STATISTIK KEHUTANAN

STATISTIK KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2014 STATISTIK KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2014 Ministry of Environment and Forestry Statistics 2014 Penyunting/ Editor : Pusat Data dan Informasi Data and Information Centre Diterbitkan Oleh/ Published by : KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ministry of Environment and Forestry Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya May be cited with reference to the source KATA PENGANTAR Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 ini merupakan publikasi perdana sejak Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Data dan Informasi yang dituangkan dalam Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan 3 parameter pokok Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, data sumber daya hutan dan hasil pembangunan kehutanan khususnya pada tahun 2014 Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Statistik ini. Kami menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Buku Statistik ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dinantikan. Semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya. Jakarta, Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL, Ir. BAM BANG HENDROYONO, M M NIP. 19640930 198903 1 001 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 i DAFTAR ISI/ CON TEN TS Halaman KATA PENGANTAR/ PREFACE DAFTAR ISI/ Contents DAFTAR GRAFIK/ Figure List 1. 2. i i i STATISTIK KUALITAS AIR Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014 Tabel 1.2 Parameter TSS per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter TSS per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.3 Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter DO per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.4 Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter BOD per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.5 Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter COD per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.6 Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Total Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014 Tabel 1.7 Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Fecal Coli per province from 2010 s.d. 2014 Tabel 1.8 Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Total Coli of the Year 2010 sd 2014 1 4 7 9 11 13 15 17 19 STATISTIK KUALITAS UDARA Tabel 2.1 Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2) Tabel 2.2 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2014-2014 Tabel 2.3 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.4 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2014-2014 Tabel 2.5 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2014 Tabel 2.6 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.7 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2014-2014 Tabel 2.8 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.9 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.10 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.11 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Banten Tahun 2014 - 2014 Tabel 2.12 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel 2.13 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 25 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 43 iii Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 3. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2014 s .d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 s .d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2014 - 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2014 s.d 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi M aluku dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi M aluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014 45 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 PKTL (PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN) 71 3.1. Kawasan Hutan/ Forest Area 75 Tabel/ Table 3.1.1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan M enteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/ Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree on the Designation of Provincial Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem iv 44 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 77 Tabel/ Table 3.1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 Etm+ s/ d 2014/ Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+ 2014 79 Tabel/ Table 3.1.3. Angka Deforestasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2010-2014 (Ha/ Th)/ Deforestation Rate Inside and Outside Forest Area by Province for the Period of 2010-2014 (ha/ year ) 88 Tabel/ Table 3.1.4. Perkembangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman s/ d Tahun 2014 / Progress of Boundary Demarcation Until 2014 93 Tabel/ Table 3.1.5 Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Parsial Tahun 2008-2014/ Progress of Endorsement of Partial Forest Boundary in 2008-2014 94 Tabel/ Table 3.1.6 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/ d Tahun 2014/ Progress of Forest Area Establishment Until 2014 95 Tabel/ Table 3.1.7. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/ d Tahun 2014 Implementation of Forest Boundary Demarcation until 2014 96 3.2. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PEN GGUN AAN KAWASAN HUTAN / The Alteration of Forest Area and Approval Of Forenst Area 97 Tabel/ Table 3.2.1. Tukar M enukar Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ The Exchanges of Forest Area in 2008-2014 99 Tabel/ Table 3.2.2. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/ Perkebunan Tahap Sk Pelepasan / Progress of Forest Areas for Release Agriculture/ Plantation SK Release Stages of Forest 101 Tabel/ Table 3.2.3. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan/ Progress of Forest Areas for Release Transmigration SK Release Stages Of Forest 103 Tabel/ Table 3.2.4. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2014/ Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 105 Tabel 3.2.5. Tabel 3.2.6. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang 107 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/ Eksplorasi Tambang 109 Tabel/ Tabl e 3.2.7. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey atau Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 20082014/ Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 111 Tabel/ Table 3.2.8. Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ Progress Function of Changes of Forest est Area Establishment in 2008-2014 112 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 v 4. 3.3. PEM BEN TUKAN KESATUAN PEN GELOLAAN HUTAN (KPH)/ Designation of Forest Management Unit (FMU) Tabel 3.3.1. Penetapan Wilayah KPH M odel Sampai Dengan Tahun 2014 Tabel 3.3.2. Perkembangan Penetapan Wilayah KPH (KPHP Dan KPHL) 2014 Tabel 3.3.3. Penetapan Wilayah KPH Konservasi Sampai dengan Tahun 2014 Tabel 3.3.4. Daftar Kelembagaan KPH sampai dengan 2014 Tabel 3.3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) 147 KSDAE (KONSERVASI SUM BER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM ) 149 4.1. KAWASAN KON SERVASI/ Conservation Areas 155 Tabel/ Table 4.1.1. Jumlah Pengunjung Taman Nasional Tahun 2014/ Number of National Park Visitors in 2014 Tabel 4.1.2. Data Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Tahun 2014 Tabel 4.1.3. Data Jumlah Pengunjung Cagar Alam Tahun 2014 Tabel 4.1.4. Data Jumlah Pengunjung Suaka M argasatwa 2014 5. vi 121 123 129 133 135 157 160 166 174 4.2. FLORA & FAUN A Tabel 4.2.1. Perkembangan Spesies Prioritas Terancam Punah Tahun 2010-2014 Tabel 4.2.2. PNBP Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Tabel 4.2.3. Data Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 Tabel 4.2.4. Jenis Satwa yang ada di Lembaga Konservasi Tahun 2014 Tabel 4.2.5. Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri Tahun 2014 179 181 4.3. KEAM AN AN HUTAN DAN KEBAKARAN HUTAN / Forest Security and Forest Fire Tabel 4.3.1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kehutanan sampai Tahun 2014 Tabel 4.3.2. Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Seluruh Indonesia Per Provinsi Tahun 2014 Tabel 4.3.3. Sebaran Hotspot Per Bulan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.4. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 Tabel 4.3.5. Jumlah Anggota M A UPT Pembina Brigdalkarhut Daops Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.6. Jumlah Anggota M anggala Agni UPT Pembina Brigdalkarhut Non Daops Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.7. Jumlah Anggota M asyarakat Peduli Api (M PA) Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.8. Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014 Tabel 4.3.9. Sebaran Hotspot di Provinsi Rawan Tahun 2010-2014 189 202 203 BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAN PERHUTANAN SOSIAL 205 5.1. LAHAN KRITIS/ Critical Land Tabel 5.1.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2011 dan Tahun 2013/ Extent and Distribution of Critical Land 2011 and 2013 215 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 182 183 184 186 191 193 194 195 196 198 200 217 5.2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN/ Forest and Land Rehabilitation Tabel 5.2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2009 - 2014 Tabel 5.2.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014 Tabel/ Table 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Tahun 2010-2014/ Reforestation Activities in 2010-2014 Tabel 5.2.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/ Hutan Rakyat Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.2 Perkembangan Kegiatan Hutan Kota Tahun 2010-2014 Tabel 5.2.3.3 Rehabilitasi Hutan M angrove, Rawa dan Gambut Tahun 2010-2014/ Mangrove and Peat Swamp Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tabel 5.2.3.4. Pembangunan DAM Pengendali & DAM Penahan Tahun 2010-2014 Tabel/ Table 5.2.3.5.Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2010-2014/ Construction of Gully Plug in 2010- 2014 Tabel/ Table 5.2.3.6.Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2010-2014 / Construction RI,QÀOWUDWLRQ:HOOVLQ Tabel/ Table 5.2.3.7.Pembangunan Embung Air Tahun 2010-2014/ Construction of Water Ponds in 2010 - 2014 5.3. KEBUN BIBIT RAKYAT/ Community Owned N ursery Tabel 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014 Tabel 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014 Tabel/ Table 5.3.3. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010-2014/ Development of Community Nursery in 2010 – 2014 5.4. HASIL HUTAN KEM ASYARAKATAN/ Forest Products Community Tabel/ Table 5.4. Jumlah Koloni Lebah dan Produksi M adu Hasil Kegiatan Perlebahan Tahun 2008-2014/ The Number of Bee Colonies and Honey Production in 2008-2014 Tabel/ Table 5.4.1. Hasil -hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2008-2014/ The Result Actitvities of Natural Silk in 2008 - 2014 Tabel/ Table 5.4.2. Realisasi Pembangunan Budidaya Tanaman Rotan Tahun 2008-2014/ Realization of Development Rattan Cultivation in 2008-2014 Tabel/ Table 5.4.3. Realisasi Pembuatan Tanaman Bambu Tahun 2008- 2014/ Realization of bamboo area in 2008-2014 5.5. SATU M ILIAR POHON/ One Billion Indonesia Trees Tabel/ Table 55.1 Penanaman Satu M iliar Pohon Tahun 2010 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2010 (Forestry Activity) Tabel/ Table 5.5.2 Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2011 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2011 (Forestry Activity) Tabel/ Table 5.5.3 Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2012 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2012 (Forestry Activity) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 219 221 224 225 226 227 228 229 230 232 233 234 235 237 248 258 261 263 265 269 270 271 257 275 277 vii Tabel/ Table 5.5.4 Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2013 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2013 (Forestry Activity) Tabel/ Table 5.5.5 Realisasi Penanaman Satu M iliar Pohon Tahun 2010-2014/ Recapitulation of planting one billion trees in 2010 - 2014 6. PEN GELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 6.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK M ENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014 Tabel 6.1. Luas Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan SK M enteri Kehutanan Tahun 2014 6.2. LUAS ARAHAN PEM ANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEM ANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014 Tabel 6.2. Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2014 7. 281 283 285 287 289 291 6.3. LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK PER PROPINSI SAM PAI DENGAN TAHUN 2014 Tabel 6.3. Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak Per Propinsi sampai dengan Tahun 2014 295 6.4. PENETAPAN WILAYAH KPHP M ODEL Tabel 6.4. Penetapan Wilayah KPHP M odel 297 299 PENGEM BANGAN SUM BER DAYA M ANUSIA/ Human Resources Development 305 7.1. JUM LAH DAN SEBARAN PEGAWAI/ N umber and Distribution of Personne Tabel/ Table 7.1.1. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan M enurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/ Number and 'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\ Education and Gender in 2014 Tabel/ Table 7.1.2. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan M enurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/ Number and 'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRIWKH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\*UDGH and Gender in 2014 Tabel/ Table 7.1.3. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti s/ d Desember 2014/ Number and Distribution of Researchers up to December 2014 307 7.2. PELATIHAN PEGAWAI/ Staff Training Tabel/ Table 7.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2008-2014/ Forestry Education and Training in 2008-2014 Tabel/ Table 7.2.2 Jumlah Karya Siswa Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2014/ 2IÀFHUVLQ7UDLQLQJE\/HYHORI(GXFDWLRQ in 2008-2014 8. 279 SARANA PRASARANA/ Infrastructures and Facilities Tabel 8.1. Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan Intrakomptabel Rincian Per Kelompok Barang Tabel 8.2. Laporan Posisi Barang M ilik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2014 viii Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 293 309 311 312 313 315 318 319 321 325 9. RINGKASAN PENGELUARAN KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 327 9.1 . KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 30 JUNI 2015 Tabel 9.1. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2010 SD 2015 331 333 10. ITJEN KEM ENHUT TAHUN 2014 Tabel 10.1. Realisasi Audit Reguler Tahun 2010-2014 (Kinerja/ Tematik/ Dana Dekonsentrasi) Tabel 10.2. Realisasi Audit Khusus/ Investigasi Tahun 2010-2014 Rekapitulasi Laporan Perkembamngan Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Tabel 10.3. Rekapitulasi Realisasi Auditan Per Provinsi Berdasarkan PKPT Audit Kinerja/ Operasional/ Tematik/ Dana Dekonsentrasi*) Tahun 2010 – 2014 Tabel 10.4. Rekapitulasi Realisasi Auditan Audit Khusus/ Investigasi Per Provinsi Tahun 2010 – 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 337 339 341 343 345 ix DAFTAR GRAFIK *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN *UDÀN 3DUDPHWHU766SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU766VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU'2SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU'2VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU%2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU%2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU&2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU&2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU)HFDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG *UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 3DUDPHWHU7RWDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG .XDOLWDV8GDUD7LQJNDW3URYLQVL 3DUDPHWHU12GDQ62  .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL$FHK3HU.DEXSDWHQ.RWD .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL$FHKGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUD3HU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN *UDÀN *UDÀN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 29 29 30 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 *UDÀN 8 31 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDX3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 31 .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDX3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL 32 Tahun 2012 s.d. 2014 33 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJ3HU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 33 34 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJGDUL7DKXQVG 2014 34 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DPEL3HU.DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DPELGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD6HODWDQSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 35 36 37 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XPDWHUD6HODWDQGDUL7DKXQ s.d. 2014 37 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%HQJNXOXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%HQJNXOXGDUL7DKXQVG x Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 38 38 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL/DPSXQJSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL/DPSXQJGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQWHQSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DQWHQGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL'.,-DNDUWDSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 39 39 40 41 42 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL'.,-DNDUWDGDUL7DKXQVG 2014 42 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD%DUDWSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 43 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD%DUDWGDUL7DKXQVG 2014 43 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7HQJDKSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 44 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7HQJDKGDUL7DKXQVG 2014 45 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL',<RJ\DNDUWDSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 46 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL',<RJ\DNDUWDGDUL7DKXQVG 2014 46 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7LPXUSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 47 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL-DZD7LPXUGDUL7DKXQVG 2014 48 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DOLSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL%DOLGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD%DUDWSHU Kabupaten/ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 49 49 50 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD%DUDWGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 50 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUSHU Kabupaten/ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 51 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 52 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ6HODWDQSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 53 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ6HODWDQGDUL7DKXQ 2012 s.d. 2014 53 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ%DUDWSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 54 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ%DUDWGDUL7DKXQ s.d. 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 54 xi *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7LPXUSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 55 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7LPXUGDUL7DKXQ s.d. 2014 56 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7HQJDKSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 57 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ7HQJDKGDUL7DKXQ s.d. 2014 57 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 58 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 58 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL*RURQWDORSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL*RURQWDORGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 59 60 60 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKGDUL7DKXQ s.d. 2014 61 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 62 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQGDUL7DKXQ s.d. 2014 62 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJJDUDSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 63 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJJDUDGDUL7DKXQ s.d. 2014 63 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWSHU.DEXSDWHQ Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 64 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWGDUL7DKXQ s.d. 2014 65 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNXGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXDSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL Tahun 2012 s.d. 2014 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXDGDUL7DKXQVG *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL3DSXD%DUDWSHU.DEXSDWHQ.RWD dari Tahun 2012 s.d. 2014 65 66 66 67 67 *UDÀN .RQVHQWUDVL3DUWLNHO12GDQ62GL3URYLQVL0DOXNX8WDUDGDUL7DKXQVG 2014 *UDÀN *UDÀN *UDÀN xii 3RSXODVL6DWZD7HUDQFDP3XQDK7DKXQVG 3HUNHPEDQJDQ.DVXV7LQGDN3LGDQD.HKXWDQDQVDPSDL7DKXQ 7DUJHWGDQ5HDOLVDVL31%36'$.HPHQWHULDQ/+. GDODPMXWDDQ  Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 68 181 192 335 DAFTAR LAM PIRAN KEPUTUSAN M ENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.103/ M enLHK-II/ 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN NOM OR SK.865/ M ENHUT-II/ 2014 TANGGAL 29 SEPTEM BER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH 349 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.35/ M enhut-II/ 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOM OR 422/ KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUM ATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM ) HEKTAR 355 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.579/ M enhut-II/ 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUM ATERA UTARA 361 KEPUTUSAN M ENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 76/ M enLHK-II/ 20 15 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN M ENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIM A RATUS ENAM PULUH SEM BILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEM BILAN PULUH SEM BILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN M ENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIM A RATUS TIGA PULUH ENAM ) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 365 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.866/ M enhut-II/ 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUM ATERA SELATAN 375 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 863/ M enhut-II/ 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAM BI 381 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 784/ M enhut-II/ 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOM OR 420/ KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEM BILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEM BILAN RATUS ENAM PULUH EM PAT) HEKTAR 387 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 256/ Kpts-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAM PUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EM PAT RIBU TUJUH RATUS TlGA PULUH LIM A) HEKTAR 391 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 419/ Kpts-II/ 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EM PAT PULUH LIM A RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR 395 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANA DAN PERKEBUNAN Nomor: 220/ Kpte-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475,45 (SERATUS DELAPAN RIBU EM PAT RATUS TUJUH PULUH LIM A EM PAT PULUH LIM A PERSERATUS) HEKTAR. 399 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN Nomor : 195 / Kpts-II/ 2003 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR 403 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 xiii KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN Nomor: SK. 3 59 / M enhut-II/ 2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOM OR 435/ KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 407 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 17i / Kpts-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIM EWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEM BILAN BELAS LIM A PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR 411 KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR: SK.395/ M enhut- II/ 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN M ENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOM OR 417 / Kpts-II/ 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIM UR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIM A PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR 415 1 STATISTIK KUALITAS AIR STATISTIK KUALITAS AIR TAHUN 2010 – 2014 Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Evaluasi pencemaran air selama tahun 2010 – 2014 menunjukkan kondisi kualitas air sungai umumnya berada pada status tercemar. Karena peranannya tersebut maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Pencemaran sungai yang terjadi saat ini semakin beragam dan menunjukkan gejala kerusakan OLQJNXQJDQ\DQJFXNXSVHULXVVHUWDVHULQJPHQLPEXONDQNRQÁLNGLPDV\DUDNDW.HODQJNDDQGDQ kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang sering muncul pada berbagai tempat setiap tahun (Suwari 2010). Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia jika tidak diimbangi dengan tindakan bijaksana dalam pengelolaannya akan mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya air. Air permukaan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti : sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air, yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu : 1. TSS ( Total Suspended Solid) Zat padat tersuspensi (TSS) adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan GHQJDQXNXUDQSDUWLNHOPDNVLPDOࣂPDWDXOHELKEHVDUGDULXNXUDQSDUWLNHONRORLG7RWDO VXVSHQGHGVROLGVGDSDWEHUXSDNRPSRQHQKLGXS ELRWLN VHSHUWLÀWRSODQNWRQ]RRSODQNWRQ bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangikemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Konsentrasi Total Suspended Solid merupakan salah satu parameter perairan untuk indikator tingkat sedimentasi. Konsentrasi Total Suspended Solid dapat digunakan untuk perkiraan laju sedimentasi yang terjadi pada lokasi perairan. 2. DO ( Dissolved Oxygen) Dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air. Oksigen terlarut ini merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas air. Air yang memiliki DO tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang rendah, dan sebaliknya air yang memiliki DO rendah menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh mikroorganisme air sebagai sumber oksigen dalam proses pernafasan. Semakin sedikit oksigen ditunjukkan dengan mikroorganisme air yang semakin sedikit, bahkan seringkali tumbuh mikroorganisme anaerob. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 3. BOD ( Biochemical Oxygen Demand) Biochemical oxygen demand (BOD) atau kebutuhan oksigen biokimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik pada kondisi aerobik. Kebutuhan oksigen biokimiawi ini berbanding terbalik dengan keberadaan oksigen terlarut. Bila nilai BOD tinggi berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air banyak, sehingga sisa oksigen yang berada dalam air sedikit, sebaliknya bila nilai BOD rendah berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air sedikit, sehingga sisa oksigen dalam air banyak. Tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Proses pengujian BOD dilakukan selama lima hari (BOD5) untuk mengetahui pola kebutuhan oksigen biokimiawinya. Pada umumnya nilai BOD akan menurun dari hari ke hari karena senyawa organik yang harus diuraikan semakin sedikit sehingga kebutuhan oksigen untuk proses penguraian semakin sedikit. 4. COD ( Chemical Oxygen Demand) Chemical oxygen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah pengukuran jumlah senyawa organik dalam air yang setara dengan kebutuhan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Kedua parameter (BOD dan COD) ini mengukur jumlah senyawa organik, namun nilai COD umumnya lebih besar dari nilai BOD, hal ini dikarenakan terdapat senyawa yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme namun masih dapat diurai oleh proses kimiawi. 5. T-P ( Total Phosfat ) Phospat juga menunjukkan keberadaan senyawa organik seperti protein, urea, dan hasil proses penguraian. Keberadaan Phospat dapat menyebabkan perkembangan pesat alga dan tanaman air yang mengakibatkan turunnya nilai oksigen terlarut karena pengonsumsian berlebihan di waktu bersamaan. 6. Fecal Coli M ikroorganisme yang pada umumnya terdapat pada limbah domestik dalam jumlah banyak yaitu bakteri kelompok Coliform, Escherichia coli dan Streptococcus faecalis. Bakteri yang merupakanindikator kualitas suatu perairan adalah coliform, fecal coli, dan salmonella. 7. Total Coli Sebagai indikator adanya pencemaran yang disebabkan oleh tinja manusia. 2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PENGAM BILAN SAM PEL 1. Tahun 2010 – 2014 Pemantauan kualitas air sungai untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan oleh pemerintah provinsi. 2. Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi. 3. Setiap sungai dilakukan pemantauan minimal sebanyak 4 kali dalam setahun 4. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA yaitu : TSS, DO, BOD, COD, T-P, Fecal Coli dan Total Coli. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 3 Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014 No 4 Nama Provinsi Nama Sungai 1 Aceh Sungai Krueng Tamiang 2 Sumatera Utara Sungai Batahan 3 Sumatera Barat 1. 2. 3. 4. 5. Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai 4 Riau 1. 2. Sungai Siak Sungai Kampar 5 Kepulauan Riau DAM Duriangkang 6 Sumatera Selatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Sungai M usi Sungai Semangus Sungai Kikim Sungai Kelingi Sungai Lakitan Sungai Rawas Sungai Batanghari Leko Sungai Lematang Sungai Keramasan Sungai Ogan Sungai Komering Sungai M esuji Sungai Warkuk Danau Ranau 7 Bangka Belitung 1. 2. Sungai Buding Sungai Baturasa 8 Jambi Sungai Batanghari 9 Lampung Sungai Way M esuji 10 Bengkulu Sungai M usi 11 Banten 1. 2. Sungai Cidurian Sungai Cisadane 12 DKI Jakarta 1. 2. Sungai Ciliwung Sungai Gajah M ada 13 Jawa Barat 1. 2. 3. 4. Sungai Sungai Sungai Sungai Cisadane Ciliwung Citarum Citanduy 14 Jawa Tengah 1. 2. 3. 4. Sungai Sungai Sungai Sungai Citanduy Cisanggarung Progo Bengawan Solo 15 D.I. Yogyakarta 1. 2. 3. 4. Sungai Progo Anak Sungai Progo (Kresek) Sungai Opak Sungai Serang Batang Batang Batang Batang Batang Hari Sangir M omong Pangiang Sipotar Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Nama Provinsi Nama Sungai 16 Jawa Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sungai M adiun Sungai Bengawan Solo Sungai Berantas Kali Tengah Kali Porong Kali Surabaya Kali M as 17 Bali 1. 2. 3. Sungai Tukad Ayung Sungai Tukad Ho Sungai Tukad Saba 18 Nusa Tenggara Barat 1. 2. 3. 4. Sungai Jangkok Sungai M eniting Anak Sungai M eniting (Sungai Ranjok) Anak Sungai M eniting (Sungai Sidemen) 19 Nusa Tenggara Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai 20 Kalimantan Barat 1. 2. Sungai Kapuas Sungai Jelay 21 Kalimantan Tengah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai 22 Kalimantan Selatan 1. 2. Sungai Barito Sungai M artapura 23 Kalimantan Timur 1. 2. 3. Sungai M ahakam Sungai Segah Sungai Kelay 24 Sulawesi Selatan 1. 2. Sungai Sa’adan Sungai Jeneberang 25 Sulawesi Barat 1. 2. 3. 4. Sungai Lariang Sungai M amasa Sungai M andar Anak Sungai Sangngora 26 Gorontalo 1. 2. Sungai Randangan Sungai Andagile 27 Sulawesi Tengah 1. 2. 3. 4. Sungai Sungai Sungai Sungai Benanain Baen (Anak Sungai Benanain) Asesa Dendeng Noelmina Liliba Barito M angakahuiu M anawing Laung Tuhup Lahei Teweh M ontalat Ayuh Karau M engkatip Kalanis Lariang M akapa Rompo Torire Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 5 No 6 Nama Provinsi Nama Sungai 28 Sulawesi Tenggara Sungai Lasolo-Lalindu 29 Sulawesi Utara 1. 2. 3. Sungai Sangkub Sungai Talawan Sungai Sangkub 30 M aluku 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai 31 M aluku Utara 1. 2. Sungai Tabobo Sungai Tanjung Buli 32 Papua Barat Sungai Remu 33 Papua Sungai Fly Bomaki Wae Siah Wai Batu Gajah Wae Batu Gantong Wae Batu M erah Wae Tomu Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 %HULNXWLQLGLVDMLNDQGDWDGDQLQIRUPDVLGDODPEHQWXN7DEHOWDEHOGDQ*UDÀNJUDÀNXQWXN setiap parameter yang dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kualitas air. Tabel/ Table.1.2. Parameter TSSper Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter TSSper province from 2010 s.d. 2014 Parameter TSS (mg/ l) Provinsi No 2010 1 Aceh 2 2011 2012 2013 2014 127.36 66.84 36.07 31.12 47.03 Sumatera Utara 13.95 19.75 10.07 11.43 31.63 3 Sumatera Barat 54.89 93.23 90.73 61.81 49.98 4 Riau 83.12 96.28 51.89 55.10 36.89 5 Kepulauan Riau 18.03 16.70 21.03 21.03 13.83 6 Bangka Belitung 16.97 33.61 19.54 16.65 31.54 7 Jambi 84.23 58.27 24.23 18.86 23.18 8 Sumatera Selatan 35.43 16.27 - 18.72 19.49 9 Bengkulu 8.66 8.66 9.67 17.97 54.74 10 Lampung 9.13 - 15.74 18.54 23.18 11 Banten 224.57 322.43 - 111.24 2,558.12 12 DKI Jakarta 27.30 21.50 69.82 39.69 52.74 13 Jawa Barat 101.05 77.73 25.82 58.35 82.35 14 Jawa Tengah 198.58 23.96 29.15 67.37 40.70 15 DIY 53.07 57.30 28.42 31.48 38.93 16 Jawa Timur 382.55 115.20 75.28 168.19 38.93 17 Bali 17.40 11.03 29.35 49.37 38.81 18 NUSA TENGGARA BARAT 23.77 18.80 48.39 37.62 25.92 19 NUSA TENGGARA TIM UR 181.69 58.99 39.09 9.18 39.65 20 Kalimantan Barat 29.87 24.07 42.26 42.26 27.36 21 Kalimantan Tengah 96.73 46.78 157.86 78.62 22 Kalimantan Selatan 65.08 101.95 49.00 80.93 43.37 23 Kalimantan Timur 86.63 51.44 95.73 51.43 36.58 24 Sulawesi Selatan 231.83 84.93 56.22 137.11 113.91 25 Gorontalo 3.02 11.50 120.83 213.92 202.12 26 Sulawesi Barat 238.05 52.92 71.48 - 108.62 27 Sulawesi Tengah 33.10 38.60 14.50 - 69.71 28 Sulawesi Tenggara 11.00 9.82 6.02 73.48 85.33 29 Sulawesi Utara 61.14 16.54 12.81 40.95 30.15 30 M aluku 55.97 3.03 - 49.32 22.89 31 M aluku Utara 23.20 3.74 - 18.86 31.71 32 Papua Barat 158.75 - 297.99 23.06 42.80 33 Papua 28.00 134.73 - 94.10 76.51 84.37 54.73 51.52 58.94 127.80 Rata-rata Nasional Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 7 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU766SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG Kualitas air sungai-sungai di Indonesia dari parameter TSS (Total Suspended Solid) dari WDKXQVDPSDLGHQJDQGDSDWGLOLKDWGDULJUDÀNGLDWDV.XDOLWDV766VHPDNLQWLQJJL mengindikasikan bahwa kondisi hutan di DAS kondisinya semakin buruk, banyak terjadi kerusakan hutan, tutupan hutan semakin kecil sehingga laju erosi semakin besar. Kandungan TSS pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari tahun 2010, namun pada tahun 2014 kandungan TSS meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi sungai lintas provinsi banyak mengalami pengendapan yang berasal dari hulu sungai(tutupan lahan di sepanjang sungai semakin berkurang). Dengan kata lain, tingkat endapan di sepanjang sungai akibat adanya erosi tanah semakin besar. Untuk lebih jelasnya GDSDWGLOLKDWSDGDJUDÀNVHEDJDLEHULNXW 8 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU766VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG Tabel/ Table.1.3. Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter DO per province from 2010 s.d. 2014 Parameter DO (mg/ l) Provinsi No 2010 2011 2012 2013 2014 1 Aceh 6.96 7.08 6.31 7.08 6.87 2 Sumatera Utara 6.75 5.73 7.28 5.91 6.84 3 Sumatera Barat 6.32 6.48 6.83 6.98 9.47 4 Riau 4.02 4.22 3.33 3.24 3.46 5 Kepulauan Riau 6.08 6.49 6.43 6.13 6.68 6 Bangka Belitung 4.33 5.67 5.38 4.88 5.25 7 Jambi 5.45 5.40 5.90 5.96 6.01 8 Sumatera Selatan 7.66 4.98 5.66 5.84 9 Bengkulu 4.33 4.33 5.05 5.95 4.27 10 Lampung 5.52 4.23 7.15 4.40 6.01 11 Banten 4.21 4.51 5.99 1.27 12 DKI Jakarta 3.45 2.63 2.63 3.54 3.74 13 Jawa Barat 4.38 5.90 4.20 5.10 4.28 14 Jawa Tengah 6.72 6.32 5.96 6.16 6.13 15 DIY 5.28 7.26 7.21 6.44 6.73 16 Jawa Timur 5.43 5.78 6.83 5.15 6.73 17 Bali 5.90 6.47 7.13 7.61 7.20 18 NUSA TENGGARA BARAT 6.16 5.52 5.71 5.66 4.30 19 NUSA TENGGARA TIM UR 5.10 6.72 7.66 6.09 6.55 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 9 Parameter DO (mg/ l) Provinsi No 2010 2011 2012 2013 2014 20 Kalimantan Barat 6.93 7.53 6.75 6.75 6.50 21 Kalimantan Tengah 4.87 6.94 2.96 5.08 5.36 22 Kalimantan Selatan 3.49 5.49 6.55 6.68 5.59 23 Kalimantan Timur 4.18 5.69 5.88 5.71 5.57 24 Sulawesi Selatan 7.18 7.19 7.23 6.77 6.68 25 Gorontalo 6.01 6.25 6.07 5.39 8.17 26 Sulawesi Barat 6.01 5.07 6.96 5.51 27 Sulawesi Tengah 7.54 7.04 6.91 3.94 28 Sulawesi Tenggara 3.51 3.73 4.58 4.08 3.78 8.26 7.65 7.90 6.16 4.90 6.37 7.74 7.91 3.97 5.81 5.35 5.39 5.74 5.82 29 Sulawesi Utara 7.56 7.67 30 M aluku 6.93 7.56 31 M aluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Rata-rata Nasional 4.27 5.17 7.06 4.50 5.61 5.82 6.02 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU'2SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG Dalam pengukuran parameter DO (Dissolved Oxygen ) atau oksigen terlarut pada air sungai, maka semakin tinggi konsentrasi kandungan DO hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air semakin baik. 10 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU'2VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVGDSDWGLOLKDWEDKZDSDUDPHWHU'2PHQJDODPLSHQXUXQDQ+DO ini menunjukkan bahwa secara Nasional kualitas air pada sungai-sungai di Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Tabel/ Table.1.4. Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter BOD per province from 2010 s.d. 2014 Parameter BOD (mg/ l) Provinsi No 2010 2011 2012 2013 2014 1 Aceh 7.44 1.96 1.41 1.48 1.78 2 Sumatera Utara 7.63 22.28 2.92 2.68 20.89 3 Sumatera Barat 1.51 9.00 1.60 2.60 2.33 4 Riau 5.41 7.95 9.26 5.97 18.10 5 Kepulauan Riau 2.68 2.60 2.94 2.94 2.51 6 Bangka Belitung 2.36 1.16 2.56 3.07 2.83 7 Jambi 3.15 3.80 5.15 4.05 3.19 8 Sumatera Selatan 1.64 1.20 - 1.51 1.45 9 Bengkulu 1.17 1.17 4.96 1.74 1.55 10 Lampung 5.47 2.67 19.06 2.98 3.19 11 Banten 5.17 4.50 2.44 21.51 12 DKI Jakarta 18.26 11.43 13.40 16.70 12.26 13 Jawa Barat 15.77 7.46 22.68 14.13 16.84 14 Jawa Tengah 4.29 6.91 7.00 10.83 10.33 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 11 Parameter BOD (mg/ l) Provinsi No 2010 2011 2012 2013 2014 15 DIY 2.84 2.09 5.94 7.02 10.28 16 Jawa Timur 5.24 3.88 6.26 4.62 10.28 17 Bali 3.13 11.08 1.87 2.87 2.36 18 NUSA TENGGARA BARAT 4.53 5.71 7.55 4.07 11.95 19 NUSA TENGGARA TIM UR 3.55 11.85 2.01 2.00 3.96 20 Kalimantan Barat 1.57 2.32 2.26 2.47 2.04 21 Kalimantan Tengah 17.28 15.24 15.35 1.33 12.25 22 Kalimantan Selatan 11.39 9.40 8.88 7.90 9.49 23 Kalimantan Timur 31.05 6.58 7.98 6.50 4.98 24 Sulawesi Selatan 1.92 2.12 1.79 2.28 2.09 25 Gorontalo 4.82 5.04 19.77 16.80 2.08 26 Sulawesi Barat 5.69 1.31 1.53 - 1.95 27 Sulawesi Tengah 2.45 1.31 1.34 - 6.05 28 Sulawesi Tenggara 9.06 24.97 26.94 19.03 2.95 29 Sulawesi Utara 3.80 2.60 0.51 4.05 2.00 30 M aluku 8.63 2.72 32.81 2.44 2.51 31 M aluku Utara 5.00 2.03 2.03 2.02 32 Papua Barat 3.75 5.59 6.44 6.11 33 Papua 1.97 7.06 - - - 6.35 6.29 8.32 5.50 6.69 Rata-rata Nasional *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU%2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 12 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU%2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ %2' SDGD sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa banyak WHUMDGLSHQFHPDUDQVXQJDLROHKDNWLÀWDVUXPDKWDQJJDSHPEXDQJDQVDPSDKGDQOLPEDKGDUL pelaku usaha kecil Tabel/ Table.1.5. Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter COD per province from 2010 s.d. 2014 Parameter COD (mg/ l) No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 1 Aceh 17.36 44.81 38.75 30.61 26.94 2 Sumatera Utara 13.53 38.73 3.44 5.83 43.35 3 Sumatera Barat 204.47 18.50 13.33 16.54 20.54 51.43 30.50 57.53 4 Riau 21.09 27.25 5 Kepulauan Riau 17.05 66.24 19.07 19.07 20.59 6 Bangka Belitung 17.37 7.48 65.10 9.63 15.32 7 Jambi 7.86 11.32 14.08 12.81 18.40 - 9.61 9.59 8 Sumatera Selatan 8.03 7.89 9 Bengkulu 1.38 1.38 2.03 9.38 8.90 10 Lampung 13.12 20.79 41.46 12.11 18.40 11 Banten 24.87 - - 19.91 85.73 12 DKI Jakarta 49.71 35.83 59.25 54.22 53.06 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 13 Parameter COD (mg/ l) No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 13 Jawa Barat 52.53 33.40 76.65 45.46 43.32 14 Jawa Tengah 33.42 37.37 33.67 30.89 31.71 15 DIY 10.94 17.82 14.24 14.61 21.55 16 Jawa Timur 20.95 16.99 15.78 11.38 21.55 17 Bali 6.88 31.76 7.37 7.80 6.72 18 NUSA TENGGARA BARAT 12.53 38.21 45.04 22.84 26.81 19 NUSA TENGGARA TIM UR 151.11 64.19 14.42 6.94 20.79 20 Kalimantan Barat 15.96 22.05 28.43 28.43 14.74 21 Kalimantan Tengah 35.47 30.76 - 51.07 55.61 22 Kalimantan Selatan 23.78 23.53 22.41 19.92 23.66 23 Kalimantan Timur 42.54 27.53 60.76 37.00 14.18 24 Sulawesi Selatan 18.22 18.95 6.38 11.92 16.58 25 Gorontalo 12.02 12.28 49.48 42.13 10.00 26 Sulawesi Barat 4.84 5.65 5.66 - 11.71 27 Sulawesi Tengah 3.19 4.67 5.72 - 53.03 28 Sulawesi Tenggara 55.69 95.58 26.01 79.00 37.25 29 Sulawesi Utara 12.17 16.06 6.18 13.11 10.00 30 M aluku 35.89 15.12 61.15 11.24 10.14 31 M aluku Utara 10.60 13.03 - 11.72 10.73 32 Papua Barat 139.86 - 43.01 21.40 12.34 33 Papua 5.67 31.06 - 9.09 13.53 33.34 26.98 29.65 22.78 25.59 Rata-rata Nasional *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU&2'SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 14 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU&2'VHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ &2' SDGD sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa telah terjadi pencemaran sungai, banyak kegiatan industri besar disepanjang DAS Tabel/ Table.1.6. Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Total Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014 Parameter Total Phosfat (T-P) mg/ l No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 1 Aceh 5.55 0.14 0.34 0.63 0.23 2 Sumatera Utara 0.17 0.45 0.33 0.37 0.67 3 Sumatera Barat 0.11 0.10 0.47 0.06 4 Riau 0.05 0.03 0.03 0.04 0.07 5 Kepulauan Riau 0.25 1.17 0.40 0.41 0.13 6 Bangka Belitung 0.06 0.07 0.04 0.12 0.06 7 Jambi 0.25 0.10 0.07 0.05 0.10 8 Sumatera Selatan 0.17 0.04 0.10 0.13 9 Bengkulu 0.01 0.28 10 Lampung 0.42 0.57 0.01 0.10 11 Banten 0.03 0.09 0.11 0.04 12 DKI Jakarta 0.39 4.16 0.44 0.53 0.57 13 Jawa Barat 0.11 0.08 0.14 0.28 0.12 0.57 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 15 Parameter Total Phosfat (T-P) mg/ l No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 14 Jawa Tengah 0.19 0.15 0.09 0.07 0.08 15 DIY 1.39 0.41 0.98 0.16 0.26 16 Jawa Timur 0.13 0.12 0.20 0.20 0.26 17 Bali 0.22 0.34 0.32 0.29 0.25 18 NUSA TENGGARA BARAT 0.08 0.15 0.12 0.12 0.18 19 NUSA TENGGARA TIM UR 0.66 0.54 0.28 0.50 0.46 20 Kalimantan Barat 0.01 0.01 0.05 0.05 0.04 21 Kalimantan Tengah 0.02 0.14 0.11 0.37 0.19 22 Kalimantan Selatan 0.13 0.03 0.04 0.10 0.18 23 Kalimantan Timur 0.11 0.01 0.03 0.03 24 Sulawesi Selatan 1.82 0.08 0.09 0.13 0.11 25 Gorontalo 0.10 0.11 0.19 0.22 0.15 26 Sulawesi Barat 1.19 1.74 0.15 - 0.18 27 Sulawesi Tengah 0.06 0.07 0.03 - 0.08 28 Sulawesi Tenggara - - 0.01 - - 29 Sulawesi Utara 0.08 0.04 0.15 0.13 0.23 30 M aluku 0.10 - 0.05 0.06 0.19 31 M aluku Utara 0.08 - - 0.10 0.21 32 Papua Barat 2.27 - 0.63 0.31 0.09 33 Papua 0.14 0.16 0.10 0.06 0.53 0.42 0.20 0.18 Rata-rata Nasional 0.21 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO3KRVIDW 73 SHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 16 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO3KRVSDWVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVGDSDWPHPEHULNDQJDPEDUDQEDKZDNDQGXQJDQ7RWDO3KRVIDW pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi sungai di Indonesia tidak tercemar oleh Phosfat yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian. Tabel/ Table.1.7. Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Fecal Coli per province from 2010 s.d. 2014 Parameter Fecal Coli ( jml/ 100ml) Provinsi 2010 No 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 2011 3,494.13 2012 717.13 2013 2014 672.77 451.06 457.14 332.44 104.27 34.11 238.13 Sumatera Barat 222.22 15.38 127,055.12 83,978.62 4 Riau 378.72 339.54 5,356.64 4,284.58 7,681.64 5 Kepulauan Riau 36.67 76.93 36.60 36.60 38.73 6 Bangka Belitung 476.59 43.06 1,637.84 7 Jambi 440.18 6,141.67 5,047.38 8 Sumatera Selatan 196.11 141.67 9 Bengkulu - - - 10 Lampung 5.03 121.50 118.04 11 Banten 497.10 1,540.27 12 DKI Jakarta 106,010,873.33 8,934,850.00 13 Jawa Barat 3,916.49 445,970.11 1,337.93 6,125.00 2,988.75 200.00 803.16 44.59 621.28 2,988.75 16,617.14 12,177.38 32,780,245.61 12,522,176.67 1,239,140.00 439,257.22 72,616.34 2,847,024.51 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 17 Parameter Fecal Coli ( jml/ 100ml) Provinsi 2010 No 14 Jawa Tengah 15 DIY 16 Jawa Timur 17 Bali 18 2011 2012 2013 2014 347.29 7,096.67 8,746.93 16,453.57 10,830.67 815,021.55 47,439.54 42,791.67 18,650.00 110,191.67 1,025.65 501.10 2,115.31 4,871.85 110,191.67 80.33 195.00 129.43 107.55 243.88 NUSA TENGGARA BARAT 201,211.83 37,800.77 121,579.75 149,229.84 3,241,795.40 19 NUSA TENGGARA TIM UR 5,834.65 2,677.20 11,684.27 3,347.86 3,106.68 20 Kalimantan Barat 19.50 22.00 132.83 177.11 494.63 21 Kalimantan Tengah 10.78 8.64 2,220.00 438.71 5,658.55 22 Kalimantan Selatan 265.52 6,386.32 6,017.51 8,177.98 4,568.00 23 Kalimantan Timur 15,912.98 1,060.84 1,991.57 1,007.10 1,639.69 24 Sulawesi Selatan 890.88 768.37 369.27 564.40 295.26 25 Gorontalo 147,846.80 645.00 4,297.38 9,174.69 3,347.88 26 Sulawesi Barat 1,768.07 850.63 234.28 - 292.59 27 Sulawesi Tengah 33.53 29.17 45.19 - 2,693.33 28 Sulawesi Tenggara 173.77 129.94 152.81 131.11 282.00 29 Sulawesi Utara 3,785.71 2,881.18 5,064.92 5,233.85 4,324.84 30 M aluku 64,955.76 53,172.83 1,319,919.81 43,230.18 922,087.66 31 M aluku Utara 1,790.80 1,847.65 - 941.81 1,731.88 32 Papua Barat 206.90 - 133.71 194.76 310.50 33 Papua 334.33 17.20 - - - 3,352,574.55 329,430.07 1,241,432.80 464,699.06 269,486.34 Rata-rata Nasional *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 18 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU)HFDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ )HFDO &ROL pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa DNWLÀWDVPDQXVLDGLVHSDQMDQJ'$6EHUNXUDQJDWDXNHJLDWDQSHQJHORODDQVXQJDLVXGDKDGD peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (M CK) masih diatas ambang batas. Tabel/ Table.1.8. Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/ Parameter Total Coli of the Year 2010 sd 2014 Provinsi No 1 Aceh 2 Parameter Total Coli ( jml/ 100ml) 2010 2011 2012 2013 2014 7,330.33 1,208.00 1,095.03 631.75 995.71 Sumatera Utara 587.17 843.00 380.27 41.03 407.80 3 Sumatera Barat 22,506.81 - 7,357.54 154,805.70 104,028.57 4 Riau - 8,547.08 44,488.87 47,525.41 45,679.12 5 Kepulauan Riau 79.46 155.83 159.67 159.67 126.33 6 Bangka Belitung 1,267.31 23.77 2,189.03 - 1,726.69 7 Jambi 912.67 12,115.00 7,611.25 8,145.57 4,078.75 8 Sumatera Selatan 1,010.00 953.89 - 4,807.16 1,474.04 9 Bengkulu - - - 259.77 1,803.25 10 Lampung 219.27 132.33 591.86 - 4,078.75 11 Banten 965.67 2,734.67 - 59,449.28 - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 19 Provinsi No Parameter Total Coli ( jml/ 100ml) 2010 2011 2012 2013 2014 3,734,777,860.00 1,213,650.00 246,693,693.88 1,404,908,588.24 2,602,990.00 36,193.14 828,725.56 1,034,922.50 18,769,360.71 26,051,002.73 763.84 13,172.34 26,091.36 32,167.73 31,057.48 1,208,088.15 52,194.79 73,288.33 112,092.44 325,956.52 3,974.31 2,164.90 2,664.37 7,719.68 325,956.52 249.00 6,248.07 376.32 431.83 1,071.26 12 DKI Jakarta 13 Jawa Barat 14 Jawa Tengah 15 DIY 16 Jawa Timur 17 Bali 18 NUSA TENGGARA BARAT 242,709.67 32,634.81 134,241.77 246,763.63 5,783,700.00 19 NUSA TENGGARA TIM UR 18,535.75 3,781.23 29,850.56 12,444.83 12,183.10 20 Kalimantan Barat 69.25 254.69 267.70 281.79 898.02 21 Kalimantan Tengah 41.20 12.44 4,355.00 648.11 11,436.02 22 Kalimantan Selatan 584.93 15,245.52 10,216.07 13,312.74 10,984.70 23 Kalimantan Timur 296,481,857.65 483,041.79 391,694,318.89 71,114.00 1,097.77 24 Sulawesi Selatan 2,622.40 9,246.32 7,645.71 6,383.27 5,284.29 25 Gorontalo 465,424.00 144,033.00 14,286.96 15,997.27 20,004.64 26 Sulawesi Barat 6,691.67 3,578.75 3,935.92 - 4,226.15 27 Sulawesi Tengah 84.73 124.90 537.19 - 4,253.33 28 Sulawesi Tenggara 141.18 134.47 169.06 193.31 404.18 29 Sulawesi Utara 16,111.43 3,125.14 18,216.92 22,315.38 22,340.00 30 M aluku 122,440.53 51,079.43 2,726,393.63 165,455.24 1,736,103.81 31 M aluku Utara 8,508.89 18,196.76 - 14,072.78 19,118.33 32 Papua Barat 447.10 - 384.65 822.17 1,714.77 33 Papua 1,376.63 869.87 - - - 130,110,634.00 96,940.94 22,947,847.51 50,881,285.38 1,197,941.37 Rata-rata Nasional *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO&ROLSHU3URYLQVLGDUL7DKXQVG 20 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN3DUDPHWHU7RWDO&ROLVHFDUD1DVLRQDOGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQ JUDÀN GLDWDV GDSDW PHPEHULNDQ JDPEDUDQ EDKZD NDQGXQJDQ 7RWDO &ROL pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa DNWLÀWDVPDQXVLDGLVHSDQMDQJ'$6EHUNXUDQJDWDXNHJLDWDQSHQJHORODDQVXQJDLVXGDKDGD peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (M CK) masih diatas ambang batas. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 21 2 STATISTIK KUALITAS UDARA TAHUN 2012 – 2014 STATISTIK KUALITAS UDARA TAHUN 2012 - 2014 Salah satu penopang kehidupan manusia saat ini adalah ketersediaan energi.Semakin bertambah jumlah penduduk semakin meningkat kebutuhan energi.Tingkat produksi batubara Indonesia terus meningkat baik untuk dimanfaatkan di dalam negeri maupun untuk ekspor. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM 10 dan PM 2,5) dan hidrokarbon (HC). SO2 yang menyebabkan hujan asam belum terlihat ada trend yang tinggi, meskipun pemanfaatan batubara dan solar secara statistik meningkat.Ini terjadi karena adanya konversi ÀVLN NLPLD JDV 62 GL DWPRVIHU PHQMDGL DHURVRO VXOIDW 62  \DQJ WLGDN WHUGHWHNVL ROHK pemantau gas termasuk oleh passive sampler yang mempunyai prinsip difusi gas.Hal ini dapat dideteksi dari adanya sulfat dalam air hujan maupun partikel aerosol. Akan tetapi sebuah kota dengan aktivitas industri yang tinggi akan menunjukkan konsentrasi SO2 yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hujan asam akan berdampak negatif bagi bangunan, pertanian/ lahan, dan air hujan asam akan mengakibatkan korosi bangunan dan juga akan mempercepat rusaknya suatu bangunan. %DJL SHUWDQLDQODKDQ KXMDQ DVDP DNDQ PHQJXUDQJL ]DW NORURÀO WDQDPDQ GDQ WHUKDPEDWQ\D pertumbuhan tanaman (malnutrisi). Hujan asam pun akan membawa dampak negatif bagi air. Pasalnya, hujan asam akan mengakibatkan badan air manjadi asam, sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan yaitu berkurangnya populasi ikan dan pertumbuhan biota air terganggu. Hujan asam akan mengganggu keseimbangan ekosistem seperti membuat keasaman air danau semakin tinggi. Hal ini tentu akan mengakibatkan berkurangnya spesies tertentu. Jenis plankton dan invertabrata adalah makhluk yang paling cepat terpengaruh oleh pengasaman. Jika pH danau dibawah lima, lebih dari 75 persen spesies ikan akan hilang karena pengaruh rantai makanan. Ini tentunya berpengaruh pada kelangsungan ekosistem. Deposisi asam juga akan menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Deposisi asam dapat membebaskan senyawa beracun alamiah dalam tanah seperti alumunim dan mercuri. Akibatnya sungai, air tanah dan tumbuhan sekitarnya akan teracuni. Deposisi asam yang larut bersama nutrisi tanah akan menghilangkan nutrisi itu sebelum dimanfaatkan pepohonan untuk tumbuh. Sementara senyawa beracun yang larut dapat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 25 menghambat pertumbuhan, daun cepat gugur, pohon terserang penyakit, kekeringan dan mati. Daun yang terkena deposisi asam akan kekurangan magnesium (salah satu nutrisi esensial bagi tanaman). (Sumarmoto, 1992). Karena rentan perubahan ekstrim, spesies hewan renik dalam tanah akan langsung mati pada saat pH tanah meningkat. Spesies hewan langka pun terancam mati karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin sedikit. Berbagai penyakit akan menyerang karena kulit hewan terpapar air asam. SO2 dari hujan asam juga dapat bereaksi kimia di udara yang menyebabkan penyakit pernapasan.Selain itu, resiko kena kanker kulit meningkat, jika kulit terpapar langsung dengan senyawa sulfat dan nitrat. Deposisi asam dapat mempercepat proses pengaratan beberapa material seperti batu kapur, pasir, besi, marmer, batu pada dinding beton, dan logam. Hujan asam merusak batuan dengan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan. KUALITAS UDARA PASSIVE SAMPLER Data Kualitas Udara dibawah ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan kualitas udara passive sampler yang dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2014 seluruh provinsi di Indonesia. A. M etode Pengambilan Sampel Adapun metode pengambilan sampel untuk mengetahui kualitas udara pada setiap provinsi dilakukan sebagai berikut :   3HQJDPELODQVDPSHOGLODNXNDQGHQJDQPHQHPSDWNDQDODWGDQÀOWHUGLVXDWXWHPSDW 2) oleh petugas (BLHKabupaten/ Kota). Alat tersebut ditempatkan selama 3 kali dalam 2 minggu   6HODQMXWQ\D DODW GDQ ÀOWHU GLDPELO ROHK SHWXJDV XQWXN GLNLULPNDQ NH .HPHQWHULDQ Lingkungan Hidup cq. