hubungan pertemanan dengan salah satu pihak. c. Hakim yang menangani perkara hakim muda. d. Hakim yang menangani perkara perempuan. 20. Putusan yang tidak dapat dieksekusi, antara lain: a. Putusan yang bersifat condemnatoir. 4 b. Obyek yang akan dieksekusi ternyata tidak ada. c. Obyek eksekusi merupakan harta gono gini. d. Obyek eksekusi belum bersertifikat. 21. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) bisa didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, kecuali: a. Tempat perbuatan fisik dilakukan. b. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana. c. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. d. Tempat tinggal tersangka. 22. Peralihan piutang menyebabkan demi hukum terjadinya peralihan hipotik. Peralihan piutang tersebut dapat terjadi karena: a. Cessie. b. Subrogasi. c. Pewarisan. d. A, b, dan c benar. 23. Dalam hal terdapat pendapat atau putusan yang berbeda pada saat proses pengambilan putusan, maka sikap hakim yang paling tepat adalah: a. Meminta dilakukan musyawarah lanjutan sambil dilakukan pendalaman terhadap materi yang masih belum tercapai mufakat. b. Langsung mengikuti pendapat hakim ketua. c. Meminta untuk segera diambil putusan oleh karena kepastian hukum harus cepat diwujudkan. d. Menolak untuk melakukan musyawarah oleh karena terdapat intervensi dari pihak lain. 24. Apakah terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung: a. Dapat diajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tersebut. b. Dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. c. Dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. d. Semua jawaban benar. 25. Konvensi PBB di Wina-Austria 1988 merupakan cikal bakal lahirnya undang-undang: a. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5 b. Undang-undang perikanan. c. Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. d. Undang-undang perburuhan. 26. Dalam hal hakim yang ditunjuk sebagai juru bicara tidak dapat menjalankan tugas, apakah ketua pengadilan negeri dapat mengambil peran juru bicara: a. Dapat. b. Tidak dapat. c. Dapat dengan persetujuan pengadilan tinggi. d. Tidak dapat, kecuali surat penunjukan juru bicara dicabut. 27. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus didasarkan kepada: a. Undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. b. Masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. c. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. d. Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 28. Putusan yang berdampak negatif bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya budaya hukum masyarakat tetapi juga: a. Kesalahan dalam penerapan hukum acara. b. Kesalahan atau ketidakcermatan di dalam merumuskan amar putusan sehingga menyulitkan pelaksanaan eksekusi. c. Tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berimbang. d. Semua jawaban benar. 29. Filosofi asas pemisahan horizontal dalam hukum adat mendasari pelaksanaan pembangunan rumah susun dan kepemilikan satuan rumah susunnya: a. Dalam rumah susun dipisahkan antara pemilikan tanah dengan apa yang ada di atasnya. b. Dalam rumah susun dikenal adanya pemilikan secara pribadi/ perseorangan dan pemilikan bersama. c. Rumah susun dilengkapi dengan segala fasilitas yang lengkap. d. Pembangunan rumah susun harus memperhatikan rencana tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. 6 30. Konvensi UNCAC yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 adalah Konvensi PBB mengenai: a. Pemberantasan tindak pidana terorisme. b. Pemberantasan money laundering. c. Pemberantasan tindak pidana korupsi. d. Pemberantasan peredaran gelap narkotika. 31. Dalam Gugatan Citizen Law Suit ke peradilan umum, tuntutan yang tidak boleh antara lain: a. Pembatalan atas suatu undang-undang (UU). b. Pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara). c. Salah semua. d. A dan b benar. 32. Dalam hal apa akta pencatatan sipil dapat dibatalkan: a. Apabila akta tersebut memuat keterangan yang tidak benar dan tidak sah. b. Apabila terdapat kelalaian petugas koleksi. c. Apabila telah melampaui lamanya proses penerbitan akta pencatatan sipil. d. Apabila ada kesalahan tulisan redaksional dalam akta pencatatan sipil. 33. Dalam Komentar Umum No. 34, terdapat beberapa turunan dari kebebasan ekspresi. Manakah dari hak di bawah ini yang bukan merupakan turunan dari kebebasan ekspresi tersebut: a. Hak untuk mengubah pendapat. b. Hak untuk tidak berpendapat. c. Hak untuk menyebarkan ekspresi melalui lisan, tulisan, dan bahasa isyarat serta ekspresi non-verbal seperti gambar dan obyek seni. d. Hak media untuk mengomentari masalah-masalah publik dengan sensor tertentu. 34. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi yang obyeknya berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dilakukan di: a. Dilakukan pada pengadilan negeri yang memutus. b. Dilakukan pada pengadilan negeri dimana obyek eksekusi tersebut berada. c. Pengadilan negeri tempat pelawan bertempat tinggal. 7 d. Semua jawaban di atas benar. 35. Berikut ini merupakan jenis usulan Sanksi Sedang kepada oknum hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kecuali: a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun. b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun. c. Pembebasan dari jabatan struktural. d. Hakim non-palu paling lama 6 (enam) bulan. 36. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat terkait Judicial Activism: a. Judicial Activism selalu diartikan sebagai pelanggaran peraturan perundangundangan. b. Judicial Activism sebaiknya dihindari untuk menjaga kepastian hukum. c. Judicial Activism dimungkinkan karena peraturan perundang-undangan tidak selalu dapat mengakomodir dan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. d. Judicial Activism merupakan bentuk pengingkaran terhadap peraturan perundang-undangan. 37. Jika telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di pengadilan, akan tetapi pihak yang berhak atas tanah masih menguasai tanah tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah adalah: a. Instansi yang membutuhkan tanah langsung dapat mengosongkan. b. Mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengosongan tanah tersebut. c. Menunggu pihak pemegang hak atas tanah sampai mau menerima uang ganti rugi. d. Menunda pembangunan sampai pemilik tanah mengosongkan secara sukarela. 38. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak mengikat kedua belah pihak seperti undangundang, makna dari asas tersebut adalah: a. Setiap perjanjian adalah undang-undang. b. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat dituntut ganti rugi. c. Pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan seperti halnya pelanggaran terhadap undang-undang. 8 d. Pelanggaran perjanjian berimplikasi pada eksekusi. 39. Konvensi Internasional yang menyebutkan mengenai Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara adalah: a. Konvensi Den Haag. b. Konvensi New York. c. Konvensi Wina. d. Konvensi Warsawa. 40. Dalam operasi penangkapan kapal di ZEE, penyidik PNS dari KKP menyita barang bukti hasil tindak pidana perikanan. Dengan alasan kapal tersebut mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi, penyidik dapat mengajukan agar kapal tersebut dilelang dengan persetujuan: a. Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Panglima TNI. c. Ketua Mahkamah Agung. d. Ketua Pengadilan Perikanan setempat. 41. Berikut ini adalah aparat pendukung peradilan, kecuali: a. Hakim. b. Panitera. c. Panitera Pengganti. d. Juru Lelang. 42. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan kejahatan atau pelanggaran karena ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa: a. Diputus bebas. b. Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum. c. Terdakwa diputus dengan putusan penuntutan tidak dapat diterima. d. Terdakwa diputus dengan putusan dakwaan batal demi hukum. 43. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing adalah sebagai berikut, kecuali: a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. 9 b. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana. c. Melakukan penahanan terhadap tersangka. d. Melakukan penghentian penyidikan. 44. Bukti elektronik baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila bukti tersebut memang sengaja dibuat sebagai alat pembuktian suatu fakta. Istilah ini dikenal dengan: a. Necessity. b. Reliability. c. Relevance. d. Reality. 45. Pilihlah jawaban yang benar: a. Penyajian bagan di atas memudahkan pembaca memahami pembahasan ini. b. Pada awal tahun ini di Irak menjadi pusat perhatian dunia. c. Laporan ini untuk memenuhi permintaan Kepala Sekolah Dasar Tanjung Barat. d. Reporter Anda, Rani, melaporkan dari kawasan Semanggi. 46. Guna mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, maka menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 wakil kelompok yang bersangkutan: a. Wajib memiliki Surat Kuasa Khusus. b. Memiliki kapasitas selaku wakil kelompok. c. Tidak disyaratkan memperoleh Surat Kuasa Khusus. d. A, b, dan c salah semua. 47. Ruang lingkup tindak pidana khusus adalah: a. Bersifat tetap. b. Berubah sesuai dengan politik hukum. c. Berubah sesuai kebijakan pemerintah. d. Semua pernyataan benar. 