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) XQWXNGLODNXNDQYHULÀNDVL B. Waktu Pengambilan Sampel $GDSXQZDNWX\DQJGLSHUOXNDQSDGDSHPDVDQJDQDODWSHPDQWDXNXDOLWDVXGDUDGDQÀOWHUQ\D dilakukan selama 3 kali dalam 2 minggu. Berikut ini disajikan data dalam bentuk Tabel-tabel GDQ*UDÀNJUDÀNXQWXNVHWLDSSDUDPHWHU\DQJGLMDGLNDQVHEDJDLLQGLNDWRUGDODPSHQJXNXUDQ kualitas udara. 26 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 2.1 Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2) No. Provinsi 1 Aceh 2 NO2 2012 2013 SO2 2014 2012 2013 2014 7.44 7.46 6.82 7.73 6.51 6.51 Sumatera Utara 12.28 8.84 12.30 12.34 3.97 6.35 3 Sumatare Baarat 8.99 8.35 7.87 9.57 8.03 7.28 4 Riau 41.09 12.44 12.44 28.89 9.40 9.40 5 Kep.ulauan Riau 8.10 7.22 2.73 4.67 4.39 2.90 6 Bangka Belitung 9.30 7.42 7.42 10.92 7.74 7.74 7 Jambi 10.37 12.08 9.17 9.98 8.43 7.19 8 Sumatera Selatan 13.48 13.77 11.71 8.73 8.74 7.76 9 Bengkulu 11.54 11.54 5.02 6.95 7.15 2.96 10 Lampung 11.82 12.16 12.16 13.61 12.90 12.90 11 Banten 27.48 25.48 25.48 24.00 21.65 21.65 12 DKI Jakarta 26.63 43.37 43.37 30.79 24.43 24.43 13 Jawa Barat 21.32 22.74 22.74 18.16 15.58 15.58 14 Jawa Tengah 15.64 16.64 14.83 11.10 10.49 9.71 15 DI. Yogyakarta 11.67 13.34 10.38 7.00 7.38 5.53 16 Jawa Timur 18.80 20.95 19.03 17.01 13.36 11.94 17 Bali 13.12 13.66 11.11 9.22 9.56 7.58 18 Nusa Tenggara Barat 9.89 10.31 8.31 8.99 8.34 6.56 19 Nusa Tenggara Timur 9.80 11.05 11.05 9.93 10.35 10.35 20 Kalimantan Selatan 12.23 13.31 10.50 14.11 11.32 9.10 21 Kalimantan Barat 8.38 9.02 9.02 7.59 8.32 8.32 22 Kalimantan Timur 12.11 10.58 10.58 9.51 7.52 7.52 23 Kalimantan Tengah 8.70 8.05 7.05 9.89 7.95 6.66 24 Sulawesi Utara 8.02 8.91 8.91 12.75 11.09 11.09 25 Gorontalo 7.21 7.12 4.90 8.19 7.46 6.09 26 Sulawesi Tengah 8.33 8.33 3.17 8.51 8.51 3.36 27 Sulawesi Selatan 8.80 8.75 8.75 8.25 8.28 8.28 28 Sulawesi Tenggara 9.14 9.25 8.77 17.84 9.09 5.36 29 Sulawesi Barat 7.71 8.23 7.43 9.48 9.55 6.84 30 M aluku 5.26 4.44 3.45 8.78 8.33 4.62 31 Papua 8.09 8.09 4.24 9.18 9.18 3.18 32 Papua Barat 8.63 7.75 7.75 6.14 6.14 6.14 33 M aluku Utara 3.39 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 27 *UDÀN.XDOLWDV8GDUD7LQJNDW3URYLQVL 3DUDPHWHU122 GDQ622) Tabel.2.2. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 1 Aceh 2013 2014 2012 2013 2014 Aceh Barat 9.58 9.58 9.58 5.87 6.39 6.39 Aceh Besar 5.65 5.25 5.25 2.68 2.94 2.94 Aceh Jaya 3.36 3.36 3.36 9.81 5.50 5.50 Aceh Selatan 8.03 6.53 6.53 14.96 7.05 7.05 Aceh Singkil 3.32 3.32 3.32 7.90 8.54 8.54 Aceh Tamiang 8.63 8.63 8.63 15.62 15.62 15.62 Aceh Tengah 7.55 7.56 7.56 4.63 3.61 3.61 Aceh Timur 8.10 8.02 8.02 9.04 9.04 9.04 Nagan Raya 4.32 4.32 4.32 4.06 4.06 4.06 14.03 21.70 14.03 7.15 7.15 7.15 6.10 6.10 6.10 6.65 6.06 6.06 10.65 5.13 5.13 4.43 2.11 2.11 Pidie Simeulue Banda Aceh-1 28 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL $FHK SHU .DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL$FHKGDUL7DKXQVG  Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 29 Tabel.2.3. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi SumateraUtaraTahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 2 Sumatera Utara M edan-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 5.29 0.00 0.00 9.24 0.00 0 Karo 12.00 12.00 12.00 3.76 4.72 4.72 Labuhan Batu Selatan 13.48 11.87 11.87 9.55 6.88 6.88 Labuhan Batu Utara 14.44 14.44 14.44 61.26 5.37 5.37 Langkat 6.45 9.20 9.20 8.82 8.82 8.82 Tapanuli Selatan 7.08 7.08 7.08 3.64 3.64 3.64 Tapanuli Utara 4.58 4.58 4.58 4.24 4.24 4.24 Binjai 17.22 17.22 17.22 7.27 7.27 7.27 M edan-2 29.72 29.72 29.72 11.79 6.74 6.74 6.94 0.00 5.75 9.01 0.00 9.01 Tebing Tinggi 18.01 0.00 18.01 12.81 0.00 12.81 UPT Lab.Lingkungan 12.13 0.00 17.74 6.73 0.00 6.73 Padang Sidempuan *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG 30 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XPDWHUD8WDUDGDUL7DKXQ VG SDUWLNHO122 di Provinsi Sumatera %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQ Utara semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Sumatera kondisi membaik. Tabel.2.4. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 4 Riau PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Pekanbaru-1 92.96 0.00 0.00 70.45 0.00 0 Dumai 12.45 19.68 19.68 19.57 16.24 16.24 Pekanbaru-2 47.29 25.89 25.89 20.02 15.86 15.86 Rokan Hilir 11.64 4.21 4.21 5.49 5.49 5.49 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL5LDXSHU.DEXSDWHQ.RWDGDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 31 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL5LDXGDUL7DKXQVG  %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Riau semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Riau hal ini kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Riau semakin menurun dalam menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Riau dalam kondisi membaik. Tabel.2.5. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 5 32 Kepulauan Riau PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Batam-1 15.79 13.47 0.00 4.48 4.48 0.00 Karimun 6.11 6.11 6.11 3.87 3.87 3.87 Lingga 2.40 2.08 2.08 5.65 4.82 4.82 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622 GL3URYLQVL.HSXODXDQ5LDXSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL.HSXODXDQ5LDXGDUL7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 33 Tabel. 2.6. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 - 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 6 Bangka Belitung Pangkal Pinang-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 10.62 0 12.98 15.90 0 9.43 Belitung 7.97 7.97 7.97 7.27 7.27 7.27 Bangka 10.08 10.08 10.08 10.11 10.11 10.11 4.83 6.08 6.08 11.89 11.89 11.89 12.98 12.98 0.00 9.43 9.43 0.00 Bangka Barat Pangkal Pinang-2 *UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DQJND %HOLWXQJ SHU .DQEXSHWDQ.RWD7DKXQ *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DQJND%HOLWXQJGDUL7DKXQ VG 34 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO622 di Provinsi Bangka Belitung semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Bangka Belitung dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Bangka Belitung semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Bangkakondisi membaik. Belitung dalam Tabel.2.7. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 7 Jambi Jambi-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 20.38 20.38 0.00 14.52 8.67 0.00 5.96 5.96 5.96 9.06 9.06 9.06 Kota Jambi 12.42 16.73 16.73 5.19 5.19 5.19 M uaro Jambi 6.16 11.41 11.41 9.53 9.53 9.53 Sarolangon 9.66 10.49 10.49 6.90 6.90 6.90 Tanjung Jabung Barat 7.95 9.62 9.62 9.49 7.82 7.82 10.04 9.95 9.95 15.18 11.84 11.84 Tanjung Jabung Timur Sungai Penuh *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DPELSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 35 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ122GL3URYLQVL-DPELGDUL7DKXQVG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Jambi semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi hal kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jambi semakin menurun dalam ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi dalam kondisi membaik. Tabel 2.8. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera SelatanTahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 8 Sumatera Selatan 2013 2014 2012 2013 2014 Palembang-1 30.35 30.96 0.00 14.58 14.61 0.00 Banyuasin 10.54 10.54 10.54 10.92 10.92 10.92 7.00 9.50 9.50 7.48 7.48 7.48 Lahat 11.15 12.15 12.15 11.41 11.41 11.41 M uara Enim 15.35 15.35 15.35 12.09 12.09 12.09 9.34 11.00 11.00 11.07 11.07 11.07 M usi Rawas 12.09 12.09 12.09 5.66 5.66 5.66 Ogan Komering Ilir 15.37 14.95 14.95 8.20 8.20 8.20 Ogan Komering ULU 11.99 11.99 11.99 8.59 8.59 8.59 Ogan Komering Ulu Selatan 22.05 17.55 17.55 8.08 8.08 8.08 Ogan Komering Ulu Timur 8.92 8.93 8.93 5.22 5.22 5.22 Pagar Alam 7.56 7.79 7.79 1.81 1.81 1.81 BLH Prabumulih 11.29 11.29 11.29 4.34 4.34 4.34 Palembang-2 17.24 20.57 20.57 10.81 10.81 10.81 Kota Prabumulih 11.95 11.95 11.95 10.76 10.76 10.76 Empat Lawang M usi Banyuasin 36 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XPDWHUD 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XPDWHUD 6HODWDQ GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 37 Tabel 2.9. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BengkuluTahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 9 Bengkulu PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Bengkulu-1 13.04 13.04 0.00 8.39 8.39 0.00 Lebong 10.04 10.04 10.04 5.51 5.91 5.91 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%HQJNXOXSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%HQJNXOXGDUL7DKXQ VG 38 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 2.10. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 10 Lampung Lampung Barat PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 6.60 9.10 9.10 7.30 7.30 7.30 Lampung Selatan 15.57 15.57 15.57 17.35 16.10 16.10 Lampung Timur 10.21 10.21 10.21 11.13 11.99 11.99 Lampung Utara 13.41 14.25 14.25 22.23 16.40 16.40 4.72 4.72 4.72 13.63 9.88 9.88 16.67 16.67 16.67 13.79 13.79 13.79 8.64 8.64 8.64 9.61 10.27 10.27 M etro 13.42 13.42 13.42 12.55 13.68 13.68 Pesawaran 10.30 10.30 10.30 11.33 12.99 12.99 Bandar Lampung-2 18.67 18.67 18.67 17.17 16.65 16.65 Tanggamus Tulang Bawang Way Kanan *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL/DPSXQJSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQ² *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL/DPSXQJGDUL7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 39 Tabel. 2.11. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BantenTahun 2012 - 2014 PARAM ETER NO2 NO. PROVINSI 2012 11 Banten PARAM ETER SO2 KABUPATEN/ KOTA 2013 2014 2012 2013 2014 Tangerang 14.54 14.54 14.54 25.48 20.19 20.19 Serang 19.90 19.90 19.90 30.76 30.76 30.76 Pandeglang 18.15 18.15 18.15 35.10 25.17 25.17 Tangerang-2 45.01 45.01 45.01 18.88 18.88 18.88 Serang 19.06 19.06 19.06 13.68 11.43 11.43 Cilegon 57.42 39.21 39.21 31.34 31.34 31.34 Tangerang Selatan 18.30 22.47 22.47 12.79 13.79 13.79 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DQWHQ SHU .DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG 40 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DQWHQGDUL7DKXQVG  %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Banten semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Banten hal kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Banten semakin menurun dalam ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Banten dalam kondisi membaik. Tabel. 2.12. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2012s.d. 2014 PARAM ETER NO2 NO. PROVINSI 2012 12 DKI Jakarta PARAM ETER SO2 KABUPATEN/ KOTA 2013 2014 2012 2013 2014 Jakarta Barat 19.47 26.45 26.45 11.49 11.49 11.49 Jakarta Utara 7.06 55.68 55.68 76.08 36.79 36.79 Jakarta Selatan-2 39.59 39.59 39.59 12.45 15.78 15.78 Jakarta Pusat 26.59 34.09 34.09 20.65 23.99 23.99 Jakarta Timur 40.43 61.02 61.02 33.26 34.09 34.09 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 41 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL'.,-DNDUWDSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ622GL3URYLQVL'.,-DNDUWDGDUL7DKXQ VG 42 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.13. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Baratdari Tahun 2012s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 13 Jawa Barat Bandung-1 BLH Kab.Sukabumi PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 26.89 2012 2013 2014 15.23 6.07 15.79 15.79 38.42 22.58 22.58 Bogor 23.87 24.70 24.70 13.23 13.23 13.23 BLH Kota Depok 37.51 40.84 40.84 14.11 14.11 14.11 Tasikmalaya 16.51 16.25 16.25 8.47 8.47 8.47 Subang 17.07 16.12 16.12 19.51 19.51 19.51 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD%DUDWSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZDEDUDWGDUL7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 43 Tabel. 2.14. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. 14 PROVINSI Jawa Tengah KABUPATEN/ KOTA PARAM ETER NO2 2012 2013 PARAM ETER SO2 2014 2012 2013 2014 Semarang-1 36.17 36.17 0.00 15.70 15.70 0.00 Banjarnegara 12.71 13.65 13.65 6.14 6.22 6.22 Banyumas 12.50 12.50 12.50 7.72 8.47 8.47 Boyolali 13.09 18.09 18.09 8.00 8.00 8.00 Cilacap 9.88 12.38 12.38 4.74 4.74 4.74 Demak 7.34 7.34 7.34 3.88 3.88 3.88 Jepara 12.64 12.64 12.64 10.02 13.08 13.08 Karanganyar 11.95 11.95 11.95 7.92 7.92 7.92 Klaten 15.05 15.88 15.88 15.31 14.06 14.06 Kudus 15.14 15.14 15.14 11.53 11.89 11.89 M agelang 11.24 11.12 11.12 8.15 8.15 8.15 Pekalongan 21.19 21.19 21.19 7.61 10.11 10.11 Pemalang 16.52 16.52 16.52 26.65 15.82 15.82 Purworejo 8.73 9.56 9.56 4.71 4.71 4.71 Sragen 16.28 16.28 16.28 28.50 21.00 21.00 Sukoharjo 18.82 18.82 18.82 12.46 12.46 12.46 Wonosobo 10.10 10.93 10.93 3.55 3.55 3.55 Salatiga 36.76 35.93 35.93 15.78 15.78 15.78 8.36 8.43 8.43 5.96 6.55 6.55 18.32 28.21 28.21 17.72 17.72 17.72 Surakarta Semarang-2 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7HQJDKSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG 44 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7HQJDKGDUL7DKXQ VG %HUGDVDUNDQJUDÀNGLDWDVPHQXQMXNNDQEDKZDNDQGXQJDQSDUWLNHO122 di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jawa barat dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jawa Barat Tabel. 2.15. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi D.I. Yogyakarta dari Tahun 2012 s.d. 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 15 DI Yogyakarta PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Yogyakarta-1 12.31 14.81 0.00 7.72 9.28 0.00 Gunung Kidul 8.26 11.59 11.59 5.33 5.33 5.33 Kulon Progo 10.44 10.44 10.44 11.00 11.00 11.00 Sleman 12.62 13.45 13.45 6.96 6.96 6.96 Yogyakarta-2 14.74 16.41 16.41 4.00 4.35 4.35 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 45 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL ', <RJ\DNDUWD SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL ', <RJ\DNDUWD GDUL 7DKXQ VG 46 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.16. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 16 Jawa Timur PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Surabaya-1 19.72 28.83 0.00 54.24 21.24 0.00 Gresik 22.85 28.93 28.93 18.57 18.57 18.57 Jombang 22.97 29.22 29.22 29.20 17.95 17.95 M agetan 10.99 11.83 11.83 14.33 12.66 12.66 M ojokerto 28.60 26.10 26.10 37.96 27.47 27.47 Nganjuk 11.00 12.66 12.66 6.41 6.41 6.41 Pasuruan 23.78 23.78 23.78 13.32 13.32 13.32 Probolinggo 16.10 17.76 17.76 4.69 4.69 4.69 Sidoarjo 24.35 24.35 24.35 20.65 22.31 22.31 Tuban 11.73 15.06 15.06 13.25 13.25 13.25 Tulungagung 17.42 18.25 18.25 12.72 12.72 12.72 Batu 25.37 26.20 26.20 4.52 4.52 4.52 Blitar 13.57 14.40 14.40 7.80 7.80 7.80 M adiun 17.95 21.29 21.29 6.79 6.79 6.79 M alang 15.61 15.61 15.61 10.67 10.67 10.67 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7LPXUSHU.DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQ Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 47 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL-DZD7LPXUGDUL7DKXQ VG Tabel. 2.17. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2012s.d. 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 17 48 Bali Denpasar-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 25.47 25.47 0.00 19.40 19.77 0.00 Badung 7.88 8.47 8.47 10.35 10.35 10.35 Bangli 8.67 6.88 6.88 10.77 11.02 11.02 Buleleng 20.46 20.46 20.46 7.21 7.21 7.21 Gianyar 14.87 16.54 16.54 7.76 7.76 7.76 Jembrana 11.49 11.49 11.49 2.39 2.66 2.66 Karangasem 8.36 8.36 8.36 4.49 6.16 6.16 Klungkung 3.07 3.83 3.83 5.84 6.67 6.67 Tabanan 17.37 18.21 18.21 12.93 12.93 12.93 Denpasar-2 13.53 16.86 16.86 11.03 11.03 11.03 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL%DOLSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG *UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL %DOL GDUL 7DKXQ  VG  Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 49 Tabel. 2.18. NO. 18 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012s.d.2014 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN/ KOTA M ataram-1 PARAM ETER NO2 2012 2013 PARAM ETER SO2 2014 2012 2013 2014 16.28 17.94 0.00 15.98 15.98 0.00 Bima 8.44 9.27 9.27 5.59 5.20 5.20 Lombok Tengah 9.07 9.07 9.07 3.97 3.97 3.97 Lombok Timur 9.24 10.07 10.07 8.86 8.86 8.86 Lombok Utara 7.24 7.24 7.24 8.44 8.44 8.44 Sumbawa 9.20 9.20 9.20 6.69 6.69 6.69 Sumbawa Barat 8.64 8.64 8.64 15.98 9.25 9.25 Bima 9.25 10.08 10.08 6.66 7.11 7.11 11.68 11.24 11.24 8.72 9.55 9.55 M ataram-2 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 1XVD 7HQJJDUD %DUDWSHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD%DUDWGDUL 7DKXQVG 50 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.19. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 19 NUSA TENGGARA TIM UR Kupang-1 Sikka PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 13.10 15.60 15.60 10.44 11.27 11.27 6.50 6.50 6.50 9.43 9.43 9.43 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUSHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 51 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL1XVD7HQJJDUD7LPXUGDUL 7DKXQVG Tabel. 2.20. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2012 s.d.2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 20 Kalimantan Selatan 2013 2014 2012 2013 2014 Banjarmasin-1 21.67 22.51 0.00 17.77 17.77 0 Balangan 12.14 12.14 12.14 7.73 7.98 7.98 8.13 9.80 9.80 5.39 5.39 5.39 Barito Kuala 13.19 15.19 15.19 27.63 19.30 19.30 Hulu Sungai Tengah 10.52 12.19 12.19 11.59 9.18 9.18 8.27 10.77 10.77 11.87 11.87 11.87 Tapin 11.87 11.87 11.87 19.07 12.48 12.48 Banjarbaru 12.04 12.04 12.04 11.82 6.61 6.61 Banjar Tabalong 52 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 6HODWDQ GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 53 Tabel. 2.21. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 21 Kalimantan Barat Ketapang PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 12.57 12.57 12.57 10.17 10.17 10.17 Sambas 4.00 4.00 4.00 10.54 10.57 10.57 Sekadau 5.88 8.21 8.21 4.59 4.73 4.73 Sintang 11.84 11.84 11.84 8.35 10.10 10.10 7.63 8.47 8.47 4.28 6.02 6.02 Singkawang *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ %DUDW SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL.DOLPDQWDQ%DUDWGDUL7DKXQ VG 54 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.22. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2012 - 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 22 Kalimantan Timur PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Samarinda-1 14.08 0 0.00 13.92 0 0.00 Berau 12.45 12.45 12.45 4.11 4.11 4.11 3.63 4.48 4.48 3.48 3.48 3.48 14.73 14.73 14.73 14.04 14.04 14.04 8.65 8.65 8.65 15.33 15.33 15.33 Balikpapan 16.92 16.92 16.92 6.51 6.51 6.51 Samarinda-2 14.29 16.87 16.87 9.17 9.17 9.17 Kutai Barat Kutai Timur Paser *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7LPXU GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 55 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7LPXU GDUL 7DKXQVG Tabel. 2.23. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2012s.d. 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 23 KalimantanTengah 2013 2014 2012 2013 2014 Palangkaraya-1 9.02 9.02 0.00 11.61 11.61 0.00 Barito Utara 7.74 8.57 8.57 8.00 8.00 8.00 Gunung M as 2.95 4.07 4.07 6.54 6.54 6.54 20.16 10.16 10.16 25.83 8.33 8.33 Katingan 3.84 4.75 4.75 6.31 7.15 7.15 Kotawaringin Timur 9.98 9.98 9.98 9.34 9.34 9.34 Pulang Pisau 6.15 4.95 4.95 7.38 6.63 6.63 Sukamara 6.45 6.45 6.45 5.55 5.55 5.55 11.99 14.49 14.49 8.41 8.41 8.41 Kapuas Palangkaraya-2 56 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7HQJDK SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL .DOLPDQWDQ 7HQJDK GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 57 Tabel. 2.24. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 24 Sulawesi Utara Bitung PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 12.72 13.49 13.49 13.77 13.44 13.44 Kotambagu 5.78 7.12 7.12 12.52 10.19 10.19 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5.58 6.41 6.41 9.98 9.98 9.98 BLH Kota Tomohon 6.73 8.23 8.23 10.65 10.65 10.65 M inahasa 9.31 9.31 9.31 16.83 11.18 11.18 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 8WDUD SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL8WDUDGDUL7DKXQ VG 58 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.25. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 25 Gorontalo Gorontalo-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 13.32 13.32 0.00 7.04 8.24 0.00 3.99 3.99 3.99 3.93 4.44 4.44 12.35 12.35 12.35 9.21 3.15 3.15 Bone Balango 4.04 4.04 4.04 5.03 5.03 5.03 Gorontalo Utara 6.42 6.42 6.42 6.27 6.27 6.27 Pohuwanto 3.14 2.60 2.60 17.66 17.66 17.66 Boalemo Gorontalo-2 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL *RURQWDOR  GDUL 7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 59 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL*RURQWDORGDUL7DKXQ VG Tabel. 2.26. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2012s.d.2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 26 Sulawesi Tengah Palu-1 Donggala 60 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 10.31 10.31 0.00 10.29 10.29 0.00 6.35 6.35 6.35 6.72 6.72 6.72 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJDK SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL7HQJDKGDUL7DKXQ VG Tabel. 2.27. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA PARAM ETER NO2 2012 27 Sulawesi Selatan 2013 PARAM ETER SO2 2014 2012 2013 2014 Luwu 4.50 4.50 4.50 10.72 10.72 10.72 Luwu Timur 3.06 3.06 3.06 10.56 10.56 10.56 Parepare 7.57 7.57 7.57 14.05 14.05 14.05 Bone 14.03 14.03 14.03 5.39 6.05 6.05 M aros 14.31 15.14 15.14 6.59 6.59 6.59 Enrekang 6.50 7.33 7.33 3.37 2.23 2.23 Pangkep 7.76 7.76 7.76 10.41 11.52 11.52 Gowa 19.59 19.59 19.59 9.96 7.66 7.66 Barru 10.50 9.54 9.54 3.16 5.24 5.24 Pinrang 8.18 8.18 8.18 5.22 5.22 5.22 Wajo 5.99 5.99 5.99 10.66 10.66 10.66 SIDRAP 8.37 8.37 8.37 6.59 6.59 6.59 Sinjai 5.89 4.51 4.51 10.57 10.57 10.57 Palopo 6.99 6.99 6.99 8.28 8.28 8.28 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 61 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 6HODWDQ SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQVG *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122 GDQ122GL3URYLQVL6XODZHVL6HODWDQGDUL7DKXQ VG 62 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel. 2.28. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 28 Sulawesi Tenggara Kendari-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 2.91 2.91 0.00 22.38 22.38 0.00 Kolaka 14.63 14.63 14.63 6.34 6.34 6.34 Kolaka Utara 12.42 12.42 12.42 17.71 7.70 7.70 Konawe 5.31 5.68 5.68 47.08 4.58 4.58 Konawe Selatan 5.48 5.79 5.79 9.85 9.85 9.85 14.11 14.11 14.11 3.69 3.69 3.69 Kendari-2 *UDÀN  *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJJDUD SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL 7HQJJDUD GDUL 7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 63 Tabel. 2.29. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2012s.d.2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 29 Sulawesi Barat M amuju-1 BLH M ajene M amasa M amuju-2 M amuju Utara PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 3.91 3.99 0.00 13.55 13.55 0.00 12.50 12.50 12.50 7.94 7.94 7.94 6.07 6.27 6.27 8.16 8.16 8.16 11.75 14.18 14.18 9.75 10.92 10.92 4.31 4.22 4.22 8.01 7.18 7.18 *UDÀN*UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 6XODZHVL %DUDW SHU .DEXSDWHQ.RWDGDUL7DKXQ 64 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL6XODZHVL%DUDWGDUL7DKXQ VG Tabel. 2.30. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi M aluku dari Tahun 2012s.d.2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 30 M aluku PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 2013 2014 2012 2013 2014 Ambon-1 3.63 1.99 0.00 7.43 7.43 0.00 Ambon-2 6.89 6.89 6.89 10.12 9.23 9.23 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL 3URYLQVL 0DOXNX SHU .DEXSDWHQ .RWDGDUL7DKXQVG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 65 *UDÀN*UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL0DOXNXGDUL7DKXQVG  Tabel.2.31. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2012s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA PARAM ETER NO2 2012 31 Papua 2013 PARAM ETER SO2 2014 2012 2013 2014 Jayapura-1 7.70 7.70 0.00 12.00 12.00 0.00 Jayapura-2 8.49 8.49 8.49 6.36 6.36 6.36 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL3DSXDSHU.DEXSDWHQ.RWD GDUL7DKXQVG 66 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL3DSXDGDUL7DKXQVG Tabel. 2.32. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2012 s.d. 2014 NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 32 Papua Barat Sorong-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 8.63 2013 7.75 2014 7.75 2012 6.14 2013 6.14 2014 6.14 *UDÀN *UDÀN .RQVHQWUDVL 3DUWLNHO 122 GDQ 622 GL3URYLQVL 3DSXD %DUDW GDUL 7DKXQ VG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 67 Tabel. 2.33. NO. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi M aluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014 PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 2012 33 M aluku Utara M aluku Utara-1 PARAM ETER SO2 PARAM ETER NO2 3.39 2013 0.00 2014 0.00 2012 8.87 2013 0.00 2014 0 *UDÀN *UDÀN.RQVHQWUDVL3DUWLNHO122GDQ622GL3URYLQVL0DOXNX8WDUDGDUL7DKXQ VG 68 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 3 PKTL (PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN) PLAN OLOGI KEHUTAN AN DAN TATA LIN GKUN GAN 2014 Sesuai dengan Peraturan M enteri Kehutanan Nomor P.18/ M enhut-II/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencanakawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan,pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan,penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,serta kajian dampak lingkungan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan,pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan; d. Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan; e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan; g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh M enteri. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 71 KAWASAN HUTAN Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh M enteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan M enteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut : Ł +XWDQNRQVHUYDVLDGDODKNDZDVDQKXWDQGHQJDQFLULNKDVWHUWHQWX\DQJPHPSXQ\DLIXQJVL pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ł  +XWDQ/LQGXQJDGDODKNDZDVDQKXWDQ\DQJPHPSXQ\DLIXQJVLSRNRNVHEDJDLSHUOLQGXQJDQ sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ł +XWDQSURGXNVLDGDODKNDZDVDQKXWDQ\DQJPHPSXQ\DLIXQJVLSRNRNPHPSURGXNVLKDVLO hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan konservasi terdiri dari : Ł .DZDVDQVXDNDDODPEHUXSD&DJDU$ODP &$ GDQ6XDND0DUJDVDWZD 60  Ł .DZDVDQ SHOHVWDULDQ DODP EHUXSD 7DPDQ 1DVLRQDO 71  7DPDQ +XWDQ 5D\D 7+5  GDQ Taman Wisata Alam (TWA); dan Ł 7DPDQ%XUX 7%  Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Berdasarkan Keputusan M enteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan 2014 adalah 126,302,229.98 hektar 72 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 (Tabel 3.1.1) Luas Kawasan Hutan Dan Perairan Berdasarkan Keputusan M enteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi PENUTUPAN LAHAN/ VEGETASI Penutupan Lahan/ Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Keadaaan penutupan lahan/ vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2013. Penafsiran untuk SHQXWXSDQODKDQYHJHWDVLGLEDJLNHGDODPGXDNODVLÀNDVLXWDPD\DLWX$UHDO%HUKXWDQGDQ$UHDO 7LGDN%HUKXWDQ\DQJNHPXGLDQPDVLQJPDVLQJGLNODVLÀNDVLNDQODJLVHFDUDOHELKGHWLOPHQMDGL kelas-kelas sebagai berikut : $UHDO%HUKXWDQ Ł +XWDQ3ULPHU Ł +XWDQ6HNXQGHU Ł +XWDQ7DQDPDQ $UHDO7LGDN%HUKXWDQ Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2013, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ± 187.918.3 Juta ha, dengan hasil sebagai berikut : Ł $UHDOEHUKXWDQMXWDKD  Ł $UHDOWLGDNEHUKXWDQMXWDKD  DEFORESTASI Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain). Laju deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan setiap tahun untuk setiap provinsi (ha/ tahun) untuk periode tahun 2012/ 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1.3. PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan batasbatas yang pasti mengenai batas kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaannya dimulai dengan menentukan batas sementara di lapangan. Selanjutnya deliniasi batas kawasan hutan didiskusikan dengan segenap pihak yang terkait dengan penggunaan lahan dan kemudian disetujui Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun 2014 pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sepanjang 191.626.18 km Batas luar,dan Batas fungsi sebesar 79,370.24 km sedangkan penataan batas areal kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman 98,615.35 km (lihat Tabel 3.1.4 dan 3.1.7). Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 73 INVENTARISASI HUTAN Inventarisasi hutan adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan potensi hutan berupa ÁRUD IDXQD VXPEHUGD\D PDQXVLD GDQ VRVLDO HNRQRPL VHUWD SRWHQVL EXGD\D PDV\DUDNDW GL dalam dan di luar kawasan hutan. Untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot ( TSP - PSP) di kawasan hutan di bawah ketinggian 1.000 m dpl di seluruh Indonesia (kecuali Pulau Jawa). Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh daerah (BPKH). Hasil pengukuran TSP dan PSP antara lain digunakan untuk menentukan rata-rata potensi tegakan per HA untuk semua jenis di masing-masing Provinsi dan secara nasional. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN Perubahan kawasan hutan adalah berubahnya luas kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pelepasan kawasan hutan (untuk keperluan non kehutanan), adanya tukar menukar kawasan atau adanya perubahan fungsi hutan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan, Kementerian Kehutanan telah melakukan tukar menukar Kawasan Hutan tahun s.d 2014 Tanah M asuk seluas 24,710.64 dan Tanah keluar 16,890.45 ha. (Tabel 3.2.1) Pada tahun 2014 terdapat perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk pertanian/ perkebunan seluas 495,008.57 Tahap Persetujuan prinsip dan tahap SK pelepasan seluas 642.45 ha (Tabel 3.2.2 dan Tabel 3.2.3) Perkembangan perubahan fungsi Kawasan Hutan disajikan pada tabel I.2.9. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pada tahun 2012 Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang sebanyak 97 unit dengan luas 52,209.60 ha (Tabel 3.2.4). Dan pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang dan non tambang untuk tahun 2011 sebanyak 110 unit dengan luas - ha (Tabel 3.2.7 ) PEM BENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit pengelolaan hutan terkecil yang GDSDWGLNHORODVHFDUDHÀVLHQGDQOHVWDUL%HEHUDSDSULQVLSSHPEHQWXNDQ.3+3LDODKNHELMDNDQ ekologi, sosial budaya serta ekonomi. Sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan KPH model sebanyak 60 Unit dengan luas 10,191,333.70 ha (Tabel 3.3.1), penetapan KPH (KPHP dan KPHL) dan Penetapan wilayah KPH Konservasi (Tabel 3.3.2 dan 3.3.3). 74 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 III.1. KAWASAN HUTAN Forest Area Tabel / Table 3.1.1 PROVINSI/ Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan M enteri Kehutanan/ Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree SURAT KEPUTUSAN/ Kws Suaka Alam+ Kws Pelestarian Alam/ **) Sanctuary Reserve Area+ N ature Conservation Area Hutan Lindung/ Hutan Produksi Terbatas/ Htn Produksi yg dpt dikonversi/ JUM LAH LUAS DARATAN Kwsn HUTAN/ Production Forest Convertible Production Forest Total of Terresterial Forest Area Total of Forest & Water Area 10 11 12 13 NO Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Province Decree N o. Tanggal Perairan/ Waters Daratan/ Land Jumlah/ Total Protection Forest Limited Production Forest 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 D. I. Aceh 865/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 2 Sumatera Utara 579/ M enhut-II/ 2014 24 Juni 2014 3 Sumatera Barat 35/ M enhut-II/ 2013 15 Januari 2013 4 Riau 878/ M enhut-II/ 2014 5 Kepulauan Riau 6 JUM LAH LUAS KWSN HUTAN DAN PERAIRAN/ Hutan Produksi Tetap/ Keterangan 14 DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan 77 0,00 1.058.131,00 1.058.131,00 1.744.240,00 141.771,00 598.365,00 15.409,00 3.557.916,00 3.557.916,00 - 427.008,00 427.008,00 1.206.881,00 641.769,00 704.452,00 75.684,00 3.055.794,00 3.055.794,00 37.164,00 769.775,00 806.939,00 791.671,00 233.211,00 360.608,00 187.629,00 2.342.894,00 2.380.058,00 29 September 2014 - 633.420,00 633.420,00 234.015,00 1.031.600,00 2.331.891,00 1.268.767,00 5.499.693,00 5.499.693,00 867/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 - - - - - - - 590.020,00 590.020,00 Jambi 863/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 - 685.471,00 685.471,00 179.588,00 258.285,00 963.792,00 11.399,00 2.098.535,00 2.098.535,00 7 Bengkulu 784/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 - 462.965,00 462.965,00 250.750,00 173.280,00 25.873,00 11.763,00 924.631,00 924.631,00 8 Sumatera Selatan 866/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 48.707,00 741.918,00 790.625,00 577.327,00 208.724,00 1.713.531,00 176.694,00 3.418.194,00 3.466.901,00 9 Kep. Bangka Belitung 798/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 - 35.454,00 35.454,00 185.531,00 - 432.884,00 693,00 654.562,00 654.562,00 10 Lampung 256/ Kpts-II/ 2000 23 Agustus 2000 - 462.030,00 462.030,00 317.615,00 33.358,00 191.732,00 - 1.004.735,00 1.004.735,00 11 DKI Jakarta 220/ Kpts-II/ 2000 02 Agustus 2000 108.000,00 272,34 108.272,34 44,76 - 158,35 - 475,45 108.475,45 12 Jawa Barat 195/ Kpts-II/ 2003 04 Juli 2003 - 132.180,00 132.180,00 291.306,00 190.152,00 202.965,00 - 816.603,00 816.603,00 DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan 13 Banten 419/ Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 51.467,00 112.991,00 164.458,00 12.359,00 49.439,00 26.998,00 - 201.787,00 253.254,00 Perhitungan Secara digital 14 Jawa Tengah 359/ M enhut-II/ 2004 01 Oktober 2004 110.117,00 16.413,00 126.530,00 84.430,00 183.930,00 362.360,00 - 647.133,00 757.250,00 15 D.I Yogyakarta 171/ Kpts-II/ 2000 29 Juni 2000 - 910,34 910,34 2.057,90 - 13.851,28 - 16.819,52 16.819,52 16 Jawa Timur 395/ M enhut-II/ 2011 21 Juli 2011 3.506,00 230.126,00 233.632,00 344.742,00 - 782.772,00 - 1.357.640,00 1.361.146,00 17 Bal i 433/ Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 3.415,00 22.878,59 26.293,59 95.766,06 6.719,26 1.907,10 - 127.271,01 130.686,01 18 N TB 598/ M enhut-II/ 2009 02 Oktober 2009 11.121,00 168.044,00 179.165,00 430.485,00 286.700,00 150.609,00 - 1.035.838,00 1.046.959,00 19 N TT 3911/ M enhut-VII/ KUH/ 2014 14 M ei 2014 256.482,00 260.219,00 516.701,00 684.403,00 173.979,00 296.064,00 113.604,00 1.528.269,00 1.784.751,00 20 Kalimantan Barat 733/ M enhut-II/ 2014 02 September 2014 190.945,00 1.430.101,00 1.621.046,00 2.310.874,00 2.132.398,00 2.127.365,00 197.918,00 8.198.656,00 8.389.601,00 Saat ini (bulan maret 2015) telah terbit SK Kawasan Provinsi Kepri pengganti SK.867/ M enhut-II/ 2014 DI SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan 78 PROVINSI/ SURAT KEPUTUSAN/ Kws Suaka Alam+ Kws Pelestarian Alam/ **) Sanctuary Reserve Area+ N ature Conservation Area Hutan Lindung/ Hutan Produksi Terbatas/ Hutan Produksi Tetap/ Htn Produksi yg dpt dikonversi/ JUM LAH LUAS DARATAN Kwsn HUTAN/ JUM LAH LUAS KWSN HUTAN DAN PERAIRAN/ Limited Production Forest Production Forest Convertible Production Forest Total of Terresterial Forest Area Total of Forest & Water Area 9 10 11 12 13 NO Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Province Decree N o. Tanggal Perairan/ Waters 2 3 4 5 1 21 Kalimantan Tengah 529/ M enhut-II/ 2012 25 September 2012 22 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 718/ M enhut-II/ 2014 29 Agustus 2014 23 Kalimantan Selatan 435/ M enhut-II/ 2009 23 Juli 2009 24 Sulawesi Utara 734/ M enhut-II/ 2014 02 September 2014 25 Gorontalo 325/ M enhut-II/ 2010 26 Sulawesi Tengah 27 Daratan/ Land Jumlah/ Total Protection Forest 6 7 8 22.542,00 1.608.286,00 1.630.828,00 1.346.066,00 3.317.461,00 3.881.817,00 2.543.535,00 12.697.165,00 12.719.707,00 0,00 1.704.666,00 1.704.666,00 2.848.243,00 5.045.879,00 4.077.346,00 - 13.855.833,00 13.855.833,00 - 213.285,00 213.285,00 526.425,00 126.660,00 762.188,00 151.424,00 1.779.982,00 1.779.982,00 69.800,00 245.165,00 314.965,00 161.784,00 208.927,00 64.367,00 14.696,00 694.939,00 764.739,00 25 M ei 2010 - 196.653,00 196.653,00 204.608,00 251.097,00 89.879,00 82.431,00 824.668,00 824.668,00 869/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 - 648.374,00 988.493,00 1.276.087,00 1.390.971,00 401.814,00 217.322,00 3.934.568,00 4.274.687,00 Sulawesi Tenggara 465/ M enhut-II/ 2011 09 Agustus 2011 1.504.160,00 282.924,00 1.787.084,00 1.081.489,00 466.854,00 401.581,00 93.571,00 2.326.419,00 3.830.579,00 28 Sulawesi Selatan 434/ M enhut-II/ 2009 23 Juli 2009 606.804,00 244.463,00 851.267,00 1.232.683,00 494.846,00 124.024,00 22.976,00 2.118.992,00 2.725.796,00 29 Sulawesi Barat 862/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 - 215.190,00 215.190,00 452.030,00 330.700,00 71.859,00 22.597,00 1.092.376,00 1.092.376,00 30 M aluku 854/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 9.208,00 420.330,00 429.538,00 627.256,00 894.258,00 643.699,00 1.324.866,00 3.910.409,00 3.919.617,00 31 M aluku Utara 302/ M enhut-II/ 2013 01 M ei 2013 - 218.499,00 218.499,00 584.058,00 666.851,00 481.730,00 564.082,00 2.515.220,00 2.515.220,00 32 Papua 782/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 1.019.017,00 6.736.267,00 7.755.284,00 7.815.283,00 5.961.240,00 4.739.327,00 4.116.365,00 29.368.482,00 30.387.499,00 33 Papua Barat 783/ M enhut-II/ 2014 22 September 2014 928.350,00 1.711.908,00 2.640.258,00 1.631.589,00 1.778.480,00 2.188.160,00 1.474.650,00 8.784.787,00 9.713.137,00 5.320.924,00 22.113.417,27 27.434.341,27 29.637.565,72 26.844.201,26 29.265.407,73 13.120.714,00 120.981.305,98 126.302.229,98 JUM LAH - - Sumber/ Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Panning Catatan : a. Luas Darat dan Luas darat dan Perairan masih terhitung konservasi darat atau perairan akibat tidak dibedakan luas konservasi darat dan air didalam SK b. Perkembangan SK Kawasan Hutan terkahir yang terbit hingga bulan Desember 2014 Keterangan 14 Tabel / Table 3.1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM + s/ d 2014/ Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+ 2014 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 1 2 HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 8 9 10 JUM LAH  11 12 1.658,2 103,8 373,1 2.908,3 2,2 2.910,4 259,6 3.170,1 56,0 - Hutan Primer 546,0 666,1 2,2 4,6 1.218,8 - 1.218,8 3,0 1.221,8 21,6 - Hutan Sekunder 221,5 989,0 101,6 342,5 1.654,6 2,0 1.656,6 244,1 1.900,7 33,6 5,8 3,1 - 26,0 34,8 0,2 35,0 12,5 47,5 0,8 76,3 166,7 38,0 183,6 464,6 13,3 477,8 2.012,8 2.490,7 44,0 849,5 1.824,9 141,8 556,7 3.372,8 15,4 3.388,3 2.272,4 5.660,7 100,0 SUM ATERA UTARA A. Hutan 420,1 582,9 367,5 342,8 1.713,2 1,7 1.714,9 145,2 1.860,1 26,1 - Hutan Primer 329,3 217,6 37,7 29,5 614,1 - 614,1 1,0 615,1 8,6 - Hutan Sekunder 90,7 327,0 320,8 241,9 980,3 1,3 981,6 125,4 1.107,0 15,5 - Hutan Tanaman * 0,2 38,4 9,0 71,4 118,9 0,4 119,3 18,7 138,0 1,9 B. Non Hutan 56,9 714,5 511,8 692,9 1.976,1 51,1 2.027,2 3.245,8 5.273,0 73,9 477,1 1.297,3 879,3 1.035,7 3.689,4 52,8 3.742,1 3.391,0 7.133,2 100,0 A. Hutan 487,5 92,8 553,4 1.208,6 2.342,3 232,5 2.574,8 90,1 2.664,8 30,1 - Hutan Primer 144,5 20,0 43,2 21,5 229,1 7,2 236,2 1,9 238,2 2,7 - Hutan Sekunder 336,8 70,8 297,0 613,7 1.318,4 175,8 1.494,1 49,1 1.543,2 17,4 6,3 1,9 213,2 573,4 794,8 49,5 844,4 39,1 883,5 10,0 129,7 120,4 987,9 685,1 1.923,1 2.623,5 4.546,6 1.650,5 6.197,1 69,9 617,2 213,1 1.541,3 1.893,7 4.265,3 2.856,0 7.121,3 1.740,6 8.861,9 100,0 A. Hutan 686,6 584,9 155,4 259,4 1.686,3 91,7 1.778,1 165,7 1.943,7 46,5 - Hutan Primer 393,4 172,2 5,2 7,2 578,0 5,9 583,9 14,9 598,8 14,3 - Hutan Sekunder 293,2 412,3 150,0 243,1 1.098,6 85,7 1.184,3 145,7 1.330,1 31,8 0,0 0,4 0,2 9,1 9,7 0,1 9,8 5,0 14,9 0,4 83,2 206,8 77,8 101,2 468,9 95,9 564,8 1.673,4 2.238,3 53,5 769,8 791,7 233,2 360,6 2.155,3 187,6 2.342,9 1.839,1 4.182,0 100,0 A. Hutan 585,3 145,5 168,5 377,3 1.276,6 0,0 1.276,7 85,2 1.361,9 28,1 - Hutan Primer 494,6 108,7 90,1 75,4 768,8 0,0 768,8 42,3 811,1 16,7 90,7 36,6 77,7 137,3 342,3 0,0 342,3 35,7 377,9 7,8 - 0,2 0,8 164,6 165,6 0,0 165,6 7,3 172,9 3,6 100,8 34,4 92,9 591,6 819,7 11,4 831,1 2.656,6 3.487,8 71,9 686,1 179,9 261,5 968,9 2.096,4 11,4 2.107,8 2.741,9 4.849,7 100,0 Total RIAU - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total SUM ATERA BARAT - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 5 KSA-KPA Jumlah 773,3 Total 4 APL HPK A. Hutan B. Non Hutan 3 HUTAN TETAP ACEH - Hutan Tanaman * 2 TOTAL JAM BI - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 79 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 2 6 SUM ATERA SELATAN HUTAN TETAP HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 8 9 10 JUM LAH  11 12 282,1 76,9 569,7 1.346,6 0,1 1.346,8 142,7 1.489,4 17,3 - Hutan Primer 282,6 81,9 9,9 4,8 379,2 0,0 379,2 1,9 381,1 4,4 - Hutan Sekunder 127,0 183,9 53,9 123,6 488,4 0,1 488,5 64,3 552,7 6,4 8,4 16,2 13,1 441,3 479,1 0,1 479,1 76,4 555,6 6,5 321,8 303,6 137,4 1.141,4 1.904,1 172,0 2.076,2 5.045,4 7.121,6 82,7 739,8 585,6 214,2 1.711,1 3.250,8 172,2 3.422,9 5.188,1 8.611,0 100,0 11,2 81,7 0,0 111,2 204,1 0,0 204,2 52,0 256,2 15,4 - Hutan Primer 1,6 23,6 0,0 8,3 33,5 0,0 33,5 5,6 39,1 2,4 - Hutan Sekunder 9,6 58,1 0,0 102,9 170,7 0,0 170,7 46,4 217,0 13,0 - - - - - - - - - 0,0 24,2 103,8 - 321,7 449,7 0,7 450,4 957,5 1.407,9 84,6 35,5 185,5 - 432,9 653,9 0,7 654,6 1.009,5 1.664,1 100,0 A. Hutan 403,4 181,7 71,5 15,6 672,2 0,2 672,4 31,1 703,6 35,2 - Hutan Primer 319,5 103,2 16,8 2,9 442,4 - 442,4 0,2 442,7 22,2 - Hutan Sekunder 83,5 78,5 54,7 12,7 229,4 0,2 229,6 25,9 255,4 12,8 - Hutan Tanaman * 0,4 - - - 0,4 0,1 0,4 5,0 5,4 0,3 59,6 69,1 101,8 10,2 240,6 11,5 252,2 1.041,3 1.293,5 64,8 463,0 250,8 173,3 25,9 912,9 11,8 924,6 1.072,3 1.997,0 100,0 254,7 52,5 3,7 25,9 336,8 0,0 336,8 9,0 345,8 10,2 KEP. BANGKA BELITUNG A. Hutan - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total BENGKULU B. Non Hutan Total LAM PUNG A. Hutan - Hutan Primer 118,6 6,3 2,5 0,0 127,4 0,0 127,4 0,0 127,4 3,8 - Hutan Sekunder 136,1 46,3 1,2 0,0 183,5 0,0 183,5 3,7 187,2 5,5 - - - 25,9 25,9 - 25,9 5,3 31,2 0,9 207,3 265,1 29,7 165,9 667,9 - 667,9 2.369,9 3.037,9 89,8 462,0 317,6 33,4 191,7 1.004,7 - 1.004,7 2.378,9 3.383,7 100,0 A. Hutan 4,2 48,3 79,9 34,3 166,7 76,5 243,2 32,2 275,4 33,6 - Hutan Primer 0,5 0,7 4,7 1,9 7,9 9,9 17,8 0,7 18,4 2,3 - Hutan Sekunder 3,7 47,5 75,2 31,9 158,4 66,6 225,1 30,5 255,6 31,2 - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 10 Jumlah 418,0 Total 9 HPK A. Hutan B. Non Hutan 8 APL KSA-KPA - Hutan Tanaman * 7 TOTAL KEPULAUAN RIAU - Hutan Tanaman * - - - 0,4 0,4 0,0 0,4 1,0 1,4 0,2 12,9 58,5 84,3 15,2 170,9 189,3 360,1 183,3 543,4 66,4 17,1 106,8 164,2 49,4 337,5 265,8 603,4 215,5 818,9 100,0 A. Hutan 4.044,4 3.710,5 1.580,6 3.317,7 12.653,3 405,0 13.058,3 1.012,8 14.071,1 29,8 - Hutan Primer 2.630,6 1.400,2 212,2 156,1 4.399,1 23,0 4.422,1 71,7 4.493,8 9,5 - Hutan Sekunder 1.392,8 2.250,0 1.132,2 1.849,6 6.624,6 331,7 6.956,3 770,7 7.727,0 16,4 21,0 60,2 236,3 1.312,0 1.629,6 50,3 1.679,9 170,4 1.850,3 3,9 1.072,6 2.042,8 2.061,4 3.908,8 9.085,7 3.168,7 12.254,4 20.836,7 33.091,0 70,2 5.117,0 5.753,3 3.642,1 7.226,6 21.738,9 3.573,7 25.312,6 21.849,5 47.162,1 100,0 B. Non Hutan Total SUMATERA - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 80 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 11 2 HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 8 9 10 JUM LAH  11 12 22,9 10,6 125,4 0,0 125,4 28,1 153,5 16,3 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 0,2 7,5 0,8 - Hutan Sekunder 54,2 3,7 3,3 0,5 61,7 0,0 61,7 3,5 65,2 6,9 - Hutan Tanaman * 24,2 2,5 19,7 10,1 56,4 - 56,4 24,4 80,8 8,6 B. Non Hutan 27,3 6,1 26,5 16,4 76,3 - 76,3 712,9 789,3 83,7 113,0 12,4 49,4 27,0 201,8 - 201,8 741,0 942,8 100,0 A. Hutan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 - Hutan Primer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Hutan Sekunder 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 - - - - - - - - - 0,0 0,2 0,0 - 0,2 0,3 - 0,3 64,8 65,1 99,5 0,3 0,0 - 0,2 0,5 - 0,5 64,9 65,4 100,0 109,4 186,1 99,3 94,0 488,8 0,0 488,8 149,1 637,9 17,1 8,7 3,9 1,9 0,0 14,5 0,0 14,5 0,6 15,1 0,4 - Hutan Sekunder 65,4 66,7 12,1 11,6 155,8 0,0 155,8 15,5 171,3 4,6 - Hutan Tanaman * 35,4 115,4 85,3 82,4 318,5 - 318,5 133,0 451,5 12,1 B. Non Hutan 22,8 105,2 90,9 109,0 327,8 - 327,8 2.759,0 3.086,8 82,9 132,2 291,3 190,2 203,0 816,6 - 816,6 2.908,1 3.724,7 100,0 11,5 67,2 140,7 249,5 468,8 0,0 468,8 564,9 1.033,7 29,8 - Hutan Primer 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 - Hutan Sekunder 3,8 20,8 22,1 5,9 52,7 0,0 52,7 15,0 67,8 2,0 - Hutan Tanaman * 7,7 46,2 118,5 243,6 416,0 - 416,0 549,8 965,9 27,8 B. Non Hutan 4,9 17,3 43,3 112,9 178,3 - 178,3 2.256,6 2.434,9 70,2 16,4 84,4 183,9 362,4 647,1 - 647,1 2.821,5 3.468,6 100,0 A. Hutan 0,6 0,8 0,0 10,0 11,4 0,0 11,4 24,6 36,1 11,2 - Hutan Primer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Hutan Sekunder 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,5 0,2 - Hutan Tanaman * 0,5 0,8 - 10,0 11,3 - 11,3 24,3 35,6 11,0 B. Non Hutan 0,3 1,3 - 3,9 5,4 - 5,4 280,4 285,8 88,8 0,9 2,1 - 13,9 16,8 - 16,8 305,1 321,9 100,0 DKI JAKARTA - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total JAWA BARAT A. Hutan - Hutan Primer Total JAWA TENGAH A. Hutan Total 15 KSA-KPA Jumlah 6,3 Total 14 APL HPK 85,7 - Hutan Primer 13 HUTAN TETAP BANTEN A. Hutan 12 TOTAL DI YOGYAKARTA Total Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 81 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 16 TOTAL HUTAN TETAP APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 2 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 JAWA TIM UR A. Hutan 182,8 270,5 0,0 626,7 1.080,0 0,0 1.080,0 321,8 1.401,9 28,8 0,7 9,9 0,0 0,5 11,2 0,0 11,2 1,3 12,5 0,3 - Hutan Sekunder 171,7 180,9 0,0 73,5 426,1 0,0 426,1 45,1 471,1 9,7 - Hutan Tanaman * 10,4 79,7 - 552,7 642,7 - 642,7 275,5 918,2 18,9 B. Non Hutan 47,3 74,3 - 156,0 277,6 - 277,6 3.185,0 3.462,7 71,2 230,1 344,7 - 782,8 1.357,6 - 1.357,6 3.506,9 4.864,5 100,0 390,2 530,9 262,9 990,8 2.174,7 - 2.174,7 1.088,7 3.263,4 24,4 16,7 14,0 1,9 0,6 33,1 - 33,1 2,0 35,1 0,3 - Hutan Sekunder 295,3 272,2 37,6 91,5 696,6 - 696,6 79,7 776,3 5,8 - Hutan Tanaman * 78,1 244,7 223,4 898,7 1.445,0 - 1.445,0 1.007,0 2.452,0 18,3 102,7 204,1 160,6 398,3 865,8 - 865,8 9.258,7 10.124,5 75,6 492,9 734,9 423,5 1.389,1 3.040,5 - 3.040,5 10.347,5 13.387,9 100,0 1.156,7 1.803,9 1.385,2 782,8 5.128,5 67,0 5.195,5 607,4 5.802,9 39,9 - Hutan Primer 971,1 954,1 317,6 35,0 2.277,7 3,4 2.281,2 7,4 2.288,6 15,7 - Hutan Sekunder 185,5 849,9 1.067,6 710,0 2.813,0 63,6 2.876,6 594,1 3.470,7 23,8 - Hutan Primer Total JAWA A. Hutan - Hutan Primer B. Non Hutan Total 17 KALIM ANTAN BARAT A. Hutan - Hutan Tanaman * - B. Non Hutan 284,5 Total 18 502,5 1.441,2 2.306,4 - 37,8 37,8 - 37,8 5,9 43,7 0,3 731,7 1.314,7 2.833,5 139,1 2.972,6 5.777,9 8.750,5 2.116,9 2.097,5 7.962,0 206,1 8.168,1 6.385,3 14.553,4 60,1 100,0 KALIM ANTAN SELATAN A. Hutan 136,5 372,5 80,0 260,2 849,2 4,8 854,0 91,9 945,8 25,6 - Hutan Primer 18,9 38,3 1,8 0,4 59,2 0,0 59,2 2,7 61,9 1,7 - Hutan Sekunder 82,0 332,3 76,1 204,3 694,7 1,2 695,9 41,2 737,1 19,9 - Hutan Tanaman * 35,7 1,9 2,2 55,5 95,2 3,6 98,8 48,0 146,8 4,0 B. Non Hutan 76,7 154,0 46,7 502,0 779,4 146,6 926,0 1.826,6 2.752,6 74,4 213,3 526,4 126,7 762,2 1.628,6 151,4 1.780,0 1.918,4 3.698,4 100,0 1.123,3 980,8 2.889,5 2.000,8 6.994,4 688,3 7.682,7 178,5 7.861,2 51,6 - Hutan Primer 301,8 451,9 447,2 32,6 1.233,5 4,9 1.238,5 1,0 1.239,5 8,1 - Hutan Sekunder 821,4 528,9 2.435,1 1.904,2 5.689,6 663,6 6.353,2 157,4 6.510,6 42,7 - 0,0 7,2 64,0 71,2 19,8 91,0 20,1 111,0 0,7 485,0 365,3 428,0 1.881,0 3.159,2 1.855,3 5.014,5 2.369,6 7.384,1 48,4 1.608,3 1.346,1 3.317,5 3.881,8 10.153,6 2.543,5 12.697,2 2.548,1 15.245,3 100,0 Total 19 - KALIM ANTAN TENGAH A. Hutan - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 82 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI TOTAL HUTAN TETAP 1 2 20 KALIM ANTAN TIM UR APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 A. Hutan 1.441,3 2.741,2 4.588,5 2.489,3 11.260,3 99,4 11.359,8 1.610,2 12.970,0 66,6 - Hutan Primer 1.203,5 2.117,1 2.265,3 381,6 5.967,5 5,0 5.972,5 236,3 6.208,9 31,9 237,8 623,7 2.319,4 1.801,1 4.981,9 93,1 5.075,1 1.309,0 6.384,1 32,8 0,0 0,4 3,8 306,6 310,8 1,3 312,1 64,9 377,1 1,9 300,1 125,9 478,7 1.601,3 2.506,0 86,8 2.592,7 3.898,2 6.490,9 33,4 1.741,4 2.867,1 5.067,2 4.090,5 13.766,3 186,2 13.952,5 5.508,4 19.460,9 100,0 A. Hutan 3.857,8 5.898,4 8.943,2 5.533,0 24.232,4 859,6 25.091,9 2.487,9 27.579,9 52,1 - Hutan Primer 2.495,3 3.561,4 3.031,8 449,6 9.538,1 13,4 9.551,4 247,4 9.798,9 18,5 - Hutan Sekunder 1.326,7 2.334,7 5.898,2 4.619,5 14.179,2 821,5 15.000,8 2.101,6 17.102,4 32,3 35,7 2,3 13,2 463,9 515,1 24,6 539,7 138,9 678,6 1,3 1.146,4 1.147,6 1.685,0 5.299,0 9.278,1 2.227,7 11.505,8 13.872,2 25.378,1 47,9 5.004,2 7.046,1 10.628,2 10.832,0 33.510,5 3.087,3 36.597,7 16.360,2 52.957,9 100,0 A. Hutan 212,3 111,4 146,5 31,7 501,9 12,3 514,2 50,0 564,2 39,2 - Hutan Primer 130,8 73,1 45,8 13,9 263,6 0,0 263,6 9,9 273,5 19,0 81,5 38,3 100,8 17,8 238,3 12,3 250,6 40,1 290,7 20,2 - - - - - - - - - 0,0 32,9 50,4 62,4 32,9 178,6 2,4 181,0 692,6 873,6 60,8 245,2 161,8 208,9 64,6 680,5 14,7 695,2 742,7 1.437,8 100,0 A. Hutan 186,0 181,4 200,3 67,7 635,4 46,4 681,8 30,4 712,2 59,5 - Hutan Primer 130,1 87,1 69,9 6,2 293,2 1,2 294,4 2,2 296,6 24,8 55,9 94,4 130,4 61,5 342,2 45,3 387,4 28,1 415,6 34,7 - - - - - - - - - 0,0 10,6 23,2 50,8 22,2 106,8 36,0 142,8 341,9 484,7 40,5 196,7 204,6 251,1 89,9 742,2 82,4 824,7 372,3 1.196,9 100,0 A. Hutan 561,2 1.195,0 1.167,2 298,1 3.221,4 171,4 3.392,8 576,0 3.968,8 65,1 - Hutan Primer 421,0 756,7 602,5 143,9 1.924,1 69,1 1.993,1 160,7 2.153,8 35,3 - Hutan Sekunder 140,2 438,3 564,5 154,2 1.297,2 100,9 1.398,1 414,8 1.812,9 29,7 - - 0,1 0,0 0,2 1,4 1,6 0,5 2,1 0,0 92,9 115,4 205,8 106,4 520,4 51,6 572,0 1.560,0 2.132,0 34,9 654,0 1.310,3 1.373,0 404,5 3.741,8 223,0 3.964,8 2.136,0 6.100,8 100,0 - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total KALIMAN TAN - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 21 SULAWESI UTARA - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 22 GORONTALO - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 23 SULAWESI TENGAH - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 83 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 2 24 SULAWESI TENGGARA A. Hutan HUTAN TETAP APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 200,2 958,9 390,9 213,6 1.763,6 37,3 1.800,9 164,3 1.965,2 53,6 30,0 147,8 44,9 23,5 246,3 0,6 246,9 11,7 258,6 7,1 170,1 811,0 346,0 188,3 1.515,5 36,6 1.552,1 152,1 1.704,3 46,5 - - - 1,8 1,8 0,1 1,8 0,5 2,4 0,1 82,8 122,6 75,9 188,0 469,3 56,2 525,5 1.176,6 1.702,2 46,4 282,9 1.081,5 466,9 401,6 2.232,8 93,6 2.326,4 1.341,0 3.667,4 100,0 A. Hutan 200,7 298,2 236,5 48,5 783,9 6,0 789,9 34,5 824,5 49,1 - Hutan Primer 118,6 117,1 77,5 12,9 326,1 0,1 326,2 1,8 328,1 19,5 82,1 181,1 159,1 35,5 457,8 5,9 463,7 32,7 496,4 29,6 - - - - - - - - - 0,0 13,5 154,1 99,5 28,9 296,1 21,1 317,1 537,6 854,8 50,9 214,2 452,4 336,1 77,3 1.080,0 27,1 1.107,1 572,2 1.679,2 100,0 A. Hutan 185,7 843,9 292,2 41,4 1.363,1 10,7 1.373,8 56,3 1.430,1 32,2 - Hutan Primer 106,5 379,0 99,5 2,0 586,9 5,0 592,0 3,3 595,2 13,4 - Hutan Sekunder 78,6 462,6 186,3 37,7 765,2 5,7 770,9 50,3 821,2 18,5 - Hutan Tanaman * 0,6 2,3 6,4 1,7 11,0 - 11,0 2,7 13,6 0,3 58,8 388,8 202,7 82,7 732,9 12,3 745,2 2.270,7 3.015,8 67,8 244,5 1.232,7 494,8 124,0 2.096,0 23,0 2.119,0 2.326,9 4.445,9 100,0 1.546,0 3.588,8 2.433,7 700,9 8.269,3 284,2 8.553,5 911,5 9.465,0 51,1 - Hutan Primer 936,9 1.560,8 940,2 202,4 3.640,2 76,0 3.716,2 189,6 3.905,8 21,1 - Hutan Sekunder 608,4 2.025,7 1.487,0 495,1 4.616,2 206,7 4.822,9 718,2 5.541,1 29,9 0,6 2,3 6,5 3,4 12,9 1,5 14,4 3,8 18,2 0,1 291,5 854,5 697,1 461,0 2.304,1 179,6 2.483,6 6.579,4 9.063,1 48,9 1.837,4 4.443,3 3.130,7 1.161,9 10.573,4 463,8 11.037,1 7.490,9 18.528,1 100,0 12,8 72,4 1,0 0,4 86,6 0,0 86,6 17,0 103,6 18,3 - Hutan Primer 3,6 40,2 0,0 0,0 43,8 0,0 43,8 1,3 45,2 8,0 - Hutan Sekunder 8,6 31,8 0,6 0,0 41,1 0,0 41,1 15,6 56,6 10,0 - Hutan Tanaman * 0,6 0,4 0,4 0,4 1,7 - 1,7 0,1 1,8 0,3 10,1 23,3 5,8 1,5 40,6 - 40,6 420,9 461,5 81,7 22,9 95,8 6,7 1,9 127,3 - 127,3 437,8 565,1 100,0 - Hutan Primer - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 25 SULAWESI BARAT - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 26 TOTAL SULAWESI SELATAN B. Non Hutan Total SULAW ESI A. Hutan - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 27 BALI A. Hutan B. Non Hutan Total 84 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 28 HUTAN TETAP APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 2 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 NUSA TENGGARA BARAT A. Hutan 74,2 368,2 211,8 80,0 734,2 0,0 734,2 99,4 833,6 41,6 - Hutan Primer 46,5 256,6 106,3 25,0 434,4 0,0 434,4 24,4 458,7 22,9 - Hutan Sekunder 27,2 111,4 105,4 54,4 298,4 0,0 298,4 73,8 372,2 18,6 - Hutan Tanaman * 0,5 0,2 0,0 0,7 1,5 - 1,5 1,2 2,7 0,1 93,9 62,3 74,9 70,6 301,7 - 301,7 866,2 1.167,9 58,4 168,0 430,5 286,7 150,6 1.035,8 - 1.035,8 965,6 2.001,4 100,0 129,5 414,8 125,8 248,4 918,6 17,6 936,2 1.065,7 2.002,0 42,1 - Hutan Primer 62,2 51,7 6,7 25,9 146,6 2,0 148,6 71,6 220,2 4,6 - Hutan Sekunder 67,3 362,8 119,1 221,6 770,8 15,6 786,4 993,3 1.779,7 37,4 - 0,3 0,0 0,9 1,3 - 1,3 0,8 2,0 0,0 98,5 316,4 71,4 179,9 666,2 84,2 750,4 2.004,2 2.754,6 57,9 228,0 731,2 197,3 428,4 1.584,8 101,8 1.686,6 3.070,0 4.756,6 100,0 A. Hutan 216,5 855,4 338,6 328,9 1.739,4 17,6 1.757,0 1.182,1 2.939,1 40,1 - Hutan Primer 112,3 348,5 113,1 50,8 624,8 2,0 626,8 97,3 724,1 9,9 - Hutan Sekunder 103,1 506,0 225,1 276,0 1.110,2 15,6 1.125,8 1.082,7 2.208,5 30,2 1,1 0,9 0,4 2,0 4,4 - 4,4 2,1 6,5 0,1 202,4 402,0 152,1 252,0 1.008,5 84,2 1.092,7 3.291,3 4.384,0 59,9 418,9 1.257,5 490,7 580,9 2.747,9 101,8 2.849,7 4.473,4 7.323,1 100,0 205,0 506,4 561,4 375,1 1.647,9 320,4 1.968,3 103,8 2.072,1 66,4 76,7 159,2 101,3 31,2 368,4 17,6 386,0 8,2 394,2 12,6 128,3 346,7 456,1 315,0 1.246,0 301,3 1.547,3 95,7 1.643,0 52,6 - 0,5 4,0 28,9 33,5 1,5 35,0 - 34,9 1,1 13,5 77,7 105,4 106,7 303,3 243,7 546,9 502,4 1.049,3 33,6 218,5 584,1 666,9 481,7 1.951,1 564,1 2.515,2 606,2 3.121,4 100,0 A. Hutan 377,1 509,6 754,8 424,2 2.065,7 810,3 2.876,0 162,8 3.038,8 65,4 - Hutan Primer 136,0 117,1 39,3 78,0 370,3 175,5 545,8 15,7 561,5 12,1 - Hutan Sekunder 241,1 392,6 715,5 346,2 1.695,4 634,8 2.330,2 147,1 2.477,3 53,3 - - - - - - - - - 0,0 52,5 121,7 139,3 217,4 530,9 516,6 1.047,6 559,3 1.606,8 34,6 429,5 631,4 894,2 641,6 2.596,7 1.326,9 3.923,6 722,1 4.645,6 100,0 B. Non Hutan Total 29 TOTAL NUSA TENGGARA TIM UR A. Hutan - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total BALI N USA TEN GGARA - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 30 M ALUKU UTARA A. Hutan - Hutan Primer - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 31 M ALUKU - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 85 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 2 TOTAL HUTAN TETAP APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 MALUKU A. Hutan 582,0 1.016,0 1.316,3 799,3 3.713,6 1.130,7 4.844,3 266,6 5.110,9 65,8 - Hutan Primer 212,7 276,3 140,6 109,2 738,8 193,1 931,8 23,8 955,7 12,3 - Hutan Sekunder 369,4 739,2 1.171,7 661,1 2.941,4 936,1 3.877,5 242,8 4.120,3 53,0 - 0,5 4,0 28,9 33,5 1,5 35,0 - 34,9 0,4 66,0 199,4 244,7 324,1 834,2 760,3 1.594,5 1.061,6 2.656,1 34,2 648,0 1.215,4 1.561,0 1.123,3 4.547,8 1.891,0 6.438,8 1.328,3 7.767,0 100,0 A. Hutan 5.240,8 7.002,0 5.237,5 3.933,6 21.413,8 2.758,5 24.172,3 1.101,6 25.273,9 81,1 - Hutan Primer 4.567,2 6.238,3 4.283,7 2.636,2 17.725,5 1.623,5 19.348,9 669,1 20.018,1 64,2 673,5 763,6 953,7 1.296,9 3.687,8 1.133,8 4.821,6 432,3 5.253,9 16,9 - 0,1 0,0 0,5 0,6 1,2 1,8 0,1 1,9 0,0 1.495,5 813,3 723,8 805,7 3.838,3 1.357,9 5.196,2 703,4 5.899,5 18,9 6.736,3 7.815,3 5.961,2 4.739,3 25.252,1 4.116,4 29.368,5 1.804,9 31.173,4 100,0 A. Hutan 1.665,6 1.489,0 1.756,0 1.706,5 6.617,0 2.054,5 8.671,5 116,1 8.787,5 91,4 - Hutan Primer 1.549,5 1.294,7 1.287,1 964,2 5.095,4 1.026,3 6.121,8 5,4 6.127,2 63,7 116,1 194,3 468,8 742,3 1.521,5 1.028,1 2.549,7 110,7 2.660,3 27,7 - - - - - - - - - 0,0 75,7 162,8 93,3 137,5 469,4 237,0 706,4 124,7 831,1 8,6 1.741,3 1.651,8 1.849,2 1.844,0 7.086,4 2.291,5 9.377,9 240,8 9.618,6 100,0 A. Hutan 6.906,3 8.491,0 6.993,4 5.640,1 28.030,8 4.812,9 32.843,8 1.217,6 34.061,4 83,5 - Hutan Primer 6.116,7 7.533,0 5.570,8 3.600,4 22.820,9 2.649,8 25.470,7 674,5 26.145,3 64,1 789,6 957,9 1.422,6 2.039,2 5.209,3 2.162,0 7.371,3 543,0 7.914,3 19,4 - 0,1 0,0 0,5 0,6 1,2 1,8 0,1 1,9 0,0 1.571,2 976,1 817,0 943,3 4.307,7 1.594,9 5.902,6 828,1 6.730,6 16,5 8.477,5 9.467,1 7.810,5 6.583,4 32.338,5 6.407,9 38.746,3 2.045,7 40.792,0 100,0 - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 32 PAPUA - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 33 PAPUA BARAT - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total PAPUA - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total 86 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KAWASAN HUTAN NO. PROVINSI 1 2 TOTAL HUTAN TETAP APL KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 3 4 5 6 7 HPK Jumlah 8 9 10 JUM LAH  11 12 INDONESIA A. Hutan 17.543,2 24.091,0 21.868,7 17.310,6 80.813,4 7.510,1 88.323,5 8.167,3 96.490,8 51,3 - Hutan Primer 12.521,3 14.694,1 10.010,5 4.569,0 41.794,9 2.957,3 44.752,2 1.306,4 46.058,7 24,5 4.885,3 9.085,8 11.374,3 10.032,1 35.377,5 4.473,6 39.851,1 5.538,7 45.389,8 24,2 136,6 311,0 483,9 2.709,5 3.641,0 79,2 3.720,2 1.322,2 5.042,4 2,7 4.452,8 5.826,6 5.818,0 11.586,6 27.684,0 8.015,4 35.699,4 55.728,1 91.427,5 48,7 21.996,0 29.917,6 27.686,7 28.897,2 108.497,4 15.525,4 124.022,8 63.895,4 187.918,3 100,0 - Hutan Sekunder - Hutan Tanaman * B. Non Hutan Total Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2013, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Desember 2013, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan. * : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman baik Hutan Tanaman Industri/ IUPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/ penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 87 abel/ Table 3.1.3. Angka Deforestasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2012-2013 (Ha/ Th)/ Deforestation Rate Inside and Outside Forest Area by Province for the Period of 2012/ 2013(ha/ year) PROVINSI/ NO. DEFORESTASI PADA KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 2 3 4 5 6 7 - 332,0 - 332,0 354,2 1.053,0 158,5 5.191,4 6.757,1 196,8 6.953,9 25.184,9 32.138,8 - - - 29,5 29,5 7,8 37,3 - 37,3 414,2 1.325,0 158,5 5.220,8 7.118,6 204,6 7.323,2 25.184,9 32.508,1 85,5 65,5 8,7 - 159,8 - 159,8 850,8 1.010,6 102,0 2.092,1 3.569,6 3.681,0 9.444,7 - 9.444,7 8.250,5 17.695,2 - -21,8 - 598,1 576,3 - 576,3 225,6 801,9 187,5 2.135,8 3.578,3 4.279,2 10.180,8 - 10.180,8 9.326,9 19.507,7 11,0 104,5 223,2 - 338,7 15,5 354,2 2,4 356,7 5.234,8 4.888,1 22.462,6 12.503,2 45.088,8 6.626,8 51.715,6 5.487,6 57.203,3 22 0,0 -6.273,2 -42.534,1 -48.785,8 -2.763,5 -51.549,3 -197,9 -51.747,3 5.267,3 4.992,6 16.412,6 -30.030,8 -3.358,3 3.878,8 520,5 5.292,2 5.812,7 A. Hutan Primer 160,7 194,8 - - 355,5 - 355,5 51,4 406,9 B. Hutan Sekunder 733,7 3.731,2 3.018,7 233,9 7.717,6 2.456,6 10.174,2 9.792,1 19.966,3 - -156,7 - -2.597,3 -2.754,0 -111,8 -2.865,9 -413,8 -3.279,7 894,4 3.769,3 3.018,7 -2.363,4 5.319,1 2.344,8 7.663,9 9.429,6 17.093,5 A. Hutan Primer 2.188,5 152,8 1.956,7 2.029,7 6.327,8 - 6.327,8 1.130,5 7.458,3 B. Hutan Sekunder 2.166,7 1.842,2 4.229,6 55.461,6 63.700,2 79,2 63.779,4 14.031,7 77.811,1 - -19,0 4,3 3.251,7 3.237,0 57,4 3.294,3 2.684,6 5.978,9 4.355,2 1.976,1 6.190,6 60.743,0 73.264,9 136,6 73.401,5 17.846,8 91.248,3 927,2 106,9 735,3 1.008,2 2.777,5 4,2 2.781,7 - 2.781,7 1.334,5 1.775,2 2.730,1 33.349,6 39.189,4 106,4 39.295,8 8.311,6 47.607,5 - -11.184,9 4,3 -29.346,7 -40.527,3 - -40.527,3 -2.498,5 -43.025,8 2.261,7 -9.302,8 3.469,7 5.011,1 1.439,7 110,6 1.550,3 5.813,1 7.363,4 - - - 69,7 69,7 - 69,7 24,4 94,2 -241,8 45,9 - -405,5 -601,4 - -601,4 360,8 -240,6 - - - - - - - - - -241,8 45,9 - -335,8 -531,6 - -531,6 385,2 -146,4 SUM ATERA UTARA C. Hutan Tanaman* TOTAL RIAU A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SUM ATERA BARAT C. Hutan Tanaman* TOTAL JAM BI C. Hutan Tanaman* TOTAL SUM ATERA SELATAN A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL 88 11 332,0 B. Hutan Sekunder 7 10 - A. Hutan Primer 6 9 TOTAL - TOTAL 5 8 APL 272,0 C. Hutan Tanaman* 4 Jumlah 60,0 B. Hutan Sekunder 3 HPK ACEH A. Hutan Primer 2 HUTAN TETAP TIPE HUTAN 1 1 KAWASAN HUTAN Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PROVINSI/ NO. KAWASAN HUTAN DEFORESTASI PADA HUTAN TETAP HPK Jumlah 8 9 APL TOTAL 10 11 TIPE HUTAN KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 BENGKULU A. Hutan Primer 138,7 100,9 270,5 - 510,1 - 510,1 16,1 526,2 B. Hutan Sekunder 558,7 311,0 6.328,6 627,8 7.826,0 1.064,3 8.890,3 4.135,4 13.025,7 - - - - - - - - - 697,4 411,9 6.599,1 627,8 8.336,2 1.064,3 9.400,4 4.151,5 13.551,9 - - - - - - - - - 1.416,6 - - - 1.416,6 - 1.416,6 126,4 1.543,0 - - - - - - - - - 1.416,6 0,0 - 0,0 1.416,6 - 1.416,6 126,4 1.543,0 A. Hutan Primer - - 14,4 - 14,4 - 14,4 - 14,4 B. Hutan Sekunder - 369,6 959,9 165,0 1.494,5 -11,1 1.483,5 1.413,1 2.896,6 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - 0,0 369,6 974,2 165,0 1.508,9 -11,1 1.497,9 1.413,1 2.910,9 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - - - - - - - C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - - - - - 0,8 0,8 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - - - - - - - 0,8 0,8 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - - - - - - - C. Hutan Tanaman* - 124 -267,9 -200,0 -344,3 - -344,3 -90,9 -435,1 - 123,7 -267,9 -200,0 -344,3 - -344,3 -90,9 -435,1 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - 999,9 999,9 - 999,9 289,4 1.289,3 C. Hutan Tanaman* - - - 9,9 9,9 - 9,9 92,9 102,8 - - - 1.009,8 1.009,8 - 1.009,8 382,3 1.392,1 C. Hutan Tanaman* TOTAL 9 LAM PUNG A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL 10 KEPULAUAN RIAU TOTAL 11 BANTEN TOTAL 12 DKI JAKARTA TOTAL 13 JAWA BARAT TOTAL 14 JAWA TENGAH TOTAL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 89 PROVINSI/ NO. 1 15 KAWASAN HUTAN DEFORESTASI PADA HUTAN TETAP TIPE HUTAN KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 2 3 4 5 6 7 - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - - - - - - - -102,8 - - - -102,8 - -102,8 68,6 -34,2 -102,8 - - - -102,8 - -102,8 68,6 -34,2 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - 2.059,5 - 694,5 2.754,1 - 2.754,1 -1,9 2.752,1 14,7 0,0 - 123,0 137,6 - 137,6 454,6 592,2 14,7 2.059,5 - 817,5 2.891,7 - 2.891,7 452,7 3.344,4 1.823,1 3.251,9 3.025,5 1.078,7 9.179,3 42,9 9.222,2 4.132,6 13.354,8 10.049,8 17.862,8 36.101,3 43.381,4 107.395,4 3.634,7 111.030,1 156.658,3 267.688,4 - - - -7.211,8 -7.211,8 - -7.211,8 -476,3 -7.688,2 11.872,9 21.114,7 39.126,8 37.248,3 109.362,8 3.677,6 113.040,4 JAWA TIM UR KALIM ANTAN BARAT B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL A. Hutan Primer 140,7 - - - 140,7 - 140,7 338,1 478,8 B. Hutan Sekunder 104,4 252,8 73,8 7.475,5 7.906,4 - 7.906,4 -442,6 7.463,8 - - - 1.364,9 1.364,9 - 1.364,9 0,0 1.364,9 245,1 252,8 73,8 8.840,4 9.412,0 - 9.412,0 -104,5 9.307,5 - - - - - - - - - 5.289,4 1.387,1 15.718,5 27.132,5 49.527,6 18.916,4 68.444,0 18.145,2 86.589,2 - - - 5,5 5,5 43,5 49,0 660,2 709,2 5.289,4 1.387,1 15.718,5 27.138,1 49.533,1 18.959,9 68.493,0 18.805,4 87.298,4 - - 77,2 546,3 623,5 - 623,5 1.862,2 2.485,8 466,0 259,2 2.048,9 13.624,1 16.398,2 1.517,2 17.915,4 77.228,9 95.144,3 - 103 0,0 -18.633,0 -18.530,3 13,7 -18.516,6 4.276,2 -14.240,4 466,0 361,9 2.126,1 -4.462,6 -1.508,6 1.530,9 22,3 83.367,4 83.389,7 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - 10,8 - 10,8 - 10,8 2,5 13,3 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - - 10,8 - 10,8 - 10,8 2,5 13,3 TOTAL KALIM ANTAN TENGAH A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL KALIM ANTAN TIM UR A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SULAWESI UTARA TOTAL 90 160.314,6 273.355,0 KALIM ANTAN SELATAN C. Hutan Tanaman* 21 11 - A. Hutan Primer 20 10 - TOTAL 19 9 TOTAL - C. Hutan Tanaman* 18 8 APL A. Hutan Primer TOTAL 17 Jumlah D.I. YOGYAKARTA C. Hutan Tanaman* 16 HPK Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PROVINSI/ NO. DEFORESTASI PADA HUTAN TETAP TIPE HUTAN KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 2 3 4 5 6 7 1 22 KAWASAN HUTAN - - - - - 142,5 29,6 56,6 0,1 228,9 899,7 1.128,6 3.927,6 5.056,2 - - - - - - - - - 142,5 29,6 56,6 0,1 228,9 899,7 1.128,6 3.927,6 5.056,2 11,6 97,0 169,3 41,3 319,2 130,1 449,3 6.123,7 6.573,0 227,6 2.364,5 3.435,0 1.852,4 7.879,4 2.102,9 9.982,3 15.137,1 25.119,5 - - - - - - - - - 239,2 2.461,5 3.604,2 1.893,7 8.198,7 2.233,0 10.431,7 21.260,8 31.692,5 A. Hutan Primer - 83,4 124,0 - 207,4 - 207,4 11,1 218,5 B. Hutan Sekunder - 78,3 462,5 768,2 1.309,0 0,2 1.309,2 1.767,9 3.077,2 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - 161,7 586,5 768,2 1.516,4 0,2 1.516,6 1.779,0 3.295,6 A. Hutan Primer - - 8,4 20,5 28,9 - 28,9 - 28,9 B. Hutan Sekunder - 390,2 532,3 384,8 1.307,2 15,1 1.322,3 1.052,6 2.375,0 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - 390,2 540,7 405,3 1.336,1 15,1 1.351,2 1.052,6 2.403,9 - 12,1 - - 12,1 - 12,1 42,9 55,0 11,1 1.787,3 726,6 17,2 2.542,2 - 2.542,2 614,5 3.156,7 - - - - - - - - - 11,1 1.799,4 726,6 17,2 2.554,4 - 2.554,4 657,3 3.211,7 - - - - - - - - - 26,4 - - - 26,4 - 26,4 36,3 62,7 - - - - - - - - - 26,4 - - - 26,4 - 26,4 36,3 62,7 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - 117,7 - 631,5 749,2 - 749,2 50,8 800,0 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - 117,7 - 631,5 749,2 - 749,2 50,8 800,0 SULAWESI TENGAH B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL SULAWESI TENGGARA TOTAL SULAWESI BARAT TOTAL SULAWESI SELATAN A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL BALI A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL 28 11 - A. Hutan Primer 27 10 - TOTAL 26 9 TOTAL - C. Hutan Tanaman* 25 8 APL - B. Hutan Sekunder 24 Jumlah GORONTALO A. Hutan Primer 23 HPK NUSA TENGGARA BARAT TOTAL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 91 PROVINSI/ NO. DEFORESTASI PADA KSA-KPA HL HPT HP Jumlah 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 10 11 - - 906,3 - 906,3 88,5 994,8 -23,0 1.255,1 145,7 -724,6 653,2 207,7 860,9 -200,2 660,7 - - - - - - - - - -23,0 2.161,4 145,7 -724,6 1.559,5 207,7 1.767,2 -111,7 1.655,5 - 4,6 9,8 - 14,4 0,5 14,9 54,5 69,3 10,6 1.214,9 979,4 396,5 2.601,4 793,9 3.395,3 2.218,1 5.613,4 - - - - - - - - - 10,6 1.219,5 989,2 396,5 2.616 794,4 3.410,2 2.272,6 5.682,8 A. Hutan Primer - - - - - - - - - B. Hutan Sekunder - - - - - 1.113,1 1.113,1 141,7 1.254,8 C. Hutan Tanaman* - - - - - - - - - - - - - - 1.113,1 1.113,1 141,7 1.254,8 A. Hutan Primer 405,8 102,2 211,3 158,6 877,9 44,0 921,9 2.484,0 3.405,9 B. Hutan Sekunder 195,6 258,2 - 320,9 774,7 409,7 1.184,4 8.629,9 9.814,3 - - - - - - - - - 601,4 360,4 211,3 479,5 1.653 453,8 2.106,3 11.113,9 13.220,2 A. Hutan Primer 218,9 667,0 756,0 281,9 1.923,8 369,1 2.293,0 528,2 2.821,2 B. Hutan Sekunder 126,0 799,6 1.003,3 526,0 2.455,0 1.718,1 4.173,1 3.625,9 7.799,0 - - - - - - - - - 345,0 1.466,6 1.759,3 808,0 4.379 2.087,2 6.466,1 4.154,1 10.620,2 6.171,7 6.122,0 7.590,3 5.235,1 25.119,0 606,4 25.725,4 17.741,4 43.466,8 28.285,8 46.225,2 104.752,4 208.289,2 387.552,6 41.847,8 429.400,4 365.977,3 795.377,7 -66,6 -11.156,1 -6.532,6 -95.140,3 -112.895,6 -2.753,0 -115.648,6 4.785,2 -110.863,3 41.191,1 105.810,1 118.383,9 299.776,1 39.701,2 339.477,3 388.503,9 727.981,2 TOTAL M ALUKU UTARA A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL M ALUKU TOTAL PAPUA C. Hutan Tanaman* TOTAL 33 8 APL 906,3 C. Hutan Tanaman* 32 Jumlah - B. Hutan Sekunder 31 HPK NUSA TENGGARA TIM UR A. Hutan Primer 30 HUTAN TETAP TIPE HUTAN 1 29 KAWASAN HUTAN PAPUA BARAT C. Hutan Tanaman* TOTAL INDONESIA A. Hutan Primer B. Hutan Sekunder C. Hutan Tanaman* TOTAL 34.390,9 Sumber/ Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Panning 92 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel / Table 3.1.4 Perkembangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman s/ d Tahun 2014 / Progress of Boundary Demarcation Until 2014 Tahun/ Year PROVINSI/ Province No S/ D 2011 2012 2013 2014 S/ D 2014 (km) (km) (km) (km) (km) HA 1 2 3 HT HA 4 5 HT HA 6 HT 7 HA 8 HT 9 HA 10 HT 11 12 1 Aceh 2.366,97 1.066,00 - - - - - - 2.366,97 1.066,00 2 Sumatera Utara 1.973,28 1.383,20 - 350,20 - - - 99,73 1.973,28 1.833,13 3 Sumatera Barat 1.698,74 1.999,55 - - - 0,00 - 1.698,74 1.999,55 4 Riau 7.648,64 872,61 - 594,91 - 0,00 - 457,37 7.648,64 1.924,89 5 Jambi 3.161,87 756,10 - - - 0,00 - 0,00 3.161,87 756,10 6 Sumatera Selatan 2.554,95 882,49 - - - - - 270,06 2.554,95 1.152,55 7 Bengkulu 356,98 - - - - - - - 356,98 - 8 Lampung 52,35 - - - - - - - 52,35 - 9 Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - - - 14 D.I. Yogyakarta - - - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat 457,78 - - 24,34 - - - - 457,78 24,34 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat 8.637,75 - - - 146,81 356,11 141,92 260,97 8.926,48 617,08 21 Kalimantan Timur 13.334,37 2.493,54 - - - - 254,98 81,80 13.589,35 2.575,34 22 Kalimantan Selatan 1.559,10 466,55 - - - - - 115,13 1.559,10 581,68 23 Kalimantan Tengah 14.202,92 417,36 - - 56,19 - 314,22 182,81 14.573,33 600,17 24 Sulawesi Utara 1.531,72 - - - - - - 1.531,72 - 25 Sulawesi Tengah 3.852,04 - - - - - - - 3.852,04 - 26 Sulawesi Selatan 1.188,61 - - - - - - - 1.188,61 - 27 Sulawesi Tenggara 920,05 - - - - - - - 920,05 - 28 Gorontalo - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 30 M aluku 7.275,38 162,00 - - - - - - 7.275,38 162,00 31 M aluku Utara 246,47 - - - - - - - 246,47 - 32 Papua Barat - - 114,49 - - - - - 114,49 - 33 Papua 11.273,94 - - - - - - - 11.273,94 - 203,00 356,11 711,12 1.467,87 85.322,52 13.292,83 Jumlah/ Total 84.293,91 10.499,40 114,49 969,45 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 93 Tabel/ Table 3.1.5. Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Parsial s/ d Tahun 2014/ Progress of Endorsement of Partial Forest Boundary Until 2014 NO S/ D TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 S/ D TAHUN 2014 BA KM BA KM BA KM BA KM BA KM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROVINSI/ Province 1 2 1 Aceh 71 5.807,32 - - - - - - 71 5.807,32 2 Sumatera Utara 66 4.781,02 15 65,21 12 89,67 5 180,03 98 5.115,93 3 Sumatera Barat 100 4.705,72 - - 5 61,16 43 1.437,85 148 6.204,73 4 Riau 119 11.315,24 - - - - 3 274,10 122 11.589,34 5 Jambi 81 5.376,53 6 29,05 - - 3 129,75 90 5.535,33 - 2 137,00 193 7.545,27 6 Sumatera Selatan 191 7.408,27 - - - 7 Bengkulu 119 2.457,14 - - - - 1 9,90 120 2.467,04 8 Lampung 54 4.164,59 - - 12 49,54 26 2,00 92 4.216,13 9 Kep. Bangka Belitung 32 443,42 6 31,69 - - 2 72,90 40 548,01 - 1 25,01 8 115,79 10 Kepulauan Riau 7 90,78 - - - 11 DKI Jakarta 7 - - - - - - - 7 - 12 Jawa Barat 116 411,71 - - 4 17,28 3 63,38 123 492,37 13 Jawa Tengah 50 50,38 - - 3 26,79 3 7,54 56 84,71 14 D.I. Yogyakarta 5 - - - - - - - 5 - 15 Jawa Timur 27 407,63 - - 4 100,65 1 1,95 32 510,23 16 Banten - - - - - - - - - - 17 Bali 39 1.616,40 - - - - 1 9,40 40 1.625,80 18 Nusa Tenggara Barat 97 5.337,11 - - - - 3 28,69 100 5.365,80 19 Nusa Tenggara Timur 101 7.219,37 - - - - - - 101 7.219,37 20 Kalimantan Barat 228 13.325,40 6 392,89 - - 35 794,76 269 14.513,05 21 Kalimantan Tengah 47 3.855,09 - - - - 4 180,27 51 4.035,36 22 Kalimantan Selatan 57 3.578,46 6 139,12 - - 9 283,31 72 4.000,89 23 Kalimantan Timur 223 15.458,81 3 183,54 1 14,30 32 1.311,38 259 16.968,03 24 Sulawesi Utara 60 6.737,07 4 210,40 - - 6 101,44 70 7.048,91 25 Sulawesi Tengah 139 10.860,87 2 81,75 - - 63 1.667,61 204 12.610,23 26 Sulawesi Selatan 124 9.764,84 - - - - - - 124 9.764,84 27 Sulawesi Tenggara 115 10.201,80 2 50,03 - - 2 103,52 119 10.355,35 28 Gorontalo - - 4 72,12 - - 39 1.234,87 43 1.306,99 29 Sulawesi Barat - - - - - - 6 255,75 6 255,75 30 M aluku 158 9.499,60 14 44,29 7 101,91 26 411,18 205 10.056,98 31 M aluku Utara 5 178,55 5 30,15 2 33,18 36 1.253,28 48 1.495,16 32 Papua Barat 10 1.558,26 3 207,86 - 0 17 1.126,40 30 2.892,52 33 Papua 175 14.787,45 4 - 3 339,23 90 7.795,19 272 22.921,87 2.623 161.398,83 80 1.538,10 53 833,71 462 18.898,47 3.218 182.669,11 JUM LAH Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning 94 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel/ Table 3.1.6 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/ d Tahun 2014/ Progress of Forest Area Establishment Until 2014 S/ D TAHUN 2011 NO TAHUN 2012 2013 TAHUN 2014 S/ D TAHUN 2014 PROVINSI/ Province 1 2 UNIT (Ha) UNIT (Ha) UNIT (Ha) UNIT (Ha) UNIT (Ha) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Aceh 18 31.131,00 - - - - 5 877.638,37 23 908.769,37 2 Sumatera Utara 14 20.855,40 1 202,40 - - 27 1.668.412,53 42 1.689.470,33 3 Sumatera Barat 11 101.711,08 - - - - 31 834.478,38 42 936.189,46 4 Riau 49 193.989,30 - - - - 13 678.454,03 62 872.443,33 5 Jambi 6 49.700,40 - - - - 15 274.056,89 21 323.757,29 6 Sumatera Selatan 50 370.294,01 - - - - 32 2.314.165,72 82 2.684.459,73 7 Bengkulu 23 257.304,30 - - - - 17 68.522,66 40 325.826,96 8 Lampung 12 216.010,76 - - - - 2 2.424,58 14 218.435,34 9 Kep. Bangka Belitung 2 9.591,00 2 1.256,09 - - 36 211.589,27 40 222.436,36 10 Kepulauan Riau 2 957,30 2 11.615,85 - - 11 37.425,12 15 49.998,27 11 DKI Jakarta 3 367,20 - - - - - - 3 367,20 12 Jawa Barat 91 1.092.189,51 2 510,06 4 827,70 60 732.860,96 157 1.826.388,23 13 Jawa Tengah 15 7.637,17 - - 4 258,77 72 331.306,47 91 339.202,41 14 D.I. Yogyakarta 11 651.361,44 - - - - 7 8.048,08 18 659.409,52 15 Jawa Timur 22 2.897,58 1 40,95 6 22 268.192,38 51 279.513,15 16 Banten - - - - - - 5 112.385,41 5 112.385,41 17 Bali 32 105.587,50 - - - - 14 128.545,84 46 234.133,34 18 Nusa Tenggara Barat 37 520.108,43 - - - - 26 504.023,64 63 1.024.132,07 19 Nusa Tenggara Timur 67 782.078,77 - - - - 25 150.197,26 92 932.276,03 20 Kalimantan Barat 57 916.400,18 3 17.714,37 1 22.171,60 71 4.806.971,00 132 5.763.257,15 21 Kalimantan Tengah 4 63.210,58 - - - - 10 3.079.248,86 14 3.142.459,44 22 Kalimantan Selatan 26 1.074.441,24 6 20.617,00 - - 22 1.447.228,77 54 2.542.287,01 23 Kalimantan Timur 33 714.926,33 3 29,45 1 676,33 26 9.160.139,63 63 9.875.771,74 24 Sulawesi Utara 24 436.698,02 - - - - 41 243.541,02 65 680.239,04 25 Sulawesi Tengah 17 393.098,72 - - - - 31 1.699.118,99 48 2.092.217,71 26 Sulawesi Selatan 42 92.209,34 - - - - 17 1.308.052,01 59 1.400.261,35 27 Sulawesi Tenggara 21 1.743.993,09 - - - - 19 950.772,36 40 2.694.765,45 28 Gorontalo - - - - - - 15 699.183,29 15 699.183,29 29 Sulawesi Barat - - - - - - 8 325.912,29 8 325.912,29 30 M aluku 88 1.662.236,95 11 5.007,39 9 4.978,53 38 2.144.573,09 146 3.816.795,96 31 M aluku Utara - - 4 6.934,21 4 6.934,21 28 417.497,02 36 431.365,44 32 Papua Barat 1 43.866,60 1 16.430,45 1 16.430,45 17 5.297.407,02 20 5.374.134,52 33 Papua 41 2.265.079,52 4 535.332,78 1 62.312,73 58 21.181.295,05 104 24.044.020,08 819 13.819.932,72 40 615.691,00 31 122.972,56 821 61.963.667,99 1.711 76.522.264,27 JUM LAH 8.382,24 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 95 Tabel/ Table 3.1.7. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/ d Implementation of Forest Boundary Demarcation until 2014 Realisasi s/ d Tahun 2011 No. Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Realisasi s/ d Tahun 2014 Tahun 2014 Batas Luar Batas Fungsi Batas Luar Batas Fungsi Batas Luar Batas Fungsi Batas Luar Batas Fungsi Batas Luar Batas Fungsi Outer Functional Total Outer Functional Total Outer Functional Total Outer Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary Boundary (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Provinsi/ Province 1 2 1 Aceh 4.430,93 1.097,67 - - 23,81 - - - 4.454,74 1.097,67 2 Sumatera Utara 7.543,21 1.009,88 0,93 114,69 353,00 533,00 634 230,39 8.531,55 1.887,96 3 Sumatera Barat 3.126,12 1.350,35 - - 842,00 308,00 88,18 - 4.056,30 1.658,35 4 Riau 8.760,42 1.347,56 - 59,60 118,00 - - - 8.878,42 1.407,16 5 Jambi 3.566,48 775,52 29,65 - - 110,99 35,66 3.677,47 840,83 6 Sumatera Selatan 4.513,52 710,86 1,20 - 276,00 124,00 550 7,00 5.340,72 841,86 7 Bengkulu 1.524,49 489,85 - - - - - - 1.524,49 489,85 8 Lampung 3.152,64 1.044,58 23,75 - - - 62,27 - 3.238,66 1.044,58 9 Kep. Bangka Belitung 140,26 3,02 124,94 3,02 217,10 65,72 7,72 - 490,02 71,76 10 Kepulauan Riau 18,04 25,01 - - 18,00 - - - 36,04 25,01 11 DKI Jakarta 44,00 - - - - - - - 44,00 - 12 Jawa Barat 19.549,92 2,84 14,53 - 283,11 175,37 - 20.022,93 2,84 13 Jawa Tengah 19.010,31 - 14,30 - 40,04 - - - 19.064,65 - 14 D.I. Yogyakarta 142,00 - 11,85 - 49,66 - 72,77 - 276,28 - 15 Jawa Timur 19.129,15 - 152,53 - 100,69 - 12,53 - 19.394,90 - 16 Banten 46,91 43,56 - - - - - - 46,91 43,56 17 Bali 1.610,00 240,12 - - - - - - 1.610,00 240,12 18 Nusa Tenggara Barat 4.806,47 856,16 - - - - - - 4.806,47 856,16 4.614,56 13,30 246,38 - 309,00 309,99 247,73 - 5.417,67 323,29 Nusa Tenggara 19 Timur 20 Kalimantan Barat 7.687,96 6.782,35 253,60 810,80 1.384,89 139,14 201,30 599,55 9.527,75 8.331,84 21 Kalimantan Tengah 3.189,50 2.536,33 - - 31,99 322,12 210,82 250,07 3.432,31 3.108,52 22 Kalimantan Selatan 2.868,16 1.544,88 1.434,00 1.492,00 162,29 78,25 216,59 226,45 4.681,04 3.341,58 23 Kalimantan Timur 10.413,14 8.118,20 294,53 575,54 1.064,27 2.359,13 2.935,84 380,82 14.707,78 11.433,69 24 Sulawesi Utara 2.012,24 6.909,53 579,00 494,00 23,73 20,19 59,59 25,38 2.674,56 7.449,10 25 Sulawesi Tengah 4.896,01 4.759,53 361,60 128,70 638,53 1.454,87 545,32 190,99 6.441,46 6.534,09 26 Sulawesi Selatan 9.893,92 538,77 57,00 1.115,00 - - - - 9.950,92 1.653,77 27 Sulawesi Tenggara 5.789,45 3.984,60 - 289,20 317,36 9,68 - - 6.106,81 4.283,48 28 Gorontalo 58,83 517,68 651,80 389,05 376,43 85,96 120,19 13,87 1.207,25 1.006,56 29 Sulawesi Barat - - - - 727,21 125,83 55,87 1.096,85 783,08 1.222,68 30 M aluku 7.470,54 3.559,04 146,30 9,90 - 382,39 146,80 82,04 7.763,64 4.033,37 31 M aluku Utara 75,03 146,16 20,12 198,33 125,47 593,84 96,65 673,67 317,27 1.612,00 32 Papua Barat 184,97 258,04 527,52 535,82 277,37 818,16 123,75 536,81 1.113,61 2.148,83 33 Papua 11.162,46 6.422,42 307,20 2.303,25 236,39 2.420,83 300,43 1.233,23 12.006,48 12.379,73 171.431,64 55.087,81 5.223,08 8.548,55 7.996,34 10.151,10 6.975,12 5.582,78 191.626,18 79.370,24 JUM LAH Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning 96 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 III.2. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN The Alteration of Forest Area and Approval Of Forenst Area Tabel / Table 3.2.1. Tukar M enukar Kawasan Hutan Tahun/ The Exchanges of Forest Area S/ D TAHUN 2009 NO PROPINSI 1 2 Tanah M asuk TAHUN 2010 Tanah Keluar Tanah M asuk Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) 7 8 9 10 Unit Luas (ha) Unit 11 12 TAHUN 2011 Tanah Keluar 13 Luas (ha) 14 Tanah M asuk Unit Luas (ha) 15 16 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tanah Keluar Tanah M asuk Tanah Keluar Tanah M asuk Tanah Keluar Unit Luas (ha) 17 18 Unit Luas (ha) 19 20 Unit Luas (ha) 21 22 Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) 23 24 25 26 Tanah M asuk S/ D TAHUN 2014 Tanah Keluar Tanah M asuk Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit 27 28 29 30 31 Tanah Keluar Luas (ha) Unit Luas (ha) 32 33 34 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 99 1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 277,30 1 271,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 277,30 1 271,10 3 Sumatera Barat 1 13.414 1 13.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.414 1 13.414 4 Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Lampung 1 90 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.373,67 0 0 2 1.464 1 30 9 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Kepulauan Riau 0 0 0 0 1 850,50 1 119,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850,50 1 119,60 11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Jawa Barat 6 5.147 6 1.008 0 0 0 0 1 0,91 1 0,45 0 0 0 0 2 10,15 2 6,85 1 110,80 1 110,79 10 5.269 10 1.127 13 Jawa Tengah 6 234,40 5 65,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127,821 1 56,85 7 362,22 6 121,89 14 D.I. Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Jawa Timur 19 1.594 18 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40,44 1 40,20 3 139,08 3 72,58 0 0 0 0 23 1.773,07 22 1.152,48 16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bal i 15 103 15 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 103,00 15 76,00 18 N TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 N TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Kalimantan Selatan 1 523 1 579 0 0 0 0 1 675,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.198,00 1 578,80 23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 S/ D TAHUN 2009 NO PROPINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 2 Tanah M asuk TAHUN 2010 Tanah Keluar Tanah M asuk Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) 7 8 9 10 Unit Luas (ha) Unit 11 12 TAHUN 2011 Tanah Keluar 13 Tanah M asuk TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tanah Keluar Tanah M asuk Tanah Keluar Tanah M asuk Tanah Keluar Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tanah M asuk S/ D TAHUN 2014 Tanah Keluar Tanah M asuk Unit Luas (ha) Unit Luas (ha) Unit 27 28 29 30 31 Tanah Keluar Luas (ha) Unit Luas (ha) 32 33 34 27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 M aluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 M aluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM LAH 49 21.104,47 47 16.212,03 1 850,50 1 119,60 3 953,71 2 271,55 1 40,44 1 40,20 5 149,23 5 79,43 3 1.612,29 2 167,64 62 24.710,64 58 16.890,45 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Ket : TM : Tanah Masuk/ Compensated area for forest TK : Tanah Keluar/ Converted forest area for non forest 0 : Nihil/ Tidak ada kegiatan Tabel / Table 3.2.2 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/ Perkebunan Tahap SK Pelepasan / Progress of Forest Areas for Release Agriculture/ Plantation SK Release Stages of Forest S/ D TAHUN 2009 NO TAHUN 2010 PROVINSI/ Province UNIT LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2011 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2012 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2013 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2014 LUAS (Ha) UNIT LUAS (Ha) S/ D TAHUN 2014 UNIT LUAS (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 101 1 Aceh 58 265744 0 0 0 0 0 0 0 0 58 265.743,70 2 Sumatera Utara 27 142.762,33 0 0 0 0 0 0 0 0 27 142.762,33 3 Sumatera Barat 26 157956 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.429,52 27 164.385,89 4 Riau 134 1523126 0 0 0 0 2 18.410,34 1 5.543,00 2 8.061,60 139 1.555.141,30 5 Jambi 44 366.926 0 0 0 0 0 0 0 0 44 366.925,98 6 Sumatera Selatan 23 170.244,74 1 2.101,00 6 71.083,12 4 84.759,42 6 14.628,36 43 358.320,27 7 Bengkulu 11 57.581 0 0 0 0 0 0 0 0 11 57.581,25 8 Lampung 8 83.964 0 0 0 0 0 0 0 0 8 83.964,15 9 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 Kepulauan Riau 5 48.498 0 0 3 6.834,57 0 0 0 0 9 65.027,87 11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 12 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 14 D.I. Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 18 Nusa Tenggara Barat 3 847 0 0 0 0 0 0 0 0 3 846,86 19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 20 Kalimantan Barat 12 139.223,26 0 0 6 84.817,67 2 17.499,21 1 16.999,20 3 14.732,43 24 273.271,77 21 Kalimantan Tengah 55 625.966,13 1 6.512,00 3 20.944,10 5 50.224,95 11 81.093,79 14 111.622,20 89 896.363,17 22 Kalimantan Selatan 17 209.130,53 0 0 0 0 0 0 1 5.074,30 18 214.204,83 3 1 15.503,63 9.694,84 102 S/ D TAHUN 2009 NO TAHUN 2010 PROVINSI/ Province UNIT LUAS (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 Kalimantan Timur 24 UNIT TAHUN 2011 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2012 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2013 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2014 LUAS (Ha) UNIT LUAS (Ha) S/ D TAHUN 2014 UNIT LUAS (Ha) 57 494475 0 0 0 0 0 0 0 0 57 494.474,79 Sulawesi Utara 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000,00 25 Sulawesi Tengah 8 72805 0 0 0 0 1 5.727,90 0 0 9 78.532,90 26 Sulawesi Selatan 3 4585 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.584,50 27 Sulawesi Tenggara 3 20784 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20.784,20 28 Gorontalo 1 6888 0 0 3 40.144,37 1 6934,48 0 0 6 62.829,68 29 Sulawesi Barat 10 103777 0 0 0 0 0 0 0 0 10 103.776,71 30 M aluku 12 12658 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386,33 13 13.044,07 31 M aluku Utara 8 38.626,00 0 0 1 8.486,72 1 1432,22 0 0 1 11.404,20 11 59.949,14 32 Papua 10 276.762,54 0 0 4 99.813,80 10 287.430,30 1 37.467,00 9 192.850,49 34 894.324,13 33 Papua Barat 6 115.460,33 19 352.752,34 42 495.008,57 666 6.531.591,83 JUM LAH 6 83.200,40 0 0 1 34.147,00 4 64.248,41 2 55.696,20 542 4.908.530 2 8.613,00 27 366.271,35 30 536.667,23 23 216.501,85 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning 1 8.863,00 Tabel / Table 3.2.3 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan/ Progress of Forest Areas for Release Transmigration SK Release Stages of Forest S/ D TAHUN 2009 NO PROVINSI UNIT LUAS (Ha) TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 LUAS (Ha) LUAS (Ha) LUAS (Ha) LUAS (Ha) LUAS (Ha) UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT S/ D TAHUN 2014 UNIT LUAS (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 103 1 Aceh 12 39.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 39.376,65 2 Sumatera Utara 12 28.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28.054,00 3 Sumatera Barat 8 16.242 0 0 2 1.191,60 0 0 0 0 0 0 10 17.433,85 4 Riau 11 66.500 0 0 0 0 0 0 1 2.313,30 0 0 12 68.812,98 5 Jambi 14 78.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 78.412,53 6 Sumatera Selatan 29 120.593 0 0 1 629,18 0 0 3 918,34 0 0 33 122.140,80 7 Bengkulu 5 14.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14.327,45 8 Lampung 16 134.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 134.147,20 9 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 Kepulauan Riau 2 7.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.530,00 11 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 12 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 14 D.I. Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 16 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 18 Nusa Tenggara Barat 2 2.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.950,00 19 Nusa Tenggara Timur 2 1.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.137,00 20 Kalimantan Barat 17 28.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 28.804,72 21 Kalimantan Tengah 27 66.136 0 0 1 1.117,83 2 1.257,92 3 2.266,65 1 609,70 34 71.387,87 22 Kalimantan Selatan 9 31.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31.916,00 104 S/ D TAHUN 2009 NO PROVINSI UNIT TAHUN 2010 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2011 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2012 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2013 LUAS (Ha) UNIT TAHUN 2014 LUAS (Ha) UNIT S/ D TAHUN 2014 LUAS (Ha) UNIT LUAS (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 Kalimantan Timur 9 39.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 39.891,09 24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 25 Sulawesi Tengah 16 20.017 0 0 0 0 1 324,56 1 1.216,86 0 0 18 21.558,15 26 Sulawesi Selatan 6 4.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4.015,35 21 37.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 37.035,71 28 Gorontalo 3 5.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.089,56 29 Sulawesi Barat 2 2.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.486,00 30 M aluku 2 4.964 0 0 1 700,58 0 0 0 0 0 0 3 5.664,58 31 M aluku Utara 9 18.434 0 0 0 0 1 664,97 1 555,09 0 0 11 19.654,14 15 92.304 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32,75 16 92.336,70 7 15.319 0 0 0 0 0 0 1 1.078,36 0 0 8 16.397,74 256 875.682 0 0 5 3.639,19 4 2.247,45 10 8.348,60 2 642,45 277 890.560,07 27 Sulawesi Tenggara 32 Papua 33 Papua Barat JUM LAH Sumber/ Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Panning Tabel/ TablE 3.2.4 Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang uan Non Tambang Tahun 20082014/ Progress of Temporary use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 s/ d 2010 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO PROVINSI 1 2 2011 2012 2013 2014 TOTAL Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Aceh - - - - - - 1 344,00 1 2 Sumatera Utara 1 2,32 - - 2 66,69 1 295,00 3 Sumatera Barat 3 911,64 3 620,26 1 4 Riau 2 433,04 4 2.816,22 4 2.682,16 1 538,04 5 Jambi 19 1.120,90 12 563,16 5 1.244,85 2 6 Sumatera Selatan 5 4.918,16 3 473,31 3 792,49 7 Bengkulu 1 128,58 - - - 8 Lampung 1 40,05 - - 9 Bangka Belitung 6 3.140,35 1 10 Kepulauan Riau - - 11 Dki Jakarta - 12 Jawa Barat 13 100,42 105 2 444,42 4 364,01 153,89 7 1.685,79 2 1.125,59 13 7.595,05 612,02 7 2.120,27 45 5.661,20 7 2.909,91 8 2.897,32 26 11.991,19 - 4 2.164,07 - - 5 2.292,65 1 45,00 1 17,20 3 72,16 6 174,41 35,36 2 116,34 5 754,84 4 1.414,97 18 5.461,85 - - - - 1 1.834,47 - - 1 1.834,47 - - - - - - - - - - - 9 1.791,48 3 59,83 7 116,33 10 168,35 6 431,74 35 2.567,73 Jawa Tengah 5 177,09 - - - - 1 16,85 - - 6 193,94 14 Di Yogyakarta - - - - - - - - - - - - 15 Jawa Timur 5 546,56 - - 1 3,40 5 125,76 5 255,23 16 930,94 16 Banten 1 16,00 - - - - - - - - 1 16,00 17 Bali 3 0,08 - - - - - - - - 3 0,08 18 Nusa Tenggara Barat 1 6.417,30 - - - - - - - - 1 6.417,30 19 Nusa Tenggara Timur 3 117,42 - - - - - - - - 3 117,42 20 Kalimantan Barat 2 2.403,13 1 205,72 4 1.735,57 2 1.895,70 1 316,20 10 6.556,32 21 Kalimantan Tengah 10 32.087,84 11 12.172,03 12 9.895,58 14 15.522,78 11 11.398,96 58 81.077,18 106 s/ d 2010 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO PROVINSI 1 2 2011 2012 2013 2014 TOTAL Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 Kalimantan Selatan 35 31.220,15 8 7.432,76 11 2.723,10 15 5.438,05 15 8.141,57 84 54.955,63 23 Kalimantan Timur 49 140.826,64 9 5.144,17 14 18.207,07 16 28.594,00 15 15.471,41 103 208.243,29 24 Kalimantan Utara - - - - - - - - 1 903,23 1 903,23 25 Sulawesi Utara 1 443,40 - - 1 561,96 1 99,99 - - 3 1.105,35 26 Sulawesi Tengah 1 3.577,74 - - 1 130,83 4 3.167,53 - - 6 6.876,10 27 Sulawesi Selatan 3 75,00 1 31,98 4 1.072,94 1 80,35 3 121,39 12 1.381,66 28 Sulawesi Tenggara 5 6.636,91 3 2.318,93 5 3.383,32 11 6.547,77 5 2.470,84 29 21.357,77 29 Gorontalo - - - - - - - - - - - - 30 Sulawesi Barat - - - - 1 603,50 - - - - 1 603,50 31 M aluku 1 562,42 - - - - 1 134,63 1 4,94 3 701,99 32 M aluku Utara 6 4.119,30 4 2.093,43 7 4.580,21 7 2.678,68 8 4.809,48 32 18.281,10 33 Papua Barat 2 20,44 2 75,05 - - - - - - 4 95,49 34 Papua - - - - - - - - - - - - Grand Total 180 241.733,93 62 33.421,94 85 47.961,34 114 74.560,25 97 52.209,60 538 449.887,06 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Tabel 3.2.5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang NO PROVINSI 1 2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 Aceh 2 s/ d 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 107 3 18,06 - - - - 1 12,02 - - 4 30,08 Sumatera Utara 28 4.448,73 2 23,63 3 79,60 7 231,70 5 59,28 45 4.842,94 3 Sumatera Barat 9 361,82 - - 2 139,06 1 8,37 - - 12 509,25 4 Riau 2 12.068,75 - - 2 297,32 - - - - 4 12.366,07 5 Jambi - - - - - - 1 136,18 - - 1 136,18 6 Sumatera Selatan 1 14,11 - - 4 741,98 2 95,39 5 237,99 12 1.089,47 7 Bengkulu 3 144,45 1 0,06 1 11,76 - - 1 38,83 6 195,09 8 Lampung 1 49,35 - - - - - - 3 185,74 4 235,09 9 Bangka Belitung 2 57,00 1 10,01 1 3,70 1 14,90 1 4,47 6 90,08 10 Kepulauan Riau 1 27,00 - - - - - - - - 1 27,00 11 Dki Jakarta - - - - - - - - 2 1,97 2 1,97 12 Jawa Barat 7 25,84 - - - - 1 15,15 2 51,35 10 92,34 13 Jawa Tengah 27 347,17 - - - - 1 1,57 1 0,52 29 349,26 14 Di Yogyakarta - - - - - - - - - - - - 15 Jawa Timur 4 1.080,57 - - - - - - 3 49,75 7 1.130,32 16 Banten - - - - - - - - - - - - 17 Bali 42 280,16 - - - - - - - - 42 280,16 18 Nusa Tenggara Barat 3 8,41 1 478,79 3 3,54 1 0,08 2 10,30 10 501,12 19 Nusa Tenggara Timur 2 2,46 - - - - 1 1,82 2 71,26 5 75,55 20 Kalimantan Barat 2 2,34 1 0,96 - - 1 11.881,50 - - 4 11.884,80 21 Kalimantan Tengah - - 1 710,60 - - - - - - 1 710,60 22 Kalimantan Selatan 2 27,32 - - - - - - - - 2 27,32 108 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO PROVINSI 1 2 s/ d 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 Kalimantan Timur 4 37,74 2 58,00 2 1.211,83 1 57,40 2 61,71 11 1.426,68 24 Kalimantan Utara - - - - - - - - - - - - 25 Sulawesi Utara 2 0,52 - - - - - - - - 2 0,52 26 Sulawesi Tengah 4 445,86 1 43,02 5 153,26 1 340,13 1 88,41 12 1.070,68 27 Sulawesi Selatan 2 24,46 - - - - 1 194,36 4 49,09 7 267,91 28 Sulawesi Tenggara 4 129,37 1 9,60 - - - - - - 5 138,97 29 Gorontalo 1 41,00 - - - - 2 233,40 - - 3 274,40 30 Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - 31 M aluku - - 1 53,97 - - - - - - 1 53,97 32 M aluku Utara - - - - - - - - - - - - 33 Papua Barat - - - - - - 1 5.702,99 - - 1 5.702,99 34 Papua 4 1.464,21 - - - - 1 45,67 1 716,77 6 2.226,65 160 21.106,69 12 1.388,64 23 2.642,04 25 18.972,64 35 1.627,43 255 45.737,43 Grand Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Tabel 3.2.6. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/ Eksplorasi Tambang s/ d 2010 NO 2011 2012 2013 2014 TOTAL PROVINSI 1 2 Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 Aceh 8 59.845,00 - 2 Sumatera Utara 5 35.717,17 3 Sumatera Barat 1 340,00 1 4 Riau 2 166,42 5 Jambi 19 6 Sumatera Selatan 7 - 109 - - - - - - 8 59.845,00 3 21.201,01 2 18.191,00 2 50.193,27 12 125.302,45 9,89 1 4.370,64 - - - - 3 4.720,53 - - 1 365.021,00 5 48.779,95 - - 8 413.967,37 10.876,61 5 67.487,66 7 11.827,27 10 95.615,70 4 1.587,02 45 187.394,26 12 17.140,23 8 38.200,05 6 18.203,00 10 112.506,95 4 5.666,73 40 191.716,95 Bengkulu 1 1.652,00 - - 1 2.279,00 1 4.635,00 1 156,04 4 8.722,04 8 Lampung - - - - - - 1 8.626,44 1 50,00 2 8.676,44 9 Bangka Belitung 4 18.043,00 1 481,72 2 1.576,00 - - - 7 20.100,72 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - - - 11 Dki Jakarta - - - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat 12 9.872,80 3 140,64 2 10,07 1 4,69 - - 18 10.028,21 13 Jawa Tengah 8 5.052,56 3 7.812,06 2 243,57 4 779,77 1 4.013,60 18 17.901,56 14 Di Yogyakarta - - - - - - - - - - - - 15 Jawa Timur 11 39.975,90 2 19.451,62 2 1.989,93 3 3.983,30 2 115,78 20 65.516,53 16 Banten 2 0,65 - - - - - - 1 2.189,00 3 2.189,65 17 Bali 1 25,28 - - - - - - - - 1 25,28 18 Nusa Tenggara Barat 6 80.161,77 1 1.433,00 4 25.357,00 3 27.364,22 1 4.320,00 15 138.635,99 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat - - 1 3.239,00 5 15.617,00 - - 1 9.433,00 7 28.289,00 21 Kalimantan Tengah 17 166.464,65 22 87.387,53 20 123.547,38 11 153.374,90 13 88.195,10 83 618.969,56 22 Kalimantan Selatan 6 14.942,28 2 1.889,86 6 3.075,40 1 861,12 2 44.790,01 17 65.558,67 110 s/ d 2010 NO 2011 2012 2013 2014 TOTAL PROVINSI Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 Kalimantan Timur 25 123.046,14 31 123.497,74 34 84.385,36 23 82.653,49 8 57.742,88 121 471.325,61 24 Kalimantan Utara - - - - - - - - 1 9.767,87 1 9.767,87 25 Sulawesi Utara 2 7.857,10 - - 1 26.017,00 1 821,28 1 3.041,13 5 37.736,51 26 Sulawesi Tengah 1 2.277,00 5 25.182,00 5 40.121,98 1 9.127,00 2 22.329,11 14 99.037,09 27 Sulawesi Selatan 4 4.232,40 - - 1 21.181,55 - - - - 5 25.413,95 28 Sulawesi Tenggara 16 52.854,93 2 5.761,00 1 19.686,00 - - 2 13.442,53 21 91.744,46 29 Gorontalo - - - - 2 2.674,00 3 22.126,24 2 5.557,00 7 30.357,24 30 Sulawesi Barat 1 33,55 - - - - - - - - 1 33,55 31 M aluku 6 103,33 1 8,00 3 7.017,50 1 11,05 6 6.285,55 17 13.425,43 32 M aluku Utara 12 35.456,19 4 16.907,99 25 99.784,91 10 81.671,24 33 90.431,43 84 324.251,76 33 Papua Barat 5 10.870,29 5 9.307,46 6 6.371,26 5 8.722,99 4 22.290,84 25 57.562,84 34 Papua 3 58.439,78 - - 1 18,80 1 9.834,00 1 9.941,00 6 78.233,58 190 755.447,02 97 408.197,22 141 901.576,62 97 689.690,33 93 451.538,89 618 3.206.450,08 Grand Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Tabel/ Table 3.2.7. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey atau Eksplorasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2014/ Progress of Temporary Use of Forest Area Activity Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 s/ d 2010 NO 2011 2012 2013 2014 TOTAL PROVINSI 1 2 Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Bangka Belitung - - - - 1 1.081,00 - - - - 1 1.081,00 2 Jawa Timur - - 1 1,24 - - - - - - 1 1,24 - - 1 1,24 1 1.081,00 - - - - 2 1.082,24 Grand Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 111 112 Tabel/ Table 3.2.8 Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ Progress Function of Changes of Forest est Area Establishment in 2008-2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI 1 1 2 2 Aceh Sumatera Utara TAHUN 3 4 Sumatera Barat Riau SM (Ha) TB (Ha) 4 5 6 (Ha) 7 TWA (Ha) 8 TAHURA (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 10 11 12 13 JUM LAH (Ha) 14 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) TN (Ha) 15 16 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 21 22 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 2.725 0 0 0 2.725 0 0 0 0 0 0 0 0 2.725,00 0 2.725,00 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 2.725,00 0 0 0 2.725,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2.725,00 0 2.725,00 Sd. 2008 31,65 5.657,00 0 0 0 0 70.755,00 234.131,75 43.900,00 180,00 354.655,40 5.852,00 0 8.350,00 108.000,00 3.505,40 0 0 0 213.401,00 15.547,00 354.655,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 3 CA (Ha) TN 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 31,65 5.657,00 0 0 0 0 70.755,00 234.131,75 43.900,00 180,00 354.655,40 5.852,00 0 8.350,00 108.000,00 3.505,40 0 0 0 213.401,00 15.547,00 354.655,40 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 11.148,00 9.840,00 37.531,00 58.519,00 0 0 0 0 0 0 0 12.150,00 36.529,00 9.840,00 58.519,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.105,00 4.105,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4.105,00 0 4.105,00 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 11.148,00 9.840,00 41.636,00 62.624,00 0 0 0 0 0 0 0 12.150,00 40.634,00 9.840,00 62.624,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 60.680,00 304.304,00 7.200,00 173.228,00 545.412,00 0 0 0 133.274,00 0 5.920,00 14.780,00 71.190,00 312.048,00 8.200,00 545.412,00 71.310,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 55.680,00 0 15.630,00 71.310,00 0 0 0 44.492,00 0 0 0 0 15.630,00 11.188,00 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 60.680,00 359.984,00 7.200,00 188.858,00 616.722,00 0 0 0 177.766,00 0 5.920,00 14.780,00 71.190,00 327.678,00 19.388,00 616.722,00 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI 1 5 2 Jambi TAHUN 3 Sd. 2008 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 7 8 Bengkulu Lampung TB (Ha) 4 5 6 (Ha) 7 TWA (Ha) 8 (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 10 11 12 13 JUM LAH (Ha) 14 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) TN (Ha) 15 16 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 21 22 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 27.200,00 0 0 0 0 0 0 20.700,00 25.560,00 0 73.460,00 0 0 0 73.460,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.460,00 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 Sumatera Selatan SM (Ha) TAHURA 2009 Sd. 2014 6 CA (Ha) TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.200,00 0 0 0 0 0 0 20.700,00 25.560,00 0 73.460,00 0 0 0 73.460,00 0 0 0 0 0 0 73.460,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 29.924,85 0 29.924,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.924,85 29.924,85 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 29.924,85 0 29.924,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.924,85 29.924,85 Sd. 2008 0 0 490,00 0 0 0 583,00 0 0 0 1.073,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073,00 0 1.073,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 490,00 0 0 0 583,00 0 0 0 1.073,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073,00 0 1.073,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 114 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI TAHUN CA (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 9 2 3 Kepulauan Bangka Sd. 2008 SM (Ha) 4 TN TB (Ha) 5 (Ha) 6 7 TWA (Ha) 8 TAHURA (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) 10 HP (Ha) 11 JUM LAH HPK (Ha) 12 (Ha) 13 14 CA (Ha) SM (Ha) 15 16 TB (Ha) TN (Ha) 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) 21 HP (Ha) 22 HPK (Ha) 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belitung 10 11 12 Kepualaun Riau DKI Jakarta Jawa Barat dan 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 128,10 12.950,00 0 25.652,00 38.730,10 0 0 0 0 0 0 34.700,00 3.902,00 128,10 0 38.730,10 6.566 2009 0 0 0 0 0 0 6.223 343 0 0 6.566 0 0 0 0 0 0 0 0 6.566 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 6.351,22 13.292,82 0 25.652,00 45.296,04 0 0 0 0 0 0 34.700,00 3.902,00 6.694,04 0 45.296,04 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2008 14.100,75 0 0 0 100,00 0 37.855,70 40.192,56 24.142,80 0 116.391,81 0 0 0 111.186,00 0 35,81 0 0 5.170,00 0 116.391,81 Banten 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 95,00 0 0 833,00 662,00 0 1.590,00 0 0 0 0 0 1.590,00 0 0 0 0 1.590,00 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.100,75 0 0 0,00 195,00 0 37.855,70 41.025,56 24.804,80 0 117.981,81 0 0 0 111.186,00 0 1.625,81 0 0 5.170,00 0 117.981,81 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI 1 13 2 Jawa Tengah TAHUN 3 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) 4 5 6 TN (Ha) 7 TWA (Ha) 8 TAHURA (Ha) 9 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 D.I. Yogyakarta 16 17 Jawa Timur Bali Nusa Tenggara 115 Barat HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 10 11 12 13 (Ha) 14 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) TN (Ha) 15 16 17 18 TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 21 22 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 Sd. 2008 0 0 0 0 6,50 0 11.075,56 0 0 0 11.082,06 0 0 0 10.850,76 0 231,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.082,06 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,00 0 0 0 0 0 0 0 55,00 0 0 55,00 Sd. 2014 0 0 0 0 7 0 11.130,56 0,00 0,00 0,00 11.137,06 0 0 0 10.850,76 0 231,30 0 55,00 0 0 11.137,06 Sd. 2008 282,50 0 0 0 1,08 0 1.000,66 0 617,00 0 1.901,24 0 0 0 1.284,24 0 617,00 0 0 0 0 1.901,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 15 HL (Ha) TWA 2009 2014 14 FUNGSI M ENJADI JUM LAH 55,00 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901,24 Sd. 2014 282,50 0 0 0 1,08 0 1.000,66 0 617,00 0 1.901,24 0 0 0 1.284,24 0 617,00 0 0 0,00 0 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 1.942,00 0 0 0 1.942,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.942,00 0 1.942,00 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 1.942,00 0 0 0 1.942,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.942,00 0 1.942,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 169,95 0 0 0 0 169,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,95 169,95 Sd. 2014 0 0 0 0 0 169,95 0 0 0 0 169,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,95 169,95 2006 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - 116 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI TAHUN CA (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 17 2 Nusa Tenggara 3 Sd. 2008 SM (Ha) 4 TB (Ha) 5 0 TN (Ha) 6 0 7 0 TWA (Ha) 8 0 TAHURA (Ha) 9 0 0 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) 10 11 12 6.145,00 2.710,00 JUM LAH HPK (Ha) (Ha) 13 0 14 0 8.855,00 CA (Ha) SM (Ha) 15 16 0 TB (Ha) TN (Ha) 17 0 18 0 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 0 HL (Ha) 20 0 HPT (Ha) 21 3.155,00 22 0 0 HP (Ha) HPK (Ha) 23 24 5700,000 JUM LAH LUAS (Ha) 25 0 8855,000 Barat 18 Nusa Tenggara 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 6.145,00 2.710,00 0 0 8.855,00 0 0 0 0 0 3.155,00 0 0 5.700,00 0 8.855,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 352,62 0 352,62 0 0 0 0 0 352,62 0 0 0 0 352,62 Timur 19 20 21 Kalimantan Barat 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 352,62 0 352,62 0 0 0 0 0 352,62 0 0 0 0 352,62 69.120,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 69.120,00 0 0 0 69.120,00 0 0 0 0 0 - 0 69.120,00 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.349,50 15.349,50 0 0 0 0 0 0 79,75 0 15.269,75 0 15.349,50 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 69.120,00 0 0 15.349,50 84.469,50 0 0 0 0 0 0 79,75 69.120,00 15.269,75 0 84.469,50 Kalimantan Tengah Sd. 2008 0 300.040,00 0 0 0 0 61.875,00 154.922,00 672.656,00 147.363,00 1.336.856,00 0 76110,00 0 958740,00 0 0 133075,00 53.125,00 115.545,00 261,00 1.336.856,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 (958.740,00) 0,00 (53.125,00) (115.545,00) (261,00) (1.336.856,00) 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 2012 0 (300.040,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0 0 0 0 0 0 (61.875,00) (154.922,00) (672.656,00) (147.363,00) (1.336.856,00) 0 0 0 0 0 0,00 (76.110,00) 0 0 0 0 0 0,00 (133.075,00) 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Kalimantan Selatan Sd. 2008 63,60 0 0 0 0 0 6.745,00 11260,00 0,00 33230,00 117.701,60 0 63,60 0 0 0 0 66.000,00 0 51.235,00 403,00 117.701,60 (64) 0 0 0 0 0 (6.745) (11.260) 0 (33.230) (11.702) 0 (64) 0 0 0 0 (66.000) 0 (51.235) (403) (117.702) 2009 FUNGSI SEM ULA NO 1 PROVINSI 2 TAHUN 3 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 24 25 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan TB (Ha) 4 5 6 (Ha) 7 TWA (Ha) 8 (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 10 11 12 13 JUM LAH (Ha) 14 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) TN (Ha) 15 16 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 21 22 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 94,89 0 0 0 0 0 738,75 0 0 0 833,64 0 0 0 0 0 0 0 57,21 776,43 0 834 2014 Kalimantan Timur SM (Ha) TAHURA 2011 Sd. 2014 22 CA (Ha) TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,89 0 0 0 0 0 738,75 0 0,00 0 106.833,64 0 0,00 0 0 0 0 0,00 57 776,43 0,00 833,64 74.310,00 Sd. 2008 0 0 0 0 61.850,00 0 0 0 0 12.460,00 74.310,00 0 0 0 0 0 61.850,00 0 0 12.460,00 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 61.850,00 0 0 0 0 12.460,00 74.310,00 0 0 0 0 0 61.850,00 0 0 12.460,00 0 74.310,00 Sd. 2008 0 0 24.669,00 0 0 0 0 0 0 0 24.669,00 0 24.669,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24.669,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 24.669,00 0 0 0 0 0 0 0 24.669,00 0 24.669,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24.669,00 43.387,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 10.659,00 193,00 11.759,00 20.776,00 43.387,00 0 0 0 25.832,00 0 0 0 0 17.555,00 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 10.659,00 193,00 11.759,00 20.776,00 43.387,00 0 0 0 25.832,00 0 0 0 0 17.555,00 0 43.387,00 Sd. 2008 117 10.282,65 3.475,00 0 0 1.624,25 0 22.063,10 379,50 10.419,00 0 48.243,50 0 0 0 43.750,00 0 4195,00 0 0 0 298,50 48.243,50 2009 (10.283) (3.475) 0 0 (1.624) 0 (22.063) (380) (10.419) 0 (48.244) 0 0 0 (43.750) 0 (4.195) 0 0 0 (299) (48.244) 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI TAHUN CA (Ha) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 26 27 2 Sulawesi Tenggara Gorontalo 3 SM (Ha) 4 TN TB (Ha) 5 (Ha) 6 7 TWA (Ha) 8 TAHURA (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) 10 HP (Ha) 11 JUM LAH HPK (Ha) 12 (Ha) 13 14 CA (Ha) SM (Ha) 15 16 TB (Ha) TN (Ha) 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) 21 HP (Ha) 22 HPK (Ha) 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 4.000,00 0 0 18.445,50 22.445,50 0 0 0 0 4.000,00 0 0 0 18.445,50 0 22.445,50 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 (4.000) 0 0 (18.446) (22.446) 0 0 0 0 (4.000) 0 0 0 (18.446) 0 (22.446) 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 2.258,15 0 0 0 2.258,15 0 0 0 0 0 0 0 1.962,75 295,40 0 2.258,15 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 2.258,15 0 0 0 2.258,15 0 0 0 0 0,00 0 0 1.962,75 295,40 0 2.258,15 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 28 29 30 Sulawesi Barat M aluku M aluku Utara Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 3.200,00 3.915,00 9.125,00 16.240,00 0 0 0 0 0 0 0 9.125,00 0 7.115,00 16.240,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.240,00 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 3.200,00 3.915,00 9.125,00 16.240,00 0 0 0 0 0 0 0 9.125,00 0 7.115,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.160,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 153.575,00 7.650,00 6.075,00 2.860,00 170.160,00 0 0 0 167.300,00 0 0 0 0 2.860,00 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNGSI SEM ULA NO PROVINSI 1 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 31 32 2 Papua Papua Barat TAHUN 3 SM (Ha) TB (Ha) 4 5 6 (Ha) 7 TWA (Ha) 8 TAHURA (Ha) 9 FUNGSI M ENJADI HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 10 11 12 13 JUM LAH (Ha) 14 CA (Ha) SM (Ha) TB (Ha) TN (Ha) 15 16 17 18 TWA TAHURA (Ha) (Ha) 19 20 HL (Ha) HPT (Ha) HP (Ha) HPK (Ha) 21 22 23 24 JUM LAH LUAS (Ha) 25 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 (153.575,00) (7.650,00) (6.075,00) (2.860,00) (170.160,00) 0 0 0 (167.300,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.860,00) 0,00 (170.160,00) 6.549,76 2013 0 0 0 0 0 0 6.549,76 0 0 0 6.549,76 0 0 0 0 0 0 0 6.549,76 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 6.549,76 0,00 0,00 0,00 6.549,76 0 0 0 0,00 0 0 0 6.549,76 0,00 0 6.549,76 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sd. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.398,00 Sd. 2008 0 0 0 0 0 0 0 1.030,00 2.436,00 6.932,00 10.398,00 0 0 0 0 0 0 0 2.856,00 4.076,00 3.466,00 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.932,00 10.398,00 0 0 0 0 0 0 0 2.856,00 4.076,00 3.466,00 10.398,00 320.968,50 1.697.935,02 5.852,00 24.669,00 8.350,00 508.379,00 3.505,40 73.751,73 49.559,75 176.967,72 655.449,62 85.450,80 1.591.935,02 Sd. 2014 JUM LAH CA (Ha) TN 0 0 0 0 0 0 0 1.030,00 2.436,00 41.709,79 5.657,00 25.159,00 0,00 62.052,58 169,95 288.493,80 687.415,13 160.309,27 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Keterangan : 1. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (Lampiran Kep. Menhutbun/ Menhut). 2. Untuk Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menggunakan TGHK. 3. Untuk Provinsi Kalteng, Kalsel,Sulsel, Sultera, Gorontalo, Maluku Utara, Papua sudah mengunakan peta penunjukan yang baru jadi data kembali menjadi nol sesuai tahun terbitnya peta penunjukan 0 : Nihil/ Tidak ada kegiatan 119 III.3. PEM BENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) Designation of Forest Management Unit (FMU) Tabel 3.3.1. Penetapan Wilayah KPH M odel sampai dengan Tahun 2014 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 KABUPATEN/ KOTA 2 KPH M ODEL 3 4 NO SK TANGGAL Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 5 6 7 8 9 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi 10 11 Luas Total (ha) 12 123 1 Aceh Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener M eriah, Gayo Lues, Kota Langsa KPHL Unit III Aceh SK.992/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 406.273 276.118 - - - 682.391 2 Sumatera Utara M andailing Natal KPHP M andailing Natal SK. 332/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 12.681 14.704 131.781 - - 159.166 3 Sumatera Utara Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara KPHL Unit XXII SK.993/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 65.038 - 51.189 - - 116.227 4 Sumatera Utara Toba Samosir KPHL Tobasamosir SK.866/ M enhut-II/ 2013 05/ 12/ 2013 75.762 5.191 6.294 - - 87.247 5 Sumatera Barat Dharmasraya KPHP Dharmasraya SK.695/ M enhut-II/ 2013 21/ 11/ 2013 - 17.721 15.829 - - 33.550 6 Sumatera Barat Pesisir Selatan KPHP Pesisir Selatan SK.696/ M enhut-II/ 2013 21/ 11/ 2013 9.091 4.563 46.274 - - 59.928 7 Sumatera Barat Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar KPHL Bukit Barisan SK.867/ M enhut-II/ 2013 05/ 12/ 2013 69.504 16.759 245 - - 86.508 8 Sumatera Barat Lima Puluh Kota KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) SK.44/ M enhutII/ 2012 02/ 02/ 2012 94.883 5.286 17.383 - - 117.552 9 Sumatera Barat Sijunjung KPHL Sijunjung SK. 331/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 83.952 40.785 25.755 - - 150.492 10 Sumatera Barat Solok KPHL Solok (unit VI) SK.42/ M enhutII/ 2012 02/ 02/ 2012 114.061 3.481 12.804 - - 130.346 11 Sumatera Selatan Banyuasin KPHL Banyuasin SK.961/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 69.147 5.660 - - - 74.807 12 Sumatera Selatan M usi Banyuasin KPHP M eranti SK.689/ M enhut-VII/ 2012 29/ 11/ 2012 20.082 134.597 97.588 - - 252.267 13 Sumatera Selatan M usi Rawas KPHP Rawas SK.688/ M enhut-VII/ 2012 29/ 11/ 2012 - 89.511 32.074 - - 121.585 14 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu, M uara Enim dan Lahat KPHP Unit XIV Benakat Revisi SK.827/ M enhut-II/ 2013 19/ 11/ 2013 - 256.594 - - - 256.594 15 Sumatera Selatan M us Rawas KPHP Lakitan Unit VI SK. 790/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 - 76.776 - - - 76.776 16 Sumatera Selatan M usi Banyuasin KPHP Lalan SK. 789/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 - 265.953 - - - 265.953 17 Kepulauan Riau Karimun KPHL Karimun SK.442/ M enhutII/ 2012 09/ 08/ 2012 9.605 - 8.002 - - 17.607 18 Riau Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru KPHP M inas Tahura SK.765/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 - - 140.562 - 6.172 146.734 19 Riau Kampar KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII) SK. 640/ M enhutII/ 2011 07/ 11/ 2011 24.028 - 119.755 - - 143.783 20 Riau Kepulauan M eranti KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV) SK.343/ M enhutII/ 2011 28/ 06/ 2011 412 - 69.335 - - 69.747 124 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 KABUPATEN/ KOTA 2 KPH M ODEL 3 4 NO SK TANGGAL Hutan Lindung 5 6 7 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 8 9 10 11 Luas Total (ha) 12 21 Riau Pelalawan, Siak KPHP Tasik Besar Serkap SK. 509/ M enhutII/ 2010 21/ 09/ 2010 - 491.768 2.660 18.848 - 513.276 22 Kep. Bangka Belitung Bangka KPHP Sigambir-Kotawaringin SK.962/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 4.769 30.169 - - - 34.938 23 Kep. Bangka Belitung Bangka Tengah KPHP Sungai Sembulan SK. 329/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 5.185 34.228 - - - 39.413 24 Kep. Bangka Belitung Bangka Barat KPHP Rambat M enduyung SK.763/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 8.803 50.819 - - - 59.622 25 Kep. Bangka Belitung Belitung Timur KPHP Gunung Duren SK.764/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 12.615 45.620 - - - 58.235 26 Bengkulu Bengkulu Utara KPHP Bengkulu Utara SK.995/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 165 9.546 42.640 - - 52.351 27 Bengkulu M uko-M uko KPHP M uko-M uko SK. 330/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 - 11.937 66.337 - - 78.274 28 Bengkulu Rejang Lebong KPHL Bukit Balai Rejang SK.994/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 16.059 - - - - 16.059 29 Jambi Kerinci KPHP Kerinci SK.960/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 - 34.250 - - - 34.250 30 Jambi M erangin KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai SK.43/ M enhutII/ 2012 02/ 02/ 2012 36.088 9.944 30.105 - - 76.137 31 Jambi Sarolangun KPHP Limau unit VII SK. 714/ M enhutII/ 2011 19/ 12/ 2011 54.793 43.807 22.502 - - 121.102 32 Jambi Tanjung Jabung Barat KPHL Sungai Beram Hitam SK. 787/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 15.965 - - - - 15.965 33 Lampung Pesawaran KPHL Pesawaran SK.438/ M enhut-II/ 2012 09/ 08/ 2012 9.944 1.260 - - - 11.204 34 Lampung Way Kanan KPHP Bukit Punggur SK.439/ M enhut-II/ 2012 09/ 08/ 2012 19.131 21.995 - - - 41.126 35 Lampung Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus KPHL Batu Tegi SK. 650/ M enhutll/ 2010 22/ 11/ 2010 58.162 - - - - 58.162 36 Lampung Lampung Selatan KPHL Rajabasa (Unit XIV) SK.367/ M enhutII/ 2011 07/ 07/ 2011 5.160 - - - - 5.160 37 Lampung Lampung Selatan, Lampung Timur KPHP Gedong Wani (Unit XVI) SK.427/ M enhutII/ 2011 27/ 07/ 2011 - 30.243 - - - 30.243 38 Lampung Lampung Tengah KPHP Register 47 Way Terusan SK. 794/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 - 12.500 - - - 12.500 39 Lampung M esuji KPHP Sungai Buaya SK.996/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 - 44.249 - - - 44.249 40 Lampung Tanggamus KPHL Kotaagung Utara (Unit X) SK.379/ M enhutII/ 2011 18/ 07/ 2011 56.020 - - - - 56.020 41 Lampung Tulang Bawang, Way Kanan KPHP M uara Dua SK.236/ M enhutII/ 2011 10/ 05/ 2012 - 49.134 - - - 49.134 42 DI Yogyakarta Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo KPHP Yogyakarta SK. 721/ M enhutII/ 2011 20/ 12/ 2011 2.313 13.412 - - - 15.725 43 Bali Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung KPHL Bali Tengah (Unit II) SK. 620/ M enhutII/ 2011 01/ 11/ 2011 14.651 - - - - 14.651 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NO SK 1 2 3 4 5 TANGGAL 6 Hutan Lindung 7 Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 8 9 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi 10 11 Luas Total (ha) 12 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 125 44 Bali Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung KPHL Bali Timur (Unit III) SK. 621/ M enhutII/ 2011 01/ 11/ 2011 21.891 1.087 - - - 22.978 45 Bali Jembrana, Buleleng, Tabanan KPHL Bali Barat SK. 784/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 59.848 1.892 1.610 - - 63.350 46 Nusa Tenggara Barat Bima, Dompu KPHP Tambora Utara SK.970/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 - 14.769 12.151 - - 26.920 47 Nusa Tenggara Barat Bima dan Kota Bima KPHP M aria Unit XXIII SK.752/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 8.515 4.554 14.563 - - 27.632 48 Nusa Tenggara Barat Sumbawa KPHL Ampang SK.751/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 24.168 8.261 6.252 - - 38.681 49 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat, Lombok Utara KPHL Rinjani Barat SK. 785/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 28.911 5.075 6.977 - - 40.963 50 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah KPHL Tastura SK.963/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 11.153 5.000 - - - 16.153 51 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur KPHL Rinjani Timur SK.225/ M enhutII/ 2012 04/ 05/ 2012 31.987 5.602 - - - 37.589 52 Nusa Tenggara Barat Sumbawa KPHP Batulanteh (Unit IX) SK.342/ M enhutII/ 2011 28/ 06/ 2011 14.303 14.842 3.631 - - 32.776 53 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat KPHP Sejorong SK.971/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 15.762 5.274 19.952 - - 40.988 54 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao KPHP Rote Ndao SK. 333/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 15.509 25.221 - - - 40.730 55 Nusa Tenggara Timur Flores Timur KPHL Flores Timur SK.972/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 39.856 1.793 13.759 - - 55.408 56 Nusa Tenggara Timur Alor KPHL Alor Pantar SK.767/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 59.419 22.938 21.977 - - 104.334 57 Nusa Tenggara Timur Kupang, Timor Tengah Utara, Timour Tengah Selatan KPHL M utis Timau (Unit XIX) SK.41/ M enhutII/ 2012 02/ 02/ 2012 97.005 - 18.375 - - 115.380 58 Nusa Tenggara Timur M anggarai Barat KPHP M anggarai Barat SK.973/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 27.113 18.613 14.571 - - 60.297 59 Kalimantan Barat Kapuas Hulu KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX) SK.380/ M enhutII/ 2011 18/ 07/ 2011 224.522 83.241 150.262 - - 458.025 60 Kalimantan Barat Ketapang KPHP Kendawangan SK.680/ M enhutII/ 2012 23/ 11/ 2012 16.268 162.583 - - - 178.851 61 Kalimantan Barat Sintang KPHP Sungai M erakai SK. 791/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 10.420 46.473 - - - 56.893 62 Kalimantan Timur Berau KPHP Berau Barat SK. 649/ M enhutll/ 2010 22/ 11/ 2010 247.025 118.261 410.253 - - 775.539 63 Kalimantan Timur Bulungan KPHP Kayan SK.223/ M enhutII/ 2012 04/ 05/ 2012 168.198 9.776 309.868 - - 487.842 64 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan KPHP M eratus SK.768/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 - 274.159 113.329 - - 387.488 65 Kalimantan Timur Kota Tarakan KPHL Tarakan SK. 783/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 2.400 - 2.223 - - 4.623 66 Kalimantan Timur M alinau KPHP M alinau SK.224/ M enhutII/ 2012 04/ 05/ 2012 220.723 110.518 384.271 - - 715.512 126 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 KABUPATEN/ KOTA 2 KPH M ODEL 3 4 NO SK TANGGAL Hutan Lindung 5 6 7 Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 8 9 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi 10 11 Luas Total (ha) 12 67 Kalimantan Timur Paser KPHP Kendilo SK.966/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 44.152 61.051 34.032 - - 139.235 68 Kalimantan Selatan Banjar KPHP Banjar SK. 793/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 42.090 72.513 25.354 - - 139.957 69 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan KPHL Hulu Sungai Selatan SK.750/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 21.221 11.530 52 - - 32.803 70 Kalimantan Selatan Kota baru KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III) SK.226/ M enhutII/ 2012 04/ 05/ 2012 12.863 99.395 - - - 112.258 71 Kalimantan Selatan Tabalong KPHP Tabalong SK.997/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 48.776 44.759 23.822 - - 117.357 72 Kalimantan Selatan Tanah Laut KPHP Tanah Laut SK.440/ M enhutII/ 2012 09/ 08/ 2012 15.862 71.490 5.289 - - 92.641 73 Kalimantan Tengah Barito Selatan KPHL Gerbang Barito SK.964/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 90.361 43.345 20.961 - - 154.667 74 Kalimantan Tengah Gunung M as KPHP Gunung M as SK.974/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 57.337 50.107 187.291 - - 294.735 75 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat KPHP Kota Waringin Barat SK.749/ M enhut-II/ 2012 19/ 12/ 2011 9.672 257.160 49.303 - - 316.135 76 Kalimantan Tengah Lamandau KPHP Lamandau SK.717/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 25.432 19.906 180.951 - - 226.289 77 Kalimantan Tengah Kapuas KPHL Kapuas SK. 247/ M enhutII/ 2011 02/ 05/ 2011 105.372 - - - - 105.372 78 Kalimantan Tengah M urung Raya KPHP M urung Raya SK.965/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 103.578 205.729 598.948 - - 908.255 79 Kalimantan Tengah Seruyan KPHP Seruyan (Unit XXI) SK. 716/ M enhutII/ 2011 19/ 12/ 2011 38.970 6.112 328.827 - - 373.909 80 Sulawesi Utara Bolaang M ongondow, M inahasa Selatan KPHP Poigar SK. 788/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 5.265 19.739 16.594 - - 41.598 81 Gorontalo Boalemo KPHP Bolaemo (Unit V) SK.402/ M enhutII/ 2011 21/ 07/ 2011 29.383 12.403 55.140 - - 96.926 82 Gorontalo Gorontalo KPHP Gorontalo SK.976/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 13.126 17.781 40.775 - - 71.682 83 Gorontalo Gorontalo Utara KPHP Gorontalo Utara SK.766/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 18.632 15.759 71.417 - - 105.808 84 Gorontalo Pohuwato KPHL Unit III Pohuwato SK. 334/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 59.301 13.605 43.369 - - 116.275 85 Sulawesi Tengah Banggai, Tojo Una-Una M orowali KPHP Toili Baturube SK.967/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 126.447 55.389 94.800 - - 276.636 86 Sulawesi Tengah Donggala, Parigi, M outong KPHP Dampelas Tinombo SK. 792/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 21.017 10.244 69.651 - - 100.912 87 Sulawesi Tengah Banggai KPHP Balantak SK.754/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 30.418 28.049 58.936 - - 117.403 88 Sulawesi Tengah Buol KPHP Pogogul SK.756/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 44.257 54.008 101.268 - - 199.533 89 Sulawesi Tengah Parigi M outong, Sigi, Donggala dan Kota Palu KPHP Dolago Tanggunung SK.755/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 67.794 19.008 57.548 - - 144.350 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NO SK 1 2 3 4 5 TANGGAL 6 Hutan Lindung 7 Hutan Produksi 8 Hutan Produksi Terbatas 9 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi 10 11 Luas Total (ha) 12 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 127 90 Sulawesi Tengah Poso KPHP Sintuwu M aroso/ Rano Patanu SK. 639/ M enhutII/ 2011 07/ 11/ 2011 46.341 28.740 62.349 - - 137.430 91 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una KPHP Unit XVII Tojo Una-Una SK.968/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 39.921 10.827 61.744 - - 112.492 92 Sulawesi Barat M amuju, M amasa KPHL Ganda Dewata SK.441/ M enhut-II/ 2012 09/ 08/ 2012 157.598 - - - - 157.598 93 Sulawesi Barat M ajene KPHL M alunda SK.753/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 45.109 - 6.962 - - 52.071 94 Sulawesi Barat M amasa KPHL M amasa Tengah (Unit VIII) SK.340/ M enhutII/ 2011 27/ 06/ 2011 33.218 - 4.744 - - 37.962 95 Sulawesi Barat KPHP M amasa Barat (Unit VII) SK.341/ M enhutII/ 2011 27/ 06/ 2011 17.352 - 36.203 - - 53.555 96 Sulawesi Barat M amuju Utara KPHL Unit II Lariang SK. 60/ M enhutII/ 2011 28/ 02/ 2011 34.512 2.394 21.010 - - 57.916 97 Sulawesi Barat M amuju, M amuju Tengah KPHP Budong-Buddong SK.998/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 5.463 36.461 86.172 - - 128.096 98 Sulawesi Barat Polewali M andar KPHL M apili SK. 651/ M enhutll/ 2010 22/ 11/ 2010 53.485 - 23.711 - - 77.196 99 Sulawesi Tenggara Bombana KPHP Tina Orima bombana SK.426/ M enhut-II/ 2011 27/ 07/ 2011 23.659 74.514 17.953 - - 116.126 100 Sulawesi Tenggara Buton KPHP Unit III Lakompa SK. 795/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 12.432 11.880 6.288 - - 30.600 101 Sulawesi Tenggara Buton Utara KPHL Peropa’Ea Gantara SK.975/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 15.157 - 2.571 - - 17.728 102 Sulawesi Tenggara Konawe KPHL Konawe SK.762/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 96.941 8.018 35.668 - - 140.627 103 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan, Kota Kendari KPHP Unit XXIV Gularaya SK. 61/ M enhutII/ 2011 28/ 02/ 2011 41.405 89.343 3.671 - - 134.419 104 Sulawesi Selatan Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, KPHP Jeneberang (Unit IX) Jeneponto SK. 715/ M enhutII/ 2011 19/ 12/ 2011 60.451 45.471 54.932 - - 160.854 105 Sulawesi Selatan Luwu Timur KPHL Larona M alili (Unit I) SK. 722/ M enhutII/ 2011 20/ 12/ 2011 156.593 6.391 79.008 - - 241.992 106 Sulawesi Selatan Wajo KPHP Awota SK.979/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 5.539 13.532 - - - 19.071 107 M aluku Utara Halmahera Selatan KPHP Bacan SK.969/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 62.836 7.760 70.212 - - 140.808 108 M aluku Utara Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan KPHP Gunung Sinopa SK. 337/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 21.056 9.604 13.917 - - 44.577 109 M aluku Buru KPHP Wae Apu SK.770/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 73.478 62.921 96.033 - - 232.432 110 M aluku M aluku Tengah KPHP Wae Sapalewa SK. 336/ M enhutII/ 2010 25/ 05/ 2010 4.545 34.609 27.903 - - 67.057 111 M aluku Buru, Buru Selatan KPHP Wae Tina SK.977/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 51.599 86.938 65.847 - - 204.384 112 M aluku Seram Bagian Timur KPHP Wae Bubi SK.978/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 12.666 11.059 42.739 - - 66.464 128 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN Luas (ha) NO PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 KABUPATEN/ KOTA 2 KPH M ODEL 3 4 NO SK TANGGAL Hutan Lindung 5 6 7 Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 8 9 Hutan Produksi Tahura yang Dikonversi 10 11 Luas Total (ha) 12 113 Papua Barat Sorong Selatan KPHP Sorong Selatan SK.771/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 121.361 73.189 88.710 - - 283.260 114 Papua Barat Kota Sorong KPHL Kota Sorong (remu) SK.999/ M enhut-II/ 2013 27/ 12/ 2013 6.602 - 6.173 - - 12.775 115 Papua Barat Sorong KPHP Sorong SK. 701/ M enhutII/ 2010 20/ 12/ 2010 11.789 111.444 100.136 - - 223.369 116 Papua Biak Numfor KPHL Biak Numfor SK. 648/ M enhutll/ 2010 22/ 11/ 2010 120.340 30.527 55.149 - - 206.016 117 Papua Keerom KPHP Keerom Revisi SK.828/ M enhut-II/ 2013 19/ 11/ 2013 49.196 30.330 93.930 - - 173.456 118 Papua Sarmi dan Jayapura KPHP M amberamo Revisi SK.829/ M enhut-II/ 2013 19/ 11/ 2013 50.492 46.105 159.217 - - 255.814 119 Papua Waropen KPHP Waropen SK.760/ M enhut-II/ 2012 26/ 12/ 2012 83.372 97.691 5.899 - - 186.962 120 Papua Kepulauan Yapen KPHP Yapen SK. 786/ M enhutll/ 2009 07/ 12/ 2009 15.100 90.767 - - - 105.867 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Tabel 3.3.2: Perkembangan Penetapan Wilayah KPH (KPHP dan KPHL) NO 1. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Bangka Belitung TAHAPAN 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. 4. 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. 4. NOM OR SURAT KEPUTUSAN (SK) SK.932/ M enhutII/ 2014 TAHUN TANGGAL 2007 Unit 31 Desember 2014 2008 Luas (Ha) Unit 2009 Luas (Ha) Unit 2010 Luas (Ha) 2011 Luas (Ha) Unit 2012 Luas (Ha) Unit 2013 Luas (Ha) Unit Unit 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3.202.990,00 0 0 0 0 0 0 33 3.204.780,00 0 0 0 0 0 0 33 3.196.381,00 0 0 9 1.681.204,00 Usulan Penetapan 0 0 0 0 9 1.681.204,00 Penetapan 0 0 0 0 11 1.679.564,00 1. Rancang Bangun 0 0 38 3.634.974,00 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 0 0 30 3.661.304,87 0 0 0 0 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Rancang Bangun 0 0 0 0 0 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 0 0 6 259.617,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Rancang Bangun 0 0 18 1.503.320,00 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 17 1.444.198,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 17 1.461.000,00 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 17 1.458.934,00 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 5 462.734,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 7 481.195,00 4. Penetapan 0 0 0 0 0 p 7 472.664,00 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 13 628.165,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 13 4. Penetapan 0 0 0 0 13 SK.798/ M enhutVII/ 2009 SK. 77/ M enhutVII/ 2010 SK. 91/ M enhutVII/ 2010 SK. 797/ M enhutVII/ 2009 5 M aret 2010 7 Desember 2009 10 Pebruari 2010 19 Pebruari 2010 7 Desember 2009 Unit 6 0 SK. 102/ M enhutII/ 2010 2014 Luas (Ha) 641.801,00 Luas (Ha) 2.521.333 130 NO Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PROVINSI Sumatera Selatan Lampung DI. Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah TAHAPAN TAHUN NOM OR SURAT KEPUTUSAN (SK) TANGGAL SK.76/ M enhutII/ 2010 10 Pebruari 2010 2007 Unit 2008 Luas (Ha) Unit 2009 Luas (Ha) Unit 2010 Luas (Ha) 2011 Luas (Ha) Unit Unit 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 20 2.601.689,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 24 2.433.934,00 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 24 2.558.407,00 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 12 501.549,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 16 542.704,80 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 16 518.913,00 1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 1 16.358,60 4. Penetapan 1 16.358,60 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3 106.427,00 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 4 110.309,62 4. Penetapan 0 0 0 0 4 105.765,92 23 908.834,00 0 - 23 903.816,30 0 0 0 0 23 889.210,00 0 0 0 0 17 1.240.787,00 0 0 0 0 17 1.240.787,00 0 0 0 0 0 0 17 1.240.787,00 0 0 0 0 0 0 22 1.247.962,00 0 0 38 6.966.136,00 SK. 68/ M enhutII/ 2010 SK. 439/ M enhutII/ 2007 SK. 800/ M enhutII/ 2009 SK. 337/ M enhutVII/ 2009 28 Januari 2010 7 Desember 2009 1. Rancang Bangun*) Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 33 6.966.136,00 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 34 6.973.613,00 1. Rancang Bangun 0 0 0 0 0 0 31 8.535.128,10 2. Arahan Pencadangan 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 SK. 67/ M enhutII/ 2010 SK.02/ M enhutII/ 2012 Unit 2013 Luas (Ha) Unit 13 Desember 2007 2. SK. 591/ M enhutII/ 2010 2012 Luas (Ha) 15 Juni 2009 19 Oktober 2010 28 Januari 2010 9 Januari 2012 34 8.510.524 33 8.510.524 2014 Luas (Ha) Unit Luas (Ha) NO 17. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. PROVINSI Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat TAHAPAN NOM OR SURAT KEPUTUSAN (SK) TAHUN TANGGAL 2007 Unit 2008 Luas (Ha) Unit 2009 Luas (Ha) Unit 2010 Luas (Ha) 2011 Luas (Ha) Unit 2012 Luas (Ha) Unit Unit 0 0 0 0 0 0 33 12.486.355,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 36 12.606.634 Penetapan 0 0 0 0 0 0 34 12.567.139,00 34 12.567.139,00 0 0 0 0 10 1.390.224,00 Usulan Penetapan 0 0 0 0 0 0 10 1.315.485,29 Penetapan 0 0 0 0 0 0 10 1.403.761,00 7 620.082,00 0 0 0 0 7 583.290,21 0 0 0 0 0 0 7 581.500,00 7 974.232,00 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 429.988,00 0 0 24 3.549.606,00 0 0 0 0 0 0 21 3.218.226,00 0 0 0 0 0 0 21 3.199.086,00 0 0 22 1.835.163,00 0 0 0 0 0 0 10 2.068.188,80 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.814.490 28 2.083.166,00 0 0 25 2.137.155,03 0 0 0 0 25 2.056.922,00 11 862.491,00 0 0 11 861.745,00 0 0 0 0 13 1.099.827,00 1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. 4. 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. 4. 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan SK.674/ M enhutII/ 2011 SK. 78/ M enhutII/ 2010 SK. 65/ M enhutII/ 2010 SK. 796/ M enhutII/ 2009 Sk. 79/ M enhutII/ 2010 SK.88/ M enhutII/ 2011 Sk. 338/ M enhutVII/ 2009 SK. 799/ M enhutII/ 2009 01 Desember 2011 10 Februari 2010 28 Januari 2010 7 Desember 2009 10 Pebruari 2010 09 M aret 2011 15 Juni 2009 7 Desember 2009 *)) 2013 Luas (Ha) Unit 2014 Luas (Ha) Unit Luas (Ha) 131 132 NO Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 25 26. 27 28 PROVINSI M aluku M aluku Utara Papua Papua Barat TAHAPAN 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. 4. 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan 1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan NOM OR SURAT KEPUTUSAN (SK) SK. 66/ M enhutII/ 2010 TAHUN TANGGAL 2007 Unit 28 Januari 2010 2008 Luas (Ha) Unit 2009 Luas (Ha) Unit 2010 Luas (Ha) 2011 Luas (Ha) Unit 18 2.246.425,00 Usulan Penetapan 0 0 0 0 Penetapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1.730.281,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 18.180.146,00 0 0 0 0 56 18.239.238,00 0 0 0 0 56 18.180.201,00 0 0 21 5.388.407,00 0 0 0 0 21 5.404.745,00 0 0 0 0 21 5.404.745,00 SK. 73/ M enhutII/ 2010 SK. 481/ M enhutII/ 2009 SK. 744/ M enhutII/ 2009 8 Pebruari 2010 18 Agustus 2009 19 Oktober 2009 22 2.207.864,00 16 1.768.424,00 Sumber: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Data S/ D 31 Desember 2014 Ket : 0 : Belum ada Proses *) :Rancang bangun dilaksanakan sebelum tahun 2007 *)) : Ada koreksi data Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH Unit 2012 Luas (Ha) Unit 2013 Luas (Ha) Unit 2014 Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Tabel 3.3.3. Penetapan Wilayah KPH Konservasi sampai dengan Tahun 2014 PENETAPAN KPHK NO KPHK PROVINSI Surat Keputusan Tanggal Luas (ha) 1 Taman Nasional Batang Gadis Sumatera Utara SK.786/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 72.150,00 2 Taman Nasional Siberut Sumatera Barat SK.787/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 190.500,00 3 Taman Nasional Sembilang Sumatera Selatan SK. 748/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 202.896,31 4 Taman Nasional Tesso Nilo Riau SK.788/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 38.576,00 5 Taman Nasional Bukit Tigapuluh Riau SK.789/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 144.223,00 6 Taman Nasional Berbak Jambi SK. 774/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 62.700,00 7 Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi SK. 720/ M enhut -II/ 2010 29 Desember 2010 60.500,00 8 Taman Nasional Way Kambas Lampung SK. 712/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 130.000,00 9 Taman Nasional Ujung Kulon Banten SK. 775/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 122.956,00 10 Taman Nasional Gunung Halimun Salak Banten dan Jawa Barat SK. 776/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 113.357,00 11 Taman Nasional Gunung Ciremai Jawa Barat SK.790/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 15.500,00 12 Taman Nasional Gunung M erapi DIY dan Jawa Tengah SK. 713/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 6.410,00 13 Taman Nasional Karimun Jawa Jawa Tengah SK. 749/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 111.625,00 14 Taman Nasional Gunung M erbabu Jawa Tengah SK. 751/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 5.725,00 15 Taman Nasional M eru Betiri Jawa Timur SK. 779/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 58.000,00 16 Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur SK. 801/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 43.420,00 17 Taman Nasional Baluran Jawa Timur SK. 718/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 25.000,00 18 Taman Nasional Bali Barat Bali SK. 780/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 19.002,89 19 Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat SK. 781/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 41.330,00 20 Taman Nasional Laiwangi Wanggameti Nusa Tenggara Timur SK. 714/ M enhut II/ 2010 29 Desember 2010 47.014,00 21 Taman Nasional M anupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Timur SK. 719/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 87.984,00 22 Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur SK. 753/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 173.000,00 23 Taman Nasional Danau Kelimutu Nusa Tenggara Timur SK. 754/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 5.356,50 24 Taman Nasional Danau Sentarum Kalimantan Barat SK. 715/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 132.000,00 25 Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat SK. 721/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 90.000,00 26 Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah SK. 750/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 181.090,00 27 Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur SK. 778/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 198.629,00 28 Taman Nasional Kayan M entarang Kalimantan Timur SK. 752./ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 29 Taman Nasional Tanjung Putting Kalimantan Tengah SK. 777/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 415.040,00 30 Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah SK.791/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 568.700,00 31 Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara SK. 782/ M enhut-II/ 2009 7 Desember 2009 89.065,00 32 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Sulawesi Utara dan Gorontalo SK. 716/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 287.115,00 33 Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara SK. 755/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 105.194,00 1.360.500,00 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 133 PENETAPAN KPHK NO KPHK PROVINSI Surat Keputusan Tanggal Luas (ha) 34 Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Sulawesi Selatan SK. 717/ M enhut-II/ 2010 29 Desember 2010 43.750,00 35 Taman Nasional M anusela M aluku SK. 756/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 189.000,00 36 Taman Nasional Aketajawe Lolobata M aluku Utara SK.757/ M enhut-II/ 2011 30 Desember 2011 167.300,00 37 Taman Nasional Lorentz Papua SK.792/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 2.354.644,00 38 Taman Nasional Wasur Papua SK.793/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 413.810,00 39 Rawa Singkil Aceh SK.980/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 102.500 40 Kerumutan Riau SK.981/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 120.000 41 Arau Hilir Padang SK.982/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 105.375 42 Danku Bentayan Sumatera Selatan SK.983/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 89.574 43 Guntur-Papandayan Jawa Barat SK.984/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 15.318 44 Tambora Nusa Tenggara Barat SK.985/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 78.116 45 Ruteng Nusa Tenggara Timur SK.986/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 32.248 46 Gunung M elintang Kalimantan Barat SK.987/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 25.125 47 M orowali Sulawesi Tengah SK.988/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 209.400 48 Towuti Sulawesi Tengah SK.989/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 209.400 49 Nantu Gorontalo SK.990/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 31.215 50 Jayawijaya Papua SK.991/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 800.000 Luas Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning 134 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 10.191.333,70 Tabel 3.3.4. Penetapan Kelembagaan KPH M odel sampai dengan Tahun 2014 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013 PERIHAL Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh Tanggal 1 Aceh Lintas Kabupaten KPHL M odel Aceh 2 Sumatera Utara M andailing Natal KPHP M odel M andailing Peraturan Bupati M andailing Natal Pembentukan UPT KPHP pada Dinas Kehutanan dan Natal No 81 Tahun 2011 Perkebunan Kabupaten M andailing Natal 21 Desember 2011 3 Sumatera Utara Toba Samosir KPHL M odel Toba Samosir Peraturan Bupati Toba Samosir No.27 Tahun 2013 01 Agustus 2013 4 Sumatera Utara Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Toba Samosir KPHL Unit XXII Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 40 Tahun 2014 5 Sumatera Barat Pesisir Selatan KPHP M odel Pesisir Selatan Unit IX Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.95 Tahun 2013 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP M odel) Pada Dinas Kehutanan Energi dan Energi Sumber Daya M ineral 05 Juli 2013 6 Sumatera Barat Dharmasraya KPHP M odel Dharmasraya Unit VIII Peraturan Bupati Dharmasraya No.29 Tahun 2013 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Dharmasraya 01 Agustus 2013 7 Sumatera Barat Sijunjung KPHL M odel Sijunjung Peraturan Bupati Sijunjung No. 18 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHL M odel Kab. Sijunjung 08 Agustus 2011 8 Sumatera Barat Lima Puluh Kota KPHL M odel Lima Puluh Kota Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 122 Tahun 2011 Susunan dan Tata Kerja UPT KPHL M odel pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota 18 Oktober 2011 9 Sumatera Barat Solok KPHL M odel Solok Peraturan Bupati Solok 56 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Unit Pelaksana Teknis 02 Desember 2011 10 Sumatera Barat Kota: Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok; Kab: Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar KPHL Bukit Barisan (Unit IV) Peraturan Gubernur Sumatera barat No.24 Tahun 2014 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 25 Februari 2014 11 Sumatera Selatan M usi Rawas KPHP M odel Lakitan Peraturan Bupati M usi Rawas No. 27 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati M usi Rawas Utara No.22 Tahun 2014 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten M usi Rawas Utara 04 Oktober 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) M odel pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir 12 April 2013 27 November 2014 135 136 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten M usi Rawas Tanggal 12 Sumatera Selatan M usi Rawas KPHP M odel Rawas Peraturan Bupati M usi Rawas No. 27 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati M usi Rawas Utara No.22 Tahun 2014 04 Oktober 2010 13 Sumatera Selatan M usi Banyuasin KPHP M odel Lalan Peraturan Daerah Kabupaten M usi Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 Produksi Kabupaten M usi Banyuasin 19 Desember 2011 14 Sumatera Selatan M usi Banyuasin KPHP M odel M eranti Peraturan Daerah Kabupaten M usi Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 Produksi Kabupaten M usi Banyuasin 19 Desember 2011 15 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu , M uara Enim , Lahat KPHP M odel Benakat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.16 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan 30 Desember 2013 16 Sumatera Selatan Banyuasin KPHL M odel Banyuasin Peraturan Bupati Banyuasin No.420 Tahun 2013 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin 24 April 2013 17 Kepulauan Riau Kep.Karimun KPHL M odel Karimun Keputusan Bupati Karimun No.97 Tahun 2012 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun Tahun 2012 28 M aret 2012 18 Riau Kepulauan M eranti KPHP M odel Tebing Tinggi Peraturan Bupati Kepulauan M eranti Nomor 58 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP M odel Tebing Tinggi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan M eranti 08 Agustus 2011 19 Riau Pelalawan, Siak KPHP M odel Tasik Besar Serkap Peraturan Gubernur Riau No 47 Tahun 2011 Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPT KPHP M odel Tasik Besar Serkap 31 Oktober 2011 20 Riau Kab: Siak, Kampar danKota Pekanbaru KPHP M inas - Tahura Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 17 Januari 2014 PENETAPAN NO 21 PROVINSI Riau KABUPATEN/ KOTA Kampar KPH M ODEL KPHL M odel Kampar Kiri NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Peraturan Bupati Kampar No.08 Tahun 2009 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 24 Febuari 2009 Peraturan Bupati Kampar No. 27 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 7 Juni 2010 Peraturan Bupati Kampar No. 35 Tahun 2010 Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 7 Oktober 2010 Peraturan Bupati Kampar No. 24a Tahun 2012 Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kampar No. 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 13 Juli 2012 137 22 Kepulauan Bangka Bangka Tengah Belitung KPHP M odel Sungai Sembulan Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 10 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah 14 Februari 2011 23 Kepulauan Bangka Bangka Barat Belitung KPHP M odel Rambat M enduyung Peraturan Bupati Bangka Barat No.19 Tahun 2012 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 05 Juli 2012 24 Kepulauan Bangka Belitung Timur Belitung KPHP M odel Gunung Duren Peraturan Bupati Belitung Timur No.22 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur 30 Juli 2012 25 Kepulauan Bangka Bangka Belitung KPHP M odel SigambirKotawringin Peraturan Bupati Bangka No.19 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada struktur organisasi lembaga teknis daerah 20 Nopember 2012 26 Bengkulu M uko-M uko KPHP M odel M ukoM uko Peraturan Bupati M uko M uko No 02 2012 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja KPH M odel Kabupaten M uko M uko 05 Januari 2012 27 Bengkulu Bengkulu Utara KPHP M odel Bengkulu Utara Peraturan Bupati Bengkulu Utara No.20 Tahun 2013 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi M odel Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara 08 Agustus 2013 138 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal 28 Bengkulu Rejang Lebong KPHL M odel Rejang Lebong Peraturan Bupati Rejang Lebong No.27 Tahun 2013 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong 1 November 2013 29 Jambi Tanjung Jabung Barat KPHL M odel Sungai Beram Hitam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No 18 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 Oktober 2010 30 Jambi M erangin KPHP M odel M erangin Peraturan Bupati M erangin No 33 Tugas dan Fungsi UPT Dinas KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu 30 Desember 2011 Tahun 2011 Landai 31 Jambi Sarolangun KPHP M odel Limau (Unit Peraturan Bupati No 15 Tahun VII) 2012 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun 10 April 2012 32 Jambi Kerinci KPHP M odel Kerinci Peraturan Bupati Kerinci No.14 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci 17 Juni 2013 33 Lampung Lampung Tengah KPHP M odel Reg. 47 Way Terusan Peraturan Bupati Lampung Tengah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP No. 10 Tahun 2008 Register 47 Way Terusan Kab. Lampung Tengah 18 M aret 2008 34 Lampung Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat KPHL M odel Batu Tegi Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung 06 Agustus 2010 35 Lampung Lampung Selatan dan Lampung Timur KPHP M odel Gedong Wani (Unit XVI) Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung 06 Agustus 2010 36 Lampung Tulang Bawang dan Way Kanan KPHP M odel M uara Dua Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 Perbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Provinsi Lampung 06 Agustus 2010 37 Lampung Lampung Selatan KPHL M odel Rajabasa Peraturan Bupati Lampung Selatan No 26 Tahun 2011 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPHL Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan 15 September 2011 38 Lampung Tanggamus KPHL M odel Kota Agung Utara (Unit X) Peraturan Daerah Kabupa tentanggamus No 21 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupa tentanggamus 30 Desember 2011 39 Lampung Way Kanan KPHP M odel Bukit Punggur Peraturan Bupati Way Kanan No.12 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur (unitIII) pada Dinas Kabupaten Way Kanan 06 M aret 2013 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 40 Lampung Pesawaran KPHP M odel Pesawaran Peraturan Bupati Pesawaran No.10 Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tahun 2013 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung M odel Pesawaran Kabupaten Pesawaran 27 M ei 2013 41 Lampung M esuji KPHP M odel Sungai Buaya Peraturan Bupati Kabupaten M esuji No. 16 Tahun 2012 04 September 2012 42 D.I Yogyakarta Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul KPHP M odel Yogyakarta Peraturan Gubernur DIY No. 50 Tahun 2008 Peraturan Gubernur DIY No 36 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V/ Register 45 Sungai Buaya M esuji (UPTD KPHP V Sungai Buaya) Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Organisasi dan tata kerja UPTD dan UPT Lembaga Teknis Daerah Provinsi DIY 04 Desember 2008 43 Bali Jembrana, Buleleng, Tabanan KPHL M odel Bali Barat Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 2 Tahun 2008 10 Juli 2008 44 Bali Buleleng, Bangli, Tabanan dan Badung KPHL M odel Bali Tengah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Unit II) 2 Tahun 2008 10 Juli 2008 45 Bali Buleleng, Karang Asem, Bangli dan Klungkung KPHL M odel Bali Timur (Unit III) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 2 Tahun 2008 10 Juli 2008 46 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat, Lombok Utara KPHL M odel Rinjani Barat Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB 17 Desember 2014 47 Nusa Tenggara Barat Batu Lanteh KPHP M odel Batu Lanteh Perda Kab.Sumbawa No.11 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi batulanteh Kab.Sumbawa 15 Juli 2013 48 Nusa Tenggara Barat Sumbawa KPHL M odel Ampang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan 1 Tahun 2008 Perkebunan Kabupaten Sumbawa 21 Januari 2008 49 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur KPHL M odel Rinjani Timur (Unit IV) Peraturan Bupati Lombok Timur No.13 Tahun 2012 UPT Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur 05 M aret 2012 50 Nusa Tenggara Barat Bima, Kota Bima KPHP M odel M aria Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB 17 Desember 2014 139 140 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal 51 Nusa Tenggara Barat Bima, Dompu KPHP M odel Tambora Utara Peraturan Daerah Provinsi NTB No.13 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB 17 Desember 2014 52 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat KPHP M odel Sejorong Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.20 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Dinas Kehutanan dan Pertanian Kab.Sumbawa Barat 23 Juli 2012 53 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah KPHL M odel Tastura Peraturan Bupati Lombok Tengah No.37 Tahun 2013 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tastura Dinas Kehutaban dan Perkebunan Kab.Lombok Tenggah 18 Oktober 2013 54 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao KPHP M odel Rote Ndao Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan HutanProduksi M odel Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao 16 Oktober 2012 55 Nusa Tenggara Timur Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara KPHL M odel M utis Timau Peraturan Daerah Prov NTT No.2 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung M odel M utis Timau Unit XIX Prov NTT 09 Agustus 2012 56 Nusa Tenggara Timur Alor KPHP M odel Alor Pantar Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) M odel Alor Pantar 15 Februari 2013 57 Nusa Tenggara Timur M anggarai Barat KPHP M odel M anggarai Barat Peraturan Bupati M anggarai Barat Nomor 29 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten M anggarai Barat 30 Oktober 2013 58 Kalimantan Barat Sintang KPHP M odel Sintang Peraturan Bupati Sintang No. 62 Tahun 2010 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai M erakai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sintang 23 Desember 2010 59 Kalimantan Barat Kapuas Hulu KPHL M odel Kapuas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Hulu (Unit XVIII dan XIX) No.35 Tahun 2011 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan M odel Kabupaten Kapuas Hulu 16 November 2011 60 Kalimantan Barat Ketapang KPHP M odel Kendawangan Surat Penunjukan Bupati Kendawangan No.522/ 2722/ dkn/ 2012 M enunjuk Unit Pelaksana Pengamanan dan Rehabilitasi Hutan (UPPRH) Kendawangan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel yang Pembinaan dan Pendanaannya oleh Kementerian Kehutanan 20 November 2012 61 Kalimantan Timur Kota Tarakan KPHL M odel Tarakan Peraturan Walikota Tarakan No. 67 Tupoksi serta Tata Kerja Organisasi UPT KPHL di Tahun 2009 Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan 09 Desember 2009 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 62 Kalimantan Timur Berau KPHP M odel Berau Barat Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 29 Desember 2011 Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau 63 Kalimantan Timur Bulungan KPHP M odel Kayan Bulungan Peraturan Bupati Bulungan No.27 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan 64 Kalimantan Timur M alinau KPHP M odel M alinau Peraturan Bupati M alinau No.199 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHP pada Dinas Kehutanan Kabupaten M alinau 65 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan KPHP M odel M eratus Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.77 Tahun 2013 66 Kalimantan Timur Paser KPHP M odel Kendilo Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Paser 07 Januari 2013 67 Kalimantan Selatan Banjar KPHP M odel Banjar Peraturan Bupati Banjar No. 13 Tahun 2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPH Kab. Banjar 01 Juli 2009 68 Kalimantan Selatan Tanah Laut KPHP M odel Tanah Laut Peraturan Bupati Tanah Laut No.48 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut No.9 Tahun Tahun 2011 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Tanah Laut 01 Desember 2011 69 Kalimantan Selatan Kota Baru KPHP M odel Pulau Laut dan Sebuku (Unit III) Peraturan Bupati Kota Baru No.37 Tahun 2012 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP dan UPT KPHL Kabupaten Kotabaru 03 Februari 2012 70 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan KPHL M odel Hulu Sungai Selatan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 33 Tahun 2012 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Hulu Sungai Selatan 24 Desember 2012 71 Kalimantan Selatan Tabalong KPHP M odel Tabalong Peraturan Bupati Tabalong No.36 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong 17 Desember 2012 72 Kalimantan Tengah Kapuas KPHL M odel Kapuas Peraturan Bupati Kapuas No.197 Tahun 2011 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) M odel Kapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas 06 Desember 2011 30 Desember 2013 141 142 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel Seruyan di Kabupaten Seruyan Tanggal 73 Kalimantan Tengah Seruyan KPHP M odel Seruyan (Unit XXI) Peraturan Bupati Seruyan No 26 Tahun 2012 04 Februari 2012 74 Kalimantan Tengah Lamandau KPHP M odel Lamandau (Unit XXXIII) Peraturan Bupati Lamandau No.10 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tahun 2012 (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Daerah Kabupaten Lamandau 02 Januari 2012 75 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat KPHP M odel Kotawaringin Barat Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi M odel Kotawaringin Barat Pada Dinas Kehutanan 24 M ei 2013 76 Kalimantan Tengah M urung Raya KPHP M odel M urung Raya Peraturan Bupati M urung Raya No.7 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada Dinas Kehutanan Kabupaten M urung Raya 02 Januari 2013 77 Kalimantan Tengah Gunung M as KPHP M odel Gunung M as Peraturan Bupati Gunung M as No.17 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung M as 26 Nopember 2012 78 Kalimantan Tengah Barito Selatan KPHP M odel Gerbang Barito Peraturan Bupati Kabupaten Barito Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Selatan No.24 Tahun 2013 Kehutanan dan Perkembunan Kabupaten Barito Selatan 04 M aret 2013 79 Sulawesi Utara Bolaang M ongondow, M inahasa Selatan KPHP M odel Poigar Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Gubernur No 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Dinas pada Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Utara 16 M aret 2011 80 Gorontalo Pohuwato KPHL M odel Unit III Pohuwato Peraturan Bupati Pohuwato No. 9 Tahun 2008 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pohuwato No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato 08 April 2008 81 Gorontalo Boalemo KPHP M odel Boalemo (Unit V) Peraturan Bupati Boalemo No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan 12 M ei 2011 Hutan Produksi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kab. Boalemo. 