48. Unsur sifat perbuatan melawan hukum materil dalam suatu perbuatan pidana sudah lama dianut dalam ajaran hukum pidana dan berlaku universal. Dengan adanya putusan MK yang menyatakan hukum pidana hanya menganut ajaran sifat melawan hukum formil, apakah ajaran sifat melawan hukum materil ini masih dianut dalam praktik peradilan di Indonesia: 10 a. Tergantung pada hakimnya. b. Tidak diterapkan lagi. c. Masih diterapkan. d. Semua jawaban benar. 49. Pelaporan SPT dalam undang-undang KUP (ketentuan umum dan tata cara perpajakan) dikenal sebagai berikut: a. SPT Bulanan. b. SPT Masa dan Tahunan. c. SPT Triwulanan. d. SPT Semester dan Tahunan. e. SPT Tahunan. 50. Dalam konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat hak-hak yang boleh dibatasi. Manakah dari hak di bawah ini yang boleh dibatasi: a. Hak untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. b. Hak untuk berganti agama atau kepercayaan. c. Hak untuk menjalankan agama. d. Semuanya salah. 51. Dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dijamin oleh jaminan perorangan (borgtocht), siapakah yang dapat dituntut unutk membayar ganti kerugian oleh pihak kreditor: a. Debitor. b. Borgtocht. c. Debitor dan borgtocht. d. Retentor. 52. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional: a. Dapat diajukan upaya hukum perlawanan. b. Dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. c. Dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. d. Tidak ada upaya hukum apapun. 53. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh: 11 a. Menteri Dalam Negeri. b. Mahkamah Internal Partai Politik sesuai AD dan ART. c. Dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri. d. Dalam bentuk gugatan Tata Usaha Negara. 54. Eksekusi putusan pengadilan tindak pidana khusus dilaksanakan oleh: a. Jaksa dan Jaksa di KPK. b. Jaksa KPK. c. Jurusita Pengadilan Negeri. d. Penyidik tindak pidana khusus. 55. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dilarang dicantumkan janji: a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan. b. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji. c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelematkan obyek Hak Tanggungan. d. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji. 56. Pembacaan putusan atas keberatan terhadap putusan KPPU dilakukan secara: a. Sidang tertutup. b. Tergantung keputusan majelis hakim. c. Sidang yang terbuka untuk umum. d. Berdasarkan permintaan pemohon keberatan. 57. Judicial Activism hakim pada tahap pemberian pertimbangan dalam putusan di antaranya adalah: a. Putusan pidana yang selalu menghukum terdakwa demi memenuhi tekanan publik dan pendapat para ahli di media massa meskipun berdasarkan fakta, peristiwa, dan dasar hukumnya seharusnya terdakwa bebas. b. Putusan perdata yang mengatakan bahwa hak perempuan sama dengan laki-laki dalam hal mewaris walaupun hukum adat menyatakan hak laki-laki lebih banyak daripada hak perempuan. 12 c. Putusan pidana yang selalu menjatuhkan hukuman berat/ tinggi kepada terdakwa demi memenuhi keinginan sebagian masyarakat. d. Putusan pidana yang menghukum terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan meskipun tindak pidananya tidak serumpun, supaya terdakwa jera dan calon pelaku lain tidak melakukan hal yang sama. 58. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat adat sejak dulu, Yang sejatinya untuk mencapai Keadilan Restoratif dalam wujud: a. Penyembuhan, pembelajaran moral, dan partisipasi perhatian masyarakat. b. Dialog antar ketua adat dan para pihak. c. Mengupayakan penyelesaian sendiri permasalahannya. d. Merasa bersalah dan memaafkan. 59. Keadilan Restoratif mulai diterapkan dalam beberapa perundang-undangan sebagai pembaharuan hukum pidana di berbagai negara saat ini, karena: a. Prinsip-prinsip pokok tentang penggunaan program-program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan pidana. b. Telah diatur dalam perundang-undangan. c. Sebagai sarana menyelesaikan konflik sosial. d. Deklarasi PBB untuk mengedepankan perdamaian dan dialog. 60. Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam hal penerapan asas-asas peradilan yang baik dalam hal penanganan perkara, kecuali: a. Ketentuan jangka waktu penanganan perkara. b. Kewajiban pengiriman dokumen elektronik pada saat pengajuan upaya hukum kasasi. c. Pembacaan serentak majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali. d. Laporan keuangan MA yang WTP. catatan: dari jawaban yang di-bold dan dimerahkan saya salah 10. 13