82 Gorontalo Gorontalo Utara KPHP M odel Gorontalo Utara Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.6 Tahun 2012 Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis 23 Juli 2012 Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP) Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 83 Gorontalo Gorontalo KPHP M odel Gorontalo Peraturan Bupati Gorontalo No.17 Tahun 2013 Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo 27 M aret 2013 84 Sulawesi Tengah Poso KPHP M odel Rano Patanu (Unit XI) Peraturan Bupati Poso No.54 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja KPHP M odel Sintuwu M aroso Kabupaten Poso 03 Desember 2011 85 Sulawesi Tengah Donggala, Parigi M outong KPHP M odel Dampelas Tinombo Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah 27 Nopember 2012 86 Sulawesi Tengah Parigi M outong , Sigi, Donggala , Kota Palu KPHP M odel Dolago Tanggunung Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.45 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah 27 November 2012 87 Sulawesi Tengah Banggai KPHP M odel Balantak Keputusan Bupati Banggai No 821.2/ 698/ Dishut Penunjukan dan Penetapan Struktural Kepala dan Staf Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL) Balantak Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai 30 April 2013 88 Sulawesi Tengah Buol KPHP M odel Pogogul Keputusan Bupati Buol No.800/ 10- Penunjukan dan Penetapan Pejabat Struktural Kepala 71/ Dishut dan Staf Pengelolah UPTD KPHP Unit I Pogugol Dinas Kehutanan Kabupaten Buol 07 M aret 2013 Peraturan Bupati Buol No.04/ Dishut Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel Unit 1 Pogogul pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buol Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan pemerintahan daerah Sulawesi Tengah 27 Nopember 2012 Pembentukan Organisasi/ Kelembagaan dan Penunjukan Personil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan M apili 10 M aret 2010 89 Sulawesi Tengah Banggai, Tojo Una-Una, M orowali KPHP M odel Toili Baturube Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.45 Tahun 2012 90 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una KPHP Sivia Patuju/ Tojo Una-Una (Unit XVII) Peraturan Bupati Tojo Una-Una No.21 Tahun 2014 91 Sulawesi Barat Polewali M andar KPHL M odel M apilli Keputusan Bupati Polewali M andar No. 91 Tahun 2010 143 144 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal 92 Sulawesi Barat M amuju Utara KPHL M odel Unit II Lariang Keputusan Bupati M amuju Utara No 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati M amuju Utara No. 015 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPH pada Dinas Kehutanan 03 Januari 2011 Kabupaten M amuju Utara dan tentang Personel UPTD Lariang Dinas Kehutanan Kabupaten M amuju Utara 93 Sulawesi Barat M amasa KPHL M odel M amasa Tengah Peraturan Bupati M amasa No.8 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten M amasa 05 Oktober 2010 Keputusan Bupati M amasa No, 522.7/ Kpts-126/ X/ 2010 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan 7 Oktober 2010 Peraturan Bupati M amasa No.8 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten M amasa 05 Oktober 2010 Keputusan Bupati M amasa No, 522.7/ Kpts-126/ X/ 2010 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan 7 Oktober 2010 94 Sulawesi Barat M amasa KPHP M odel M amasa Barat 95 Sulawesi Barat M amuju, M amasa KPHL M odel Ganda Dewata (Unit XII) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.27 Tahun 2011 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ganda Dewata pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 30 Desember 2011 96 Sulawesi Barat M ajene KPHL M odel M alunda Peraturan Bupati M ajene No.1 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan M alunda pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten M ajene 25 Januari 2012 97 Sulawesi Barat M amuju, M amuju Tengah KPHP M odel BudongBudong Peraturan Gubernur Sulawesi barat No.07 Tahun 2013 Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.7 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 04 April 2013 98 Sulawesi Tenggara Buton KPHP M odel Unit III Lakompa Perda Kab. Buton No.27 Tahun 2013 99 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan, Kota Kendari KPHP M odel Unit XXIV Gularaya Peraturan Gubernur Sultra No.42 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP Gularaya (Unit XXIV) Kab Konawe Selatan dan Kota Kendari 27 Oktober 2011 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 145 100 Sulawesi Tenggara Bombana KPHP M odel Bombana (Unit X) Peraturan Bupati Bombana No.17 Tahun 2012 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel Unit X Tina Orima Kab. Bombana 12 September 2012 101 Sulawesi Tenggara Buton Utara KPHP M odel Peropa’ea Gantara Peraturan Bupati Buton Utara No.22 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok 26 Juli 2013 dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Buton Utara 102 Sulawesi Tenggara Konawe KPHP M odel Konawe Peraturan Bupati Konawe No.6 Tahun 2013 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung M odel Unit XXII Laiwoi Kab. Konawe 103 Sulawesi Selatan Luwu Timur KPHL M odel Larona M alili Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupaten Luwu Timur No.38 Tahun 2011 104 Sulawesi Selatan Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa,Jeneponto, Takalar KPHP M odel Jeneberang Peraturan Gubernur Sulawesi (Unit IX) Selatan No.29 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 29 Juni 2012 105 Sulawesi Selatan Wajo KPHP M odel Awota Peraturan Bupati Wajo No.21 Tahun 2010 diganti dengan Peraturan Bupati Wajo No.14 Tahun 2014 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo 22 April 2014 106 M aluku Utara Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan KPHP M odel Gunung Sinopa Peraturan Gubernur M aluku Utara No.7 Tahun 2011 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) M odel Gunung Sinopa pada Dinas Kehutanan Provinsi M aluku Utara 15 Nopember 2011 107 M aluku Utara Halmahera Selatan KPHP M odel Bacan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No.11 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHP Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan 108 M aluku M aluku Tengah KPHP M odel Wae Sapalewa Peraturan Bupati M aluku Tengah No. 03 Tahun 2012 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT KPHP 19 Januari 2012 M odel Wae Sapalewa pada Dishutbun Kab. M aluku Tengah 109 M aluku Buru KPHP M odel Wae Apu Peraturan Bupati Buru No.37 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru 07 Desember 2012 110 M aluku Seram Timur KPHP M odel Wae Bubi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur No.06 Tahun 2013 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Seram Bagian Timur 10 April 2013 13 Februari 2013 31 Desember 2011 146 PENETAPAN NO PROVINSI KABUPATEN/ KOTA KPH M ODEL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NOM OR SK/ PERATURAN DAERAH/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA PERIHAL Tanggal 111 M aluku Buru, Buru Selatan KPHP Wae Tina (Unit III) Ada 112 Papua Barat Sorong Selatan KPHP M odel Sorong Selatan Peraturan Bupati Sorong Selatan No.07 Tahun 2013 Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) M odel Unit V pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan 20 M ei 2013 113 Papua Barat Kota Sorong KPHP M odel Remu Peraturan Walikota Sorong No.11 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong 19 Juni 2013 114 Papua Barat Sorong KPHP M odel Sorong Peraturan Bupati Sorong Nomor 237 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) M odel Kabupaten Sorong 08 Nopember 2010 115 Papua Kepulauan Yapen KPHP M odel Yapen Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No. 16 Tahun 2010 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) M odel Yapen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen 01 Nopember 2010 116 Papua Biak Numfor KPHL M odel Biak Numfor Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Kabupaten Biak Numfor 14 Desember 2011 117 Papua Keerom KPHP M odel Keerom Peraturan Bupati Keerom No. 10 Tahun 2012 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPHP) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan 26 Nopember 2012 118 Papua Waropen KPHP M odel Waropen Keputusan Bupati Kabupaten Waropen No.7 Tahun 2012 Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH M odel Waropen Kabupaten Waropen Provinsi Papua 29 M aret 2012 119 Papua Sarmi, Jayapura KPHP M emberamo (Unit XXI) Peraturan Gubernur Papua No.19 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas- 12 September 2014 Dinas Daerah Provinsi papua Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning Tabel 3.3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Tahun 2010 NO PROVINSI/ Province TAM BANG NON 1 2 Nangro Aceh D 3 4 0 NON TAM BANG TAM BANG 1 Tahun 2011 NON TAM BANG TAM BANG 5 0 Tahun 2012 6 0 NON TAM BANG TAM BANG 7 0 Tahun 2013 8 0 10 0 NON TAM BANG TAM BANG 9 0 Tahun 2014 NON TAM BANG TAM BANG 11 18.765.768 s/ d tahun 2014 12 13 107.647.318 0 Total (Rp.) TAM BANG 14 15 107.647.318 18.765.768 126.413.086 2 Sumatera Utara 0 55.392.364 0 356.587.073 126.657.500 229.080.139 134.121.120 395.824.316 126.382.500 1.052.418.018 387.161.120 2.089.301.910 2.476.463.030 3 Sumatera Barat 191.952.500 51.097.577 493.296.000 47.603.485 2.188.121.554 52.889.632 310.190.043 100.057.135 497.367.823 49.038.000 3.680.927.920 300.685.829 3.981.613.749 4 Riau 0 0 1.805.871.988 0 3.042.769.963 0 2.863.196.894 648.048.000 3.945.943.975 648.048.000 11.657.782.820 1.296.096.000 12.953.878.820 5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 458.910.361 0 537.804.254 0 996.714.615 0 996.714.615 6 Jambi 431.865.021 886.450.839 589.331.500 1.020.769.160 1.349.213.948 989.791.038 2.769.049.994 1.145.275.114 4.440.913.081 1.244.431.601 9.580.373.544 5.286.717.752 14.867.091.296 7 BENGKULU 412.559.400 25.085.364 611.929.663 4.269.150 282.696.256 53.959.371 923.448.207 23.638.500 1.098.523.433 309.171.600 3.329.156.959 416.123.985 3.745.280.944 8 Bangka Belitung 5.824.617.980 0 3.967.750.491 28.196.757 5.024.365.769 52.387.200 931.335.940 0 2.162.037.377 6.975.882 17.910.107.557 87.559.839 17.997.667.396 9 Sumatera Selatan 4.272.889.745 336.315.582 17.425.432.606 187.299.000 34.031.653.450 1.885.586.273 16.328.754.667 4.149.660.380 52.201.237.739 1.927.216.366 124.259.968.207 8.486.077.601 132.746.045.808 9.890.788.500 16.596.812 10.689.635.246 9.804.400 11.359.677.360 9.804.400 12.206.962.551 6.804.000 30.753.222.219 20.120.497 74.900.285.876 63.130.109 74.963.415.985 0 0 25.490.640 0 11.892.000 0 50.623.693 0 72.057.844 102.755.621 160.064.177 102.755.621 262.819.798 2.325.225.761 0 4.753.463.369 0 7.304.087.075 3.058.676 14.234.873.725 11.413.617 16.864.212.764 5.720.700 45.481.862.694 20.192.993 45.502.055.687 10 NTB 11 Nusa Tenggara Timur 12 Kalimantan Barat 13 Kalimantan Tengah 13.874.158.234 0 20.148.196.728 0 38.397.491.481 51.160.000 54.317.563.694 49.160.000 92.010.733.381 120.848.000 218.748.143.518 221.168.000 218.969.311.518 14 Kalimantan Selatan 75.161.204.522 0 110.058.569.868 92.229.250 128.255.565.280 0 114.132.165.105 0 190.454.411.246 1.594.321 618.061.916.021 93.823.571 618.155.739.592 15 Kalimantan Timur 56.438.962.829 0 250.056.724.301 71.778.000 221.175.300.327 71.778.000 325.049.203.830 159.810.075 417.011.700.857 71.778.000 1.269.731.892.144 375.144.075 1.270.107.036.219 16 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 3.168.686.552 0 3.168.686.552 0 3.168.686.552 17 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 1.409.053.440 0 2.442.048.759 0 3.851.102.199 0 3.851.102.199 18 Gorontalo 0 0 0 25.410.000 0 12.705.000 0 338.193.557 0 395.464.800 0 771.773.357 771.773.357 456.953.885 114.182.700 685.880.640 370.953.000 1.640.376.000 117.479.400 3.014.833.007 545.514.423 9.322.148.134 180.844.171 15.120.191.666 1.328.973.694 16.449.165.360 0 0 0 0 258.216.000 0 457.944.442 0 0 0 716.160.442 0 716.160.442 19 Sulawesi Tengah 20 Sulawesi Barat 21 Sulawesi Selatan 22 Sulawesi Tenggara 23 M aluku 24 M aluku Utara 25 Papua Barat 26 Papua TOTAL 0 272.301.981 14.834.880 256.748.970 361.387.050 282.542.850 450.426.302 294.782.983 967.433.382 306.056.400 1.794.081.614 1.412.433.184 3.206.514.798 960.237.363 76.281.000 2.038.559.298 31.147.139 4.602.984.910 18.191.700 9.280.257.783 44.021.034 16.430.949.784 28.882.383 33.312.989.138 198.523.256 33.511.512.394 0 0 0 0 0 0 517.728.000 0 528.082.560 8.063.661 1.045.810.560 8.063.661 1.053.874.221 3.535.937.490 0 6.568.277.555 0 9.285.149.353 0 19.898.040.669 0 27.558.871.094 0 66.846.276.161 0 66.846.276.161 0 24.528.000 0 114.585.000 0 114.585.000 0 114.585.000 0 121.289.000 0 489.572.000 489.572.000 223.660.500 0 0 0 314.372.891 0 176.473.009 0 1.606.577.575 0 2.321.083.975 2.321.083.975 2.617.380.384 468.697.605.276 4.259.371.570 579.738.683.467 8.222.026.911 872.702.416.076 0 173.777.353.230 2.081.892.719 429.933.244.773 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/ Directorate General of Forestry Planning 8.207.294.596 2.524.849.302.822 25.387.966.180 2.550.237.269.002 4 KSDAE (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM) KON SERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 2014 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan kosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Penyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya,pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangpenyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam,pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu,pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial; h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh M enteri. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 151 PERLINDUNGAN HUTAN Perlindungan terhadap kawasan hutan diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan hutan dan keanekaragaman hayatinya serta menjaga agar peranan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat terus berlangsung. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, telah dilakukan operasi Pengamanan Hutan dan upaya penegakan hukum. Pada tahun 2014 tercatat beberapa perkara tindak pidana Keamanan hutan sebagaimana tabel 4.3.1. Sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah daerah/ UPT, kebakaran melanda kawasan hutan seluas ± 32,527.20 ha. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, antara lain dengan mendeteksi titik api, dimana pada tahun 2014 dideteksi sebanyak 31,266 titik panas. Sampai dengan akhir tahun 2014, tenaga pengamanan hutan terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) sebanyak 8433 orang, Penyidik PNS (PPNS) sebanyak 791 orang dan TPHL sebanyak 2188 orang. KONSERVASI KAWASAN Berdasarkan UU Nomor 41/ 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan Suaka Alam adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Termasuk dalam kategori kawasan ini ialah Cagar Alam (CA) dan Suaka M argasatwa. Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat, sehingga tidak boleh ada sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saat ini terdapat 245 unit Cagar Alam Darat dengan total luas 3.957.691,66 hektar, dan 5 unit Cagar Alam perairan dengan luas sekitar 152.610 hektar; sedangkan Suaka M argasatwa darat sebanyak 71 unit dengan luas 5.024.138,29 hektar serta 4 unit Suaka M argasatwa perairan dengan luas sekitar 5.588,25 hektar. Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk ke dalam kategori kawasan ini adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/ atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Pada tahun 2012 telah ada 43 unit Taman Nasional Darat dengan luas 12.328.523,34 hektar, dan 7 unit Taman Nasional Laut dengan luas 4.043.541,30 hektar. 152 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Saat ini terdapat 101 unit Taman Wisata Alam Darat dengan total luas sekitar 257.323,85 hektar, dan 14 Taman Wisata Laut dengan total luas sekitar 491.248,00 hektar. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan/ atau satwa yang alami atau bukan alami, dari jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/ atau satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Saat ini terdapat 23 unit Taman Hutan Raya dengan luas total sekitar 351.680,41 hektar. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru. Saat ini terdapat 13 unit Taman Buru dengan total luas sekitar 220.951,44 hektar. Hutan sebagai penyedia keanekaragaman hayati tertinggi tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sampai tahun 2014, lembaga konservasi sejumlah 54 unit, dan dalam pelaksanaannya dikelola bersama mitra. Sedangkan unit penangkaran tumbuhan dan satwa liar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 681 unit. EKSPOR SATWA DAN TUM BUHAN Pada tahun 2014, perdagangan ke luar negeri/ eksport satwa dan tumbuhan liar dari alam serta hasil penangkaran seperti ikan arwana dan buaya telah menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar sekitar Rp. 8,372,397,198,- dimana kontribusi nilai ekspor dari satwa menghasilkan perkiraan devisa sebesar Rp. 4,559,034,548,- (terbesar dihasilkan dari ekspor ikan arwana yang mencapai Rp. 1,711,733,000,-). Nilai ekspor beberapa jenis tumbuhan, di antaranya anggrek, gaharu, pakis dan ramin menghasilkan perkiraan devisa sebesar 2,702,422,659 dan kontribusi dari nilai beberapa jenis tumbuhan menghasilkan perkiraan devisa sebesar $ 5,921,414,- Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 153 IV.1 KAWASAN KONSERVASI Conservation Areas Tabel/ Table 4.1.1 NO TAM AN NASIONAL 1 2 Jumlah Pengunjung Taman Nasional Tahun 2014/ Number of National Park Visitors in 2014 Penelitian & Pengembangan Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 I. BALAI BESAR TAM AN NASIONAL 1 Gunung Leuser 106 21 - - 4.383 9.777 - - 206 100 4.695 9.898 14.593 2 Kerinci Seblat 181 - 6.171 444 204 - - - 61 6 6.617 450 7.067 3 Bukit Barisan Selatan 296 11 942 176 - - - - 206 13 1.444 200 1.644 4 Bromo Tengger Semeru 1 - - - 546.433 23.712 1.011 1 - - 547.445 23.713 571.158 5 Gunung Gede Pangrango 1.113 - - - 59.479 614 8.018 - 96.378 221 164.988 835 165.823 6 Betung Kerihun - - 17 35 - - - - - - 17 35 52 7 Lore Lindu 263 1 2.706 252 211 9 130 - 132 25 3.442 287 3.729 8 Teluk Cenderawasih 11 - 585 885 - - - - - 1 596 886 1.482 65 5 - - 12 - - - - - 77 5 82 II. BALAI TAM AN NASIONAL 157 9 Batang Gadis 10 Siberut - - - - 13 - - - - - 13 - 13 11 Bukit Tigapuluh 5 - 1.400 9 417 - 204 - 68 7 2.094 16 2.110 12 Berbak 90 10 24 20 - - - - - - 114 30 144 13 Bukit Dua Belas 125 7 195 23 - - - - 10 - 330 30 360 14 Sembilang 20 - - - 81 - - - 52 - 153 - 153 15 Way Kambas - - 23.931 210 1.432 - - - - - 25.363 210 25.573 16 Kepulauan Seribu 79 - 14.287 730 1.209 11 - - 24 - 15.599 741 16.340 17 Ujung Kulon 114 1 7.261 1.186 471 3 20 2 3.357 14 11.223 1.206 12.429 18 Gunung Halimun 31 3 11.100 99 374 - 199 - - - 11.704 102 11.806 19 Karimun Jawa 770 21 83.008 13.572 3.224 - - - 806 18 87.808 13.611 101.419 20 M eru Betiri 10 - 50.756 2.152 2.878 - 827 - 3.469 - 57.940 2.152 60.092 158 NO TAM AN NASIONAL Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 2 Penelitian & Pengembangan Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 Baluran 56 - 54.031 1.212 5.058 - - - 20 8 59.165 1.220 60.385 22 Alas Purwo 66 - 72.115 2.980 8.125 - 1.584 - 48.687 - 130.577 2.980 133.557 23 Bali Barat 15 2 11.981 43.900 461 - 2.889 - - - 15.346 43.902 59.248 24 Gunung Rinjani 18 - 34.619 26.073 - - - - 62 - 34.699 26.073 60.772 25 M anupeu Tanadaru - - 129 5 - - - - - - 129 5 134 26 Laiwangi Wanggameti - - 20 9 - - - - - - 20 9 29 27 Ko m o d o 13 1 36 - 13.447 67.077 - - 41 11 13.537 67.089 80.626 28 Kelimutu 11 - 18.246 26.396 - - - - - - 18.257 26.396 44.653 29 Gunung Palung 4 1 45 16 - - - - - - 49 17 66 30 Bukit Baka Bukit Raya 9 - - - - - - - 99 - 108 - 108 31 Danau Sentarum 21 - - - 617 79 - - 6 - 644 79 723 32 Tanjung Puting 24 20 5.315 10.965 244 - - - 120 1 5.703 10.986 16.689 33 Kutai 36 1 9.605 309 - - - - - - 9.641 310 9.951 34 Kayan M entarang 4 - - - - - - - - - 4 - 4 35 Bunaken 26 6 35.262 9.853 - - - - - - 35.288 9.859 45.147 36 Bogani Nani Wartabone 30 1 1.689 378 - - - - 60 18 1.779 397 2.176 37 Taka Bone Rate 5 - - - 266 92 8 - 1.899 117 2.178 209 2.387 38 Rawa Aopa Watumohai 21 3 118 5 165 - 196 - 54 - 554 8 562 39 Kepulauan Wakatobi 11 1 348 1.923 62 - - - - - 421 1.924 2.345 40 M anusela 15 1 61 47 - - 86 6 11 11 173 65 238 41 Lorentz - - - - - - - - 13 4 13 4 17 42 Wasur 16 - 3.750 37 385 - 200 - 50 - 4.401 37 4.438 43 Gunung Ciremai 8 - 336.742 - - - - - 46 - 336.796 - 336.796 NO TAM AN NASIONAL 1 2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 44 Gunung M erbabu 45 Penelitian & Pengembangan Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - 2 110 - - - 11.108 - 11.218 2 11.220 Tesso Nillo 31 - 76 13 479 - - - 31 4 617 17 634 46 Sebangau 25 2 112 29 - - - - 17 4 154 35 189 47 Bantimurung Bulusaraung 26 4 365.699 3.799 788 - - - 54 - 366.567 3.803 370.370 48 Aketajawe Lolobata - - 206 12 - - - - - - 206 12 218 49 Kepulauan Togean - - 10 - 1 - - - 1 - 12 - 12 50 Gunung M erapi 81 - 174.767 1.705 3.042 - 403 - 20.031 279 198.324 1.984 200.308 3.852 123 1.327.365 149.461 654.071 101.374 15.775 9 187.179 862 2.188.242 251.829 2.440.071 JUM LAH Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 159 160 Tabel 4.1.2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO. DATA JUM LAH PENGUNJUNG TAM AN WISATA ALAM TAHUN 2014 PROVINSI 1 2 A. D ARAT 1 SUM ATERA UTARA 2 Nama Taman Wisata Alam SUM ATERA BARAT 3 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Holiday Resort - - 255 - - - - - - - 255 0 255 2 Sicikeh-cikeh - - 433 - - - - - - - 433 0 433 3 Sijaba Hutaginjang - - - - - - - - - - 0 0 0 4 Deleng Lancuk - - - - - - - - - - 0 0 0 5 Lau debuk-debuk - - 600 - - - - - - - 600 0 600 6 Sibolangit 1 - 654 9 - - - - - - 655 9 664 7 Lembah Harau 1 - - - - - - - - - 1 0 1 8 M ega M endung - - - - - - - - - - 0 0 0 9 Rimbo Panti - - - - - - - - - - 0 0 0 3 RIAU 10 Sungai Dumai - - - - - - - - - - 0 0 0 4 KEP. RIAU 11 M uka Kuning - - - - - - - - - - 0 0 0 5 JAM BI 12 Bukit Sari - - - - - - - - - - 0 0 0 6 BENGKULU 13 Bukit Kaba - - - - - - - - - - 0 0 0 14 Lubuk Tapi-Kayu Ajaran - - - - - - - - - - 0 0 0 15 Pantai Panjang & P. Baai - - - - - - - - - - 0 0 0 16 Air Hitam - - - - - - - - - - 0 0 0 17 Way Hawang - - - - - - - - - - 0 0 0 18 Punti Kayu - - 148.295 - - - - - - - 148.295 0 148.295 19 Bukit Serelo - - 0 - - - - - - - 0 0 0 7 SUM ATERA SELATAN 8 DKI JAKARTA 20 Angke Kapuk - - 127.913 273 - - - - - - 127.913 273 128.186 9 BANTEN 21 Carita - - - - - - - - - - 0 0 0 NO. PROVINSI 1 10 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 11 Nama Taman Wisata Alam 2 JAWA BARAT JAWA TENGAH 3 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 Telaga Warna 2 - 23.514 6.055 - - - - - - 23.516 6.055 29.571 23 Gunung Pancar - - 72.102 920 - - - - - - 72.102 920 73.022 24 Jember - - - - - - - - - - 0 0 0 25 Sukawayana - - 6.443 7 - - - - - - 6.443 7 6.450 26 Cimanggu 5 - 124.513 65 - - - - - - 124.518 65 124.583 27 Tangkuban Perahu - - 1.270.241 187.683 524 - - - - - 1.270.765 187.683 1.458.448 28 Telaga Patengang 3 - 122.729 1.259 179 - - - - - 122.911 1.259 124.170 29 Gunung Tampomas - - - - - - - - - - 0 0 0 30 Telaga Bodas - - 12.213 8 45 - - - - - 12.258 8 12.266 31 G.Papandayan 3 - 72.004 464 150 - - - - - 72.157 464 72.621 32 Kawah Kamojang 25 - 17.833 173 300 - - - - - 18.158 173 18.331 33 Gunung Guntur - - - - - - - - - - 0 0 0 34 P.Pangandaran 2 - 76.172 1.109 314 - - - - - 76.488 1.109 77.597 35 Linggarjati - - 66.830 - - - - - - - 66.830 0 66.830 36 Grojogan Sewu - - 386.041 1.645 - - - - - - 386.041 1.645 387.686 37 Gunung Selok - - 1.993 - - - - - - - 1.993 0 1.993 38 Sumber Semen - - 3.328 - - - - - - - 3.328 0 3.328 39 Telogo Warno/ Pengilon - - 337.624 7.769 - - - - - - 337.624 7.769 345.393 Gunung Gamping - - - - - - 1.146 - 203 0 1.349 0 1.349 12 D.I. YOGYAKARTA 40 13 JAWA TIM UR 41 Gunung Baung - - 3.888 423 - - 1 - - - 3.889 423 4.312 42 Kawah Ijen M erapi Ungupungup - - - - - - - - 47.635 9.982 47.635 9.982 57.617 43 Tretes - - 5.815 - - - - - - - 5.815 0 5.815 161 162 NO. PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 14 15 16 Nama Taman Wisata Alam 2 BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIM UR 3 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 44 Panelokan - - 23.625 23.900 - - - - - - 23.625 23.900 47.525 45 Danau Buyan / D. Tamblingan - 90 3.276 4.455 - - - - 706 - 3.982 4.545 8.527 46 Sangeh - - 61.021 20.413 - - - - - - 61.021 20.413 81.434 47 Suranadi - - 3.204 191 - - 315 - 456 43 3.975 234 4.209 48 Pelangan - - - - - - - - - - 0 0 0 49 Kerandangan 1 - 2.890 657 - - 359 - 355 - 3.605 657 4.262 50 Bangko-bangko - - - - - - - - - - 0 0 0 51 Tanjung Tampa - - - - - - - - - - 0 0 0 52 Semongkat - - 1.280 - - - - - - - 1.280 0 1.280 53 Gn. Tunak 4 - 562 20 - - - - - 9 566 29 595 54 Danau Rawa Taliwang 1 - 299 - - - - - - - 300 0 300 55 M adapangga - - 1.613 - - - - - - - 1.613 0 1.613 56 Tuti Adigae - - - - - - - - - - 0 0 0 57 Pulau Batang - - - - - - - - - - 0 0 0 58 Pulau M anipo - - - - - - - - - - 0 0 0 59 Kemang Beleng - - - - - - - - - - 0 0 0 60 Ruteng (Pucuk Ranaka) - - - - - - - - - - 0 0 0 61 Bipolo - - - - - - - - - - 0 0 0 62 Pulau Besar - - - - - - - - - - 0 0 0 63 Pulau Rusa - - - - - - - - - - 0 0 0 64 Iegon Ilemedo - - - - - - - - - - 0 0 0 65 Pulau Lapang - - - - - - - - - - 0 0 0 66 Baumata - - - - - - - - - - 0 0 0 67 Camplong (RTK.12) - - 10.891 4.081 500 - - - 700 - 12.091 4.081 16.172 NO. 1 17 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 18 19 20 PROVINSI Nama Taman Wisata Alam 2 KALIM ANTAN BARAT KALIM ANTAN TENGAH KALIM ANTAN SELATAN SULAWESI UTARA 21 SULAWESI TENGAH 22 SULAWESI SELATAN 3 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 163 68 Baning - - - - - - - - - - 0 0 0 69 Bukit Kelam - - - - - - - - - - 0 0 0 70 Asuansang - - - - - - - - - - 0 0 0 71 Gunung Dungan - - - - - - - - - - 0 0 0 72 Sungai Liku - - - - - - - - - - 0 0 0 73 Tanjung Belimbing - - - - - - - - - - 0 0 0 74 Gn. M elintang - - - - - - - - - - 0 0 0 75 Bukit Tangkiling 30 - 7.735 - - - - - - - 7.765 0 7.765 76 Tanjung Keluang - - 40.100 545 3 - - - - - 40.103 545 40.648 77 Pleihari Tanah Laut - - 52.685 171 - - - - - - 52.685 171 52.856 78 Pulau Kembang - - 15.646 - - - - - - - 15.646 0 15.646 79 Pulau Bakut - - - - - - - - - - 0 0 0 80 Batu Angus - - - - - - - - - - 0 0 0 81 Batu Putih - - - - - - - - - - 0 0 0 82 Air Terjun Wera - - 1.874 - - - - - - - 1.874 0 1.874 83 Bancea - - 176 - - - - - - - 176 0 176 84 Danau M atano - - - - - - - - - - 0 0 0 85 Sidrap - - 109 - - - - - - - 109 0 109 86 Nanggala III 2 - - - - - - - - - 2 0 2 87 Danau M atalano-M ahalano 3 5 - - - - - - - - 3 5 8 88 Danau Towuti - - - - - - - - - - 0 0 0 89 Cani Sirenreng - - 370 - - - - - - - 370 0 370 90 Lejja - - 92.327 - - - - - - - 92.327 0 92.327 91 M alino - - 316 - - - - - - - 316 0 316 164 NO. PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 23 Nama Taman Wisata Alam 2 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 SULAWESI TENGGARA Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi 92 Tirta Rimba Air Jatuh - - - - - - - - - - 0 0 0 93 M angolo - - - - - - - - - - 0 0 0 24 M ALUKU *) 94 Gunung Api Banda - - - 296 - - - - - - 0 296 296 25 PAPUA 95 Teluk Yotefa - - - - - - - - - - 0 0 0 96 Nabire - - - - - - - - - - 0 0 0 97 Bariat - - - - - - - - - - 0 0 0 98 Klamono 32 - - - - - - - - - 32 0 32 99 Gunung M eja - - - - - - - - - - 0 0 0 100 Pasir Putih - - - - - - - - - - 0 0 0 101 Sorong 16 - 4 8 3.490 - 824 - - - 4.334 8 4.342 3.201.436 262.599 5.505 - 2.645 - 50.055 10.034 3.259.772 272.728 3.532.500 26 PAPUA BARAT JUM LAH A 131 95 B. P E R A I R A N/ L A U T 1 NANGROE ACEH 1 Kepulauan Banyak - - 2 - - - - - - - 2 0 2 DARUSSALAM *) 2 Pulau Weh - - - - - - - - - - 0 0 0 2 BANTEN 3 Pulau Sangiang - - 52.464 283 - - - - - - 52.464 283 52.747 3 NUSA TENGGARA BARAT *) 4 Pulau M oyo **) - - 15 583 - - - - 63 315 78 898 976 5 P.Satonda - - 637 590 17 - 80 10 5 202 739 802 1.541 6 Teluk Kupang - - - - - - - - - - 0 0 0 7 Teluk M aumere - - - - - - - - - - 0 0 0 8 Pulau Riung - - - - - - - - - - 0 0 0 9 Pulau Sangalaki 4 - 1.676 - 36 - - - 3 - 1.719 0 1.719 10 Teluk Lasolo - - - - - - - - - - 0 0 0 11 Pulau Padamarang - - - - - - - - - - 0 0 0 4 NUSA TENGGARA TIM UR *) 5 KALIM ANTAN TIM UR 6 SULAWESI TENGGARA NO. PROVINSI 1 7 Nama Taman Wisata Alam 2 M ALUKU *) 3 PENELITIAN & PENGEM BANGAN Pendidikan/ Ilmu Pengetahuan Rekreasi Berkemah Lain-Lain JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 12 Pulau Kassa - - - - - - - - - - 0 0 0 13 Pulau Pombo - - - - - - - - - - 0 0 0 14 P. M arsegu - - - - - - - - - - 0 0 0 4 - 54.794 1.456 53 - 80 10 71 517 55.002 1.983 56.985 135 95 3.256.230 264.055 5.558 - 2.725 10 50.126 10.551 3.314.774 274.711 3.589.485 JUM LAH B Jumlah A + B Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 Keterangan : *) : Angka sementara **) : M asih bergabung dengan provinsi induk 165 Tabel 4.1.3. Data Jumlah Pengunjung Cagar Alam Tahun 2014 PENELITIAN NO. PROVINSI 1 1 2 3 4 2 NANGROE ACEH D. SUM ATERA UTARA SUM ATERA BARAT SUM ATERA SELATAN 166 PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 1 Hutan Pinus Jamthoi 14 3 1 - - 5 15 8 23 2 5HÁHVLD,,,6HUERMDGL - - - - - - 0 0 0 3 Dolog Tinggi Raya - - - - - - 0 0 0 4 Dolog Sibuak-Buali - - - - - - 0 0 0 5 M artelu Purba - - - - - - 0 0 0 6 Batu Ginurit - - - - - - 0 0 0 7 Batu Gajah - - - - - - 0 0 0 8 Liang Balik - - - - - - 0 0 0 9 Dolok Sipirok - - - - - - 0 0 0 10 Dolok Sibual-buali - - - - - - 0 0 0 11 Sibolangit - - - - - - 0 0 0 12 Dolok Saut - - - - - - 0 0 0 13 Sei Ledong - - - - - - 0 0 0 14 Lembah Harau 19 - 94 - - - 113 0 113 15 Rimbo Panti 4 - 14 - - - 18 0 18 16 M elampah Alahan Panjang 10 - - - - - 10 0 10 17 Gunung Sago 5 - - - - - 5 0 5 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 18 Air Putih 3 - - - - - 3 0 3 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 19 Pangean II - - - - - - 0 0 0 20 Pangean I - - - - - - 0 0 0 21 Arau Hilir - - - - - - 0 0 0 22 Beringin Sati - - - - - - 0 0 0 23 Lembah Anai Perluasan Lembah Anai 15 - 79 - - - 94 0 94 24 Barisan I 17 - 116 57 - - 133 57 25 Batang Palupuh 4 - - - - - 4 0 4 26 M aninjau Utara Dan Selatan - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 27 Gunung Singgalang Tandikat 5 - 25 - - - 30 0 30 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 28 Gn. M erapi 6 - - - 45 - 51 0 51 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 29 Air Terusan 4 - - - - - 4 0 4 Bungamas kikim - - - - - - 0 0 0 30 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 190 Status Kawasan M asih KSA/ KPA PENELITIAN NO. PROVINSI 1 5 6 7 8 9 2 BANGKA BELITUNG RIAU KEP. RIAU JAM BI BENGKULU PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 31 G. M enumbing - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 32 Jening M endayung - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 33 G. M aros - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 34 G. M angkol - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 35 G. Permisan - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 36 G. Lalang - - - - - - 0 0 0 Status Kawasan M asih KSA/ KPA 37 Bukit Bunguk - - - - - - 0 0 0 38 Pulau Berkeh - - - - - - 0 0 0 39 Pulau Laut - - - - - - 0 0 0 40 Pulau Burung - - - - - - 0 0 0 41 Kel. H. Bakau Pantai Timur - - - - - - 0 0 0 42 Kel. Ht.Durian Luncuk I - - - - - - 0 0 0 43 Kel.Ht. Durian Luncuk II 11 2 - - - - 11 2 13 44 Gua Ulu Tiangko - - - - - - 0 0 0 45 Buluh Hitam - - - - - - 0 0 0 46 Sungai Batara - - - - - - 0 0 0 47 Taba Penanjung I/ II - - - - - - 0 0 0 48 Danau Dusun Besar - - - - - - 0 0 0 49 Air Seblat - - - - - - 0 0 0 50 M uko-muko 1* - - - - - - 0 0 0 51 M uko-muko 2 Reg. 100* - - - - - - 0 0 0 52 Air Rami Reg 87* - - - - - - 0 0 0 53 Air Rami I-II Reg.87 A* - - - - - - 0 0 0 54 Pasar Telo - - - - - - 0 0 0 55 Tanjung Laksaha - - - - - - 0 0 0 56 Sungai Bahewo Reg 57 - - - - - - 0 0 0 57 Kioyo I dan II - - - - - - 0 0 0 58 Air Ketebat Danau Tes Reg 57 - - - - - - 0 0 0 59 Teluk Klowe - - - - - - 0 0 0 60 Pager Gunung I/ II - - - - - - 0 0 0 61 Pager Gunung III/ IV/ V - - - - - - 0 0 0 62 Talang Ulu I/ II - - - - - - 0 0 0 63 Danau M enghijau - - - - - - 0 0 0 64 Pasar Ngalam - - - - - - 0 0 0 65 Pasar Seluma - - - - - - 0 0 0 66 Air Alas - - - - - - 0 0 0 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 167 PENELITIAN NO. PROVINSI 1 2 3 10 LAM PUNG 67 Pulau Anak Krakatau 11 DKI JAKARTA 68 12 BANTEN 13 JAWA BARAT 168 PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 217 - 340 - 182 - 739 0 739 Pulau Bokor - - - - - - 0 0 0 69 Rawa Danau - - - - - - 0 0 0 70 Pulau Dua - - - - - - 0 0 0 71 Gunung Tukung Gede - - - - - - 0 0 0 72 Gunung Burangrang - - 40 - - - 40 0 40 73 Leuweung Sancang - - - - - - 0 0 0 74 Gunung Jagat - - - - - - 0 0 0 75 Telaga Bodas - - - - - - 0 0 0 76 Telaga Warna 4 - - - - - 4 0 4 77 Gn. Tangkuban Perahu 2 - 800 - 125 - 927 0 927 78 Pananjung Pangandaran 9 - 461 - - - 470 0 470 79 Telaga Pantengang 1 - 30 - - - 31 0 31 80 Cadas M alang - - - - - - 0 0 0 81 Cibanteng - - - - - - 0 0 0 82 Sukawayana - - - - - - 0 0 0 83 Yanlapa - - - - - - 0 0 0 84 Bojonglarang Jayanti - - - - - - 0 0 0 85 Gn. Tilu 7 - 100 - - - 107 0 107 86 Gn Simpang - - - - - - 0 0 0 87 M alabar - - - - - - 0 0 0 88 Dungus Iwul - - - - - - 0 0 0 89 Gunung Papandayan 1 - 354 - - - 355 0 355 90 Arca Domas - - - - - - 0 0 0 91 Cigenteng Cipanji I-II - - - - - - 0 0 0 92 Nusa Gede Panjalu - - - - - - 0 0 0 93 Takokak - - - - - - 0 0 0 94 Junghuhn - - - - - - 0 0 0 95 Kawah Kamojang 40 - 401 - - - 441 0 441 96 Gn. Tangkuban Perahu (Pel. Ratu) - - - - - - 0 0 0 97 Leuweung Sancang (CAL) 2 - 935 - - - 937 0 937 98 Pananjung Pangandaran (CAL) - - - - - - 0 0 0 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PENELITIAN NO. 1 14 15 PROVINSI 2 JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 99 Telaga Ranjeng 100 Guci 101 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 - - 1 - 300 - 301 0 301 28 - - - 24.508 - 24.536 0 24.536 Curug Bengkawah - - - - 95 - 95 0 95 102 Donoloyo - - - - 7.250 - 7.250 0 7.250 103 Cabak I, II - - - - - - 0 0 0 104 Bekutuk - - - - - - 0 0 0 105 Nusa Kambangan Timur - - - - - - 0 0 0 106 Keling II/ III - - - - - - 0 0 0 107 Pager Wunung Doruprono - - - - 105 - 105 0 105 108 Gebungan - - - - - - 0 0 0 109 Sepakung - - - - - - 0 0 0 110 Pringombo I/ II - - - - - - 0 0 0 111 Getas - - - - - - 0 0 0 112 Bandar Bolang - - - - - - 0 0 0 113 Wijaya Kusumo - - - - - - 0 0 0 114 Telogo Dringo - - - - - - 0 0 0 115 Telogo Sumurup - - - - - - 0 0 0 116 Gunung Butak - - - - - - 0 0 0 117 Gunung Celering - - - - - - 0 0 0 118 Kembang - - - - - - 0 0 0 119 Ullolanang Kecubung 2 - - - - - 2 0 2 120 Keling I (A B C) - - - - - - 0 0 0 121 Pantodomas - - - - - - 0 0 0 122 Karang Bolong - - - - - - 0 0 0 123 Nusa Kambangan Barat - - - - - - 0 0 0 124 M oga 6 - - - 10 - 16 0 16 125 Vak 53 Comal - - - - - - 0 0 0 126 Sub Vak 18c & 19b Jatinegara - - - - - - 0 0 0 127 Peson Subah I - - - - - - 0 0 0 128 Peson Subah II - - - - - - 0 0 0 129 M angunan - - - - - - 0 0 0 130 Gunung Batu Gamping - - - - 1.349 - 1.349 0 1.349 131 Imogiri - - - - 205 5 205 5 210 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 169 PENELITIAN NO. PROVINSI 1 16 2 JAWA TIM UR PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 132 Watangan Puger I-VI - - - - 1.560 - 1.560 0 1.560 133 Ceding - - - - 233 - 233 0 233 134 Pulau Sempu 11 - - - 15.137 79 15.148 79 15.227 135 Pulau Bawean - - - - 3.475 - 3.475 0 3.475 136 Gunung Picis - - - - - - 0 0 0 137 Besowo Gadungan - - - - - - 0 0 0 138 M anggis Gadungan - - 20 - 12 - 32 0 32 139 Pulau Nusa-Nuko - - - - - - 0 0 0 140 Kawah Ijen M erapi Ungup-ungup - - - - - - 0 0 0 141 Pulau Nusa Barong 4 - - - - - 4 0 4 142 Gua Nglirip - - 5 - - - 5 0 5 143 Janggangan Ronggojampi - - - - - - 0 0 0 144 Curah M anis Sempolan I-VIII - - - - - - 0 0 0 145 Panjur Ijen I-II - - - - - - 0 0 0 146 Sungai Kalbu Iyang Plateau - - 21 - 3.090 - 3.111 0 3.111 147 Pulau Saobi (Kangean) 0 0 0 148 Gunung Abang - - - - 80 - 80 0 80 149 Gunung Sigogor 2 - - - - - 2 0 2 17 BALI 150 Batu Kau I, II, III - - - - - - 0 0 0 18 NUSA TENGGARA BARAT 151 Tanah Pedauh - - - - - - 0 0 0 152 Pulau Panjang - - - - - - 0 0 0 153 Jereweh (Sekongkang)* - - - - - - 0 0 0 154 Tofo Kota Lambu* - - - - - - 0 0 0 155 Pulau Sangiang - - - - - - 0 0 0 156 G. Tambora Selatan - - - - - - 0 0 0 157 Gunung M utis - - - - - - 0 0 0 158 Wae Wuul (M anggarai B) - - - - - - 0 0 0 159 Wolo Tadho - - - - - - 0 0 0 160 Watu Ata - - - - - - 0 0 0 161 Tambora - - - - - - 0 0 0 162 M aubesi (RTK 189) - - - - - - 0 0 0 163 Riung - - - - - - 0 0 0 19 NUSA TENGGARA TIM UR 170 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PENELITIAN NO. 1 20 21 22 23 24 25 26 27 PROVINSI 2 3 KALIM ANTAN BARAT KALIM ANTAN TENGAH KALIM ANTAN SELATAN KALIM ANTAN TIM UR SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGGARA PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 164 Nyiut Penrinssen - - - - - - 0 0 0 165 Gunung Raya Pasi - - - - - - 0 0 0 166 M uara Kendawanngan - - - - - - 0 0 0 167 M andor - - - - - - 0 0 0 168 /R)DW)XQÀH - - - - - - 0 0 0 169 Kep. Karimata - - - - - - 0 0 0 170 Bukit Tangkiling - - - - - - 0 0 0 171 Pararawen I/ II - - - - - - 0 0 0 172 Bukit Sapat Hawung - - - - - - 0 0 0 173 Gn. Kentawan - - - - - - 0 0 0 174 Tel.Kelumpang/ Sel Laut/ Sel Sebuku - - - - - - 0 0 0 175 Teluk Pamukan - - - - - - 0 0 0 176 Sungai Lulan dan S. Bulan - - - - - - 0 0 0 177 Gunung Sebatung - - - - - - 0 0 0 178 M uara Kaman Sedulang - - - - - - 0 0 0 179 Teluk Adang - - - - - - 0 0 0 180 Padang Luway - - - - 1.717 166 1.717 166 1.883 181 Teluk Apar - - - - - - 0 0 0 182 M orowali 5 - - - - - 5 0 5 183 Gunung Sojol - - - - - - 0 0 0 184 Guung Dako - - - - - - 0 0 0 185 Pangi Binangga 8 - - - - - 8 0 8 186 Gunung Tinombala - - - - - - 0 0 0 187 Pamona - - - - - - 0 0 0 188 Tanjung Api 1 - - - - - 1 0 1 189 Gunung Lokon - - - - - - 0 0 0 190 Dua Saudara - - - - - - 0 0 0 191 Tangkoko Batuangus - - - - - - 0 0 0 192 Gunung Ambang - - - - - - 0 0 0 193 M as Popaya Raja - - - - - - 0 0 0 194 Panua - - - - - - 0 0 0 195 Tanggale - - - - - - 0 0 0 196 Tanjung Panjang - - - - - - 0 0 0 197 Kakinauwe 4 - - - - - 4 0 4 198 Napabalona 13 - - - - - 13 0 13 199 Lamedae 7 - - - - - 7 0 7 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 171 PENELITIAN NO. PROVINSI 1 28 29 30 31 2 SULAWESI SELATAN M ALUKU UTARA M ALUKU PAPUA 172 PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 200 Pegunungan Faruhumpenai - - - - 606 - 606 0 606 201 Kalaena - - - - - - 0 0 0 202 Ponda-Ponda - - - - - - 0 0 0 203 Gunung Sibela - - - - - - 0 0 0 204 Pulau Obi - - - - - - 0 0 0 205 Lifamatola - - - - - - 0 0 0 206 Pulau Tobalai - - - - - - 0 0 0 207 Pulau Seho - - - - - - 0 0 0 208 Taliabu - - - - - - 0 0 0 209 Tanjung sial - - - - - - 0 0 0 210 M asarate - - - - - - 0 0 0 211 Pulau Nustaram - - - - - - 0 0 0 212 P. Nuswator - - - - - - 0 0 0 213 Pulau Angwarmase - - - - - - 0 0 0 214 Gunung Api Kisar - - - - - - 0 0 0 215 Pulau Pombo - - - - - - 0 0 0 216 Gunung Sahuwai - - - - - - 0 0 0 217 Daab - - - - - - 0 0 0 218 Pulau Larat - - - - - - 0 0 0 219 Bekau Huhun - - - - - - 0 0 0 220 Tafemaar - - - - - - 0 0 0 221 Waeplau - - - - - - 0 0 0 222 M asbait - - - - - - 0 0 0 223 Pegunungan Cycloop - - - - 2 - 2 0 2 224 Bupul/ Kumbe - - - - - - 0 0 0 225 Peg. Wailand - - - - - - 0 0 0 226 Enarotali - - - - - - 0 0 0 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PENELITIAN NO. 1 32 PROVINSI 2 PAPUA BARAT PENDIDIKAN LAIN-LAIN JUM LAH NAM A KAWASAN 3 KETERANGAN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 227 Peg Fakfak - - - - - - 0 0 0 228 Pegunungan Arfak - - - - - - 0 0 0 229 Biak Utara - - - - - - 0 0 0 230 Salawati Utara - - - - - - 0 0 0 231 Pulau Supriori - - - - - - 0 0 0 232 Yapen Tengah - - - - - - 0 0 0 233 Batanta Barat - - - - - - 0 0 0 234 Kumawa - - - - - - 0 0 0 235 Wagura Kote - - - - - - 0 0 0 236 Pulau Waigeo Barat 12 - - - 232 - 244 0 244 237 Pulau Waigeo Timur - - - - - - 0 0 0 238 Wondi Boy - - - - - - 0 0 0 239 M isool Selatan - - - - - - 0 0 0 240 Tamrau Selatan - - - - - - 0 0 0 241 Tamrau Utara - - - - - - 0 0 0 242 Teluk Bintuni - - - - - - 0 0 0 243 3XODX.RÀDX - - - - - - 0 0 0 244 Tanjung Wiay - - - - - - 0 0 0 245 Pantai Sausapor - - - - - - 0 0 0 503 5 3.837 57 60.318 JUM LAH TOTAL 255 64.658 317 64.975 Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 Keterangan : 0 *) DN LN : Nihil : Data belum masuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHKA : Pengunjung Dalam Negeri : Pengunjung Luar Negeri Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 173 174 Tabel 4.1.4. Data Jumlah Pengunjung Suaka M argasatwa WISATA TERBATAS PENELITIAN Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO. PROVINSI 1 NAM A KAWASAN 2 3 PENDIDIKAN/ ILM U PENGETAHUAN WISATA TERBATAS LAIN-LAIN JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 1 NANGROE ACEH D. 1 Rawa Singkil - - - - - - 1 - 1 0 1 2 SUM ATERA UTARA 2 Karang Gading/ Langkat TL - - - - - - - - 0 0 0 3 Siranggas - - - - - - - - 0 0 0 4 Dolok Surungan - - - - - - - - 0 0 0 5 Barumun - - - - - - - - 0 0 0 6 Kerumutan - - - - - - - - 0 0 0 7 Tasik Besar-Tasik M etas - - - - - - - - 0 0 0 8 Tasik Serkap - Tasik Sarang Burung - - - - - - - - 0 0 0 9 D. P. Besar/ D. P. Bawah - - - - - - 25 - 25 0 25 10 Tasik Tanjung Padang - - - - - - - - 0 0 0 11 Tasik Belat - - - - - - - - 0 0 0 12 Bukit Batu 2 - - - - - 1 - 3 0 3 13 Giam Siak Kecil - - - - - - - - 0 0 0 14 Balai Raja - - - - - - - - 0 0 0 15 Bukit Rimbang-Bukit Baling - - - - - - - - 0 0 0 3 RIAU 4 SUM ATERA BARAT 16 Pagai Selatan - - - - - - - - 0 0 0 5 SUM ATERA SELATAN 17 Gumai Pasemah - - - - - - - - 0 0 0 18 Padang Sugihan - - - - - - - - 0 0 0 19 Bentayan - - - - - - - - 0 0 0 20 Dangku - - - - - - - - 0 0 0 21 Isau-isau Pasemah - - - - 57 - - - 57 0 57 22 Gunung Raya 1 - - - - - - - 1 0 1 WISATA TERBATAS PENELITIAN NO. PROVINSI 1 6 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 7 NAM A KAWASAN 2 DKI JAKARTA JAWA BARAT 3 PENDIDIKAN/ ILM U PENGETAHUAN WISATA TERBATAS LAIN-LAIN JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 23 Pulau Rambut & Perairan dsk - - - - 969 - - - 969 0 969 24 M uara Angke 1 - - - 855 6 - - 856 6 862 25 Gunung Sawal 2 - - - 300 - - - 302 0 302 26 Cikepuh 1 - - - 58 - - - 59 0 59 27 Sindangkerta - - - - 25 - - - 25 0 25 2 - - - - - 2 - 4 0 4 8 JAWA TENGAH 28 Gunung Tunggangan 9 DI. YOGYAKARTA 29 Paliyan 10 - - - 463 6 1.332 41 1.805 47 1.852 30 Sermo - - - - 392 - - - 392 0 392 31 Dataran Tinggi Yang 2 - - - 583 - 878 - 1.463 0 1.463 32 P. Bawean - - 6.602 - - - 46 - 6.648 0 6.648 10 JAWA TIM UR 11 NUSA TENGGARA BARAT 33 Gunung Tambora Selatan - - - - - - - - 0 0 0 12 NUSA TENGGARA TIM UR 34 Danau Tuadate - - - - - - - - 0 0 0 35 Harlu - - - - - - - - 0 0 0 36 Kateri (RTK 77) - - - - - - - - 0 0 0 37 Perhatu - - - - - - - - 0 0 0 38 Ale Alsio (RTK 198) - - - - - - - - 0 0 0 175 13 KALIM ANTAN TIM UR 39 Pulau Semana - - - - - - - - 0 0 0 14 KALIM ANTAN TENGAH *) 40 Lamandau - - - 21 - - 17 26 17 47 64 15 KALIM ANTAN SELATAN *) 41 Pleihari Tanah laut - - - - - - - - 0 0 0 42 Nusa Gede Panjalu - - - - - - - - 0 0 0 43 Pulau Kaget - - - - - - - - 0 0 0 44 Karakelang - - - - - - - - 0 0 0 45 Gunung M anembo-Nembo - - - - - - - - 0 0 0 46 Nantu - - - - - - - - 0 0 0 16 17 SULAWESI UTARA GORONTALO 176 WISATA TERBATAS PENELITIAN NO. PROVINSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 18 NAM A KAWASAN 2 SULAWESI TENGAH 3 PENDIDIKAN/ ILM U PENGETAHUAN WISATA TERBATAS LAIN-LAIN JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 47 Pulau Dolangan - - - - - - - - 0 0 0 48 Pinjan-Tanjung M atop 5 - - - - - - - 5 0 5 49 Pati-pati - - - - - - - - 0 0 0 50 Lombuyan - - - - - - - - 0 0 0 51 Tanjung Santigi - - - - - - - - 0 0 0 52 Bangkiriang - - - - - - - - 0 0 0 19 SULAWESI BARAT 53 Lampoko dan M ampie - - - - - - - - 0 0 0 20 SULAWESI TENGGARA 54 Tanjung Amalengo - - - - - - - - 0 0 0 55 Buton Utara 4 - - - - - - - 4 0 4 56 Tajung Peropa 9 - - - 562 - - - 571 0 571 57 Tanjung Batikalo - - - - - - 5 - 5 0 5 58 Lambusango - - - - - - - - 0 0 0 21 SULAWESI SELATAN 59 Komara - - - - - - - - 0 0 0 22 M ALUKU *) 60 Tl. P. Kassa - - - - - - - - 0 0 0 61 P. M anuk - - - - - - - - 0 0 0 62 P. Kobror - - - - - - - - 0 0 0 63 P. Baun - - - - - - - - 0 0 0 64 Tanimbar - - - - - - - - 0 0 0 65 Pulau Dolok - - - - - - - - 0 0 0 66 Danau Bian - - - - - - - - 0 0 0 67 M amberamo Foja - - - - - - - - 0 0 0 68 Peg. Jayawijaya - - - - - - - - 0 0 0 69 Pulau Pombo - - - - - - - - 0 0 0 70 Pulau Komolon - - - - - - - - 0 0 0 23 PAPUA WISATA TERBATAS PENELITIAN NO. PROVINSI 1 24 NAM A KAWASAN 2 PAPUA BARAT 3 PENDIDIKAN/ ILM U PENGETAHUAN WISATA TERBATAS LAIN-LAIN JUM LAH DN LN DN LN DN LN DN LN DN LN TOTAL 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 71 Jamursba M edi - - - - - - - - 0 0 0 72 Tanjung M ubrani Kaironi - - - - - - - - 0 0 0 73 Pulau Venu - - - - - - - - 0 0 0 74 Pulau Sabuda & Pulau Tuturuga - - - - - - - - 0 0 0 75 Pantai Jamursba M edi - - - - - - - - 0 0 0 21 4.264 12 2.307 67 13.212 100 13.312 JUM LAH Sumber Data : SIDAK PHKA 2014 Keterangan : *) : Angka sementara **) : M asih bergabung dengan provinsi induk 39 0 6.602 IV.2. FLORA & FAUNA Tabel 4.2.1. Perkembangan Spesies Prioritas Terancam Punah Tahun 2010-2014 JUM LAH POPULASI NO. NAM A SATWA 1 2 1 BANTENG (Bos javanicus) 2 2010 2011 2012 2013 2014 4 5 6 7 8 338 355 352 357 365 BADAK JAWA (Rhinoceros Sondaicus) 48 35 51 58 58 3 HARIM AU SUM ATERA (Panthera Tigris Sumatrae) 267 283 297 298 322 4 GAJAH SUM ATERA (Elephas M aximus) 1,085 1,02 1,065 969 928 5 BABI RUSA (Babyroussa babyrussa) 674 675 716 719 777 6 ANOA (Bubalus) 1,018 1,019 1,046 1,059 1,02 7 OWA JAWA (Hylobates M oloch) 592 593 595 596 682 8 ORANGUTAN (Pongo Pygmaeus) 12,912 13,137 14,003 10,817 4,181 9 BEKANTAN (Nasalis Larvatus) 117 116 161 344 375 10 KOM ODO (Varanus Komodoensis) 5,483 4,646 5,414 6,336 5,966 11 JALAK BALI (Leucapsar Rothchildi) 114 135 161 133 146 12 M ALEO (M acrocephalon M aleo) 7,114 7,162 7,928 8,005 8,839 13 ELANG JAWA (Spizaetus Bartelsi) 77 81 83 54 89 14 KAKATUA KECIL JAM BUL KUNING (Cacatua Sulphurea) 621 629 803 781 780 *UDÀN3RSXODVL6DWZD7HUDQFDP3XQDK7DKXQ Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 181 Tabel 4.2.2. No. PNBP Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014 2011 2012 2013 2014 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 4 5 6 7 Kelas/ jenis 1 2 1 Anthozoa/ karang hias - - - 182.342.634 2 Aves/ burung 631.200 1.418.400 8.335.800 7.073.180 3 Buaya (kulit, daging) 62.172.000 84.223.000 67.177.940 247.170.500 4 Insecta/ kupu-kupu 15.635.610 10.631.910 11.163.210 11.086.825 5 Kuda Laut 1.134.000 1.347.120 - 36.000 6 M oluska/ kima - - - 504.000 7 Arwana (S. formosus) 1.934.856.000 2.160.362.000 2.414.580.000 1.648.612.000 8 Arwana Irian (S. Jardinii) 18.362.400 - - 63.120.000 9 M onyet 8.241.000 900.000 2.460.000 - 10 Reptil Pet 48.291.435 42.622.705 60.938.040 81.625.155 11 $PÀEL3HW 420 - - - 12 M amalia Pet 2.159.492 1.336.290 2.168.220 1.941.560 13 Tumbuhan/ anggrek 5.679.900 122.888.550 2.896.380 60.677.750 14 Izin penangkaran - - - 7.500.000 2.097.163.457 2.425.729.975 2.569.719.590 2.311.689.604 JUM LAH Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 182 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 4.2.3. Data Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014 Tahun No. Kelas/ jenis 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) 3 4 5 6 7 1 Anthozoa 58 58 71 78 80 2 Crustacea - 1 2 2 2 3 Aves 64 64 185 214 217 4 Buaya 27 27 27 27 27 5 Insecta 12 12 10 11 8 6 Kuda Laut 2 2 3 3 3 7 M amalia 61 61 245 254 263 8 M oluska 1 1 1 1 1 9 Pisces 138 138 134 123 112 10 5HSWLO$PÀEL0DPDOLD 5$0 3HW 37 37 34 34 34 11 Tumbuhan 32 32 22 22 29 432 433 734 769 776 JUM LAH Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 183 Tabel 4.2.4. Jenis Satwa yang ada di Lembaga Konservasi Tahun 2014 Jenis Satwa No Nama Pengelola 1 2 Aves M amalia Reptil/ Amphibi Pisces Jumlah 3 4 5 6 7 1 Ragunan 744 983 253 177 2.157 2 KB Bandung 470 274 245 115 1.104 3 Taman Safari Indonesia 1 733 1.300 229 20 2.282 4 Taman Safari Indonesia 2 278 673 232 - 1.183 5 Taman Safari Indonesia 3 89 278 170 - 537 6 Taman M ini Indonesia Indah - - 5 - 5 7 KB Surabaya 785 603 1.606 1.094 4.088 8 KB Gembira Loka 224 294 103 9.255 9.876 9 TIJ Ancol 38 99 10 3 150 10 CV. Andy Antique 366 100 22 - 488 11 Bali Zoo 165 166 48 - 379 12 Bali Bird Park 1.071 6 2 - 1.079 13 Kasianan 4 21 - - 25 14 Gajah Taro - 30 - - 30 15 PT. Bakas - 10 - - 10 16 M elka Satwa 23 85 49 21 178 17 Senka Island Park 117 115 39 - 271 18 PT. Samarinda Golden Prima - - - - - 19 Bumi Kedaton 103 19 11 - 133 20 KB. Jambi 80 45 17 - 142 21 KB. Bukit Tinggi 82 63 28 - 173 22 TM . Sengkaling M alang - - - - - 23 KB M edan 132 - 3 - 135 24 Seruling M as Jateng 74 66 11 - 151 25 M aharani Zoo 64 45 - - 109 26 Jatim Park 43 - 12 - 55 27 PT. WSI 4 38 - - 42 28 PT. Dankam 50 - - - 50 29 Pematang Siantar 507 186 63 - 756 30 TWM Kasang Kulim Riau 39 14 8 - 61 31 Batu Payung Indah 6 17 - - 23 32 CV. M irah Pantasia 97 38 12 - 147 184 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Jenis Satwa No Nama Pengelola 1 2 33 PT. Gunung Bayan Lestari 34 UPTD Probolinggo 35 Aves M amalia Reptil/ Amphibi Pisces Jumlah 3 4 5 6 7 357 114 7 - 478 47 20 21 1 89 Piayu Samudra Loka - 10 - - 10 36 Sea World Indonesia - - 19 2 21 37 Ndayu Alam Lestari - - - - - 38 Hotel Candi Baru - - - - - 39 TS YKAY Yogyakarta - - - - - 40 TR Bentoel - - - - - 41 M useum M ardiwiyata - - - - - 42 Bali Shell M useum - - - - - 43 TB Gilimeno NTB - - - - - 44 Rahmat M useum - - - - - 45 Lembah Hijau - - - - - 46 TS Sriwijaya - - - - - 47 CV. Alam Raya Pancur Aji - - - - - 48 TS Bengkalis Riau - - - - - 49 KB Tandu Rusa - - - - - 50 TS Sawah Lunto - - - - - 51 Jhonlin Lestari - - - - - 52 Taman Safari Indonesia 4 - 12 4 - 16 53 M useum Fauna Indoensia - - - - - 54 TS Bongohulawa - - - - - 55 TS Lagoi Bintan - - - - - 56 Celebes - - - - - 57 M irah M egah Wisata - - - - - 58 TS Tarunjurug - 1 6 - 7 59 Tambling Wildlife Conservation - - - - - 60 Citra Pesona Ladangku - - - - - Jumlah 6.792 5.725 3.235 10.688 26.440 Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 185 Tabel 4.2.5. Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri Tahun 2014 NO. JENIS KOM ODITI SATUAN REALISASI SATS-LN PENERIM AAN IASL/ TA (Rp) PERKIRAAN DEVISA ($) KETERANGAN 1 2 3 5 6 7 8 I SATWA A M AM ALIA 1 M amalia ekor 482 1.856.100 3.437 2 M amalia *1) ekor 1.645 1.941.560 3.595 3 Primata ekor 0 0 0 4 Tanduk Rusa kg 25.600 125.700.000 232.778 B REPTIL 1 Reptil Hidup ekor 164.971 130.392.745 241.468 2 Reptil Hidup *1) ekor 1.151.707 81.625.155 151.158 3 Kulit Reptil lembar 774.584 875.085.570 1.620.529 4 Kulit Buaya lembar 14.416 216.590.500 401.094 5 Daging Buaya *2) kg 11.040 30.580.000 56.630 6 Daging Reptil *2) kg 428.192 392.951.400 727.688 7 Empedu Ular *2) buah 135 494.000 915 & AM PHIBI 1 Amphibi Hidup ekor 49.898 8.327.920 15.422 2 Amphibi Hidup *1) ekor 0 0 0 3 Kulit Amphibi lembar 0 0 0 D BURUN G 1 Burung N-App ekor 2 24.000 44 2 Burung App *1) ekor 3.357 7.073.180 13.098 3 Sarang Burung Walet *3) kg 39.803 0 66.338.333 E ARTHROPODA 1 Kupu-kupu *1) ekor 68.828 11.086.825 20.531 2 Insekta Lainnya ekor 360 21.600 40 F AROWAN A *1) ekor 70.685 1.648.612.000 3.052.985 G AROWAN A IRIAN *1) ekor 31.300 63.120.000 116.889 H &25$/  buah 496.308 182.342.634 165.436 I &25$/ buah/ kg 1.540.740 767.544.359 1.421.378 - IKAN N APOLEON ekor 1.225 13.125.000 24.306 K KIM A *1) ekor 700 504.000 778 186 *1) Hasil Penangkaran/ Transplantasi *2) Kuota disesuaikan dengan kuota jenis ybs *3) Hasil budidaya masyarakat, *4) IHH sudah dipungut di daerah Asumsi : 1 US $ setara dengan Rp 9,000.00 Kolom Perkiraan Devisa merupakan angka perkiraan yang diperoleh dari hasil perkalian realisasi ekspor TSL dengan harga patokan dan dikonversi ke US $. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO. JENIS KOM ODITI SATUAN REALISASI SATS-LN PENERIM AAN IASL/ TA (Rp) PERKIRAAN DEVISA ($) KETERANGAN 1 2 3 5 6 7 8 L LOLA M ERAH kg M KUDA LAUT ekor JUM LAH I (SATWA) 0 0 0 300 36.000 67 4.876.278 4.559.034.548 74.608.599 171.740 60.677.750 112.366 5.000 18.000.000 II TUM BUHAN A AN GGREK *1) B GAHARU 1 Grinops 2 Gaharu (M alaccensis) kg a Kemedangan kg 114.701 499.299.600 924.629 b Abuk kg 0 0 0 c Budi Daya kg 0 0 0 3 Gaharu Indonesia Timur (Filaria) kg a Kemedangan kg 482.796 1.690.462.700 3.130.486 b Abuk kg 346.274 6.000.000 961.872 c Budi Daya kg 74.055 180.448.500 334.164 d Resin kg 120 38.800.000 71.852 & PAKIS kg 94.181 208.734.100 386.545 D 3(1*+$:$5-$0%, kg 0 0 0 E '$81/,'$+%8$<$  kg 0 0 0 F SAM BUN G TULAN G batang 0 0 0 G LIM BAH AN GGREK kg 0 0 0 H RAM IN *4) M3 0 0 0 2.702.422.650 5.921.914 batang *1) Hasil Penangkaran/ Transplantasi *2) Kuota disesuaikan dengan kuota jenis ybs *3) Hasil budidaya masyarakat, *4) IHH sudah dipungut di daerah Asumsi : 1 US $ setara dengan Rp 9,000.00 JUM LAH II (TUM BUHAN) III Pungutan administrasi pemanfaatan TSL 1 Blanko SAT-LN 677.920.000 1.255.407 2 Izin Pengedar LN 425.000.000 787.037 3 Izin Pengambilan Sampel 4 Izin Penangkaran Kolom Perkiraan Devisa merupakan angka perkiraan yang diperoleh dari hasil perkalian realisasi ekspor TSL dengan harga patokan dan dikonversi ke US $. 520.000 7.500.000 13.889 JUM LAH III 1.110.940.000 2.056.333 JUM LAH I + II 8.372.397.198 82.586.846 Sumber Data : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 187 IV.3. KEAM ANAN HUTAN DAN KEBAKARAN HUTAN Forest Security and Forest Fire Tabel 4.3.1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kehutanan sampai Tahun 2014 KATEGORI KASUS 3526(6<867,6, TAHUN 1 ILLEGAL LOGGIN G PERAM BAHAN 3 4 2 2012 2011 2010 Kasus    39 37 8 0 Non Yustisi 0 0 0 0 0 0 Lidik 2 0 5 1 0 8 182 174 Sidik 96 39 32 7 0 SP3 1 0 1 0 0 2 P21 65 29 32 5 0 131 Sidang 27 13 6 1 0 47 Vonis 22 9 5 1 0 37 Tunggakan 32 10 4 3 0 49 Kasus 59 58 43 1 1 162 Non Yustisi 0 0 0 0 0 0 Lidik 0 0 1 1 0 2 1 160 Sidik 59 58 42 0 SP3 0 0 0 0 P21 0 49 45 42 0 1 Sidang 2 0 0 0 0 2 Vonis 1 0 3 0 0 4 Tunggakan 10 13 1 1 0 25 Kasus 75 75 50 11 0 211 137 Non Yustisi 2 2 3 0 0 7 Lidik 3 35 4 3 0 45 159 Sidik 70 38 43 8 0 SP3 0 0 0 0 0 0 P21 58 28 38 2 0 126 3 1 0 0 0 4 Vonis 2013  -80/$+ KEBAKARAN 98 Sidang 2014 PEN AM BAN GAN ILLEGAL TSL 7 6 8 0 0 21 Tunggakan 15 45 9 9 0 78 Kasus 70 24 45 7 0 146 Non Yustisi 0 0 0 0 0 0 Lidik 0 0 0 1 0 1 Sidik 70 24 45 6 0 145 SP3 0 1 0 1 0 2 P21 101 56 12 31 2 0 Sidang 0 0 0 0 0 0 Vonis 4 0 2 0 0 6 Tunggakan 14 11 14 4 0 43 Kasus 79 27 30 18 3 1 Non Yustisi 0 0 0 0 0 0 Lidik 0 0 0 0 0 0 79 Sidik 27 30 18 3 1 SP3 0 0 0 0 0 0 P21 26 27 15 3 1 72 2 0 0 0 0 2 Vonis 0 1 3 0 0 4 Tunggakan 1 3 3 0 0 7 Sidang Sumber Data : Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2014 Keterangan : 0 : Nihil TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 191 *UDÀN3HUNHPEDQJDQ.DVXV7LQGDN3LGDQD.HKXWDQDQ6DPSDL7DKXQ 192 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 4.3.2. No Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Seluruh Indonesia Per Provinsi Tahun 2014 Provinsi Jan Feb M ar Apr M ei Juni Juli Agust Okt Nov Des Jumlah 1 Aceh 36 397 305 20 6 72 89 22 6 2 2 969 2 Sumatera Utara 31 293 214 32 18 102 269 56 5 6 6 1.052 3 Sumatera Barat 6 85 23 13 12 37 53 16 10 2 5 285 4 Riau 50 1.342 1.229 52 87 563 661 149 70 36 13 4.400 5 Kepulauan Riau 4 27 53 1 2 1 1 1 1 2 0 101 6 Jambi 11 124 171 14 39 111 227 97 117 43 5 1.244 7 Sumatera Selatan 15 36 55 18 76 73 202 374 728 684 4 3.794 8 Bangka Belitung 7 33 28 3 7 9 29 216 123 100 0 919 9 Bengkulu 4 5 2 3 1 5 17 4 2 1 0 54 10 Lampung 0 3 7 11 25 16 25 61 85 107 1 570 11 Banten 0 0 6 0 1 1 0 2 4 3 0 28 12 DKI Jakarta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 Jawa Barat 5 1 14 1 3 6 27 34 17 5 0 198 14 D.I Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 Jawa Tengah 0 3 12 2 6 1 18 37 20 0 1 182 16 Jawa Timur 7 11 18 1 8 22 57 82 128 51 7 554 17 Bali 1 1 2 0 1 0 0 1 6 2 0 21 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat 297 581 203 113 68 146 1.308 1.082 333 133 17 5.381 21 Kalimantan Tengah 125 86 65 46 47 33 244 661 1.585 282 14 5.434 22 Kalimantan Selatan 1 6 13 2 0 39 119 606 45 3 1.528 23 Kalimantan Timur Batam 2 161 33 49 22 74 145 997 45 12 2.190 24 Kalimantan Utara 40 62 80 19 26 8 20 43 40 11 9 434 25 Gorontalo 1 5 1 0 3 0 0 4 15 0 0 45 26 Sulawesi Utara 1 0 7 0 0 1 0 1 11 1 0 33 27 Sulawesi Tengah 11 26 38 9 10 0 4 43 162 32 4 503 28 Sulawesi Barat 2 5 17 4 1 1 4 4 29 1 1 87 29 Sulawesi Selatan 12 36 34 18 11 4 14 65 182 45 13 559 30 Sulawesi Tenggara 8 15 9 2 5 5 15 46 285 158 31 M aluku - - - - - - - - - - - - 32 M aluku Utara - - - - - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - - - - - - - 675 3.186 2.767 415 514 1.239 3.397 3.365 5.567 1.797 117 31.266 Jumlah 699 Keterangan : Sumber data hotspot : Satelit NOAA 18 (Subdit Monitoring Hotspot dan Pencegahan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2014) Sumber Peta : Peta TGHK Badan Planologi Kehutanan 1999, Peta Administrasi Indonesia Bakosurtanal Tahun 2006, dan Peta Dasar Tematik Kehutanan Tahun 2010 Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014). Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/ BKSDA/ BBTN/ BTN/ Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2014 Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 193 Tabel 4.3.3. Sebaran Hotspot Per Bulan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014 Bulan Tahun Jumlah Januari Februari M aret 2010 243 557 563 238 419 372 2011 384 874 522 845 1.113 2012 996 679 1.146 991 2013 519 634 1.618 2014 721 3.275 2.767 194 April M ei Juni Juli Agustus September November Desember 392 1.321 1.861 664 467 9.880 2.019 3.741 9.209 7.272 486 225 28.474 1.040 4.198 3.537 8.441 10.143 382 191 34.789 547 888 2.860 1.786 4.007 3.271 337 142 19.353 415 514 1.239 3.397 3.365 8.227 1.797 140 31.424 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 4.3.4. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 (ha) No. I II III IV Pulau/ Propinsi Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi Total Luas Kebakaran di Kawasan Hutan Lahan/ APL Total luas kebakaran di kaw. Hutan dan Lahan Sumatera a. Aceh 0,02 - 155,64 155,66 - 155,66 b. c. Sumatera Utara 2.243,00 142,00 50,00 2.435,00 784,90 3.219,90 Sumatera Barat 66,50 47,50 - 114,00 6,50 120,50 d. Riau 69,10 22,50 2.874,50 2.966,10 3.335,00 6.301,10 e. Kepulauan Riau - - - 0,00 - 0,00 f. Jambi 1.292,60 320,50 616,50 2.229,60 1.241,01 3.470,61 g. Sumatera Selatan 7.695,71 - 407,40 8.103,11 401,75 8.504,86 h. Bangka Belitung - - - - - 0,00 i. Bengkulu - - - 0,00 5,25 5,25 j. Lampung - 3,30 19,50 22,80 - 22,80 Kalimantan a. Kalimantan Barat b. Kalimantan Tengah c. Kalimantan Timur d. Kalimantan Selatan e. Kalimantan Utara 0,17 - 630,48 630,65 2.925,45 3.556,10 110,00 65,00 1.005,37 1.180,37 2.842,48 4.022,85 - - 289,39 289,39 35,80 325,19 22,50 2,50 227,00 252,00 89,00 341,00 - - - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 2,00 - - 2,00 - 2,00 Sulawesi a. Sulawesi Utara b. Batam c. Sulawesi Tengah - - 70,73 70,73 - 70,73 d. Sulawesi Selatan 45,70 375,60 81,00 502,30 116,28 618,58 174,15 - 2.235,05 2.409,20 1,66 2.410,86 - - - 0,00 - 0,00 e. Sulawesi Tenggara f. Sulawesi Barat Pulau Lainnya a. DKI Jakarta - - - 0,00 - 0,00 b. Banten - - 2,00 2,00 - 2,00 c. Jawa Barat 547,69 552,69 - 552,69 d. Jawa Tengah - - 159,76 159,76 - 159,76 e. Jawa Timur - 14,00 4.961,32 4.975,32 - 4.975,32 f. D.I.Yogyakarta - - 0,27 0,27 - 0,27 g. Bali - 20,00 10,00 30,00 - 30,00 5,00 h. Nusa Tenggara Barat 24,50 877,45 3.075,60 3.977,55 - 3.977,55 i. Nusa Tenggara Timur - - 980,87 980,87 - 980,87 j. M aluku - - 179,83 179,83 - 179,83 k. M aluku Utara - - 6,00 6,00 0,50 6,50 300,00 - - 300,00 - 300,00 12.050,95 1.890,35 18.585,90 32.527,20 11.785,58 44.312,78 l. JUM LAH Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/ BKSDA/ BBTN/ BTN/ Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2014 Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 195 196 Tabel 4.3.5. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO 1. Jumlah Anggota M A UPT Pembina Brigdalkarhut Daops Tahun 2010-2014 UPT BKSDA KALBAR NAM A DAOPS Regu 2010 2011 JUM LAH PERSONIL JUM LAH PERSONIL SM ART Regu 2012 SM ART Regu 2013 SM ART 2014 JUM LAH SM ART PERSONIL Regu JUM LAH PERSONIL Regu SM ART Singkawang 3 45 7 3 45 7 4 15 4 60 15 4 60 16 Pontianak 4 60 6 3 45 6 4 16 4 60 16 4 60 15 Ketapang 2 30 7 2 30 7 2 16 2 30 16 2 30 13 Sintang 4 60 7 4 60 7 4 17 4 60 17 4 60 12 2. TN Danau Sentarum Putussibau 2 30 7 4 60 7 3 17 3 45 17 3 45 16 3. BKSDA KALSEL Banjar - - - 4 60 - 4 5 4 60 6 4 60 5 Tanah Laut 4 60 7 4 60 7 4 12 4 60 12 4 60 11 Tanah Bumbu 4 60 7 4 60 7 4 13 4 60 12 4 60 13 Palangkaraya 4 60 7 2 30 7 6 17 6 84 17 6 84 3 Kapuas 2 30 7 4 60 7 2 13 3 42 6 3 41 12 M uara Teweh 4 60 6 4 60 6 3 14 2 28 13 2 28 7 Pangkalan Bun 4 60 7 4 60 7 3 6 3 42 14 3 42 7 4. BKSDA KALTENG 5. BKSDA KALTIM Paser 3 45 2 2 30 2 4 11 4 60 11 4 60 8 6. BBKSDA SUM UT Sibolangit 4 60 7 4 60 7 4 15 4 60 15 4 60 17 Labuhan Batu 4 60 7 4 60 7 4 13 4 55 13 4 55 12 P. Siantar 4 60 7 4 60 7 4 15 4 59 15 4 59 13 Pekanbaru 3 45 7 3 45 7 2 17 2 28 17 2 26 15 Siak 4 60 7 4 60 7 4 18 4 56 14 4 52 14 Dumai 4 60 7 4 60 7 4 14 4 52 18 4 52 9 Rengat 4 60 4 60 7 4 15 4 56 15 4 52 14 Batam 2 30 2 30 4 2 13 2 30 13 2 27 12 7. BBKSDA RIAU 4 2010 NO 8. UPT NAM A DAOPS BKSDA Jambi 2011 JUM LAH PERSONIL Regu SM ART 2012 JUM LAH PERSONIL Regu SM ART Regu 2013 SM ART 2014 JUM LAH SM ART PERSONIL Regu JUM LAH PERSONIL Regu SM ART Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Kota Jambi 2 30 7 3 45 7 3 17 3 45 17 3 45 16 Bkt. Tempurung - - - - - - 2 - 2 30 - 2 30 - M . Bulian 4 60 7 4 60 7 4 17 3 45 17 3 45 13 M . Tebo 4 60 7 3 45 7 3 15 4 60 15 4 60 15 Sarolangun 4 60 7 4 60 7 4 16 4 60 16 4 60 14 OKI 4 60 7 4 60 7 4 12 4 59 16 4 59 13 Lahat 4 60 7 4 60 7 4 19 4 12 4 58 15 M uba 4 60 7 4 60 7 4 16 4 59 18 4 59 11 Banyuasin 4 60 7 4 60 7 4 18 4 59 19 4 59 17 Gowa 4 60 7 4 60 7 4 17 4 60 17 4 60 12 M alili 4 60 7 4 60 7 4 19 4 60 19 4 60 14 11. BKSDA SULUT Bitung - - - 2 30 - 2 3 2 30 3 2 30 3 12. TN. KUTAI Sangkima - - - - - - - - - - - 2 30 1 13. TN. RAWA AOPA Tinanggea - - - - - - - - - - - 2 30 2 107 1605 193 113 1695 200 117 461 117 1654 461 121 1758 390 9. BKSDA SUM SEL 10. BBKSDA SULSEL JUM LAH Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014). Catatan: Jumlah personil M A dalam 1 regu 15 orang termasuk di dalamnya Komandan Regu/ Kepala Regu 197 198 Tabel 4.3.6. Jumlah Anggota M anggala Agni UPT Pembina Brigdalkarhut Non Daops Tahun 2010-2014 2010 No PROPINSI 2011 2012 2013 2014 Lokasi/ UPT Keterangan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Regu Orang SM ART Regu Orang SM ART Orang SM ART Regu Orang SM ART Regu Orang SM ART 1 ACEH 1 BKSDA ACEH - - - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 2 SUM UT 2 BBTN Gn. Leuser - - - - - - 30 - 2 30 - 2 30 - 3 SUM BAR 3 BKSDA Sumbar 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 4 RIAU 4 BTN Bukit Tigapuluh 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 5 BTN Teso Nilo 2 30 - 2 30 - 30 3 2 30 3 2 30 3 6 BBTN Kerinci Seblat - - - - - - 30 2 2 30 2 2 30 2 7 BTN Bukit 12 - - - - - - 30 2 2 30 2 2 30 2 8 BTN Berbak 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 BKSDA Bengkulu 2 30 - 2 30 - 30 3 2 30 3 2 30 3 5 JAM BI 6 BENGKULU 9 7 SUM SEL 10 BTN Sembilang 2 30 - 2 30 - 30 3 2 30 3 2 30 3 8 LAM PUNG 11 BKSDA Lampung 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 12 BTN Way Kambas 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 13 BBKSDA Jabar 2 30 - 2 30 - 30 1 2 30 1 2 30 1 14 BBTN Gn. Gede Pangrango 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 15 BTN Gn. Halimun Salak 2 30 - 2 30 - 30 3 2 30 3 2 30 3 16 BTN Gn. Ciremai 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 17 BKSDA Jateng 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 18 BTN Gn. M erbabu 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 19 BKSDA DI Yogyakarta 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 20 BTN Gn. M erapi 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 21 BBKSDA Jatim 2 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 22 BBTN Bromo Tengger Semeru 2 30 - 2 30 - 30 4 2 30 4 2 30 4 23 BTN Alas Purwo 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 24 BTN Baluran 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 25 BTN M eru Betiri - - - 2 30 - 30 - 2 30 - 2 30 - 9 10 11 12 JABAR JATENG DI YOGYA JATIM 2010 No PROPINSI BALI 2012 2013 2014 Keterangan Regu 13 2011 Lokasi/ UPT Orang SM ART Regu Orang SM ART Orang SM ART Regu Orang SM ART Regu Orang SM ART Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 26 BTN Bali Barat 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 27 BKSDA Bali - - - 2 30 - 30 1 2 30 1 2 30 1 2 30 2 2 30 2 30 2 2 30 2 2 2 30 2 2 30 2 30 2 30 14 NTB 28 BTN Gn. Rinjani 2 30 - 2 30 - 30 2 15 NTT 29 BTN M anupeu Tanah Daru 2 30 - 2 30 - 30 2 30 BTN Laiwangi Wanggameti 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 31 BBTN Betung Kerihun - - - - - - - - 2 30 32 BTN Gn. Palung 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 33 BTN Bukit Baka Bukit Raya - - - - - - - - 2 30 34 BTN Tanjung Puting 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 35 BTN Sebangau 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 2 30 2 16 17 KALBAR KALTENG 2 2 18 KALTIM 36 BTN Kutai / sangkima 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 - - - M enjadi UPT daops Tahun 2014 19 SULUT 37 BKSDA Sulut 2 30 - - - - - - - - - - - - M enjadi UPT daops Tahun 2011 38 BTN Bogani Nani Wartabone - - - - - - 30 - 2 30 - 2 30 - 20 SULSEL 39 BTN Bantimurung Bulusaraung - - - - - - - - 2 30 - 2 30 21 SULTRA 40 BTN Rawa Aopa Watumohai 2 30 - 2 30 - 30 2 2 30 2 - - 41 BBKSDA Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - 2 30 - 42 BKSDA Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - - - 2 30 - 43 BKSDA Sulawesi Tengah - - - - - - - - - - - 2 60 870 0 64 0 1080 70 76 1170 70 80 Jumlah Total Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014) - M enjadi UPT daops tahun 2014 - 1170 66 199 Tabel 4.3.7. NO 1 2 Jumlah Anggota M asyarakat Peduli Api (M PA) Tahun 2010-2014 PROVINSI UPT 38 120 120 BKSDA Aceh - - - 100 130 - 245 - - - BBKSDA Riau 60 - 280 360 390 BTN Teso Nilo 80 - 150 150 150 - - - 30 30 - - - - - - - 53 53 53 - 281 - - - 251 - 145 145 145 30 - 90 380 380 - - 136 136 136 - 279 - - - 120 - 250 250 250 - - 30 30 30 159 - 309 309 309 - - - 210 210 - 60 - - - - - 30 30 30 60 - 210 - - - 60 - - BBKSDA Jatim 2 - 90 90 90 BTN Baluran - - 30 30 30 BTN Alas Purwo - - 20 20 20 BBTN Bromo Tengger Semeru - - 170 416 416 - 189 - - - 120 - 240 240 240 - - 400 400 400 69 - - - - 70 100 150 - - - - - 150 150 - 418 - - - 358 - 635 635 635 - - 210 210 210 30 - 90 180 180 889 919 - - - 30 - 450 610 610 Riau Banten Jawa Barat BTN Gunung Halimun Salak Jawa Tengah BKSDA Jateng BTN Karimunjawa BTN Gunung M erbabu BTN Gunung M erapi DIY / Yogyakarta BKSDA Yogya BTN Gunung M erapi 7 8 Jawa Timur Lampung BKSDA Lampung BTN Bukit Barisan Selatan BTN Way Kambas 9 Bengkulu BKSDA Bengkulu 10 Jambi BKSDA Jambi BTN Berbak BTN Bukit Dua Belas 11 Tahun 2014 - BTN Gunung Ceremai 6 Tahun 2013 - BBKSDA Jawa Barat 5 Tahun 2012 BBTN Gunung Leuser BTN Ujung Kulon 4 Tahun 2011 Aceh BTN Bukit tiga puluh 3 Tahun 2010 Sumatera Utara BBKSDA Sumut 200 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 NO 12 13 PROVINSI UPT Sumatera Selatan - BKSDA Sumsel 540 - 680 660 660 BTN Sembilang - - 88 113 113 30 60 30 - - - - - 30 30 40 147 - - - 30 - 120 225 225 - - 45 45 45 1.220 1.370 - - - BKSDA Kalteng 120 - - - - BTN Sebangau - - 270 105 105 BTN Tanjung Puting - - 90 90 90 350 792 - - - 352 - 120 579 609 60 - 60 60 60 - - 160 160 160 137 167 317 - - 30 - - 317 317 90 90 80 - - - - - 80 80 60 60 - - - BKSDA NTB - - 60 60 60 BTN Gunung Rinjani - - 45 45 45 - - - - - BTN Kelimutu - - 156 156 156 BTN Laiwangi wangameti - - 67 67 67 BTN M anupeu Tana Daru - - 63 63 63 280 340 - - - - - 120 180 180 - - - - - - - 63 63 63 120 150 - - - 60 - 318 625 685 - - 60 60 60 - - - - - BKSDA Sultra - - 30 30 30 BTN Rawa Aopa Watumohai - - 30 30 30 8.802 9.252 7.278 9.127 9.277 Sumatera Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Barat BTN Gunung Palung BTN Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Selatan BKSDA Kalimantan Selatan 18 Bali BKSDA Bali 19 20 21 NTB NTT Sulawesi Tengah BKSDA Sulteng 22 Sulawesi Utara BTN Bogani Nani Wartabone 23 Sulawesi Selatan BBKSDA Sulsel BTN Bantimurung Bulusaraung 24 Tahun 2014 - BKSDA Kalimantan Barat 17 Tahun 2013 - BTN Kutai 16 Tahun 2012 3.525 BKSDA Kaltim 15 Tahun 2011 2.955 BKSDA Sumbar 14 Tahun 2010 Sulawesi Tenggara Jumlah Sumber: Direktorat pengendalian Kebakaran Hutan (2014) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 201 Tabel 4.3.8. Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Per Provinsi di Indonesia Tahun 20102014 Tahun No. PROVINSI 2010 1 Aceh 2 2011 2012 2013 2014 5,00 - 13,00 - 155,66 Sumatera Utara 80,00 5,00 1.181,00 295,40 2.435,00 3 Sumatera Barat 56,00 - 3,50 - 114,00 4 Riau 26,00 74,50 1.060,00 1.077,50 2.966,10 5 Kep. Riau - - - - - 6 Jambi 2,50 89,00 11,25 199,10 2.229,60 7 Sumatera Selatan - 84,50 484,15 8.103,11 8 Bangka Belitung - - - - - 9 Bengkulu - 0,50 - - - 10 Lampung 106,00 31,00 - - 22,80 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat - 1.278,55 1.945,50 252,80 2,00 13 Banten - - - - 552,69 14 Jawa Tengah - 712,24 454,00 31,20 159,76 15 DI Yogyakarta 2.818,50 - 6,45 6,00 4.975,32 16 Jawa Timur 204,90 48,35 2.960,05 1.352,14 0,27 17 Bali 10,10 - 250,00 60,50 30,00 18 Nusa Tenggara Barat 2,00 - - 12,00 3.977,55 19 Nusa Tenggara Timur 95,00 - 553,20 649,90 980,87 20 Kalimantan Barat - - 577,40 22,70 630,65 21 Kalimantan Tengah - 22,00 55,15 3,10 1.180,37 22 Kalimantan Selatan - - 60,50 417,50 289,39 23 Kalimantan Timur - 148,80 51,50 - 252,00 24 Kalimantan Utara - - - - - 25 Sulawesi Utara - - 1,80 0,25 236,06 26 Gorontalo - - - - - 27 Sulawesi Tengah - - 30,83 1,00 70,73 28 Sulawesi Selatan 28,00 31,75 45,30 40,50 502,30 29 Sulawesi Tenggara 16,00 85,90 346,10 13,00 2.409,20 30 Sulawesi Barat - - - - - 31 M aluku - - - - 179,83 32 M aluku Utara 10,00 - - - 6,00 33 Papua 39,00 - - - 300,00 34 Papua Barat 1,12 - - - - 3.500,12 2.612,09 9.606,53 4.918,74 32.761,26 Jumlah Sumber : Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta groundchek dari BBKSDA/ BKSDA/ BBTN/ BTN/ Dinas Kehutanan/ Perusahaan Tahun 2010-2014 (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2010-2014) Catatan : - = tidak ada data Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (2014). 202 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel 4.3.9. Sebaran Hotspot di Provinsi Rawan Tahun 2010-2014 No. Provinsi 1 Sumatera Utara 2 Riau 3 Kepulauan Riau 4 Jambi 5 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 530 893 882 997 1.052 1.707 3.536 4.686 5.182 4.400 55 33 71 56 101 603 1.523 2.462 1.144 1.244 Sumatera Selatan 1.481 4.705 6.367 1.558 3.794 6 Kalimantan Barat 1.785 4.740 6.550 3.221 5.381 7 Kalimantan Tengah 831 4.285 4.139 2.288 5.434 8 Kalimantan Selatan 111 1.292 1.016 491 1.528 9 Kalimantan Timur 974 1.482 1.889 1.196 2.325 10 Kalimantan Utara - - - - 434 11 Sulawesi Selatan 175 344 302 261 559 8.252 22.833 28.364 16.394 26.252 Jumlah Keterangan : Sumber data hotspot : Satelit NOAA 18 (Subdit M onitoring Hotspot dan Pencegahan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, 2010-2014) Sumber Peta : Peta TGHK Badan Planologi Kehutanan 1999, Peta Administrasi Indonesia Bakosurtanal Tahun 2006, dan Peta Dasar Tematik Kehutanan Tahun 2010 Catatan: -= Provinsi Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak terdapat data hospot pada tahun 2010-2013 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 203 5 BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAN PERHUTANAN SOSIAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan utama yang termasuk bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial mencakup perencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan, perbenihan tanaman hutan serta perhutanan sosial. 1. PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS Daerah Aliran Sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang EDWDV GL GDUDW PHUXSDNDQ SHPLVDK WRSRJUDÀV GDQ EDWDV GL ODXW VDPSDL GHQJDQ GDHUDK SHQJDLUDQ\DQJPDVLKWHUSHQJDUXKDNWLÀWDVGDUDWDQ 1.1. Lahan Kritis Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. .HNULWLVDQ ODKDQ GLNODVLÀNDVLNDQ NH GDODP NDWHJRUL VDQJDW NULWLV NULWLV DJDN NULWLV potensial kritis dan tidak kritis. Direktorat Jenderal BPDASPS memprioritaskan penanganan lahan kritis pada lahan dengan kriteria kritis dan sangat kritis. Luas lahan sangat kritis dan kritis di Indonesia pada tahun 2013 tanpa DKI Jakarta seluas ± 24.303.294 ha, yang terdiri dari: Sangat kritis : 4.738.383 ha Kritis : 19.564.911 ha Luas lahan kritis dan sangat kritis per provinsi hasil inventarisasi tahun 2011 dan tahun 2013 adalah sebagaimana tabel 3.1.1 terlampir. 1.2. Rencana Pengelolan DAS Terpadu (RPDAS-T) Rencana pengelolaan DAS Terpadu (RPDAS-T) merupakan rencana multipihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam GHQJDQPDQXVLDGLGDODP'$6GHQJDQVHJDODDNWLÀWDVQ\DDJDUWHUZXMXGNHOHVWDULDQ dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 207 Jumlah RPDAS-T yang telah disusun sd 2014 adalah sebanyak 108 RPDAST. 2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Dalam periode 5 tahun terakhir, tahun 2010 sd tahun 2014, capaian kegiatan RHL yang dibiayai APBN seluas 2.279.380 Ha. Dengan realisasi per tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan diselenggarakan melalui kegiatan : 2.1 REHABILITASI HUTAN Kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan lebih diprioritaskan pada kegiatan penanaman/ reboisasi pada lahan sangat kritis dan kritis. a. Reboisasi Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan reboisasi diprioritaskan pada kawasan konservasi dan hutan lindung. Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Dalam periode 5 tahun terakhir sejak Tahun 2010 s.d tahun 2014, capaian kegiatan reboisasi adalah seluas 434.286 Ha, sebagaimana Tabel 3.2.1. 2.2 REHABILITASI LAHAN Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan lebih diprioritaskan pada kegiatan penanaman pohon/ penghijauan pada lahan sangat kritis dan kritis di luar kawasan hutan, serta pembuatan bangunan konservasi tanah. Capaian kegiatan rehabilitasi lahan selama tahun 2010 sd 2014 adalah seluas 1.882.236,41 Ha, dengan realisasi per tahun sebagaimana tabel 3.2.2. b. 208 Penghijauan Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Penghijauan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 2.2.b.1 Hutan Kota Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan pada Hutan Kota dapat dilihat pada Tabel. 3.2.2.b. Kegiatan pembuatan hutan kota tahun 2010 sd 2014 tercapai seluas 1.035,7 ha. 2.2.b.2 Hutan Rakyat Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha. Pembangunan hutan rakyat diarahkan untuk mengembalikan produktivitas lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d 2014, kegiatan pembangunan hutan rakyat yang dibiayai APBN mencapai 1.877.235,73 dan dapat dilihat pada tabel 3.2.2.a. 2.3 REHABILITASI M ANGROVE, RAWA DAN GAM BUT Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan subtrat lumpur atau lumpur berpasir. Total luas kegiatan penanaman hutan mangrove/ pantai yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2010 s.d 2014 adalah 33.394 ha, dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. 2.4 TEKHNIK KONSERVASI TANAH Terhadap lahan kritis perlu dilakukan upaya rehabilitasi dan terhadap lahan potensial kritis yang kondisinya masih baik perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan produksi. Untuk mencapai keadaan yang diinginkan seperti di atas dilakukan melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bangunan teknik konservasi tanah dimaksud adalah : Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 209 2.4.a Bangunan Dam Pengendali/ Dam Penahan. Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir dan dibuat pada alur jurang/ sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 m. M anfaat dari Dam Pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya, dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/ kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 m, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya. Selama tahun 2010 sd 2014 telah terbangun dam pengendali sebanyak 281 unit dan dam penahan sebanyak 2.220 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.a. 2.4.b Bangunan Pengendali Jurang (Gully Plug) Bangunan pengendali jurang adalah suatu konservasi tanah teknik sipil yang berfungsi sebagai pengendali jurang berupa bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur dengan konstruksi bronjong batu, kayu/ bambu atau pemasangan batu spesi. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan pengendali jurang (gully plug) sebanyak 547 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.b. 2.4.c Bangunan Sumur Resapan Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan sumur resapan sebanyak 6.092 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.c. 2.4.d Bangunan Embung Air Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampoung air hujan/ air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. Selama tahun 2010 sd tahun 2014 telah terbangun bangunan embung air sebanyak 578 unit. Dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.4.d. 210 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 3. PERBENIHAN TANAM AN HUTAN Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995, perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman. 3.1 Pembibitan 'HÀQLVL%LELWGDODP3HUDWXUDQ0HQWHUL.HKXWDQDQ1RPRU30HQKXW,,DGDODK tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Kegiatan pembuatan bibit disajikan pada Tabel 3.3.1. 3.2 Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan atau tanaman serbaguna (M PTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah. (Peraturan M enteri Kehutanan RI Nomor: P.17/ M enhut-II/ 2012). Jumlah unit Kebun Bibit Rakyat yang telah terbangun disajikan pada Tabel 3.3.2. 4. PERHUTANAN SOSIAL Perhutanan Sosial adalah usaha berbasis hutan dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu, yang pengelolaannya diutamakan untuk pengembangan ekonomi rakyat dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan. 4.1 Hutan Desa Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/ hak. Areal kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Penyelenggaraan Hutan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan sebagaimana tersebut dalam Peraturan M enteri Kehutanan RI Nomor : P.49/ M enhut-II/ 2010. 4.2 Hutan Kemasyarakatan Hutan kemasyarakatan berdasarkan Permenhut No. 37 Tahun 2007 tanggal 7 September 2007 jo No. 13 tahun 2010 adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 211 'DWDOXDVDUHD\DQJWHODKGLYHULÀNDVL3HQHWDSDQ$UHDO.HUMDGDQ,MLQ8VDKD3HQJHORODDQ Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana pada Tabel 3.4.2. 4.3 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan (Permenhut No. P.35/ M enhut-II/ 2007). 4.3.a. Perlebahan Perlebahan adalah kegiatan pemanfaatan lebah dan produk-produknya (madu, jelly, lilin dan hasil lainnya) serta vegetasi penunjangnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Kegiatan iini memberikan manfaat langsung seperti menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan dan dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu secara tidak langsung dapat membantu proses penyerbukan beberapa jenis pohon tertentu. Hasil kegiatan perlebahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia disajikan pada tabel 3.4.3.a. 4.3.b. Persuteraan Alam Berdasarkan Keputusan M enteri Kehutanan nomor 50/ Kpts-II/ 1997 tanggal 20 Januari 1997, yang dimaksud dengan persuteraan alam adalah bagian kegiatan perhutanan sosial dengan hasil kokon atau benang sutera yang terdiri dari kegiatan penanaman murbei, pembibitan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera dan pengolahan kokon. Usaha tani persuteraan alam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku industri persuteraan alam dan peningkatan mutu lingkungan. Pelaksanaan usahatani persuteraan alam dilakukan melalui unit-unit usaha. Satu unit usahatani merupakan unit pengelolaan usahatani persuteraan alam dengan luas kebun murbei minimal 50 ha atau setara dengan jumlah tanaman murbei sebanyak 500.000 batang. Usahatani persuteraan alam dapat dikembangkan pada lahan hak milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan usahatani persuteraan alam. Realisasi kegiatan persuteraan alam tahun 2014 disajikan pada tabel 3.4.3.b. 4.3.c Rotan Pelaksanaan pengembangan rotan saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota dimana tugas pemerintah adalah mengatur, membina, 212 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 mendorong, membantu memonitor dan mengendalikan, yang diwujudkan GDODP SHPEDQJXQDQ LQIUDVWUXNWXU EDLN ÀVLN PDXSXQ VRVLDO NHOHPEDJDDQ masyarakat) sebagai landasan keberlangsungan investasi publik/ masyarakat. Realisasi luas area pembangunan budidaya tanaman rotan dan jumlah KK yang terlibat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir disampaikan dalam tabel 3.4.3.c. 4.3.d Bambu Bambu adalah tumbuhan jenis rumput-rumputan yang berbentuk pohon dan digolongkan dalam keluarga Gramineae, tumbuh berumpun yang terdiri dari beberapa batang (buluh). Dengan kemajuan pembangunan dan teknologi, dari tanaman bambu dapat dihasilkan produk-produk bambu yang bervariasi, jumlahnya banyak, proses produksi lebih cepat dan mempunyai pasar lebih luas. Untuk menyediakan bahan baku bambu yang sesuai dengan tingkat kebutuhan maka diperlukan pengetahuan jenis-jenis bambu, penyebaran dan kegunaannya. 5. PENANAM AN SATU M ILIAR POHON M aksud dilaksanakannya Gerakan Penanaman Satu M iliar Pohon adalah (1) salah satu sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon (2) mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim dan merehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan penanaman satu miliar pohon ini bertujuan untuk menambah tutupan lahan dan hutan guna mencegah longsor dan banjir di musim hujan, menyerap karbon dioksida akibat dari mitigasi perubahan iklim dan penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu, pangan dan energi terbarukan. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 213 V.1. LAHAN KRITIS Critical Land Tabel/ Table 5.1.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2011 dan Tahun 2013/ Extent and Distribution of Critical Land 2011 and 2013 Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi/ Extent of critical land Tahun/ Year 2011 No. Provinsi/ Province 1 2 Tingkat kekritisan Lahan/ Level of Critical Tahun/ Year 2013 Tingkat kekritisan Lahan/ Level of Critical JUM LAH/ Total Kritis/ Sangat Kritis/ Critical Very Critical (ha) (ha) 3 4 JUM LAH/ Total Kritis/ Sangat Kritis/ Critical Very Critical (ha) (ha) 5 6 7 (ha) (Ha) 8 1 Nanggroe Aceh Darussalam 623.665 121.290 744.954 474.664 150.694 625.358 2 Sumatera Utara 854.610 280.731 1.135.341 580.944 478.523 1.059.467 3 Sumatera Barat 419.524 90.453 509.977 485.907 144.788 630.695 4 Ri a u 739.935 100.723 840.658 1.737.809 151.813 1.889.622 5 Jambi 341.685 1.078.917 1.420.602 515.192 264.582 779.774 6 Sumatera Selatan 3.668.355 217.707 3.886.062 299.172 13.692 312.864 7 Bengkulu 531.470 111.117 642.587 586.026 135.648 721.674 8 Lampung 512.168 77.061 589.229 238.322 84.602 322.924 9 Kepulauan Riau 24.519 230.230 254.749 224.031 114.177 338.208 10 Bangka Belitung 88.212 26.624 114.836 155.388 60.720 216.108 11 DKI Jakarta - - - - - - 12 Jawa Barat 415.806 68.139 483.944 302.014 40.952 342.966 13 Jawa Tengah 149.976 9.877 159.853 105.633 5.210 110.843 14 D.I. Yogyakarta 33.088 471 33.559 25.272 845 26.117 15 Jawa Timur 506.336 102.577 608.913 485.042 736.877 1.221.919 16 Banten 56.753 10.750 67.503 33.239 3.716 36.955 17 Bal i 45.112 2.940 48.052 43.087 2.910 45.997 18 Nusa Tenggara Barat 68.611 23.248 91.859 154.358 23.219 177.577 19 Nusa Tenggara Timur 1.006.526 35.162 1.041.688 942.976 17.878 960.854 20 Kalimantan Barat 2.844.134 325.357 3.169.491 752.711 106.864 859.575 21 Kalimantan Tengah 3.498.036 1.138.854 4.636.890 4.785.299 359.405 5.144.704 22 Kalimantan Selatan 708.130 78.781 786.911 508.941 132.645 641.586 23 Kalimantan Timur 314.464 4.372 318.836 847.590 63.230 910.820 24 Kalimantan Utara - - - 245.215 29.125 274.340 25 Sulawesi Utara 242.354 33.702 276.056 189.816 79.395 269.211 26 Sulawesi Tengah 293.638 24.131 317.769 347.955 104.277 452.232 27 Sulawesi Selatan 810.504 109.948 920.452 388.509 144.152 532.661 28 Sulawesi Barat 105.546 8.414 113.960 263.404 55.749 319.153 29 Sulawesi Tenggara 617.519 267.944 885.463 631.628 313.477 945.105 30 Gorontalo 184.652 72.524 257.176 319.393 247.244 566.637 31 M aluku 490.521 271.803 762.324 471.015 257.761 728.776 32 M aluku Utara 447.669 163.438 611.106 322.948 97.153 420.101 33 Papua 971.464 105.235 1.076.699 1.973.165 266.064 2.239.229 34 Papua Barat 410.601 76.742 487.343 128.244 50.997 179.241 22.025.581 5.269.260 27.294.842 19.564.911 4.738.383 24.303.294 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) : Tidak ada data/ No activa Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 217 V.2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Forest and Land Rehabilitation Tabel/ Table 5.2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2009-2014/ Integrated watershed management plan in 2009-2014 No DAS Prioritas 1 Provinsi 2 3 Luas (Ha) Wilayah Kerja 4 5 Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 7 8 9 10 11 1 Peusangan Nanggroe Aceh Darussalam 255.780,28 BPDAS Krueng Aceh - 1 - - - - 2 Krueng Aceh Nanggroe Aceh Darussalam 197.852,34 BPDAS Krueng Aceh - - 1 - - - 3 Jambu Aye Nanggroe Aceh Darussalam 462.062,43 BPDAS Krueng Aceh - - 1 - - - 4 Peureulak Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam 699.510,11 BPDAS Krueng Aceh - - - 1 - - 5 Wampu Sumatera Utara 415.617,46 BPDAS Wampu Sei Ular - - 1 - - - 6 Padang Sumatera Utara 110.339,69 BPDAS Wampu Sei Ular - 1 - - - - 7 Sei Ular Sumatera Utara 130.929,01 BPDAS Wampu Sei Ular 1 - - - - - 8 Besitang Sumatera Utara 96.494,12 BPDAS Wampu Sei Ular - - - 1 - - 9 Lepan Sumatera Utara 57.407,74 BPDAS Wampu Sei Ular - - - 1 - - 10 Deli Sumatera Utara 34.501,79 BPDAS Wampu Sei Ular - - - 1 - - 11 Asahan Toba Sumatera Utara 737.185,03 BPDAS Asahan Barumun - 1 - - - - 12 Batang Gadis Sumatera Utara 483.528,97 BPDAS Asahan Barumun - 1 - - - - 13 M ujoi (Nias) Sumatera Utara - - 1 - - - 14 Pasaman Sumatera Barat 166.110,00 BPDAS Agam Kuantan - - - - 1 - 15 Antokan Sumatera Barat 73,00 BPDAS Agam Kuantan - - 1 - - - 16 Tarusan Sumatera Barat 52.982,91 BPDAS Agam Kuantan - - - 1 - - 17 Harau Sumatera Barat 17.467,52 BPDAS Agam Kuantan - - 1 - - - 18 Gasan Gadang Sumatera Barat 8.866,51 BPDAS Agam Kuantan - - - 1 - - 19 Siak Riau 1.117.408,04 BPDAS Indragiri Rokan - - 1 - - - 20 Kampar Riau, Sumatera Barat 2.558.076,36 BPDAS Indragiri Rokan - - 1 - - - 21 Rokan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat 2.009.768,05 BPDAS Indragiri Rokan - - - 1 - - 22 Indragiri Riau, Sumatera Barat 2.267.249,81 BPDAS Indragiri Rokan - - - - 1 - 23 Batanghari Jambi, Sumatera Barat 4.470.839,54 BPDAS Batanghari 1 - - - - - 24 M usi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu 7.759.888,66 BPDAS M usi - - 1 - - - 25 M anna Padang Guci Bengkulu, Sumatera Selatan 124.873,30 BPDAS Ketahun - - - v 1 - 26 Ketahun Bengkulu 239.109,43 BPDAS Ketahun 1 - - - - - 27 Bengkulu Bengkulu - - 1 - - - 28 Sekampung Lampung 482.316,03 BPDAS Way Seputih Sekampung 1 - - - - - 29 Tulang Bawang Lampung 979.818,78 BPDAS Way Seputih Sekampung 1 - - - - - 30 Duriangkang Kepulauan Riau 10.419,40 BPDAS Kepulauan Riau - - 1 - - - 31 Sei Jang Kepulauan Riau 7.910,83 BPDAS Kepulauan Riau - - - 1 - - 32 M ancang Bangka Belitung 85.592,74 BPDAS Baturusa Cerucuk - - 1 - - - 33 Ajang M abat Bangka Belitung 67.993,76 BPDAS Baturusa Cerucuk - - 1 - - - 34 Citarum Jawa Barat 689.998,47 BPDAS Citarum Ciliwung 1 - - - - - 35 Cisadane Jawa Barat, Banten 139.204,73 BPDAS Citarum Ciliwung - 1 - - - - 36 Ciliwung Jawa Barat, D K I Jakarta 38.664,20 BPDAS Citarum Ciliwung 1 - - - - - 37 Cisadea Jawa Barat 35.240,12 BPDAS Citarum Ciliwung - - 1 - - - 77.947,22 BPDAS Asahan Barumun 57.936,78 BPDAS Ketahun Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 221 No DAS Prioritas Provinsi Luas (Ha) Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 7 8 9 10 11 38 Cimanuk Jawa Barat 363.489,63 BPDAS Cimanuk Citanduy - 1 - - - - 39 Citanduy (segara anakan) Jawa Barat, Jawa Tengah 463.585,43 BPDAS Cimanuk Citanduy - 1 - - - - 40 Serang Jawa Tengah 400.891,11 BPDAS Pemali Jratun - - - 1 - - 41 Juwana Jawa Tengah 130.069,92 BPDAS Pemali Jratun - - 1 - - - 42 Tuntang Jawa Tengah 130.100,17 BPDAS Pemali Jratun 1 - - - - - 43 Pemali Jawa Tengah 126.972,02 BPDAS Pemali Jratun - - 1 - - - 44 Garang (Babon) Jawa Tengah 21.329,19 BPDAS Pemali Jratun - - - 1 - - 45 Bodri Jawa Tengah 65.081,97 BPDAS Pemali Jratun - - - - - 1 46 Cacaban Jawa Tengah 22.396,84 BPDAS Pemali Jratun - - - - 1 - 47 Comal Jawa Tengah 81.855,76 BPDAS Pemali Jratun - - - - 1 - 48 Babakan Jawa tengah 12.542,07 BPDAS Pemali Jratun - - - - - 1 49 Gangsa Jawa Tengah 19.840,73 BPDAS Pemali Jratun - - - - - 1 50 Kupang Jawa Tengah 18.207,11 BPDAS Pemali Jratun - - - - 1 - 51 Serayu Jawa tengah 365.661,13 BPDAS Serayu Opak Progo - 1 - - - - 52 Progo Jawa Tengah 246.119,02 BPDAS Serayu Opak Progo - 1 - - - - 53 Luk Ulo Jawa Tengah 64.356,87 BPDAS Serayu Opak Progo - - 1 - - - 54 Bogowonto D I Yogyakarta, Jawa tengah 59.725,67 BPDAS Serayu Opak Progo - - 1 - - - 55 Serang D I Yogyakarta, Jawa tengah 23.940,31 BPDAS Serayu Opak Progo - - - 1 - - 56 Wawar M edono Jawa Tengah 75.322,44 BPDAS Serayu Opak Progo - - - 1 - - 57 Bribin D I Yogyakarta, Jawa tengah 2.743,89 BPDAS Serayu Opak Progo - - - - 1 - 58 Solo Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur 1.594.716,07 BPDAS Solo - 1 - - - - 59 Brantas Jawa Timur 1.189.776,12 BPDAS Brantas - 1 - - - - 60 Sampean Jawa Timur 124.413,65 BPDAS Sampean - 1 - - - - 61 Bedadung Jawa Timur 128.000,18 BPDAS Sampean - 1 - - - - 62 Deluang Jawa Timur 18.860,62 BPDAS Sampean - 1 - - - - 63 Tukad Unda Bali 23.166,92 BPDAS Unda Anyar 1 - - - - - 64 Blingkang Anyar Bali 11.837,46 BPDAS Unda Anyar 1 - - - - - 65 Palung Nusa Tenggara Barat 12.712,14 BPDAS Dodokan M oyosari - - 1 - - - 66 M oyo Nusa Tenggara Barat 79.036,95 BPDAS Dodokan M oyosari - - - 1 - - 67 M angkung Nusa Tenggara Barat 56.253,04 BPDAS Dodokan M oyosari 1 - - - - - 68 Benain Nusa Tenggara Timur 348.489,81 BPDAS Benain Noelmina - 1 - - - - 69 Noelmina (Benueke) Nusa Tenggara Timur 197.254,07 BPDAS Benain Noelmina - - 1 - - - 70 Kapuas Kalimantan Barat 10.063.599,82 BPDAS Kapuas - - 1 - - - 71 Sambas Kalimantan Barat 744.406,35 BPDAS Kapuas - 1 - - - - 72 Kapuas (Barito) Kalimantan Tengah 1.633.794,30 BPDAS Kahayan - 1 - - - - 73 M entaya Kalimantan Tengah 1.468.064.083,00 BPDAS Kahayan - 1 - - - - 74 Kahayan Kalimantan Tengah 1.539.305,65 BPDAS Kahayan - 1 - - - - 222 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No DAS Prioritas 1 Provinsi 2 3 75 Barito Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah 76 Batu Licin Kalimantan Selatan 77 M ahakam Kalimantan Timur 78 Dumoga Sulawesi Utara 79 Tondano 80 Luas (Ha) Wilayah Kerja 4 5 Disusun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 7 8 9 10 11 6.234.743,45 BPDAS Barito - - 1 - - - 142.783,37 BPDAS Barito - - - 1 - - - 1 - - - - 204.602,21 BPDAS Tondano 1 - - - - - Sulawesi Utara 53.965,50 BPDAS Tondano 1 - - - - - Sangihe Sulawesi Utara 55.162,79 BPDAS Tondano - 1 - - - - 81 Limboto Bone Blango Gorontalo, Sulawesi Utara 274.699,75 BPDAS Bone Bolango - v v - 1 - 82 Paguyaman Gorontalo 239.967,26 BPDAS Bone Bolango - - - 1 - - 83 Palu Sulawesi Tengah 307.022,67 BPDAS Palu Poso - 1 - - - - 84 Poso Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan 266.385,76 BPDAS Palu Poso - - 1 - - - 85 Budong Budong Sulawesi Barat 212.447,37 BPDAS Lariang M amasa - - - 1 - - 86 M apili Sulawesi Barat 178.995,14 BPDAS Lariang M amasa - - - 1 - - 87 M andar Sulawesi Barat 63.662,41 BPDAS Lariang M amasa - - - - 1 - 88 Saddang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat 661.932,35 BPDAS Saddang - 1 - - - - 89 Rongkong Sulawesi Selatan 172.795,10 BPDAS Saddang - - 1 - - - 90 Latuppa Sulawesi Selatan 3.143,49 BPDAS Saddang - - - 1 - - 91 Bila Walanae ( Cenranae) Sulawesi Selatan 731.581,59 BPDAS Jeneberang Walanae - 1 - - - - 92 Jeneberang Sulawesi Selatan 78.883,90 BPDAS Jeneberang Walanae - 1 - - - - 93 Lasolo Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah 597.228,43 BPDAS Sampara - - 1 - - - 94 Konaweha Sulawesi Tenggara 697.947,51 BPDAS Sampara - 1 - - - - 95 Laea Wanggu Sulawesi Tenggara 75.407,65 BPDAS Sampara - - 1 - - - 96 Wae Apu M aluku 219.528,09 BPDAS Wae Hapu Batu M erah - - 1 - - - 97 Wae M anumbai M aluku 27.746,29 BPDAS Wae Hapu Batu M erah - - - 1 - - 98 Wae Hatu M erah M aluku 8.758,83 BPDAS Wae Hapu Batu M erah - - - 1 - - 99 Akemalamo M aluku Utara 67.003,92 BPDAS Ake M alamo - - 1 - - - 100 Kao M aluku Utara 46.759,58 BPDAS Ake M alamo - - - 1 - - 101 Oba M aluku Utara 2.497,63 BPDAS Ake M alamo 1 - - - - 102 Remu Papua Barat 62.185,31 BPDAS Remu Ransiki - 1 - - - 103 Arui Papua Barat 23.235,23 BPDAS Remu Ransiki - - 1 - - 104 3UDÀ Papua Barat 67.557,96 BPDAS Remu Ransiki - - - 1 - 105 M emberamo Papua 7.782.704,68 BPDAS M emberamo - - - - 1 106 Baliem (Eilenden) Papua 3.687.987,51 BPDAS M emberamo - - - 1 - 107 Tami Papua 325.379,18 BPDAS M emberamo - - 1 - - 108 Sentani Papua 87.163,56 BPDAS M emberamo - - 1 - - 14 27 31 23 10 Jumlah 7.816.327,35 BPDAS M ahakam Berau 3 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 223 Tabel/ Table 5.2.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010-2014/ Progress of forest and land rehabilitation activities in 2010-2014 No Provinsi/ Province 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Tahun/ Year 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha) 2013 (ha) 2014 (ha) 3 4 5 6 7 8 - 1.789 18.103 23.402 19.984 7.806 Sumatera Utara 1.960 5.724 27.700 25.023 34.290 17.671 3 Sumatera Barat 1.022 5.603 5.687 1.025 6.713 6.425 4 Riau 3.027 8.950 17.071 19.203 20.729 11.100 5 Jambi 25 53.665 6.909 15.630 13.952 14.038 6 Sumatera Selatan 125 1.583 16.540 11.360 22.788 17.958 7 Bengkulu 3.024 7.582 47.085 19.941 15.112 14.075 8 Lampung 48.170 3.720 16.764 16.431 55.652 33.734 9 Bangka Belitung 485 979 3.165 3.288 5.733 1.954 10 Kepulauan Riau 5.338 1.035 3.703 753 2.576 1.333 11 DKI Jakarta 53 - 20 270 - 8 12 Jawa Barat 19.209 12.188 25.886 18.561 39.253 14.394 13 Jawa Tengah 15.356 8.256 64.595 73.170 80.021 55.640 14 DI Yogyakarta 383 1.650 8.188 607 21.413 30 15 Jawa Timur 33.842 23.727 25.794 49.378 53.888 13.265 16 Banten 8.291 3.574 12.179 6.700 8.340 11.771 17 Bali 1.030 936 10.915 4.846 8.850 15.318 18 Nusa Tenggara Barat 4.466 1.700 19.429 12.386 25.714 18.464 19 Nusa Tenggara Timur 2.710 4.173 69.044 20.937 24.623 35.057 20 Kalimantan Barat 1.457 7.031 20.356 23.151 15.694 10.749 21 Kalimantan Tengah 3.422 165 6.711 7.048 11.640 5.094 22 Kalimantan Selatan - 24 2.108 11.925 8.669 6.656 23 Kalimantan Timur - 1.980 6.012 9.101 9.968 7.868 24 Sulawesi Utara 1.604 2.019 17.492 7.148 17.534 16.070 25 Sulawesi Tengah - 20 5.307 26.343 15.534 7.211 26 Sulawesi Selatan 8.107 2.607 45.759 26.098 29.897 25.894 27 Sulawesi Tenggara 9.125 2.210 19.471 6.040 21.241 11.168 28 Gorontalo 200 641 6.510 11.830 11.804 6.778 29 Sulawesi Barat 12 14 3.062 520 23.017 21.298 30 M aluku 200 2.614 6.970 16.061 6.778 4.192 31 M aluku Utara 1.268 1.412 2.478 15.204 5.324 7.280 32 Papua Barat 37 909 8.447 12.807 11.015 10.466 33 Papua 951 1.933 7.217 11.529 16.322 18.865 174.899 170.414 556.677 507.716 664.067 449.630 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 224 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel/ Table 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Tahun 2010-2014/ Reforestation Activities in 2010-2014 No Provinsi/ Province 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Tahun/ Year 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha) 2013 (ha) 2014 (ha) 3 4 5 6 7 8 - 1.500 2.815 5.000 500 500 Sumatera Utara 1.785 4.829 11.410 7.005 6.500 1.050 3 Sumatera Barat 1.022 2.687 500 745 1.500 200 4 Riau 1.725 6.000 3.615 2.562 1.500 850 5 Jambi - 515 3.690 7.750 6.350 800 6 Sumatera Selatan - 1.530 1.760 5.000 3.500 400 7 Bengkulu 1.765 5.014 5.300 5.000 6.000 2.050 8 Lampung 46.920 7.500 15.000 8.800 8.300 1.750 9 Bangka Belitung 375 60 - - - - 10 Kepulauan Riau 5.188 900 - - 850 100 11 DKI Jakarta 37 - - - 10 - 12 Jawa Barat 3.245 10.964 5.600 3.496 1.740 350 13 Jawa Tengah 7.050 3.730 200 939 500 70 14 DI Yogyakarta 283 5.377 453 447 456 30 15 Jawa Timur 15.998 4.533 1.500 650 500 100 16 Banten 260 - - - 1.250 225 17 Bali 530 636 200 200 1.000 300 18 Nusa Tenggara Barat 3.991 1.000 500 3.000 4.000 550 19 Nusa Tenggara Timur 1.340 975 3.500 4.552 3.900 700 20 Kalimantan Barat 1.457 6.325 5.000 5.000 7.000 800 21 Kalimantan Tengah 3.422 7.750 5.000 5.000 6.000 750 22 Kalimantan Selatan - 4.825 650 666 1.300 500 23 Kalimantan Timur - 5.125 1.700 2.000 2.700 800 24 Sulawesi Utara 1.590 1.400 1.350 1.100 1.300 700 25 Sulawesi Tengah - 1.008 3.000 3.000 2.750 425 26 Sulawesi Selatan 4.872 4.150 7.000 6.000 11.000 5.500 27 Sulawesi Tenggara 8.200 2.150 5.000 6.425 7.000 2.000 28 Gorontalo - 1.253 2.500 2.650 2.500 500 29 Sulawesi Barat - 1.000 - 500 6.750 2.037 30 M aluku 150 1.000 3.000 3.000 1.500 300 31 M aluku Utara 1.043 3.930 500 500 500 250 32 Papua Barat - 2.027 5.000 5.000 3.000 1.000 33 Papua 794 1.045 5.000 5.000 4.000 575 113.042 100.738 100.743 100.987 105.656 26.162 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 225 Tabel/ Table 5.2.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2010-2014/ Progress of land rehabilitation activities in 2010-2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 2010 2011 2012 2013 2014 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 3 4 5 6 7 23,37 8.891,00 10.629,00 19.484,00 7.306,00 Sumatera Utara 1.049,00 16.190,00 29.531,00 27.789,72 16.621,00 3 Sumatera Barat 86,00 4.834,00 5.720,00 5.212,61 6.225,00 4 Riau 89,29 13.456,00 7.065,00 19.229,00 10.250,00 5 Jambi - 3.219,00 3.280,40 7.602,40 13.238,00 6 Sumatera Selatan - 14.780,00 13.529,00 19.288,00 17.558,00 7 Bengkulu 4,00 5.785,00 14.849,00 9.112,00 12.025,00 8 Lampung 801,00 1.764,00 26.682,00 47.352,00 31.984,00 9 Bangka Belitung 50,00 3.165,00 5.124,00 5.732,72 1.954,00 10 Kepulauan Riau 21,24 2.532,00 1.105,00 1.726,00 1.233,00 11 DKI Jakarta - 20,00 15,10 - 8,00 12 Jawa Barat 3.883,00 29.266,00 26.858,00 37.502,77 14.044,00 13 Jawa Tengah 13.397,00 53.877,00 39.591,40 79.200,21 55.570,00 14 DI Yogyakarta 15.626,00 26.442,00 - 21.278,00 - 15 Jawa Timur 11.102,09 16.089,00 33.586,20 53.387,60 50.394,00 16 Banten - 15,00 62,00 7.090,00 11.546,00 17 Bali 150,00 10.230,00 2.151,00 7.850,00 15.018,00 18 Nusa Tenggara Barat - 17.129,00 11.925,00 21.714,00 17.914,00 19 Nusa Tenggara Timur 225,00 64.559,00 16.569,00 20.723,33 34.357,00 20 Kalimantan Barat - 15.356,00 9.030,00 8.694,00 9.949,00 21 Kalimantan Tengah 165,00 1.711,00 9.380,00 5.640,00 4.344,00 22 Kalimantan Selatan 3.024,00 1.458,00 14.543,40 7.369,48 6.156,00 23 Kalimantan Timur 80,40 4.312,00 5.623,00 7.268,00 7.068,00 24 Sulawesi Utara 20,00 16.142,00 19.641,00 16.233,90 15.370,00 25 Sulawesi Tengah 20,30 2.307,00 19.348,00 12.784,00 6.786,00 26 Sulawesi Selatan 2.180,00 36.639,00 15.878,00 18.897,00 20.394,00 27 Sulawesi Tenggara 15,00 14.471,00 13.215,00 14.241,00 9.168,00 28 Gorontalo 25,00 3.710,00 14.340,00 9.304,00 6.278,00 29 Sulawesi Barat 514,00 3.062,00 8.422,00 16.267,00 19.261,00 30 M aluku 20,00 3.970,00 1.954,00 5.278,00 3.892,00 31 M aluku Utara 37,40 1.376,00 5.017,00 4.824,00 7.030,00 32 Papua Barat 9,38 3.447,00 14.353,00 8.015,00 9.466,00 33 Papua 62,00 1.799,00 9.429,00 12.321,70 18.290,00 52.679,47 402.003,00 408.445,50 558.411,44 460.697,00 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 226 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel/ Table 5.2.3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/ Hutan Rakyat Tahun 20102014/ Progress of land rehabilitation activities/ community forest development in 2010-2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam - 8.816,00 10.623,00 19.464,00 7.296,00 2 Sumatera Utara 1.039,00 16.160,00 29.531,00 27.774,72 16.561,20 3 Sumatera Barat - 4.785,00 5.705,00 5.187,61 6.215,00 4 Riau - 13.318,00 7.024,00 19.159,00 10.250,00 5 Jambi - 3.174,00 3.265,00 7.572,40 13.238,00 6 Sumatera Selatan - 14.760,00 13.514,00 19.278,00 17.548,08 7 Bengkulu - 5.715,00 14.814,00 9.077,00 12.000,00 8 Lampung 751,00 1.727,00 26.682,00 47.352,00 31.984,00 9 Bangka Belitung - 3.125,00 5.099,00 5.697,92 1.953,60 10 Kepulauan Riau - 2.520,00 1.095,00 1.726,00 1.233,00 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat 3.844,00 29.186,00 26.799,00 37.456,77 14.027,00 13 Jawa Tengah 13.367,00 53.814,00 39.549,00 79.165,21 55.560,08 14 DI Yogyakarta 15.626,00 26.411,00 - 21.263,00 - 15 Jawa Timur 11.077,00 16.079,00 33.548,00 53.357,60 50.326,00 16 Banten - - - 7.080,00 11.546,30 17 Bali 150,00 10.230,00 2.151,00 7.850,00 15.017,50 18 Nusa Tenggara Barat - 17.129,00 11.915,00 21.704,00 17.904,00 19 Nusa Tenggara Timur - 64.539,00 16.503,00 20.673,33 34.337,00 20 Kalimantan Barat - 15.316,00 8.980,00 8.674,00 9.937,50 21 Kalimantan Tengah - 1.652,00 9.320,00 5.580,00 4.284,00 22 Kalimantan Selatan 3.000,00 1.424,00 14.507,00 7.329,48 6.136,00 23 Kalimantan Timur - 4.282,00 5.608,00 7.203,00 7.068,00 24 Sulawesi Utara - 16.122,00 19.596,00 16.204,00 15.360,00 25 Sulawesi Tengah - 2.187,00 19.278,00 12.714,00 6.786,00 26 Sulawesi Selatan 2.150,00 36.564,00 15.832,00 18.857,00 20.374,00 27 Sulawesi Tenggara - 14.431,00 13.175,00 14.136,00 9.088,00 28 Gorontalo - 3.613,00 14.285,00 9.249,00 6.273,00 29 Sulawesi Barat 500,00 3.022,00 8.402,00 16.247,00 19.261,00 30 M aluku - 3.930,00 1.900,00 5.228,00 3.877,00 31 M aluku Utara - 1.376,00 5.097,00 4.809,00 7.030,00 32 Papua Barat - 3.417,00 14.313,00 8.000,00 9.455,73 33 Papua - 1.784,00 9.393,00 12.306,70 18.285,00 51.504,00 400.608,00 407.503,00 557.375,74 460.211,99 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 227 Tabel/ Table 5.2.3.2. Perkembangan Kegiatan Hutan Kota Tahun 2010-2014/ / Progress of Urban Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam 23,37 75,00 6,00 20,00 10 2 Sumatera Utara 10,00 30,00 - 15,00 60 3 Sumatera Barat 86,00 49,00 23,00 25,00 10 4 Riau 89,29 138,00 33,00 70,00 - 5 Jambi - 45,00 15,40 30,00 - 6 Sumatera Selatan - 20,00 15,00 10,00 10 7 Bengkulu 4,00 70,00 35,00 35,00 25 8 Lampung 50,00 37,00 - - - 9 Bangka Belitung 50,00 40,00 25,00 34,80 - 10 Kepulauan Riau 21,24 12,00 10,00 - - 11 DKI Jakarta - - 15,10 - 8 12 Jawa Barat 38,99 115,00 59,00 46,00 17 13 Jawa Tengah 29,99 63,00 42,40 35,00 10 14 DI Yogyakarta - 31,00 - 15,00 - 15 Jawa Timur 25,09 10,00 38,20 30,00 68 16 Banten - - 62,00 10,00 - 17 Bali - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - - 10,00 10,00 10 19 Nusa Tenggara Timur 225,00 20,00 66,00 50,00 20 20 Kalimantan Barat - 40,00 50,00 20,00 11 21 Kalimantan Tengah 165,00 59,00 60,00 60,00 60 22 Kalimantan Selatan 24,00 34,00 36,40 40,00 20 23 Kalimantan Timur 80,40 30,00 15,00 65,00 - 24 Sulawesi Utara 20,00 20,00 45,00 29,90 10,00 25 Sulawesi Tengah 20,30 120,00 70,00 70,00 - 26 Sulawesi Selatan 30,00 75,00 46,00 40,00 20 27 Sulawesi Tenggara 15,00 40,00 40,00 105,00 80 28 Gorontalo 25,00 97,00 55,00 55,00 5 29 Sulawesi Barat 14,00 40,00 20,00 20,00 - 30 M aluku 20,00 40,00 54,00 50,00 15 31 M aluku Utara 37,40 - 10,00 15,00 - 32 Papua Barat 9,38 30,00 40,00 15,00 10 33 Papua 62,00 15,00 36,00 15,00 5 1.175,45 1.395,00 1.032,50 1.035,70 484,00 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 228 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel/ Table 5.2.3.3. Rehabilitasi Hutan M angrove, Rawa dan Gambut Tahun 2010-2014/ Mangrove and Peat Swamp Forest Rehabilitation in 2010-2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 3 4 5 6 7 8 - - 1.520 117 650 - Sumatera Utara 322 - 100 295 400 - 3 Sumatera Barat - - 100 - 300 - 4 Riau 327 - 500 2.850 600 - 5 Jambi - - 200 - 150 - 6 Sumatera Selatan - - - - 400 - 7 Bengkulu - - 170 - 100 - 8 Lampung - - 250 - 400 - 9 Bangka Belitung - - 90 5 193 - 10 Kepulauan Riau 2.025 - 255 105 480 - 11 DKI Jakarta 4 - - - - - 12 Jawa Barat 350 - 330 736 240 - 13 Jawa Tengah 18.200 - 290 454 600 - 14 DI Yogyakarta 5.060 - 381 - 100 - 15 Jawa Timur 168 - 250 1.160 1.050 - 16 Banten - - - 409 - - 17 Bali 25 - 150 - - - 18 Nusa Tenggara Barat 75 - 150 - 140 - 19 Nusa Tenggara Timur 45 - 400 - 150 - 20 Kalimantan Barat - - 200 736 1.000 - 21 Kalimantan Tengah - - 500 - - - 22 Kalimantan Selatan - - 200 67 300 - 23 Kalimantan Timur - - 600 1.125 800 - 24 Sulawesi Utara - - 150 - 400 - 25 Sulawesi Tengah 8 - 600 - 200 - 26 Sulawesi Selatan 725 - 325 100 500 - 27 Sulawesi Tenggara - - 300 - 460 - 28 Gorontalo 81 - 790 150 400 - 29 Sulawesi Barat - - 330 - 150 - 30 M aluku 35 - 200 268 100 - 31 M aluku Utara 11 - 270 140 140 - 32 Papua Barat 3 - 500 160 1.000 - 33 Papua - - 300 1.713 1.000 - 27.464 - 10.401 10.590 12.403 - Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities Tahun 2010 dan 2014 tidak ada kegiatan penanaman hutan mangrove/ In 2010 no mangrove forest plantation/ rehabilitation activities Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 229 230 Tabel/ Table 5.2.3.4. Pembangunan DAM Pengendali dan DAM Penahan Tahun 2010-2014/ Check Dam/ and Retaining Dam Construction in 2010-2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tahun/ Year 2010 2011 2012 2013 2014 No Provinsi/ Province Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - 1 16 1 4 - 9 - 3 2 Sumatera Utara 10 27 3 32 3 29 7 31 3 2 3 Sumatera Barat 1 20 - 1 2 - 3 - - - 4 Riau 1 - 3 4 - - 3 - - - 5 Jambi - - 8 - - - - - - - 6 Sumatera Selatan 1 - - - 1 1 1 2 1 1 7 Bengkulu 6 2 - 2 3 11 2 4 6 3 8 Lampung - - - - - 9 1 12 2 4 9 Bangka Belitung - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - 19 28 7 32 7 70 40 8 13 Jawa Tengah - 91 1 33 35 145 22 170 12 138 14 DI Yogyakarta - 9 - - - 12 - 11 - 13 15 Jawa Timur 10 56 2 188 3 164 7 138 5 144 16 Banten - 1 - - - - - - - - 17 Bali - 2 - 4 - 3 - - - - 18 Nusa Tenggara Barat 2 21 2 31 4 24 - - - 20 19 Nusa Tenggara Timur 4 - 1 5 3 - 2 - 2 1 20 Kalimantan Barat - 1 - - - - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - - - Tahun/ Year 2010 2011 2012 2013 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam(Unit) Dam Pengendali/ Check Dam (Unit) Dam Penahan/ Retaining Dam (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 Kalimantan Selatan 1 2 - - 1 1 - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - 24 Sulawesi Utara - 4 - 35 - 47 - 19 - - 25 Sulawesi Tengah - - - 3 - - 2 13 1 1 26 Sulawesi Selatan 3 7 4 22 4 51 - - 1 43 27 Sulawesi Tenggara - - - 2 - - - - - - 28 Gorontalo - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - 1 - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - 1 - 33 Papua - - - - - 8 - 169 - - 39 243 44 407 67 541 57 648 74 381 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities *)Data belum tersedia 231 Tabel/ Table 5.2.3.5. Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2010-2014/ Construction of Gully Plug in 2010- 2014 No Provinsi/ Province 1 2 Tahun/ Year 2010 (Unit) 2011 (Unit) 2012 (Unit) 2013 (Unit) 2014*) (Unit) 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - - - - 2 Sumatera Utara - - - - - 3 Sumatera Barat - 2 - - - 4 Riau - - - - - 5 Jambi - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - 7 Bengkulu - - - - - 8 Lampung - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 D.I. Yogyakarta - - - - 24 79 14 34 78 94 4 31 5 28 43 15 Jawa Timur - 14 4 26 12 16 Banten - 12 - - - 17 Bali - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - 9 20 Kalimantan Barat - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - 22 Kalimantan Selatan - 2 - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - 25 Sulawesi Tengah - - - - - 26 Sulawesi Selatan 20 10 - - - 27 Sulawesi Tenggara - - - - - 28 Gorontalo - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - 30 M aluku - - - - - 31 M aluku Utara - - - 2 - 32 Papua Barat - - - - - 33 Papua - - - - - 103 85 43 134 182 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 232 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tabel/ Table 5.2.3.6. Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2010-2014 / &RQVWUXFWLRQRI,QÀOWUDWLRQ Wells in 2010-2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam - 40 20 - - 2 Sumatera Utara - 25 49 40 - 3 Sumatera Barat - 20 - - - 4 Riau 22 34 - 118 - 5 Jambi - - 5 - - 6 Sumatera Selatan 25 20 12 1 - 7 Bengkulu - 34 26 54 - 8 Lampung - 121 32 84 - 9 Bangka Belitung - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat 353 306 184 102 12 13 Jawa Tengah 214 72 494 350 194 14 D.I. Yogyakarta 31 16 28 17 45 15 Jawa Timur 174 263 312 117 344 16 Banten 50 - 10 - - 17 Bali 53 218 185 100 - 18 Nusa Tenggara Barat 6 25 3 - - 19 Nusa Tenggara Timur 85 62 68 67 61 20 Kalimantan Barat - - - 3 - 21 Kalimantan Tengah - - - - - 22 Kalimantan Selatan 29 - 15 19 - 23 Kalimantan Timur - 30 - - - 24 Sulawesi Utara 46 152 119 15 15 25 Sulawesi Tengah - - - - 1 26 Sulawesi Selatan 32 25 45 - 30 27 Sulawesi Tenggara - - - - - 28 Gorontalo 14 - - - - 29 Sulawesi Barat 14 - - - - 30 M aluku - - - - - 31 M aluku Utara 24 19 15 - - 32 Papua Barat - - - - - 33 Papua - - 19 8 - 1.172 1.482 1.641 1.095 702 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities *)Data belum tersedia Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 233 Tabel/ Table 5.2.3.7. Pembangunan Embung Air Tahun 2010-2014/ Construction of Water ponds in 2010 - 2014 No Provinsi/ Province 1 1 2 Nanggroe Aceh Darussalam Tahun/ Year 2010 (Unit) 2011 (Unit) 3 2012 (Unit) 4 2013 (Unit) 5 2014 (Unit) 6 7 - 3 - 2 - 2 Sumatera Utara - - 2 22 - 3 Sumatera Barat 4 - - - - 4 Riau - - - - - 5 Jambi - - 1 - - 6 Sumatera Selatan 2 - 3 16 1 7 Bengkulu - - 2 - - 8 Lampung - - - 2 - 9 Bangka Belitung - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat - 9 19 15 - 13 Jawa Tengah 11 6 12 12 2 14 D.I. Yogyakarta - 1 4 2 3 15 Jawa Timur 1 10 28 6 12 16 Banten 1 - - - - 17 Bali - 18 14 11 - 18 Nusa Tenggara Barat - 18 13 - 9 19 Nusa Tenggara Timur 18 34 39 25 23 20 Kalimantan Barat 2 - - 5 - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - 7 11 - 17 17 - - - 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara - - 5 4 - 25 Sulawesi Tengah - - - - - 26 Sulawesi Selatan 9 14 19 - 23 27 Sulawesi Tenggara 1 1 - - - 28 Gorontalo - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - 30 M aluku - - - - - 31 M aluku Utara 7 - - - - 32 Papua Barat - - - - - 33 Papua Jumlah/ Total - - - - - 73 131 168 133 73 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 234 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 V.3. KEBUN BIBIT RAKYAT Community Owned Nursery Tabel/ Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/ Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 Tahun/ Year 2010 PROVINSI/ Province No 1 2 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi SK M enhut Kawasan 3 4 5 Tanggal 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - - - - 2 Sumatera Utara - - - - - 3 Sumatera Barat - - - - - 4 Riau - - - - - 5 Jambi - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - 7 Bengkulu - - - - - 8 Lampung - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - 16 Banten - - - - - 17 Bali - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - 20 Kalimantan Barat - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - 22 Kalimantan Selatan - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - 25 Sulawesi Tengah - - - - - 26 Sulawesi Selatan 1. Bantaeng 342 HL SK.57/ M enhut-II/ 2010 21 Januari 2010 2. Bantaeng 339 HL SK.56/ M enhut-II/ 2010 21 Januari 2010 3. Bantaeng 23 HL SK.55/ M enhut-II/ 2010 21 Januari 2010 27 Sulawesi Tenggara - - - - - 28 Gorontalo - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - 30 M aluku - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - 32 Papua Barat - - - - - 33 Papua - - - - - - 704 - Jumlah/ Total - - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 237 Lanjutan .... Tabel/ Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/ Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province No 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi Tahun/ Year 2011 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 1. Solok 1.088 HL SK.572/ M enhut-II/ 2011 3 Oktober 2011 650 HL SK.573/ M enhut-II/ 2011 3 Oktober 2011 1. Bungo 2.356 HL SK.543/ M enhut-II/ 2011 26 September 2011 2. Bungo 1.224 HL SK.362/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 3. Bungo 1.051 HL SK.360/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 4. Batanghari 721 HP SK.434/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 5. Batanghari 2.752 HP SK.435/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 6. M erangin 2.788 HP SK.128/ M enhut-II/ 2011 21 M aret 2011 7. M erangin 2.712 HP SK.359/ menhut-II/ 2011 7 Juli 2011 8. M erangin 4.638 HP SK.361/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 9. M erangin 4.484 HP SK.436/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 10. M erangin 1.855 HP SK.438/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 11. M erangin 2.235 HP SK.437/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 12. M erangin 2.160 HPT SK.441/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 13. M erangin 1.254 HPT SK.442/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 14. M erangin 1.766 HPT SK.443/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 15. M erangin 762 HPT SK.42/ M enhut-II/ 2011 17 Februari 2011 16. M erangin 912 HPT SK.444/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 17. M erangin 1.058 HPT SK.125/ M enhut-II/ 2011 21 M aret 2011 18. M erangin 4.467 HPT SK.445/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 19. M erangin 2.038 HPT SK.440/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 20. M erangin 2.957 HPT SK.126/ M enhut-II/ 2011 21 M aret 2011 21. M erangin 2.707 HPT SK.439/ M enhut-II/ 2011 1 Agustus 2011 2. Solok Selatan 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 238 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PROVINSI/ Province No 1 Tahun/ Year 2011 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 HL SK.588/ M enhut-II/ 2011 2 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 M aluku 31 M aluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Jumlah/ Total 1. Ketapang 1.645 2. Ketapang 1.750 HL - - 3. Ketapang 6.825 HP SK.494/ M enhut-II/ 2011 24 Agustus 2011 4. Ketapang 610 HP SK.493/ M enhut-II/ 2011 24 Agustus 2011 5. Ketapang 1.070 HPK SK.495/ M enhut-II/ 2011 24 Agustus 2011 6. Ketapang 2.425 HP - - 490 HL SK.64/ M enhut-II/ 2011 28 Februari 2011 63.450 - 1. Sigi - 11 Oktober 2011 - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 239 Lanjutan .... Tabel/ Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/ Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province No 1 2 Tahun/ Year 2012 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi Kepahiang *) 995 HL - - 6 Sumatera Selatan M usi Banyuasin*) 7.250 HP - - 7 Bengkulu 8 Lampung 1. Buleleng *) 552 HL - - 2. Buleleng *) 250 HL - - HL - - 9 Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 3. Buleleng *) 4. Buleleng *) 988 HL - - 5. Buleleng *) 712 HL - - HL - - 6. Buleleng *) 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 90 96 7. Buleleng *) 353 HL - - 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah 565 HP SK.510/ M enhut-II/ 2012 13 September 2012 23 Kalimantan Timur Kutai Timur 880 HPT SK.184/ M enhut-II/ 2012 18 April 2012 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 M aluku 31 M aluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua 240 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Lanjutan .... Tabel/ Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/ Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 PROVINSI/ Province No 1 Tahun/ Year 2013 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) 3 4 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah 14 DI Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali 18 Nusa Tenggara Barat 19 Nusa Tenggara Timur 20 Kalimantan Barat 6 7 1.000 Solok Selatan 12.065 SK. 852, 853, 854, 855/ M enhut-II/ 2013 2 Desember 2013 Padang Pariaman 1.336 SK. 856/ M enhut-II/ 2013 2 Desember 2013 Pelalawan 4.226 SK. 154, 155/ M enhutII/ 2013 8 M aret 2013 M usi Banyuasin 5.170 SK. 573/ M enhut-II/ 2013 23 Agustus 2013 M usi Rawas 2.320 S. 268/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 SK. 727, 728, 729, 730, 25 Oktober 2013 731, 732/ M enhut-II/ 2013 Gunungkidul 627 25 Juli 2013 SK. 527, 528, 529, 530, 531, 532/ M enhut-II/ 2013 Jembrana 681 S. 101/ V-BPS/ 2013 2 M ei 2013 Bangli 157 S. 101/ V-BPS/ 2013 2 M ei 2013 Kayong Utara 15.585 SK. 533, 534, 535, 536, 537/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Ketapang 14.415 S. 41/ V-BPS/ 2013 29 Januari 2013 Kapuas Hulu 1.995 S. 218/ V-BPS/ 2013 16 September 2013 Sintang 7.650 S. 211/ V-BPS/ 2013 11 September 2013 Hulu Sungai Tengah 1.750 S. 219/ V-BPS/ 2013 16 September 2013 S. 1491/ VIII-WP3H/ 2013 21 Nopember 2013 Kalimantan Tengah Kapuas Hulu 22 Kalimantan Selatan Tanah Laut Kalimantan Timur 5 Tanggal Tapanuli Selatan 21 23 Fungsi SK M enhut Kawasan 26.980 160 S. 965/ VII-WP3H/ 2013 24 Juli 2013 Tanah Bumbu 2.280 S. 965/ VII-WP3H/ 2013 24 Juli 2013 Tanah Bumbu 3.080 S. 965/ VII-WP3H/ 2013 24 Juli 2013 Hulu Sungai Selatan 1.405 S.1217/ VII-WP3h/ 2013 23 September 2013 Banjar 1.220 S.1217/ VII-WP3h/ 2013 23 September 2013 M alinau 4.330 SK. 526/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Berau 8.245 S. 212/ V-BPS/ 2013 11 September 2013 Kutai Barat 41.125 S. 534/ VIII-WP3H/ 2013 18 April 2013 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 241 PROVINSI/ Province No 1 2 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan Tahun/ Year 2013 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) 3 4 Bantaeng 2.250 SK. 577, 578, 579, 580, 23 Agustus 2013 581, 582/ M enhut-II/ 2013 Jeneponto 400 SK. 47, 48, 49/ M enhutII/ 2013 Luwu Utara 765 SK. 519/ M enhut-II/ 2013 23 Agustus 2013 Sidrap 695 SK. 574, 575, 576/ M enhut-II/ 2013 23 Agustus 2013 21 Nopember 2013 Luwu 7.425 S.1491/ VIII-WP3H/ 2013 Bone 1.270 S.1491/ VIII-WP3H/ 2013 Barru 680 S.1491/ VIII-WP3H/ 2013 28 Gorontalo Boalemo M aluku 31 M aluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Jumlah/ Total 242 7 SK. 525/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Kolaka Sulawesi Barat 6 685 Sulawesi Tenggara 30 5 Tanggal Sigi 27 29 Fungsi SK M enhut Kawasan S. 37/ V-BPS/ 2013 22 Januari 2013 350 SK. 836, 837/ M enhutII/ 2013 27 Nopember 2013 Bone Bolango 160 SK. 838/ M enhut-II/ 2013 27 Nopember 2013 Gorontalo 235 SK. 840/ M enhut-II/ 2013 27 Nopember 2013 Pohuwato 210 SK. 841/ M enhut-II/ 2013 27 Nopember 2013 Gorontalo Utara 140 SK. 839/ M enhut-II/ 2013 27 Nopember 2013 Kaimana 2.940 18 Januari 2013 11.005 S.1217/ VII-WP3h/ 2013 187.012 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 September 2013 Lanjutan .... Tabel/ Table 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014/ Determination of Rural Forest Working Area in 2010-2014 Tahun 2014 PROVINSI No 1 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 1. Toba Samosir 3 Sumatera Barat 1. Sijunjung 4.500 HL 2. Sijunjung 1.628 - 3. Solok 3.398 HL SK. 701/ M enhut-II/ 2014 20 Agustus 2014 4. Solok 6.787 - SK. 702/ M enhut-II/ 2014 20 Agustus 2014 5. Solok 4.300 - SK. 703/ M enhut-II/ 2014 20 Agustus 2014 6. Pasaman Barat 3.518 - ND.384/ BPS-3/ 2014 18 Desember 2014 14.690 - ND. 383/ BPS-3/ 2014 18 Desember 2014 1. Aceh Timur 370 813 - S. 1115/ BPS-3/ 2014 11 Nopember 2014 ND. 362/ BPS-3/ 2014 5 Desember 2014 SK. 508/ M enhut-II/ 2014 4 Juni 2014 S. 1180/ BPS-3/ 2014 27 Nopember 2014 4 Riau 1. Rokan Hulu 5 Jambi 1. Tanjung Jabung Timur 5.088 HL SK. 706/ M enhut-II/ 2014 21 Agustus 2014 2. Tanjung Jabung Timur 2.200 HL SK. 707/ M enhut-II/ 2014 21 Agustus 2014 3. Tanjung Jabung Timur 6 7 8 Sumatera Selatan Bengkulu Lampung 4.405 HL 4. Sarolangun 23.188 - SK. 705/ M enhut-II/ 2014 21 Agustus 2014 1. M uara Enim 2.000 HL SK. 621/ M enhut-II/ 2014 11 Juli 2014 2. M uara Enim 2.400 HL SK. 620/ M enhut-II/ 2014 11 Juli 2014 3. M uara Enim 1.000 HL SK. 619/ M enhut-II/ 2014 11 Juli 2014 4. M uara Enim 260 HL SK. 622/ M enhut-II/ 2014 11 Juli 2014 5. M uara Enim 600 HL SK. 331/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 6. M uara Enim 1.135 HL SK. 333/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 7. M uara Enim 1.145 HL SK. 328/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 8. M uara Enim 1.075 HL SK. 327/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 9. M uara Enim 1.685 HL SK. 329/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 10. M uara Enim 3.245 HL SK. 330/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 11. M uara Enim 1.400 HL SK. 332/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 12. M uara Enim 900 HL SK. 326/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 13. M uara Enim 2.555 - S. 1115/ BPS-3/ 2014 11 Nopember 2014 14. M uara Enim 1.700 - ND. 382/ BPS-3/ 2014 18 Desember 2014 1. Bengkulu Utara 1.125 HL 2. Bengkulu Utara 1.053 - S. 82/ V-BPS/ 2014 22 April 2014 SK. 508/ M enhut-II/ 2014 4 Juni 2014 S. 940/ BPS-3/ 2014 29 September 2014 1. Lampung Selatan 181 HL SK. 405/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 2. Lampung Selatan 217 HL SK. 403/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 3. Lampung Selatan 170 HL SK. 399/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 4. Lampung Selatan 104 HL SK. 396/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 5. Lampung Selatan 156 HL SK. 397/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 6. Lampung Selatan 115 HL SK. 398/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 7. Lampung Selatan 92 HL SK. 400/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 8. Lampung Selatan 120 HL SK. 401/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 9. Lampung Selatan 143 HL SK. 402/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 243 Tahun 2014 PROVINSI No 1 Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 2 10. Lampung Selatan 25 HL SK. 404/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 11. Lampung Selatan 32 HL SK. 406/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 12. Lampung Selatan 14 HL SK. 409/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 13. Lampung Selatan 70 HL SK. 410/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 14. Lampung Selatan 100 HL SK. 411/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 15. Lampung Selatan 122 HL SK. 412/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 16. Lampung Selatan 52 HL SK. 414/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 17. Lampung Selatan 153 HL SK. 413/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 18. Lampung Selatan 127 HL SK. 415/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 19. Lampung Selatan 16 HL SK. 407/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 20. Lampung Selatan 12 HL SK. 408/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 21. Lampung Selatan 32 HL SK. 417/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 SK. 416/ M enhut-II/ 2014 24 April 2014 22. Lampung Selatan 144 HL 9 Bangka Belitung 1. Bangka Tengah 200 - S. 264/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - 16 Banten - - - - - 17 Bali 1. Jembrana 76 HL SK. 69/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 2. Jembrana 101 HL SK. 70/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 3. Jembrana 102 HL SK. 73/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 4. Jembrana 201 HL SK. 71/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 5. Jembrana 201 HL SK. 72/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 6. Jembrana 356 HL SK. 608/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 7. Jembrana 222 HL SK. 607/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 8. Jembrana 135 HL SK. 606/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 9. Jembrana 122 HL SK. 609/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 10. Jembrana 76 - 11. Bangli 100 12. Bangli 57 S. 1115/ BPS-3/ 2014 11 Nopember 2014 HL SK. 74/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 HL SK. 75/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - 20 Kalimantan Barat 1. Kapuas Hulu 244 1.240 HL SK. 66/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 2. Kapuas Hulu 1.395 HP/ HPT/ HPK SK. 61/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 3. Kapuas Hulu 1.995 HP/ HPT/ HPK SK. 27/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 4. Kapuas Hulu 1.430 HL SK. 63/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No 1 21 22 23 Tahun 2014 PROVINSI Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 2 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 5. Kapuas Hulu 1.285 HL SK. 64/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 6. Kapuas Hulu 4.375 - SK. 62/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 7. Kapuas Hulu 2.520 HL SK. 66/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 8. Kapuas Hulu 335 - SK. 65/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 9. Kapuas Hulu 1.240 - SK. 67/ M enhut-II/ 2014 21 Januari 2014 10. Sintang 2.150 HP/ HPT/ HPK SK. 24/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 11. Sintang 5.155 HP/ HPT/ HPK SK. 25/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 12. Sintang 345 HL SK. 26/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 1. Kapuas 3.230 HL SK. 212/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 2. Kapuas 7.855 HL SK. 213/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 3. Kapuas 9.580 HL SK. 214/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 4. Kapuas 6.315 HL SK. 509/ M enhut-II/ 2014 4 Juni 2014 5. Gunung M as 2.190 - S. 1115/ BPS-3/ 2014 11 Nopember 2014 1. Hulu Sungai Tengah 1.360 - SK. 22/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 2. Hulu Sungai Tengah 390 HP/ HPT/ HPK SK. 23/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 3. Tanah Laut 160 HL SK. 284/ M enhut-II/ 2014 19 M aret 2014 4. Hulu Sungai Selatan 1.405 HL SK. 285/ M enhut-II/ 2014 19 M aret 2014 5. Banjar 1.220 HL SK. 283/ M enhut-II/ 2014 19 M aret 2014 6. Tanah Bumbu 5.360 - S. 525/ WP3H-3/ 2014 3 Desember 2014 7. Tabalong 1.005 - S. 1202/ VII-WP3H/ 2014 10 Desember 2014, 1. Kutai Barat 2.835 HP/ HPT/ HPK SK. 161/ M enhut-II/ 2014 18 Februari 2014 2. Kutai Barat 5.440 HP/ HPT/ HPK SK. 160/ M enhut-II/ 2014 18 Februari 2014 3. Kutai Barat 155 HP/ HPT/ HPK SK. 159/ M enhut-II/ 2014 18 Februari 2014 4. Kutai Barat 3.490 - S. 539/ WP3H-3/ 2014 9 Desember 2014 5. Berau 8.245 - SK. 28/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 27.535 - S. 539/ WP3H-3/ 2014 9 Desember 2014 7. Kutai Timur 9.475 - S. 525/ WP3H-3/ 2014 3 Desember 2014 4.415 - SK. 755/ M enhut-II/ 2014 17 September 2014 - - - 6. M ahakam Hulu 24 Kalimantan Utara *) 1. M alinau 25 Sulawesi Utara - 26 Sulawesi Tengah 1. Buol 165 - SK. 529/ M enhut-II/ 2014 11 Juni 2014 2. Buol 120 - SK. 527/ M enhut-II/ 2014 11 Juni 2014 3. Buol 95 - SK. 530/ M enhut-II/ 2014 11 Juni 2014 710 - SK. 528/ M enhut-II/ 2014 11 Juni 2014 5. Poso 5.500 - S. 986/ BPS-3/ 2014 7 Oktober 2014 6. Toli - toli 1.156 - S. 985/ BPS-3/ 2014 7 Oktober 2014 4. Banggai Kepulauan - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 245 No 1 27 Tahun 2014 PROVINSI Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 2 Sulawesi Selatan 1. Luwu 520 - SK. 215/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 2. Luwu 950 - SK. 216/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 3. Luwu 600 - SK. 217/ M enhut-II/ 2014 6 M aret 2014 4. Luwu 345 - SK. 307/ M enhut-II/ 2014 25 M aret 2014 5. Luwu 465 - S. 1189/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 6. Luwu 360 - S.548/ WP3H-3/ 2014 11 Desember 2014 7. Luwu 1.790 - ND. 375/ BPS-2/ 2014 15 Desember 2014 8. Luwu 315 - S. 1188/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 9. Luwu 300 - S. 624/ BPS-2/ 2014 23 Juni 2014 10. Luwu 280 - S. 1191/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 11. Luwu 470 - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 12. Luwu 310 - S. 1192/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 13. Luwu 720 - S. 1187/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 14. Luwu 895 - S. 1190/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 15. Bone 135 - SK. 650/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 16. Bone 115 - SK. 652/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 17. Bone 100 - SK. 651/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 18. Bone 80 - SK. 655/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 19. Bone 160 - SK. 656/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 20. Bone 160 - SK. 654/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 21. Bone 110 - SK. 657/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 22. Bone 60 - SK. 653/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 23. Bone 195 - SK. 649/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 24. Bone 155 - SK. 658/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 25. Barru 205 - SK. 643/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 26. Barru 40 - SK. 647/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 27. Barru 70 - SK. 648/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 28. Barru 100 - SK. 645/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 29. Barru 25 - SK. 644/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 30. Barru 50 - SK. 644/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 31. Barru 30 - SK. 646/ M enhut-II/ 2014 23 Juli 2014 32. Barru 760 - S. 525/ WP3H-3/ 2014 33. Enrekang 100 - SK. 699/ M enhut-II/ 2014 20 Agustus 2014 34. Enrekang 100 - SK. 700/ M enhut-II/ 2014 20 Agustus 2014 2.570 - S. 549/ WP3H-3/ 2014 11 Desember 2014 23 Juli 2014 28 Sulawesi Tenggara 1. Kolaka 29 Gorontalo - - - - - 30 Sulawesi Barat - - - - - 31 M aluku - - - - - 32 M aluku Utara - - - - - 246 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No 1 33 34 Tahun 2014 PROVINSI Kabupaten/ Kota Luas (Ha) Fungsi Kawasan SK M enhut Tanggal 3 4 5 6 7 2 Papua Barat Papua 11.005 HP/ HPT/ HPK SK. 228/ M enhut-II/ 2014 12 M aret 2014 2. Sorong Selatan 1.695 HP/ HPT/ HPK SK. 767/ M enhut-II/ 2014 18 September 2014 3. Sorong Selatan 1.850 HP/ HPT/ HPK SK. 768/ M enhut-II/ 2014 18 September 2014 - - 1. Kaimana - Jumlah - - 262.130 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Keterangan/ Note: (- ) : tidak ada kegiatan/ No Activities HPT : Hutan Produksi Terbatas HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Produksi Konversi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 247 Tabel/ Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2010 Fungsi No PROVINSI/ Province 1 Kabupaten/ Kota 2 3 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1. Aceh Timur 2 Sumatera Utara 1. Serdang Bedagai Luas HL HP HPT HPK NO SK M enhut Tanggal (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 9 10 7.563 3.964 3.569 - - SK.607/ M enhut-II/ 2010 28 Oktober 2010 200 - 200 - - SK.589/ M enhut-II/ 2010 18 Oktober 2010 3 Sumatera Barat - - - - - - - - 4 Riau - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - 8 Lampung 1. Lampung Tengah 5.745 5.745 - - - SK.53/ M enhut-II/ 2010 21 Januari 2010 2. Lampung Barat 6.490 6.490 - - - SK.58/ M enhut-II/ 2010 21 Januari 2010 9 Bangka Belitung - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - - - - - - - 16.755 16.755 - - - SK.388/ M enhut-II/ 2010 5 Juni 2010 652 - 652 - - SK.658/ M enhut-II/ 2010 23 November 2010 - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - 19 Nusa Tenggara Timur 1. Sikka 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 1. Palangkaraya 3.590 - - - 3.590 22 Kalimantan Selatan - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - - - - 25 Sulawesi Tengah - 26 Sulawesi Selatan 1. Jeneponto 2. Ngada 27 Sulawesi Tenggara - - - SK.518/ M enhut-II/ 2010 27September 2010 - - - - - - 890 890 - - - SK.59/ M enhut-II/ 2010 2. Toraja Utara 4.380 4.380 - - - SK.628/ M enhut-II/ 2010 3. Sidrap 1.130 10 - - - SK.679/ M enhut-II/ 2010 9 Desember 2010 160 60 100 - - SK.685/ M enhut-II/ 2010 13 Desember 2010 1. Konawe Selatan 21 Januari 2010 11 November 2010 2. Konawe Selatan 360 - 360 - - SK.682/ M enhut-II/ 2010 13 Desember 2010 3. Kolaka 515 - - - 515 SK.683/ M enhut-II/ 2010 13 Desember 2010 4. Kota Kendari 210 154 - 56 - SK.678/ menhut-II/ 2010 9 Desember 2010 5. Kota Kendari 35 7 - 28 - SK.684/ M enhut-II/ 2010 13 Desember 2010 28 Gorontalo - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - 33 Papua - - Jumlah/ Total 248 - - - - - - 48.675 38.455 4.881 84 4.105 - - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 - Lanjutan....... Tabel/ Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2011 No PROVINSI/ Province 1 Kabupaten/ Kota 2 3 Fungsi Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 NO SK M enhut Tanggal 9 10 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - - - - - - - 2 Sumatera Utara - - - - - - - - 3 Sumatera Barat - - - - - - - - 4 Riau - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - 8 Lampung 1. Way Kanan - - - SK.447/ M enhut-II/ 2011 9 Bangka Belitung - 1.295 - 1.295 - - - - - 3 Agustus 2011 - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat 1. Bima 1.999 - - SK.357/ M enhut-II/ 2011 2. Lombok Utara 1.284 1.284 - - - SK.352/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 3. Lombok Barat 226 226 - - - SK.358/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 4. Lombok Timur 1.450 1.450 - - - SK.356/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 5. Lombok Timur 360 - 360 - - SK.355/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 6. Kota Bima 1.050 - - 1.050 - SK.354/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 7. Dompu 4.400 4.400 - 1.999 - - 214 214 - 1. Sanggau 76.090 32.500 2. Sekadau 2.375 2.375 19 Nusa Tenggara Timur 1. Flores Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah - - 22 Kalimantan Selatan - 23 Kalimantan Timur 1. Balikpapan - 24 Sulawesi Utara - 1.400 - 1.400 - 25 Sulawesi Tengah 1. Sigi 2.630 26 Sulawesi Selatan 1. Bulukumba 2.265 1.365 265 27 Sulawesi Tenggara - - 28 Gorontalo - - 2. Soppeng - 7 Juli 2011 - SK.353/ M enhut-II/ 2011 - - SK.10/ M enhut-II/ 2011 - - SK.364/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 - - - SK.563/ M enhut-II/ 2011 30September 2011 - - - - 43.590 - - - - - - - - SK.129/ M enhut-II/ 2011 - - - - - 2.145 7 Juli 2011 19 Januari 2011 23 M aret 2011 - 485 SK.574/ M enhut-II/ 2011 3 Oktober 2011 900 - - SK.363/ M enhut-II/ 2011 7 Juli 2011 265 - - - SK.589/ M enhut-II/ 2011 10 November 2011 - - - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - - - Jumlah/ Total - 97.303 42.374 46.849 7.595 485 - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 - 249 Lanjutan....... Tabel/ Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2012 No PROVINSI/ Province 1 1 2 Nanggroe Aceh Darussalam Fungsi Kabupaten/ Kota 3 Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 NO SK M enhut 8 9 Tanggal 10 1. Aceh Timur 6.095 - 6.095 - - SK.55/ M enhut-II/ 2012 26 M aret 2012 2. Aceh Tamiang 3.352 - 3.352 - - SK.54/ M enhut-II/ 2012 26 M aret 2012 2 Sumatera Utara - - - - - - - - 3 Sumatera Barat - - - - - - - - 4 Riau - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - 8 Lampung - - - - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat - - - - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - 22 Kalimantan Selatan - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - - - - 25 Sulawesi Tengah - - - - - - - - 26 Sulawesi Selatan - - - - - - - - 27 Sulawesi Tenggara - - - - - - - - 28 Gorontalo - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - 33 Papua - - Jumlah/ Total 250 - - - - - - 9.447 - 9.447 - - - - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 - Lanjutan....... Tabel/ Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 203 No PROVINSI/ Province 1 1 2 2 3 Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 NO SK M enhut Tanggal 9 10 Nanggroe Aceh Darussalam Bener M eriah 95 - - - - SK. 541/ M enhut-II/ 2013 30 Juli 2013 Aceh Tamiang 5.148 - - - - SK. 740/ M enhut-II/ 2013 31 Oktober 2013 Sumatera Utara Toba Samosir 610 - - - - SK. 542/ M enhut-II/ 2013 30 Juli 2013 31 Oktober 2013 Padang Lawas Utara M andailing Natal 3 Fungsi Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 5.963 - - - - SK. 739/ M enhut-II/ 2013 17.600 - - - - S. 100/ V-BPS/ 2013 2 M ei 2013 Pasaman 1.635 - - - - SK.514/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Pasaman Barat 1.360 - - - - SK. 520/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Pasaman Barat 145 - - - - SK. 521/ menhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Solok 558 - - - - SK. 522/ M enhut-II/ 2013 25 Juli 2013 Pasaman Barat 1.360 - - - - S. 103/ V-BPS/ 2013 3 M ei 2013 Solok 558 - - - - S. 105/ V-BPS/ 2013 8 M ei 2013 Padang Pariaman 400 - - - - S. 73/ V-BPS/ 2013 4 Riau - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu Lahat 474 - - - - SK. 540/ M enhut-II/ 2013 M usi Rawas 380 - - - - S. 206/ V-BPS/ 2013 Bengkulu Selatan 605 - - - - SK. 543/ M enhut-II/ 2013 30 Juli 2013 Bengkulu Selatan 600 - - - - SK. 544/ M enhut-II/ 2013 30 Juli 2013 Lampung 30 Juli 2013 11 September 2013 Rejang Lebong 1.165 - - - - SK. 545/ M enhut-II/ 2013 Bengkulu Tengah 4.325 - - - - S. 246/ V-BPS/ 2013 4 Oktober 2013 Rejang Lebong 8 22 M aret 2013 30 Juli 2013 310 - - - - S. 319/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Lebong 3.950 - - - - S. 321/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Bengkulu Utara 3.842 - - - - S. 324/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Tanggamus 1.910 - - - - SK. 588/ M enhut-II/ 2013 29 Agustus 2013 Tanggamus 665 - - - - SK. 589/ M enhut-II/ 2013 29 Agustus 2013 Pringsewu 1.412 - - - - SK. 708/ M enhut-II/ 2013 25 Oktober 2013 Pringsewu 2.230 - - - - SK. 709/ M enhut-II/ 2013 25 Oktober 2013 Lampung Tengah 7.343 - - - - SK. 761/ M enhut-II/ 2013 1 Nopember 2013 545 - - - - SK. 762/ M enhut-II/ 2013 1 Nopember 2013 Lampung Utara Lampung Timur 920 - - - - SK. 763/ M enhut-II/ 2013 1 Nopember 2013 Tanggamus 2.306 - - - - SK. 628/ M enhut-II/ 2013 11 Oktober 2013 Tanggamus 4.834 - - - - SK. 683/ M enhut-II/ 2013 11 Oktober 2013 Lampung Selatan 3.132 - - - - SK. 934/ M enhut-II/ 2013 18 Desember 2013 Tanggamus 926 - - - - SK. 935/ M enhut-II/ 2013 18 Desember 2013 Way Kanan 6.116 - - - - S. 4/ V-BPS/ 2013 7 Januari 2013 Tanggamus 8.959 - - - - S. 61/ V-BPS/ 2013 Tanggamus 10.835 - - - - S. 118/ V-BPS/ 2013 25 Februari 2013 21 M ei 2013 Way Kanan 4.352 - - - - S. 323/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 12 Desember 2013 Lampung Barat 16.055 - - - - S. 363/ V-BPS/ 2013 Lampung 12.036 - - - - S. 10/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 3.717 - - - - S. 10/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 16.474 - - - - S.166/ V-BPS/ 2013 27 Juni 2013 Lampung Selatan Lampung Barat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 251 Tahun / Year 203 No PROVINSI/ Province 1 9 2 Bangka Belitung Fungsi Kabupaten/ Kota 3 Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 NO SK M enhut 8 9 Tanggal 10 Belitung 115 - - - - SK. 627/ M enhut-II/ 2013 18 September 2013 Belitung 120 - - - - SK. 628/ M enhut-II/ 2013 18 September 2013 Belitung Timur 1.550 - - - - SK. 663/ M enhut-II/ 2013 29 September 2013 Belitung Timur 3.062 - - - - S. 10/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Bangka Belitung 210 - - - - S. 73/ V-BPS/ 2013 22 M aret 2013 295 - - - - S. 102/ V-BPS/ 2013 - - - - - - 10 Kepulauan Riau Bintan 11 DKI Jakarta - 3 M ei 2013 - 12 Jawa Barat - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 1.800 - - - - S. 322/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Sumbawa 2.100 - - - - S. 343/ V-BPS/ 2013 2 Desember 2013 Bima 585 - - - - S. 10/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Bima 1.600 - - - - S. 10/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Dompu 2.242 - - - - S. 175/ V-BPS/ 2013 9 Juli 2013 Sumbawa 1.002 - - - - S. 175/ V-BPS/ 2013 9 Juli 2013 431 - - - - S. 175/ V-BPS/ 2013 9 Juli 2013 Sumbawa Barat 2.444 - - - - S. 267/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 M anggarai 2.570 - - - - S. 267/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 391 - - - - S. 267/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 2.754 - - - - S. 267/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Lombok Barat 19 Nusa Tenggara Timur Ngada Sumba Timur 20 Kalimantan Barat 21 Kalimantan Tengah 22 Kalimantan Selatan Alor 4.000 - - - - S. 267/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Sambas 1.400 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Kubu Raya 4.700 24 Oktober 2013 Tabalong Hulu Sungai Selatan Tapin Tabalong Tanah Bumbu Hulu Sungai Utara 23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara M inahasa Tenggara Sulawesi Tengah - - S. 266/ V-BPS/ 2013 - - - 730 - - - - S. 115/ V-BPS/ 2013 15 M ei 2013 5.550 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 800 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 527 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 4.460 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 9 Januari 2013 860 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 - - - - - - - 250 - - - - SK. 688/ M enhut-II/ 2013 - - - - S. 167/ V-BPS/ 2013 27 Juni 2013 Bolaang M angondow 846 - - - - S. 167/ V-BPS/ 2013 27 Juni 2013 Sigi 590 - - - - SK. 515/ M enhut-II/ 2013 2.598 - - - - SK. 171/ V-BPS-/ 2013 M orowali 21 Oktober 2013 25 Juli 2013 5 Juli 2013 Banggai Kepulauan 3.250 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Banggai 3.200 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Poso 3.800 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 Buol 800 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2013 24 Oktober 2013 1.350 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 Sigi 252 - 3.298 Bitung 25 - Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 9 Januari 2013 Tahun / Year 203 No PROVINSI/ Province 1 26 2 Sulawesi Selatan Fungsi Kabupaten/ Kota 3 Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 Bantaeng Luwu 29 Sulawesi Barat 10 - - SK. 591/ M enhut-II/ 2013 8.630 - - - - S. 111/ V-BPS/ 2013 15 M ei 2013 Pare-pare 110 - - - - S. 117/ V-BPS/ 2013 21 M ei 2013 505 - - - - S. 226/ V-BPS/ 2013 27 September 2013 Sidenreng Rappang 2.570 - - - - S. 316/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Barru 1.165 - - - - S. 369/ V-BPS/ 2013 18 Desember 2013 M ajene 1.500 - - - - S. 70/ V-BPS/ 2013 Sinjai Gorontalo 9 - 21 M aret 2013 700 - - - - S. 167/ V-BPS/ 2013 2.600 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 475 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 1.827 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Pangkajene Kepulauan 28 8 - Pangkajene Kepulauan Sidenreng Rappang Sulawesi Tenggara 7 Tanggal 270 Barru 27 6 NO SK M enhut 27 Juni 2013 Konawe Selatan 930 - - - - SK. 689/ menhut-II/ 2013 21 Oktober 2013 Kota Kendari 210 - - - - SK. 690/ M enhut-II/ 2013 21 Oktober 2013 Boalemo 1.580 - - - - S. 318/ V-BPS/ 2013 12 Nopember 2013 Gorontalo 1.023 - - - - S. 167/ V-BPS/ 2013 27 Juni 2013 Pohuwato 1.950 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Boalemo 1.900 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Polewali M andar 1.980 - - - - SK. 516/ M enhut-II/ 2013 Polewali M andar 2.020 - - - - SK. 517/ menhut-II/ 2013 Polewali M andar 4.000 - - - - S. 80/ V-BPS/ 2013 25 Juli 2013 25 Juli 2013 27 M aret 2013 30 M aluku - - - - - - - 31 M aluku Utara Ternate 290 - - - - SK. 426/ M enhut-II/ 2013 - Halmahera Timur 600 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 Halmahera Barat 500 - - - - S. 11/ V-BPS/ 2013 9 Januari 2013 25 Juli 2013 32 Papua Barat - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - - - 259.469 - - - - Jumlah/ Total - - - Keterangan / Note : (- ) : tidak ada kegiatan/ No Activities HPT : Hutan Produksi Terbatas HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Produksi Konversi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 253 Lanjutan....... Tabel/ Table 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014/ Determination of Community Forest Working Area in 2010-2014 Tahun / Year 2014 No PROVINSI/ Province 1 1 Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 1. Kota Sabang 1.100 1.100 - - - SK. 503/ M enhut-II/ 2014 2. Aceh Tengah 20.928 - - - - S. 249/ V-BPS/ 2014 2 Oktober 2014 3. Aceh Barat Daya 200 - - - - S. 1056/ BPS-2/ 2014 27 Oktober 2014 4. Aceh Barat Daya 441 - - - - S. 685/ VII-WP3H/ 2014 1.845 - - - - S. 264/ V-BPS/ 2014 - - - - - - 400 2 Nanggroe Aceh Darussalam 3 5. Simeuleu 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 1. Padang Pariaman 30 M ei 2014 7 Juli 2014 27 Oktober 2014 - - - - SK. 210/ M enhut-II/ 2014 - - - ND. 358/ BPS-2/ 2014 3 Desember 2014 3. Pasaman Barat 2.000 - - - - S. 316/ V-BPS/ 2014 8 Desember 2014 4. Sijunjung 1.635 - - - - S. 521/ BPS-2/ 2014 2 Juni 2014 5. Pasaman 1.000 - - - - S. 546/ BPS-2/ 2014 3 Juni 2014 1. M uaro Jambi 6 Sumatera Selatan 1. M usi Rawas - - - - - - - - S. 1211/ VII-WP3H/ 2014 380 - - - SK. 34/ M enhut-II/ 2014 - - - - ND. 315/ BPS-2/ 2014 310 310 - - - SK. 19/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 2. Lebong 3.950 3.950 - - - SK. 21/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 1. Rejang Lebong - 4 M aret 2014 - 2. Kota Pagar Alam 2.764 380 2.750 11 Desember 2014 10 Januari 2014 24 Oktober 2014 3. Bengkulu Tengah 4.325 4.325 - - - SK. 20/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 4. Bengkulu Utara 3.842 3.842 - - - SK. 18/ M enhut-II/ 2014 9 Januari 2014 5. Bengkulu Utara 3.176 - - - - S. 157/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 6. Bengkulu Selatan 5.112 - - - - S.257/ V-BPS/ 2014 21 Oktober 2014 7. Kepahiang 3.964 - - - - S.157/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 8. Seluma 14.808 - - - - S. 157/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 9. Seluma 14.478 - - - - S. 1010/ VII-WP3H/ 2014 7.055 - - - - S. 215/ VII-WP3H/ 2014 27 Februari 2014 10. Kaur 24 September 2014 1. Tanggamus 288 288 - - - SK. 81/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 2. Tanggamus 917 917 - - - SK. 80/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 3. Tanggamus 1.507 1.507 - - - SK. 82/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 4. Tanggamus 2.340 2.340 - - - SK. 78/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 5. Tanggamus 3.382 3.382 - - - SK. 76/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 6. Tanggamus 1.514 1.514 - - - SK. 77/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 7. Tanggamus 887 887 - - - SK. 79/ M enhut-II/ 2014 22 Januari 2014 8. Lampung Barat 6.130 6.130 - - - SK. 53/ M enhut-II/ 2014 16 Januari 2014 9. Lampung Barat 1.590 1.590 - - - SK. 52/ M enhut-II/ 2014 16 Januari 2014 620 620 - - - SK. 54/ M enhut-II/ 2014 - - - - S. 315/ V-BPS/ 2014 10. Lampung Barat 11. Pringsewu 254 10 - Riau Lampung 9 400 Jambi 8 Tanggal 4.050 4 Bengkulu NO SK M enhut 2. Pasaman Barat 5 7 Fungsi Kabupaten/ Kota 1.116 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 16 Januari 2014 8 Desember 2014 Tahun / Year 2014 No PROVINSI/ Province 1 9 Fungsi Kabupaten/ Kota 2 3 Bangka Belitung Luas HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 NO SK M enhut 9 Tanggal 10 1. Belitung 757 - - - - S. 1056/ BPS-2/ 2014 27 Oktober 2014 2. Belitung 902 - - - - S. 255/ V-BPS/ 2014 14 Oktober 2014 1.038 - - - - S. 157/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 295 - - - SK. 114/ M enhut-II/ 2014 - - - - - 3. Bangka Tengah 10 Kepulauan Riau 1. Bintan 11 DKI Jakarta - 295 - 30 Januari 2014 - 12 Jawa Barat - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat 370 - - - SK. 500/ M enhut-II/ 2014 2. Lombok Barat 1. Lombok Tengah 1.800 - - - - SK. 32/ M enhut-II/ 2014 3. Lombok Barat 477 - - - - SK. 469/ M enhut-II/ 2014 4. Lombok Barat 166 - - - - ND. 311/ BPS-2/ 2014 5. Sumbawa 2.100 - - - - SK.36/ M enhut-II/ 2014 6. Sumbawa 1.035 - - - - SK. 495/ M enhut-II/ 2014 28 M ei 2014 7. Kota Bima 585 - - - - SK. 120/ M enhut-II/ 2014 7 Februari 2014 1.983 - - - - SK. 486/ M enhut-III/ 2014 21 M ei 2014 9. Bima 965 - - - - SK. 504/ M enhut-II/ 2014 30 M ei 2014 10. Lombok Timur 450 - - - - SK. 497/ M enhut-II/ 2014 28 M ei 2014 11. Lombok Utara 750 - - - - ND. 310/ BPS-2/ 2014 S. 333/ VII-WP3H/ 2014 8. Dompu 19 Nusa Tenggara Timur 21 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah 30 M ei 2014 10 Januari 2014 12 M ei 2014 23 Oktober 2014 10 Januari 2014 23 Oktober 2014 12. Sumbawa Barat 2.405 - - - - 1. Sumba Timur 2.120 - - - - SK. 610/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 2. M anggarai 915 - - - - SK. 524/ M enhut-II/ 2014 11 Juni 2014 3. M anggarai 1.525 - - - - S. 206/ V-BPS/ 2014 14 Juli 2014 4. M anggarai Barat 5.332 - - - - S. 242/ V-BPS/ 2014 24 September 2014 400 - - - - S. 1056/ BPS-2/ 2014 27 Oktober 2014 5. Ngada 20 370 8 April 2014 6. Flores Timur 7.125 - - - - S. 512/ BPS-2/ 2014 30 M ei 2014 7. Timur Tengah Utara 1.003 - - - - S. 157/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 1. Sambas 1.375 - - - - SK. 713/ M enhut-II/ 2014 27 Agustus 2014 2. Sambas 600 - - - - ND. 358/ BPS-2/ 2014 3 Desember 2014 3. Sambas 1.400 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 4. Kubu Raya 4.400 - - - - S. 515/ BPS-2/ 2014 30 M ei 2014 5. Kubu Raya 3.690 - - - - S. 177/ V-BPS/ 2014 12 Juni 2014 6. Kubu Raya 4.700 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 1. Gunung M as 1.890 - - - - S. 199/ V-BPS/ 2014 8 Juli 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 255 Tahun / Year 2014 No PROVINSI/ Province 1 22 2 Kalimantan Selatan 3 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 26 Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 NO SK M enhut 9 Tanggal 10 730 - - - - SK. 41/ M enhut-II/ 2014 10 Januari 2014 2. Tabalong 765 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 3. Hulu Sungai Selatan 765 - - - - SK. 334/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 4. Hulu Sungai Selatan 5.550 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 5. Hulu Sungai Selatan 8.365 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 16.245 - - - - S. 1222/ BPS-2/ 2014 8 Desember 2014 7. Tanah Bumbu 600 - - - - S. 649/ BPS-2/ 2014 2 Juli 2014 8. Tapin 855 - - - - S. 436/ BPS-2/ 2014 7 M ei 2014 - - - - 500 - - - - SK. 501/ M enhut-II/ 2014 30 M ei 2014 2. Bitung 3.190 - - - - S. 454/ BPS-2/ 2014 13 M ei 2014 3. Bolaang M ongondow 6.330 - - - - S. 1207/ VII-WP3H/ 2014 10 Desember 2014 1. Bolmon Timur 1. M orowali Utara 1.165 - - - - SK. 605/ M enhut-II/ 2014 8 Juli 2014 2. Poso 1.550 - - - - S. 437/ BPS-2/ 2014 7 M ei 2014 3. Poso 3.800 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 4. Banggai 3.200 - - - - S. 612/ VII-WP3H/ 2014 24 Juni 2014 5. Banggai Kepulauan 3.250 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 6. Banggai Kepulauan 3.150 - - - - S. 545/ VII-WP3H/ 2014 9 Desember 2014 7. Buol 800 - - - - S. 266/ V-BPS/ 2014 24 Oktober 2014 8. Buol 715 - - - - S. 1195/ VII-WP3H/ 2014 10 Desember 2014 9. Toli-toli 7.101 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 10. Toli-toli 4.405 - - - - S. 1051/ VII-WP3H/ 2014 15 Oktober 2014 1. Pangkajene Kepulauan 505 - - - - SK. 33/ M enhut-II/ 2014 10 Januari 2014 2. Pare-pare 110 - - - - SK. 105/ M enhut-II/ 2014 29 Januari 2014 3. Barru 1.165 - - - - SK. 121/ M enhut-II/ 2014 7 Februari 2014 4. Barru 790 - - - - S. 1186/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 5. Sinjai 1.845 - - - - S. 1189/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 6. Sinjai 1.845 - - - - S. 548/ WP3H-3/ 2014 11 Desember 2014 7. Luwu Utara 3.007 - - - - ND. 375/ BPS-2/ 2014 15 Desember 2014 640 - - - - S. 1188/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 8. M aros 9. Soppeng 256 Luas 1. Tabalong 6. Tanah Laut 23 Fungsi Kabupaten/ Kota 1.090 - - - - S. 624/ BPS-2/ 2014 23 Juni 2014 10. Soppeng 100 - - - - S. 1191/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 11. Soppeng 250 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 12. Takalar 160 - - - - S. 1192/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 13. Bone 3.830 - - - - S. 1187/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 14. Bone 405 - - - - S. 1190/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 15. Bone 400 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 16. Wajo 1.728 - - - - S. 256/ V-BPS/ 2014 14 Oktober 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Tahun / Year 2014 No PROVINSI/ Province 1 2 3 17. Luwu Timur 28 29 30 Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat M aluku M aluku Utara HL HP HPT HPK (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 4 5 6 7 8 NO SK M enhut Tanggal 9 10 - - - - S. 317/ V-BPS/ 2014 8 Desember 2014 3.115 - - - - S. 541/ WP3H-3/ 2014 9 Desember 2014 1. Konawe Selatan 370 - - - - SK. 502/ M enhut-II/ 2014 30 M ei 2014 2. Konawe Selatan 700 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 3. Buton 425 - - - - SK. 493/ M enhut-II/ 2014 28 M ei 2014 4. Buton 850 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 5. Kolaka Timur 7.744 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 1. Boalemo 1.580 - - - - SK. 35/ M enhut-II/ 2014 10 Januari 2014 2. Gorontalo 1.105 - - - - SK. 336/ M enhut-II/ 2014 27 M aret 2014 3. Gorontalo 860 - - - - SK. 494/ M enhut-II/ 2014 28 M ei 2014 4. Gorontalo Utara 1.440 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 1. M ajene 1.575 - - - - S. 1189/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 2. Polewali M andar 12.460 - - - - S. 21/ V-BPS/ 2014 22 Januari 2014 3. Polewali M andar 12.910 - - - - S. 768/ VII-WP3H/ 2014 6 Agustus 201 1. Seram Timur 695 - - - - S. 1189/ BPS-2/ 2014 27 Nopember 2014 2. Seram Timur 700 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 2.000 - - - - S. 166/ V-BPS/ 2014 10 Juni 2014 3. M aluku Tengah 31 Luas 680 18. Luwu 27 Fungsi Kabupaten/ Kota 1. Halmahera Barat 205 - - - - S. 1057/ BPS-2/ 2014 27 Oktober 2014 2. Halmahera Timur 600 - - - - S. 1010/ VII-WP3H/ 2014 24 September 2014 32 Papua Barat - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - - - - - Jumlah 314.272 - - - - Keterangan / Note : (- ) : tidak ada kegiatan/ No Activities HPT : Hutan Produksi Terbatas HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Produksi Konversi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 257 258 Tabel/ Table 5.3.3. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010-2013/ Development of Community Nursery in 2010-2013 Tahun/ Year Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No BPDAS 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees 3 4 5 6 7 8 9 10 Unit 11 Batang/ Trees 12 1 BPDAS Krueng Aceh 266 6.650.000 356 8.900.000 360 9.000.000 175 4.375.000 70 1.750.000 2 BPDAS Wampu Sei Ular 330 8.250.000 368 9.200.000 227 5.675.000 295 7.375.000 120 3.000.000 3 BPDAS Asahan Barumun 376 9.400.000 544 13.600.000 300 7.500.000 300 7.500.000 120 3.000.000 4 BPDAS Agam Kuantan 114 2.850.000 98 2.450.000 105 2.625.000 150 3.750.000 60 1.500.000 5 BPDAS Indragiri Rokan 242 6.050.000 341 8.525.000 433 10.825.000 250 6.250.000 100 2.500.000 6 BPDAS Batanghari 69 1.725.000 195 4.875.000 211 5.275.000 293 7.325.000 117 2.925.000 7 BPDAS M usi 167 4.175.000 328 8.200.000 306 7.650.000 300 7.500.000 80 2.000.000 8 BPDAS Ketahun 78 1.950.000 268 6.700.000 384 9.600.000 300 7.500.000 120 3.000.000 9 BPDAS Way Seputih Sekampung 362 9.050.000 518 12.950.000 655 16.375.000 667 16.675.000 240 6.000.000 10 BPDAS Kepulauan Riau 48 1.200.000 56 1.400.000 75 1.875.000 75 1.875.000 40 1.000.000 11 BPDAS Baturusa Cerucuk 29 725.000 56 1.400.000 74 1.850.000 76 1.900.000 20 500.000 12 BPDAS Citarum Ciliwung 267 10.680.000 321 12.840.000 430 17.200.000 400 16.000.000 200 5.000.000 13 BPDAS Cimanuk Citanduy 223 8.920.000 250 10.000.000 474 18.960.000 200 8.000.000 80 2.000.000 14 BPDAS Pemali Jratun 397 15.880.000 364 14.560.000 517 20.680.000 500 20.000.000 200 5.000.000 15 BPDAS Serayu Opak Progo 240 9.600.000 368 14.720.000 446 17.840.000 366 14.640.000 200 5.000.000 16 BPDAS Solo 406 16.240.000 366 14.640.000 493 19.720.000 400 16.000.000 160 4.000.000 17 BPDAS Brantas 308 12.320.000 444 17.760.000 477 19.080.000 300 12.000.000 120 3.000.000 18 BPDAS Sampean 278 11.120.000 310 12.400.000 390 15.600.000 280 11.200.000 112 2.800.000 19 BPDAS Kapuas 335 8.375.000 393 9.825.000 214 5.350.000 248 6.200.000 99 2.475.000 20 BPDAS Kahayan 64 1.600.000 109 2.725.000 96 2.400.000 100 2.500.000 40 1.000.000 21 BPDAS Barito 244 6.100.000 373 9.325.000 200 5.000.000 200 5.000.000 82 2.050.000 22 BPDAS M ahakam Berau 206 5.150.000 251 6.275.000 183 4.575.000 200 5.000.000 80 2.000.000 Tahun/ Year No BPDAS 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees Unit Batang/ Trees 3 4 5 6 7 8 9 10 Unit 11 Batang/ Trees 12 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 23 BPDAS Unda Anyar 115 2.875.000 111 2.775.000 157 3.925.000 167 4.175.000 69 1.725.000 24 BPDAS Dodokan M oyosari 246 6.150.000 292 7.300.000 300 7.500.000 300 7.500.000 120 3.000.000 25 BPDAS Benain Noelmina 602 15.050.000 600 15.000.000 352 8.800.000 600 15.000.000 210 5.250.000 26 BPDAS Tondano 213 5.325.000 296 7.400.000 224 5.600.000 378 9.450.000 191 4.775.000 27 BPDAS Bone Bolango 88 2.200.000 150 3.750.000 166 4.150.000 175 4.375.000 70 1.750.000 28 BPDAS Palu Poso 170 4.250.000 214 5.350.000 238 5.950.000 152 3.800.000 61 1.525.000 29 BPDAS Lariang M amasa 176 4.400.000 195 4.875.000 279 6.975.000 350 8.750.000 140 3.500.000 30 BPDAS Saddang 213 5.325.000 268 6.700.000 221 5.525.000 250 6.250.000 100 2.500.000 31 BPDAS Jeneberang Walanae 462 11.550.000 464 11.600.000 282 7.050.000 307 7.675.000 145 3.625.000 32 BPDAS Sampara 220 5.500.000 379 9.475.000 247 6.175.000 400 10.000.000 160 4.000.000 33 BPDAS Ake M alamo 88 2.200.000 157 3.925.000 109 2.725.000 150 3.750.000 90 2.250.000 34 BPDAS Wae Hapu Batu M erah 99 2.475.000 152 3.800.000 100 2.500.000 125 3.125.000 50 1.250.000 35 BPDAS Remu Ransiki 128 3.200.000 123 3.075.000 128 3.200.000 152 3.800.000 60 1.500.000 36 BPDAS M emberamo 147 3.675.000 192 4.800.000 200 5.000.000 470 11.750.000 150 3.750.000 Jumlah/ Total 8.016 232.185.000 10.270 293.095.000 10.053 299.730.000 10.051 287.965.000 4.076 Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) tidak ada kegiatan/ No Activities 101.900.000 259 V.4. HASIL HUTAN KEM ASYARAKATAN Forest Products Community Tabel/ Table 5.4. No Hasil Kegiatan Perlebahan Tahun 2010-2014/ The Result of bee colonies and honey production in 2010- 2014 2010 2011 2012 2013 2014 JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Koloni/ Colony (Box) Produksi/ Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder Koloni/ Colony (Box) Produksi M adu/ M adu Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder Koloni/ Colony (Box) 3 4 5 6 7 8 9 PROVINSI/ Province 1 2 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2 Produksi Jumlah M adu/ Kepala M adu Keluarga/ Production householder (Ton) 10 11 Koloni/ Colony (Box) 12 Produksi Jumlah M adu/ Kepala M adu Keluarga/ Production householder (Ton) 13 14 Koloni/ Colony (Box) Produksi M adu/ M adu Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder 15 16 17 - - - - - - - - - - - - - - - Sumatera Utara 100 - - - - - - - - - - - - - - 3 Sumatera Barat - - - - - - - - - - - - - - - 4 Riau - - - - - - - - - - - - 1 - - 5 Jambi - - - - - - - - - - - - 5 - 15 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - 106 - 106 - - - - - - - - 8 Lampung - - - - - - - - - - - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat - 4,21 - - - - - - - - - - - - - 13 Jawa Tengah 8.634 1,94 1.188 8.634 1,94 1.188 8.634 1,94 1.188 50 - - 8.637 1,94 1.188 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - - 4 - - 1 - - 263 15 Jawa Timur 60 - 200 - - - 181 - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - - - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat - 0,20 1.052 - - - - - - - - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - - - - - - - - 22 Kalimantan Selatan 769 9,03 - - - - - - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - - - - - - - - - - - 264 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No 2010 2011 2012 2013 2014 JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total JUM LAH/ Total Koloni/ Colony (Box) Produksi/ Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder Koloni/ Colony (Box) Produksi M adu/ M adu Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder Koloni/ Colony (Box) 3 4 5 6 7 8 9 PROVINSI/ Province 1 2 Produksi Jumlah M adu/ Kepala M adu Keluarga/ Production householder (Ton) 10 11 Koloni/ Colony (Box) 12 Produksi Jumlah M adu/ Kepala M adu Keluarga/ Production householder (Ton) 13 14 Koloni/ Colony (Box) Produksi M adu/ M adu Production (Ton) Jumlah Kepala Keluarga/ householder 15 16 17 25 Sulawesi Tengah 480 0,02 85 - - - - - - - - - - - - 26 Sulawesi Selatan - - - - - - - - - 10 - - - - - 27 Sulawesi Tenggara - - - - - - - - - - - - - - - 28 Gorontalo - - - - - - 20 - 2 - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - - - - - - - - - - 10.043 15,40 2.525 8.634 107,94 1.188 8.941 1,94 1.190 64 - - 8.644 1,94 1.203 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Tabel/ Table 5.4.1. Hasil- Hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2010-2014 / The Result of natural silk activities in 2010-2014 TAHUN/ Year 2010 No PROVINSI / Province Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 1 2 Nanggroe Aceh Darussalam 2011 2012 Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Sumatera Utara - 4 167 20 22 - 5 176 22 22 - 18 544 58 22 3 Sumatera Barat - 9 247 30 31 - 4 109 14 31 - 4 133 15 14 4 Riau - - - - - - - - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - 6 172 21 - - 2 49 5 - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - - - - - - - - 8 Lampung - - - - - - - - - - - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat - 266 3.337 774 945 8 138 3.881 569 945 3 131 4.016 446 945 13 Jawa Tengah - 1.501 36.680 4.310 636 - 1.116 31.651 3.756 636 - 1.527 44.890 4.641 636 14 DI Yogyakarta - - - - 134 - - - - 134 - - - - 134 15 Jawa Timur - - 23 3 - - - 67 8 - - 4 110 11 - 16 Banten - - - - - - - - - - - - - - - 17 Bali - 4 115 14 98 5 20 643 79 98 - 17 595 74 118 265 18 Nusa Tenggara Barat - - - - - - - - - - - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - 9 237 28 170 - - - - 170 - 4 117 13 170 20 Kalimantan Barat - - - - - - - - - - - 4 65 7 - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - - - - - - - - 22 Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - 1 23 3 - - 1 - - - - - - - - 266 TAHUN/ Year 2010 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No PROVINSI / Province 1 2 2011 Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) 3 4 5 6 2012 Jumlah Kepala Keluarga Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) 7 8 9 10 11 Jumlah Kepala Keluarga Penanaman M urbei (Ha) Penyerapan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) 12 13 14 15 16 Jumlah Kepala Keluarga 17 24 Sulawesi Utara - - - - 22 - - - - 22 3 - - - 37 25 Sulawesi Tengah - 2 20 - 25 - 14 311 39 25 3 2 20 2 25 26 Sulawesi Selatan 15 4.568 116.431 15.004 1.378 97 4.062 122.156 13.026 1.459 - 3.192 110.854 13.606 1.483 27 Sulawesi Tenggara - - - - 10 - - - - 10 - - - - 10 28 Gorontalo - - - - - - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - 34 1.005 134 135 - 24 724 82 179 1 68 1.775 183 179 30 M aluku - - - - - - - - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - - - - - - - - 33 Papua - - 89 11 - - - - - - - - - - - 15,00 6.402,00 158.545,31 20.349,70 3.606,00 110,00 5.385,50 159.766,50 17.601,50 3.731,00 10,00 4.968,88 163.118,50 19.056,17 3.773,00 Jumlah Lanjutan.... Tabel/ Table 5.4.1. Hasil- Hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2010-2014 / The Result of natural silk activities in 2010-2014 TAHUN/ Year 2013 No PROVINSI/ Province Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 2 2014 Penana- man M urbei (Ha) Penyera- pan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga Penana- man M urbei (Ha) Penyera- pan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 267 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - - - - - - - - - 2 Sumatera Utara - 2,00 65,00 7,00 - - 2,00 61,00 6,00 10,00 3 Sumatera Barat - 6,00 203,00 22,00 10,00 - 18,00 669,00 72,00 10,00 4 Riau - - - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - - - 8 Lampung - - - - - - 4,00 125,00 12,00 - 9 Bangka Belitung - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat 5,00 123,00 4.132,00 480,00 360,00 4,00 175,00 6.339,00 709,50 360,00 13 Jawa Tengah - 1.548,50 52.550,00 5.841,00 614,00 - 1.204,50 39.834,00 4.377,00 274,00 14 DI Yogyakarta - - - - 134,00 - 0,50 15,00 1,00 - 15 Jawa Timur - 12,50 414,00 48,50 - - 5,00 181,00 20,00 15,00 16 Banten - - - - - - - - - - 17 Bali - 9,00 296,00 34,00 77,00 - 4,50 147,00 16,00 67,00 18 Nusa Tenggara Barat - - - - 15,00 - - - - 30,00 19 Nusa Tenggara Timur - 7,00 239,00 26,50 170,00 - - - - 47,00 20 Kalimantan Barat - - - - - - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - - - 22 Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - 268 TAHUN/ Year 2013 No PROVINSI/ Province 2014 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Penana- man M urbei (Ha) Penyera- pan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga Penana- man M urbei (Ha) Penyera- pan Telur Ulat (Boks) Produksi Kokon (Kg) Produksi Raw Silk (Kg) Jumlah Kepala Keluarga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 24 Sulawesi Utara - - - - 42,00 - - - - 42,00 25 Sulawesi Tengah - - - - 36,00 - 4,00 126,00 14,50 36,00 26 Sulawesi Selatan 15,00 2.884,13 101.355,00 12.076,50 1.137,00 5,00 2.673,50 100.733,00 11.154,00 1.073,00 27 Sulawesi Tenggara - - - - 12,00 - 12,00 142,00 16,00 10,00 28 Gorontalo - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - 44,00 1.490,00 177,50 95,00 - 123,00 4.343,00 483,00 113,00 30 M aluku - - - - - - - - - - 31 M aluku Utara - - - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - - - 33 Papua - - - - - - 3,00 92,00 9,00 - 20,00 4.636,13 160.744,00 18.713,00 2.702,00 9,00 4.229,00 152.807,00 16.890,00 2.087,00 Jumlah Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/ No Activities Tabel/ Table 5.4.2. Realisasi Pembangunan Budidaya Tanaman Rotan Tahun 2010-2014 / Realization of development rattan cultivation in 2010-2014 TAHUN/ Year 2010 PROVINSI/ No Province 1 2 2011 2012 2013 2014 LUAS/ Area (Ha) Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group LUAS/ Area (Ha) Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group LUAS/ Area (Ha) Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group LUAS/ Area (Ha) Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group LUAS/ Area (Ha) Jumlah Kelompok Kerja/ Working Group 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Nanggroe Aceh Darussalam - 2 Sumatera Utara 10 - 3 Sumatera Barat - - 4 Riau - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Jambi - - - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - - - - - - 7 Bengkulu - - - - - - - - - - 8 Lampung - - - - - - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - - - - - - 12 Jawa Barat - - - - - - - - - - 13 Jawa Tengah - - - - - - - - - - 14 DI Yogyakarta - - - - - - - - - - 15 Jawa Timur - - - - - - - - - - 16 Banten - - - - - - - - - - 17 Bali - - - - - - - - - - 18 Nusa Tenggara Barat 10 - - - - - - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - - - - - - 20 Kalimantan Barat - - 30 - - - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - - - - - - 22 Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - - - - - - 24 Sulawesi Utara - - - - - - - - - - 25 Sulawesi Tengah - - - - - - - - - - 26 Sulawesi Selatan 10 - - - - - - - - - 27 Sulawesi Tenggara 10 - - - - - - - 40 - 28 Gorontalo - - - - - - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - - - - - - 30 M aluku - - - - - - - - 43.933 - 31 M aluku Utara - - - - - - - - - - 32 Papua Barat - - - - - - - - - - 33 Papua Jumlah/ Total - - - - - - - - - - 40 - 40 - 30 - 10 - 43.973 - Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/ No Activities Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 269 Tabel/ Table 5.4.3. Realisasi Pembuatan Tanaman Bambu Tahun 2010- 2014 / Realization of bamboo area in 2010-2014 TAHUN/ Year No PROVINSI/ Province 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 5 6 7 8 8 1 Nanggroe Aceh Darussalam - - - - - 2 Sumatera Utara - - - - - 3 Sumatera Barat 1 - - - - 4 Riau - - - - - 5 Jambi - - - - - 6 Sumatera Selatan - - - - - 7 Bengkulu - - - - - 8 Lampung - - - - - 9 Bangka Belitung - - - - - 10 Kepulauan Riau - - - - - 11 DKI Jakarta - - - - - 12 Jawa Barat - - - - 39 13 Jawa Tengah - - 60 - 280 14 DI Yogyakarta 5 20 61 50 30 15 Jawa Timur 30 30 50 - 31 16 Banten - - - - - 17 Bali 50 - - 5 - 18 Nusa Tenggara Barat 1 - - - - 19 Nusa Tenggara Timur - - - - - 20 Kalimantan Barat - - - - - 21 Kalimantan Tengah - - - - - 22 Kalimantan Selatan 10 - - - - 23 Kalimantan Timur - - - - - 24 Sulawesi Utara - - 10 - - 25 Sulawesi Tengah - - - - - 26 Sulawesi Selatan - - - - - 27 Sulawesi Tenggara 2 - - - - 28 Gorontalo - - - - - 29 Sulawesi Barat - - - - - 30 M aluku - - 1.080 - 1.821 31 M aluku Utara - - - - - 32 Papua Barat - - - - - 33 Papua - - - - - 99 50 1.261 55 2.200 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watershed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : ( - ) : tidak ada kegiatan/ No Activities 270 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 V.5. SATU M ILIAR POHON One Billion Indonesia Trees Tabel/ Table 5.5.1 No Penanaman Satu M iliar Pohon Tahun 2010 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2010 (Forestry Activity) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 2 3 1 RHL Sumber Dana RHL Sumber APBD Dana DAK/ Provinsi, DBHDR Kab/ (Batang) Kota (Batang) 4 5 Reklamasi Hutan Penghijauan Hutan Hutan Rakyat Lingkungan Bekas Kota Kemitraan (APBN) Tambang (Batang) (Batang) (Batang) (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) 6 7 8 9 10 Hutan Tanaman Industri (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 11 12 13 14 15 273 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2.226.847 - 1.692.736 22.140.935 - - 8.660 26.751 66.554 - - - 26.162.483 2 Sumatera Utara 4.791.842 - 4.116.103 30.854.817 - 138.131 3.706 668.773 57.351.911 - - - 97.925.283 3 Sumatera Barat 5.724.325 - 3.145.933 10.029.186 - - 30.017 1.079.973 - - - - 20.009.434 4 Riau 3.910.043 - 54.345 6.960.744 - - 33.088 - 239.642.854 - - - 250.601.074 5 Jambi 571.157 - - 1.698.933 - - - - 40.181.805 - - - 42.451.895 6 Sumatera Selatan 1.330.851 - 514.262 12.002.141 3.328.293 - - 222.796 112.420.976 - - - 129.819.319 7 Bengkulu 6.287.166 - 1.769.220 6.083.278 - - 1.482 194.135 - - - - 14.335.281 8 Lampung 8.977.705 - 2.876.241 18.688.265 - 99.882 18.529 874.373 10.963.826 - - - 42.498.821 9 Bangka Belitung 66.543 - 1.471.330 1.424.911 - - 18.528 205.600 415.961 - - - 3.602.873 10 Kepulauan Riau 998.139 - - 2.192.171 1.015.274 - 7.938 - - - - - 4.213.522 11 DKI Jakarta - - - - - - 1.112 - - - - - 1.112 12 Jawa Barat 9.475.665 - 4.622.314 15.619.225 - 526.438 5.519 1.138.061 - - 21.382.876 - 52.770.098 13 Jawa Tengah 9.960.757 - 27.014.326 40.335.959 - 2.204.249 7.407 8.324.882 - - 27.123.271 - 114.970.851 14 D.I. Yogyakarta 410.346 - 5.504.911 3.945.909 - 3.162.616 - 2.401.086 - - - - 15.424.868 15 Jawa Timur 5.199.305 - 12.035.327 38.034.182 - - 12.729 2.938.779 - - 52.261.618 - 110.481.940 16 Banten 2.445.440 - 1.437.114 3.836.301 - 19.941 5.558 21.018 - - 1.370.497 - 9.135.869 17 Bali 760.803 - 4.296.246 4.767.972 - - - 902.652 - - - - 10.727.673 18 Nusa Tenggara Barat 1.109.044 - 7.788.393 - 45.335 - - 1.899.314 - - - - 10.842.086 19 Nusa Tenggara Timur 1.081.317 - 4.674.645 62.257.681 - - 74.114 631.704 1.798.293 - - - 70.517.754 20 Kalimantan Barat 7.014.697 - 1.445.164 17.372.360 - - - 74.903 11.538.057 - - - 37.445.181 274 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 RHL Sumber Dana RHL Sumber APBD Dana DAK/ Provinsi, DBHDR Kab/ (Batang) Kota (Batang) No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 21 Kalimantan Tengah 9.371.415 - 674.276 3.671.889 - 398.837 66.332 47.769 7.762.192 - - - 21.992.710 22 Kalimantan Selatan 4.574.803 - 1.049.656 12.440.575 192.580 - 3.706 4.968 8.120.931 - - - 26.387.219 23 Kalimantan Timur 5.683.847 - - 7.179.362 328.712 - 29.794 - 53.631.885 - - - 66.853.600 24 Sulawesi Utara 1.552.660 - 1.881.934 11.344.490 - - 7.412 529.287 6.104.755 - - - 21.420.538 25 Sulawesi Tengah 1.170.374 - 1.770.226 - - 285.834 7.523 222.033 - - - - 3.455.990 26 Sulawesi Selatan 4.602.530 - 5.481.769 22.688.976 - - 11.117 886.604 - - - - 33.670.996 27 Sulawesi Tenggara 2.384.442 - 4.708.863 11.508.901 - - 5.559 972.204 - - - - 19.579.969 28 Gorontalo 1.389.187 - 1.352.578 4.932.387 - 66.472 9.265 29.808 - - - - 7.779.697 29 Sulawesi Barat 1.109.043 - 521.306 9.700.361 - - 5.182 121.526 - - - - 11.457.418 30 M aluku 1.109.043 - 1.194.575 4.548.757 - - 7.412 483.810 - - - - 7.343.597 31 M aluku Utara 4.347.450 - 340.157 4.767.974 - - 13.860 30.572 - - - - 9.500.013 32 Papua Barat 2.248.030 - 226.453 6.686.125 - - 3.476 - - - - - 9.164.084 33 Papua 1.355.256 - 724.597 5.535.233 80.609 - 22.975 166.619 - - - - 7.885.289 113.240.072 - 104.385.000 403.250.000 4.990.803 6.902.400 422.000 25.100.000 550.000.000 Jumlah/ Total Sumber/ Source : 4 5 Reklamasi Hutan Penghijauan Hutan Hutan Rakyat Lingkungan Bekas Kota Kemitraan (APBN) Tambang (Batang) (Batang) (Batang) (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) 6 7 8 9 10 Hutan Tanaman Industri (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 11 12 13 14 15 - 102.138.262 - 1.310.428.537 Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : (- ) : *) : tidak ada kegiatan/ No Activities tanggal SK belum terlaporkan Tabel/ Table 5.5.2 No Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2011 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2011 (Forestry Activity) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/ Kota (Batang) RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang) Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam ( Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 275 1 Nanggroe Aceh Darussalam 2.822.000 2.902.841 1.329.352 17.800.000 - 11.000 33.000 1.339.288 51.860 - - 299.282 - - 12.400 26.601.023 2 Sumatera Utara 3.593.040 435.900 642.594 38.396.444 - 253.300 13.200 2.928.268 24.443.160 13.600 - 140.800 670 - 385.499 71.246.475 3 Sumatera Barat 1.283.990 23.525 1.438.890 10.500.000 - - 16.000 917.478 2.171.457 50.744 4.040 - 50 - 76.829 16.483.003 4 Riau 7.124.300 6.056.624 - 10.050.000 - 4.013.968 41.600 - 131.869.200 12.400 - - - - - 159.168.092 5 Jambi 2.404.030 62.771 25.984 1.600.000 - - 27.720 650.000 41.091.725 - - 25.000 - - 28.223.676 74.110.906 6 Sumatera Selatan 2.774.000 256.861 122.798 16.400.000 - 387.500 - 1.653.458 85.030.660 - - - - - 378.052 107.003.329 7 Bengkulu 3.074.600 600.000 255.200 3.961.186 - - 149.600 1.000.000 - - - - - - 57.750 9.098.336 8 Lampung 9.131.940 857.900 2.331.813 27.920.000 - 1.267.100 16.280 2.344.310 7.093.482 - - - 2.101.705 - 360.200 53.424.730 9 Bangka Belitung 262.190 44.000 534.230 1.109.804 744.656 297.800 22.000 277.878 1.436.505 - - - 276.459 - 107.365 5.112.887 10 Kepulauan Riau 2.817.500 - - 2.176.800 - - 8.800 342.075 - - - - - - 4.500 5.349.675 11 DKI Jakarta 3.850.000 1.750 - - - - 8.800 12.000 - - - - - - 294.412 4.166.962 12 Jawa Barat 2.258.031 13.835.026 1.285.796 10.879.000 249.733 2.638.516 61.776 1.859.782 - - - - - 14.579.557 8.071.065 55.718.282 13 Jawa Tengah 1.225.130 2.243.136 5.102.779 44.302.754 20.200 14.831.529 23.760 7.127.078 - - - - - 19.414.783 13.416.553 107.707.702 14 D. I. Yogyakarta 264.450 380.756 303.595 4.211.289 - 55.200 - 438.416 - - - - - - 44.966 5.698.672 15 Jawa timur 1.523.410 11.202.756 5.291.837 70.547.004 - 5.120.528 5.419 6.253.095 - - - - - 43.766.114 27.528.355 171.238.518 16 Banten 673.560 973.990 1.076.150 4.200.000 40.000 - - 559.790 - - - - - 502.408 - 8.025.898 17 Bali 1.918.270 234.000 924.067 5.108.000 - 467.492 - 1.099.705 - - - - - - - 9.751.534 18 Nusa Tenggara Barat 22.000 - - 4.610.000 71.509 - - 115.000 - - - 600.000 - - 25.236.350 30.654.859 19 Nusa Tenggara Timur 2.640.000 3.534.242 2.611.578 29.950.000 - - 880 2.578.850 - - - - - - - 41.315.550 20 Kalimantan Barat 2.572.035 255.424 2.896.075 13.550.000 - 61.600 17.600 983.248 12.796.265 3.612.400 419.330 - - - 381.797 37.545.774 21 Kalimantan Tengah 5.502.000 - 56.000 6.050.000 - 146.400 25.960 7.077 4.900.040 7.580.700 12.330.898 - 6.660 - - 36.605.735 22 Kalimantan Selatan 972.000 2.926.605 165.000 17.550.000 8.243.455 - 14.960 - 19.614.615 - - - 560.000 - - 50.046.635 23 Kalimantan Timur 1.381.220 224.452 - 2.177.622 2.793.338 - 17.160 - 29.662.148 2.623.248 1.685.146 4.400 - - - 40.568.734 276 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/ Kota (Batang) RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang) Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam ( Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 Sulawesi Utara 2.035.800 228.550 2.156.677 7.420.351 - 1.274.673 9.680 668.731 - 200 - 192.481 - - 70.400 14.057.543 25 Sulawesi Tengah 1.433.996 12.140 1.984.561 8.500.000 5.875 17.600 48.000 1.000.000 - - - - - - 50.000 13.052.172 26 Sulawesi Selatan 4.100.004 573.816 3.229.785 37.666.116 220.920 50.000 32.400 3.028.787 - - - 340.000 - - 1.860.216 51.102.044 27 Sulawesi Tenggara 2.038.000 140.000 558.536 8.100.000 - - 16.000 - - - - - - - - 10.852.536 28 Gorontalo 2.840.880 417.984 284.024 4.951.000 - 274.800 42.680 369.900 - - - - - - 1.320 9.182.588 29 Sulawesi Barat 1.158.300 133.600 957.943 8.841.171 - 19.567 17.600 927.400 - - - - - - 2.200 12.057.781 30 M aluku 1.320.000 404.540 - 7.543.330 - 206.000 50.600 70.359 - - - - - - - 9.594.829 31 M aluku Utara 2.470.767 - 181.981 7.850.000 - 51.556 - 10.000 - - 249.988 - - - 1.000 10.815.292 32 Papua Barat 2.289.161 - - 6.150.000 - - 13.200 53.120 - 2.647.820 400 - - - 983.940 12.137.641 33 Papua 3.393.800 125.500 495.130 5.950.000 301.712 26.950 6.600 1.086.110 1.919.387 1.532.680 178.868 - - - - 15.016.737 83.170.404 49.088.689 36.242.375 446.021.871 12.691.398 31.473.079 741.275 39.701.203 362.080.504 18.073.792 14.868.670 1.601.963 2.945.544 78.262.862 107.548.845 1.284.512.474 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Tabel/ Table 5.5.3 Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2012 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2012 (Forestry Activity) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 1 Nanggroe Aceh RHL Sumber Reklamasi RHL Sumber Kebun Bibit Dana APBD Hutan Bekas Dana DAK/ Rakyat (KBR) Provinsi, Tambang DBHDR (Batang) Kab/ Kota (Batang) (Batang) (Batang) 4 5 6 7 Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam ( Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.764.400 218.000 1.909.994 10.975.000 - - 6.000 181.145 76.800 - - - - - 15.000 16.146.339 Darussalam 2 Sumatera Utara 4.122.094 570.000 256.100 11.200.000 - 22.400 - 152.620 28.848.000 - - 50.000 - - 51.600 45.272.814 3 Sumatera Barat 1.886.738 88.200 1.385.370 7.400.000 221.661 - 9.520 600.968 3.069.520 - 7.672 146.000 - - - 14.815.649 4 Riau 1.681.440 201.161 907.000 7.300.000 7.416 62.700 14.520 135.286 210.976.592 - - 2.500.719 - - 33.960 223.820.794 5 Jambi 3.866.806 430.123 135.470 3.025.000 - 306.752 4.440 17.840 64.961.280 220.000 - - - - 15.449 72.983.160 6 Sumatera Selatan 2.754.800 58.235 73.000 7.650.000 2.378.519 486.000 5.000 1.318.250 132.319.776 - - - - - 37.500 147.081.080 7 Bengkulu 2.614.920 1.000.000 304.250 9.600.000 298.628 989.600 14.000 943.050 - - - - - - 204.895 15.969.343 8 Lampung 5.940.888 1.516.557 1.567.096 13.900.000 19.000 1.270.000 - 100.000 3.084.800 - - 561.000 27.071.705 - 2.315.000 57.346.046 9 Bangka Belitung 52.438 7.800.340 666.229 1.875.000 8.205 291.190 22.000 119.743 393.600 - - - - - 94.000 11.322.745 10 Kepulauan Riau 563.500 5.000 237.450 1.875.000 - 10.010 4.000 219.100 - - - - - - 75.709 2.989.769 11 DKI Jakarta 888.800 760.000 - - - - 3.000 32.000 - - - - - - 55.500 1.739.300 12 Jawa Barat 1.749.762 3.994.888 1.459.260 26.560.000 13.530 13.078.803 24.220 59.944.396 - - - 5.323.498 - 24.823.293 32.363.759 169.335.409 13 Jawa Tengah 1.164.046 1.071.372 3.589.911 39.720.000 10.000 2.076.396 12.536 1.646.236 - - - 3.800.819 - 25.610.215 3.459.989 82.161.520 14 D.I.Yogyakarta 104.200 323.902 778.178 3.960.000 320.300 1.070.480 - 451.992 - - - 32.000 - 522.099 175.000 7.738.151 15 Jawa Timur 584.682 6.537.281 6.005.474 43.480.000 1.169.000 16.059.128 23.049 4.782.113 - - - 210.000 - 45.869.794 22.528.355 147.248.876 16 Banten 211.712 470.371 457.560 6.960.000 - - 10.500 225.130 - - - 4.675.860 - 2.184.093 304.820 15.500.046 17 Bali 463.654 2.109.912 1.930.190 3.925.000 - 455.000 - 254.561 - - - - - - 376.073 9.514.390 18 Nusa Tenggara Barat 1.224.404 1.438.650 1.742.673 9.570.000 549.560 72.200 4.400 384.300 287.200 - - 148.250 480.500 - 10.009.965 25.912.102 19 Nusa Tenggara Timur 2.468.800 304.180 561.895 8.800.000 - 963.728 19.200 4.308.999 - - - - - - - 17.426.802 277 20 Kalimantan Barat 2.594.407 288.691 5.459.495 5.350.000 266.497 516.000 18.800 266.693 20.632.816 3.105.432 1.342.250 88.000 33.373 - 144.396 40.106.850 21 Kalimantan Tengah 3.200.400 4.579.394 872.669 3.150.000 1.965.382 388.888 24.000 633.164 10.915.472 8.392.615 13.974.631 63.903 - - 5.672.717 53.833.235 22 Kalimantan Selatan 623.444 110.805 251.043 4.325.000 4.018.454 257.000 14.000 209.378 11.128.000 107.679 - - - - 81.210 21.126.013 23 Kalimantan Timur 1.116.244 83.600 184.650 4.575.000 19.608.930 - 6.000 2.860.121 70.974.320 14.116.776 2.168.134 - 66.696 - 700 115.761.171 24 Sulawesi Utara 887.160 859.744 658.507 5.625.000 235.994 - 18.000 500.000 - - - 200.000 - - 1.106.500 10.090.905 278 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 RHL Sumber Reklamasi RHL Sumber Kebun Bibit Dana APBD Hutan Bekas Dana DAK/ Rakyat (KBR) Provinsi, Tambang DBHDR (Batang) Kab/ Kota (Batang) (Batang) (Batang) 4 5 6 7 Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam ( Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 Sulawesi Tengah 1.486.799 266.500 1.036.227 5.150.000 - 40.000 28.000 519.005 - - - 189.200 137.500 - 2.658.397 11.511.628 26 Sulawesi Selatan 3.240.001 1.145.864 4.324.662 11.750.000 1.139.600 240.200 18.350 1.191.396 - - - 352.500 - - 1.330.919 24.733.492 27 Sulawesi Tenggara 2.977.600 486.275 379.600 6.225.000 105.886 26.757 16.000 59.691 - - - - - - 8.696 10.285.505 28 Gorontalo 1.734.176 270.650 1.060.472 4.500.000 - 30.000 24.200 482.600 24.000 - - - - - 1.789 8.127.887 29 Sulawesi Barat 441.660 861.850 497.390 7.800.000 - 2.886.435 8.800 810.150 - - - - - - 34.000 13.340.285 30 M aluku 1.464.000 404.540 1.145.388 2.500.000 - 76.000 21.600 73.830 107.200 - - - - - 11.530 5.804.088 31 M aluku Utara 610.753 20.000 394.510 2.725.000 1.216.446 6.000 3.800 220.400 - - 236.472 - - - 44.100 5.477.481 32 Papua Barat 2.658.272 375.000 - 3.200.000 - - 16.000 200.000 - 3.793.669 - - - - - 10.242.941 33 Papua 2.678.760 120.310 450.690 3.025.000 285.571 26.100 26.000 1.135.000 1.676.800 55.000 124.699 - - - - 9.603.930 60.821.760 38.771.395 40.682.403 287.675.000 33.838.579 41.707.767 419.935 84.979.157 559.476.176 29.791.171 17.853.858 18.341.749 27.789.774 99.009.494 83.211.528 1.424.369.746 Jumlah/ Total Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry TTabel/ Table 5.5.4 Realisasi Penanaman Satu M ilyar Pohon Tahun 2013 (Kegiatan Sektor Kehutanan) / Realization of One Billion Indonesian Trees in 2013 (Forestry Activity) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/ Kota (Batang) RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang) Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam (Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 279 1 Nanggroe Aceh Darussalam 4.095.500 553.289 1.963.801 11.578.163 - 144.600 35.200 218.196 - - - - - - 255.630 18.844.379 2 Sumatera Utara 11.595.600 1.343.780 1.971.961 8.996.270 750 276.700 16.500 761.360 18.441.756 - - 26.923 - - 155.793 43.587.393 3 Sumatera Barat 3.281.300 21.447 646.800 7.203.972 451.888 277.500 86.154 270.480 1.801.840 - 7.672 41.600 - - 75.150 14.165.803 4 Riau 16.251.620 562.815 2.235.120 6.937.680 89.900 765.100 90.740 1.643.789 129.970.954 - - - - - 314.710 158.862.428 5 Jambi 4.954.750 801.180 502.210 3.887.052 13.294 25.000 800 67.822 61.833.767 - - - - - 2.700.000 74.785.875 6 Sumatera Selatan 1.534.500 213.903 809.306 4.925.675 2.014.116 621.620 3.200 61.406 148.146.238 - - 10.000 4.236.221 116.040 604.510 163.296.735 7 Bengkulu 3.330.000 329.645 386.000 7.752.210 169.675 286.000 - 58.150 - - - - - - 498.180 12.809.860 8 Lampung 2.767.250 978.964 2.031.683 14.787.246 - 2.225.510 14.500 1.104.184 17.026.175 - - 875.034 - - 2.016.135 43.826.681 9 Bangka Belitung - 39.800 65.000 775.000 5.450 - - 10.700 473.336 - - - 134.980 - - 1.504.266 10 Kepulauan Riau 432.500 1.586.800 50.284 1.483.691 - - 88.000 61.000 - - - 1.133.171 - - 142.788 4.978.234 11 DKI Jakarta 80.000 - - - - - - - - - - - - - 75.500 155.500 12 Jawa Barat 6.097.027 4.424.179 2.515.896 29.401.079 30.238 11.410.026 912.560 36.881.958 - - - 5.541.666 10.800 51.261.859 3.552.445 152.039.733 13 Jawa Tengah 1.019.430 1.850.033 4.037.966 25.865.207 490.000 3.900.540 115.639 668.570 264.000 - - 2.725.532 - 18.039.434 4.552.942 63.529.293 14 D.I.Yogyakarta 2.500 - 17.520 2.000.000 - 49.500 - - - - - 17.000 - - 84.926 2.171.446 15 Jawa Timur 4.171.884 7.336.318 7.328.062 51.094.965 15.769 16.414.650 91.960 4.317.650 1.047.917 - - 726.000 - 35.146.820 28.807.588 156.499.583 16 Banten 2.335.600 17.469.812 - 7.080.000 - - - - - - - - - 831.890 80.000 27.797.302 17 Bali 904.625 3.002.430 1.657.474 4.175.000 - 542.800 1.000 968.903 - - - - - - 645.840 11.898.072 18 Nusa Tenggara Barat 5.226.400 1.594.400 2.089.039 10.792.500 3.127.500 445.360 20.800 1.669.200 100.000 - - 246.960 - - 1.554.286 26.866.445 19 Nusa Tenggara Timur 537.792 26.000 539.171 1.625.000 - 50.880 - 74.025 - - - 18.756 - - 998.986 3.870.610 20 Kalimantan Barat 6.538.000 309.324 4.253.154 5.880.686 151.419 368.930 57.640 95.748 24.048.502 - 1.342.250 - - - 197.800 43.243.453 21 Kalimantan Tengah 3.717.600 76.611 3.843.282 2.742.349 70.700 139.880 110.600 616.476 19.904.882 - - 150.811 - - 10.623.640 41.996.831 22 Kalimantan Selatan 591.648 132.160 182.420 1.633.849 1.810.481 741.500 35.690 23.660 35.200 - - - - 700.000 66.155 5.952.763 23 Kalimantan Timur 4.835.664 227.888 40.000 3.457.992 7.025.087 100.500 26.550 804.354 2.874.168 - 2.168.134 - 263.095 - 318.417 22.141.849 280 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Provinsi/ Province RHL APBN Kawasan Konservasi/ Lindung/ M angrove (Batang) 1 2 3 24 Sulawesi Utara 25 26 27 RHL Sumber Dana APBD Provinsi, Kab/ Kota (Batang) RHL Sumber Dana DAK/ DBHDR (Batang) Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Batang) Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Batang) Hutan Rakyat (Batang) Hutan Kota (Batang) Penghijauan Lingkungan (APBN) (Batang) Hutan Tanaman Industri (Batang) IUPHHK Hutan Alam (Batang) Silvikultur Insentif (Batang) Hutan Tanaman Rakyat (Batang) Inhutani I s/ d IV (Batang) Perhutani (Batang) Lain-lain (Batang) Jumlah Tiap Provinsi (Batang) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 44.000 105.700 1.548.454 134.088 30.000 800 170.202 - - - 172.000 - - 6.132.550 8.337.794 Sulawesi Tengah 4.168.273 1.854.631 850.463 6.428.047 - 191.584 102.400 56.050 9.000 - - 174.150 - - 360.149 14.194.747 Sulawesi Selatan 6.335.920 162.395 2.538.379 12.928.059 2.055.112 468.300 62.743 436.491 1.000 - - 128.000 - - 709.065 25.825.464 Sulawesi Tenggara 1.953.070 800 1.397.400 6.783.200 - 3.926.724 17.265 367.500 - - - 150.000 - - 1.064.545 15.660.504 28 Gorontalo 2.309.750 226.000 659.100 5.230.000 - - - 206.844 - 141.000 - - - - - 8.772.694 29 Sulawesi Barat 5.606.567 103.000 133.000 5.233.100 1.675.000 - 13.800 65.150 - - - 5.606.567 48.000 - 48.000 18.532.184 30 M aluku 80.500 141.823 781.994 763.704 - 2.800 24.587 9.675 - - - - - - 7.000 1.812.083 31 M aluku Utara 1.344.307 275.441 1.800.420 4.027.385 1.471.545 142.556 180.750 119.644 - - 236.472 - - - 419.750 10.018.270 32 Papua Barat 33.961.633 321.264 691.535 3.427.500 24.444 47.670 23.200 55.490 - 60.000 - 27.500 - - 28.844 38.669.080 33 Papua Jumlah/ Total Sumber/ Source : 185.000 99.297 291.474 2.511.750 - 27.600 12.000 23.355 - - 124.699 - - - - 3.275.175 140.246.210 46.109.429 46.415.614 262.956.785 20.826.456 43.623.830 2.145.078 51.888.032 425.978.735 201.000 3.879.227 17.771.670 4.693.096 106.096.043 67.091.324 1.239.922.529 Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Tabel/ Table 5.5.5 Rekapitulasi Penanaman Satu M iliar Pohon Tahun 2010-2014 / Recapitulation of planting one billion trees in 2010 - 2014 Tahun/ Year No Provinsi/ Province 1 2 2010 2011 2012 2013 2014*) (Batang/ Trees) (Batang/ Trees) (Batang/ Trees) (Batang/ Trees) (Batang/ Trees) 3 4 5 6 7 1 Nanggroe Aceh Darussalam 26.515.712 43.480.973 26.596.808 46.254.654 - 2 Sumatera Utara 98.867.680 83.310.009 51.953.702 149.963.386 - 3 Sumatera Barat 20.265.292 25.271.567 21.457.352 20.303.764 - 4 Riau 264.056.794 162.696.292 224.376.144 203.068.136 - 5 Jambi 42.680.433 76.378.732 77.688.348 92.569.350 - 6 Sumatera Selatan 135.171.178 119.315.390 153.688.339 213.198.467 - 7 Bengkulu 14.598.424 14.318.473 17.921.869 22.511.800 - 8 Lampung 43.209.014 64.459.571 63.204.517 68.546.279 - 9 Bangka Belitung 5.174.011 5.635.306 11.382.188 2.878.074 - 10 Kepulauan Riau 3.658.653 5.359.947 3.241.022 8.051.471 - 11 DKI Jakarta 710.144 6.486.948 3.063.251 63.527.910 - 12 Jawa Barat 55.044.543 64.280.027 175.917.443 209.989.056 - 13 Jawa Tengah 116.446.468 121.610.799 86.248.480 94.271.730 - 14 D.I. Yogyakarta 12.381.950 6.151.325 11.419.753 2.337.076 - 15 Jawa Timur 115.369.160 187.667.123 197.890.682 206.961.617 - 16 Banten 9.258.058 9.085.902 16.799.753 32.116.551 - 17 Bali 11.365.963 12.773.122 14.161.492 12.517.951 - 18 Nusa Tenggara Barat 13.131.529 35.560.415 28.520.315 30.613.756 - 19 Nusa Tenggara Timur 69.443.761 48.539.340 20.249.585 4.165.083 - 20 Kalimantan Barat 48.922.993 39.427.802 53.536.407 58.755.711 - 21 Kalimantan Tengah 34.842.346 36.863.532 54.913.154 54.414.712 - 22 Kalimantan Selatan 29.504.723 50.699.802 22.220.235 21.846.866 - 23 Kalimantan Timur 74.766.883 53.659.392 116.940.228 29.654.207 - 24 Sulawesi Utara 21.811.953 16.303.078 11.098.046 12.667.250 - 25 Sulawesi Tengah 9.207.631 28.025.236 16.826.443 16.717.600 - 26 Sulawesi Selatan 38.567.605 74.113.770 39.850.689 30.792.865 - 27 Sulawesi Tenggara 24.433.289 34.789.424 15.770.632 15.855.036 - 28 Gorontalo 8.195.314 10.204.041 8.836.836 9.622.456 - 29 Sulawesi Barat 14.848.690 25.053.263 21.722.726 26.070.791 - 30 M aluku 7.809.356 11.054.928 6.441.013 1.914.883 - 31 M aluku Utara 9.924.838 13.319.676 6.364.201 10.319.023 - 32 Papua Barat 9.961.784 12.826.793 10.532.969 38.011.753 - 33 Papua 8.406.295 17.870.333 13.413.330 4.691.272 - Jumlah/ Total Sumber/ Source : 1.398.552.467 1.516.592.331 1.604.247.952 1.815.180.535 - Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Watersheed Management and Social Forestry Keterangan/ Note : (- ) : *) : tidak ada kegiatan/ No Activities tanggal SK belum terlaporkan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 281 6 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI VI.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK M ENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014 Tabel 6.1. Luas Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan SK M enteri Kehutanan Tahun 2014 Luas Kawasan Hutan Produksi No Provinsi SK Tanggal Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Konversi (HPK) Jumlah Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 287 1 D. I. Aceh 865/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 141.771,00 598.365,00 15.409,00 755.545,00 2 Sumatera Utara 579/ M enhut-II/ 2014 24 Juni 2014 641.769,00 704.452,00 75.684,00 1.421.905,00 3 Sumatera Barat 35/ M enhut-II/ 2013 15 Januari 2013 233.211,00 360.608,00 187.629,00 781.448,00 4 Riau 878/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 1.031.600,00 2.331.891,00 1.268.767,00 4.632.258,00 5 Kepulauan Riau 463/ M enhut-II/ 2013 27 Juni 2013 164.208,87 49.441,04 265.805,87 479.455,78 6 Jambi 863/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 258.285,00 963.792,00 11.399,00 1.233.476,00 7 Bengkulu 784/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 173.280,00 25.873,00 11.763,00 210.916,00 8 Sumatera Selatan 866/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 208.724,00 1.713.531,00 176.694,00 2.098.949,00 9 Kep. Bangka Belitung 798/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 0,00 432.884,00 693,00 433.577,00 10 Lampung 256/ Kpts-II/ 2000 23 Agustus 2000 33.358,00 191.732,00 0,00 225.090,00 11 DKI Jakarta 220/ Kpts-II/ 2000 02 Agustus 2000 0,00 158,35 0,00 158,35 12 Jawa Barat 195/ Kpts-II/ 2003 04 Juli 2003 190.152,00 202.965,00 0,00 393.117,00 13 Banten 419/ Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 49.439,00 26.998,00 0,00 76.437,00 14 Jawa Tengah 359/ M enhut-II/ 2004 01 Oktober 2004 183.930,00 362.360,00 0,00 546.290,00 15 D.I Yogyakarta 171/ Kpts-II/ 2000 29 Juni 2000 0,00 13.851,28 0,00 13.851,28 16 Jawa Timur 395/ M enhut-II/ 2011 21 Juli 2011 0,00 782.772,00 0,00 782.772,00 17 Bal i 433/ Kpts-II/ 1999 15 Juni 1999 6.719,26 1.907,10 0,00 8.626,36 18 N TB 598/ M enhut-II/ 2009 02 Oktober 2009 286.700,00 150.609,00 0,00 437.309,00 19 N TT 3911/ M enhut-VII/ KUH/ 2014 14 M ei 2014 173.979,00 296.064,00 113.604,00 583.647,00 20 Kalimantan Barat 733/ M enhut-II/ 2014 02 September 2014 2.132.398,00 2.127.365,00 197.918,00 4.457.681,00 21 Kalimantan Tengah 529/ M enhut-II/ 2012 25 September 2012 3.317.461,00 3.881.817,00 2.543.535,00 9.742.813,00 22 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 718/ M enhut-II/ 2014 29 Agustus 2014 5.045.879,00 4.077.346,00 179.699,00 9.302.924,00 288 Luas Kawasan Hutan Produksi No Provinsi SK Tanggal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Konversi (HPK) Jumlah 23 Kalimantan Selatan 435/ M enhut-II/ 2009 23 Juli 2009 126.660,00 762.188,00 151.424,00 1.040.272,00 24 Sulawesi Utara 734/ M enhut-II/ 2014 02 September 2014 208.927,00 64.367,00 14.696,00 287.990,00 25 Gorontalo 325/ M enhut-II/ 2010 25 M ei 2010 251.097,00 89.879,00 82.431,00 423.407,00 26 Sulawesi Tengah 869/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 1.390.971,00 401.814,00 217.322,00 2.010.107,00 27 Sulawesi Tenggara 465/ M enhut-II/ 2011 09 Agustus 2011 466.854,00 401.581,00 93.571,00 962.006,00 28 Sulawesi Selatan 434/ M enhut-II/ 2009 23 Juli 2009 494.846,00 124.024,00 22.976,00 641.846,00 29 Sulawesi Barat 862/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 330.700,00 71.859,00 22.597,00 425.156,00 30 M aluku 854/ M enhut-II/ 2014 29 September 2014 894.258,00 643.699,00 1.324.866,00 2.862.823,00 31 M aluku Utara 302/ M enhut-II/ 2013 01 M ei 2013 666.851,00 481.730,00 564.082,00 1.712.663,00 32 Papua 782/ M enhut-II/ 2012 27 Desember 2012 5.961.240,00 4.739.327,00 4.116.365,00 14.816.932,00 33 Papua Barat 783/ M enhut-II/ 2014 22 September 2014 1.778.480,00 2.188.160,00 1.474.650,00 5.441.290,00 26.843.748,13 29.265.409,77 13.133.579,87 69.242.740,77 Sumber : Direktorat BRPUK VI.2. LUAS ARAHAN PEM ANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEM ANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014 Tabel 6.2. Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2014 ALOKASI ARAHAN PEM ANFAATAN (ha) No. Provinsi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 2 Kawasan HP Tidak Dibebani Izin Dalam 120 KPHP/ L M odel (ha) Hutan Primer dan Gambut (ha) 3 4 UPHHK-HA UPHHK-RE UPHHK-HTI/ HTR HD/ HKm JUM LAH (5+ 6+ 7+ 8) 5 6 7 8 9 1 Aceh 141.770 2.850 54.405 104.830 42.480 13.430 215.145 2 Sumatera Utara 120.260 63.930 168.555 330.080 433.780 85.440 1.017.855 3 Riau 192.826 423.175 - 573.824 67.201 51.168 692.193 4 Kepulauan Riau 4.385 3.195 - 99.840 6.180 34.570 140.590 5 Sumatera Barat 129.375 5.380 101.435 31.380 28.360 180.950 6 Jambi 67.010 28.220 - 99.550 100.880 14.145 214.575 7 Kep. Bangka Belitung 41.385 9.170 - - 119.900 8 Bengkulu 50.375 2.940 - - 2.340 45.845 48.185 9 Sumatera Selatan 208.627 22.310 - 57.630 40.480 116.260 10 Lampung 47.375 2.280 - 9.830 8.290 18.120       -XPODK 19.775 18.150 -  - 119.900 11 Nusa Tenggara Barat 83.910 93.030 - 114.050 10.350 23.900 148.300 12 Nusa Tenggara Timur 141.230 13.090 - 127.615 159.655 10.400 297.670 225.140 106.120 241.665 170.005 34.300 445.970 Jumlah 0 291 13 Kalimantan Barat 115.965 147.820 159.800 316.840 290.010 24.810 791.460 14 Kalimantan Tengah 393.314 379.365 155.035 456.723 870.260 15.560 1.497.578 15 Kalimantan Selatan 123.435 1.390 32.825 94.935 7.680 135.440 16 Kalimantan Timur 308.810 589.645 521.050 164.465 16.800 1.011.235 Jumlah 941.524 1.118.220 1.327.438 1.419.670 64.850 3.435.713 308.920 623.755 292 ALOKASI ARAHAN PEM ANFAATAN (ha) No. Provinsi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 2 17 Sulawesi Utara 18 Kawasan HP Tidak Dibebani Izin Dalam 120 KPHP/ L M odel (ha) Hutan Primer dan Gambut (ha) 3 4 UPHHK-HA UPHHK-RE UPHHK-HTI/ HTR HD/ HKm JUM LAH (5+ 6+ 7+ 8) 5 6 7 8 9 31.945 40.815 60.770 55.090 8.805 8.655 133.320 Gorontalo 182.785 31.220 40.730 5.470 2.000 830 49.030 19 Sulawesi Tengah 454.645 197.720 289.575 79.650 85.600 20.560 475.385 20 Sulawesi Barat 112.215 14.075 21.360 32.625 4.100 1.235 59.320 21 Sulawesi Selatan 177.625 92.120 47.510 189.160 22.135 13.330 272.135 22 Sulawesi Tenggara 159.735 72.735 315.165 60.790 90.545 11.570 478.070      -XPODK   23 M aluku Utara 64.100 61.310 321.660 52.490 93.626 11.615 479.391 24 M aluku 60.350 66.400 301.455 166.657 163.000 12.745 643.857 124.450 127.710 219.147 256.626 24.360 1.123.248 36.465 1.310.100 192.670 37.160 33.635 20.070 283.535 206.925 3.382.240 1.341.970 334.890 237.076 8.425 1.922.361 243.390 4.692.340 1.534.640 372.050 270.711 28.495 2.205.896        Jumlah 25 Papua Barat 26 Papua Jumlah Total Sumber : Direktorat BRPUK 623.115 VI.3. LUAS ARAHAN PEM ANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEM ANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014 Tabel 6.3. Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak Per Propinsi sampai dengan Tahun 2014 LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK No PROVINSI LUAS HUTAN PRODUKSI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Ha 1 D. I. Aceh 2 HUTAN ALAM HUTAN TANAM AN IUPHHK-HA IUPHHK-RE IUPHHK-HTI Ha Ha Ha IUPHHBK IUPHHK-HTR IUPHHBK-HA Ha Ha IUPHHBK-HT IUPK SYLVOPASTURA Ha IUPJL JUM LAH Ha Ha 295 755.545,00 249.161,16 0,00 237.204,00 3.545,40 8.706,00 0,00 0,00 0,00 498.616,56 Sumatera Utara 1.421.905,00 343.603,00 0,00 368.650,00 12.478,61 0,00 0,00 73,00 0,00 724.804,61 3 Sumatera Barat 781.448,00 183.705,00 0,00 51.464,90 2.246,89 0,00 0,00 0,00 0,00 237.416,79 4 Riau 4.632.258,00 229.228,00 149.807,00 1.653.184,00 2.792,00 8.000,00 21.620,00 0,00 0,00 2.064.631,00 5 Kepulauan Riau 479.455,78 0,00 0,00 0,00 21.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.530,00 6 Jambi 1.233.476,00 56.045,00 46.385,00 694.657,00 5.327,25 0,00 0,00 0,00 0,00 802.414,25 7 Bengkulu 210.916,00 56.070,00 12.672,00 0,00 22.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.919,00 8 Sumatera Selatan 2.098.949,00 56.000,00 60.470,00 1.303.010,00 2.799,36 0,00 0,00 0,00 22.800,00 1.445.079,36 9 Kep. Bangka Belitung 433.577,00 0,00 0,00 214.912,00 1.607,36 0,00 0,00 0,00 0,00 216.519,36 10 Lampung 225.090,00 0,00 0,00 115.834,00 16.651,00 0,00 0,00 543,00 0,00 133.028,00 11 DKI Jakarta 158,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Jawa Barat 393.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Banten 76.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Jawa Tengah 546.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 D.I Yogyakarta 13.851,28 0,00 0,00 0,00 327,73 0,00 0,00 0,00 0,00 327,73 16 Jawa Timur 782.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Bal i 8.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 N TB 437.309,00 28.644,00 0,00 68.590,00 3.122,55 0,00 0,00 0,00 0,00 100.356,55 19 N TT 583.647,00 0,00 0,00 54.175,00 413,77 0,00 0,00 0,00 0,00 54.588,77 20 Kalimantan Barat 4.457.681,00 1.169.430,00 14.080,00 1.901.491,00 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085.827,00 21 Kalimantan Tengah 9.742.813,00 4.042.201,37 145.406,00 623.884,43 2.074,96 0,00 0,00 0,00 25.800,00 4.839.366,76 296 LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No PROVINSI LUAS HUTAN PRODUKSI Ha HUTAN ALAM HUTAN TANAM AN IUPHHK-HA IUPHHK-RE IUPHHK-HTI Ha Ha Ha IUPHHBK IUPHHK-HTR IUPHHBK-HA Ha Ha IUPHHBK-HT IUPK SYLVOPASTURA Ha IUPJL JUM LAH Ha Ha 22 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 9.302.924,00 5.124.273,56 86.450,00 1.902.791,00 92,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.113.607,31 23 Kalimantan Selatan 1.040.272,00 231.066,00 0,00 552.255,00 6.736,52 0,00 0,00 0,00 0,00 790.057,52 24 Sulawesi Utara 287.990,00 26.800,00 0,00 7.500,00 28.104,01 0,00 0,00 0,00 0,00 62.404,01 25 Gorontalo 423.407,00 0,00 0,00 75.920,00 707,01 0,00 0,00 0,00 0,00 76.627,01 26 Sulawesi Tengah 2.010.107,00 610.125,00 0,00 73.320,00 3.198,70 0,00 0,00 0,00 0,00 686.643,70 27 Sulawesi Tenggara 962.006,00 0,00 0,00 29.865,00 10.219,01 0,00 177,00 0,00 0,00 40.261,01 28 Sulawesi Selatan 641.846,00 0,00 0,00 18.350,00 7.302,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25.652,17 29 Sulawesi Barat 425.156,00 163.205,00 0,00 47.610,00 6.005,06 0,00 0,00 0,00 0,00 216.820,06 30 M aluku 2.862.823,00 692.645,00 0,00 66.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.850,00 31 M aluku Utara 1.712.663,00 611.659,00 0,00 65.908,00 19.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.005,00 32 Papua 14.816.932,00 3.823.340,00 0,00 233.450,00 16.892,35 389.081,00 0,00 0,00 0,00 4.462.763,35 33 Papua Barat 5.441.290,00 2.476.948,00 0,00 178.980,00 0,00 165.055,00 0,00 0,00 0,00 2.820.983,00 69.242.740,77 20.174.149,09 515.270,00 10.539.210,33 196.615,46 570.842,00 21.797,00 616,00 48.600,00 32.067.099,88 JUM LAH Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen BUK (2014) VI.4. PENETAPAN WILAYAH KPHP M ODEL Tabel 6.4. Penetapan Wilayah KPHP M odel LOKASI NO, 1 SK KEM ENTERIAN KEHUTANAN STATUS Nama KPH Kabupaten/ Kota 3 4 5 6 7 8 2 LUAS (HA) TIPOLOGI Provinsi Kelembagaan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Kendali Nomor SK Tanggal HL HP HPT HPK Tahura Jumlah 9 10 11 12 13 14 15 12.681 14.704 131.781 159.166 A 17.721 15.829 33.550 C 9.091 4.563 46.274 59.928 C 0 265.953 0 265.953 A 0 76.776 0 76.776 A 1 KPHP M andailing Natal Sumatera Utara M andailing Natal UPTD Kabupaten SK. 332/ M enhutII/ 2010 25 M ei 2010 2 KPHP Dharmasraya Sumatera Barat Kab. Dharmasraya UPTD Kabupaten SK.695/ M enhut-II/ 2013 21 Nopember 0 2013 3 KPHP Pesisir Selatan Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan UPTD Kabupaten SK.696/ M enhut-II/ 2013 21 Nopember 2013 4 KPHP Lalan Sumatera Selatan M usi Banyuasin SKPD Kabupaten SK. 789/ M enhutll/ 2009 07 Desember 2009 5 KPHP Lakitan Unit VI Sumatera Selatan M us Rawas UPTD Kabupaten SK. 790/ M enhutll/ 2009 07 Desember - 2009 6 KPHP Unit XIV Benakat Sumatera Selatan Revisi Kab. Ogan Komering Ulu, SKPD Lintas SK.827/ M enhut-II/ 2013 Kab. M uara Enim dan 19 Nopember 256.594 - 256.594 C 134.597 97.588 252.267 B 89.511 32.074 121.585 C 412 0 69.335 0 69.747 B 0 491.768 2.660 18.848 513.276 B 24.028 0 119.755 0 143.783 B 146.734 B 39.413 A 2013 Kab. Lahat 7 KPHP M eranti Sumatera Selatan Kab. M usi Banyuasin SKPD Kabupaten SK.689/ M enhutVII/ 2012 8 KPHP Rawas Sumatera Selatan Kab. M usi Rawas UPTD Kabupaten SK.688/ M enhutVII/ 2012 9 KPHP Tebing Tinggi 29 Nopember 20.082 2012 29 Nopember 2012 Riau Kepulauan M eranti UPTD Kabupaten SK.343/ M enhutII/ 2011 28 Juni 2011 Riau Pelalawan, Siak UPTD Lintas SK. 509/ M enhutII/ 2010 21 September (Unit XXIV) 10 KPHP Tasik Besar Serkap 2010 11 KPHP Kampar Kiri (Unit Riau Kampar UPTD Kabupaten SK. 640/ M enhutII/ 2011 XVIII) 12 KPHP M inas Tahura 2011 Riau Kab. Siak, Kab. Kampar UPTD Lintas SK.765/ M enhut-II/ 2012 dan Kota Pekanbaru 13 KPHP Sungai Sembulan 07 Nopember Kep. Bangka 26 Desember 140.562 6.172 2012 Bangka Tengah UPTD Kabupaten SK. 329/ M enhutII/ 2010 25 M ei 2010 5.185 34.228 - 0 Kab. Bangka Barat UPTD Kabupaten SK.763/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 8.803 50.819 59.622 B 12.615 45.620 58.235 B Belitung 14 15 KPHP Rambat Kep. Bangka M enduyung Belitung KPHP Gunung Duren Kep. Bangka 299 Belitung 2012 Kab. Belitung Timur UPTD Kabupaten SK.764/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 2012 300 LOKASI NO, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 16 SK KEM ENTERIAN KEHUTANAN STATUS Nama KPH Kabupaten/ Kota 3 4 5 6 UPTD Kabupaten 2 Bangka LUAS (HA) TIPOLOGI Provinsi Kelembagaan Kendali Nomor SK Tanggal HL HP HPT HPK Tahura Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 14 KPHP Sigambir- Kep. Bangka Kotawaringin Belitung 962/ M enhut-II/ 2013 17 KPHP M uko-M uko Bengkulu M uko-M uko SKPD Kabupaten SK. 330/ M enhutII/ 2010 18 KPHP Bengkulu Utara Bengkulu Bengkulu Utara UPTD Kabupaten 995/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 4.769 30.169 - 25 M ei 2010 0 11.937 66.337 27 Desember 165 9.546 42.640 36.088 9.944 30.105 54.793 43.807 22.502 - 34.250 - 0 12.500 - 15 34.938 C 78.274 A 52.351 C 0 76.137 B 0 121.102 A 34.250 C 0 12.500 A 2013 0 2013 19 KPHP Bukit Lubuk Jambi M erangin UPTD Kabupaten SK.43/ M enhutII/ 2012 Pekak-Hulu Landai 20 KPHP Limau unit VII 02 Februari 2012 Jambi Sarolangun UPTD Kabupaten SK. 714/ M enhutII/ 2011 19 Desember 2011 21 KPHP Kerinci Jambi Kerinci UPTD Kabupaten 960/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 22 KPHP Register 47 Way Lampung Lampung Tengah UPTD Kabupaten SK. 794/ M enhutll/ 2009 Terusan 23 KPHP Gedong Wani 2009 Lampung (Unit XVI) 24 KPHP M uara Dua 07 Desember Lampung Selatan, UPTD Lintas SK.427/ M enhutII/ 2011 27 Juli 2011 0 30.243 - 0 30.243 A UPTD Lintas SK.236/ M enhutII/ 2011 10 M ei 2012 0 49.134 - 0 49.134 A UPTD Kabupaten SK.439/ M enhut-II/ 2012 09 Agustus 19.131 21.995 41.126 B - 44.249 - 44.249 C 2.313 13.412 - 0 15.725 A 0 32.776 A Lampung Timur Lampung Tulang Bawang, Way Kanan 25 KPHP Bukit Punggur Lampung Kab. Way Kanan 2012 26 KPHP Sungai Buaya Lampung M esuji UPTD Kabupaten 996/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 27 KPHP Yogyakarta DI Yogyakarta Gunung Kidul, Bantul, UPTD Lintas SK. 721/ M enhutII/ 2011 Kulon Progo 28 29 KPHP Batulanteh (Unit Nusa Tenggara IX) Barat KPHP M aria Unit XXIII Nusa Tenggara 2011 Sumbawa SKPD Kabupaten SK.342/ M enhutII/ 2011 28 Juni 2011 14.303 14.842 3.631 Kab. Bima dan Kota Bima UPTD Lintas SK.752/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 8.515 4.554 14.563 27.632 C - 14.769 12.151 26.920 C 15.762 5.274 19.952 40.988 B 15.509 25.221 - 40.730 A Barat 30 KPHP Tambora Utara Nusa Tenggara 2012 Bima, Dompu UPTD lintas 970/ M enhut-II/ 2013 Barat 31 KPHP Sejorong Nusa Tenggara KPHP Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 27 Desember 2013 Sumbawa Barat UPTD Kabupaten 971/ M enhut-II/ 2013 Barat 32 20 Desember 27 Desember 2013 Rote Ndao SKPD Kabupaten SK. 333/ M enhutII/ 2010 25 M ei 2010 0 LOKASI NO, 1 33 2 KPHP M anggarai Barat SK KEM ENTERIAN KEHUTANAN STATUS Nama KPH Kabupaten/ Kota 3 4 5 6 UPTD Kabupaten Nusa Tenggara M anggarai Barat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Kendali Nomor SK Tanggal HL HP HPT HPK Tahura Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 14 27.113 18.613 14.571 10.420 46.473 - 16.268 162.583 973/ M enhut-II/ 2013 Timur 34 KPHP Sungai M erakai Kalimantan Barat LUAS (HA) TIPOLOGI Provinsi Kelembagaan 27 Desember 15 60.297 C 0 56.893 C - 0 178.851 C 2013 Sintang UPTD Kabupaten SK. 791/ M enhutll/ 2009 07 Desember 2009 35 KPHP Kendawangan Kalimantan Barat Dibang UPTD Kabupaten SK.680/ M enhutII/ 2012 23 Nopember 2012 36 KPHP Kapuas Hulu (Unit Kalimantan Barat Kapuas Hulu UPTD Kabupaten SK.380/ M enhutII/ 2011 18 Juli 2011 224.522 83.241 150.262 0 458.025 C Kalimantan Timur Berau UPTD Kabupaten SK. 649/ M enhutll/ 2010 22 Nopember 247.025 118.261 410.253 0 775.539 C XVIII dan Unit XIX) 37 KPHP Berau Barat 2010 38 KPHP M alinau Kalimantan Utara M alinau UPTD Kabupaten SK.224/ M enhutII/ 2012 04 M ei 2012 220.723 110.518 384.271 0 715.512 C 39 KPHP Kayan Kalimantan Utara Bulungan UPTD Kabupaten SK.223/ M enhutII/ 2012 04 M ei 2012 168.198 9.776 309.868 0 487.842 C 40 KPHP M eratus Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara, UPTD Lintas SK.768/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 274.159 113.329 387.488 C 44.152 61.051 34.032 139.235 C Kab. Kutai Barat, 2012 Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan 41 KPHP Kendilo Kalimantan Timur Paser UPTD Kabupaten 966/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 42 KPHP Pulau Laut dan 301 Kalimantan Selatan Kota baru UPTD Kabupaten SK.226/ M enhutII/ 2012 04 M ei 2012 12.863 99.395 - 0 112.258 C Kalimantan Selatan Tanah Laut UPTD Kabupaten SK.440/ M enhutII/ 2012 09 Agustus 15.862 71.490 5.289 0 92.641 C 42.090 72.513 25.354 0 139.957 C 48.776 44.759 23.822 117.357 C 38.970 6.112 328.827 373.909 B 9.672 257.160 49.303 316.135 B 25.432 19.906 180.951 226.289 B 103.578 205.729 598.948 908.255 C Sebuku (UNIT III) 43 KPHP Tanah Laut 2012 44 KPHP Banjar Kalimantan Selatan Banjar UPTD Kabupaten SK. 793/ M enhutll/ 2009 07 Desember 2009 45 KPHP Tabalong Kalimantan Selatan Tabalong UPTD Kabupaten 997/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 46 KPHP Seruyan (Unit XXI) Kalimantan Tengah Seruyan UPTD Kabupaten SK. 716/ M enhutII/ 2011 19 Desember 0 2011 47 KPHP Kota Waringin Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat UPTD Kabupaten SK.749/ M enhut-II/ 2012 Barat 48 KPHP Lamandau 19 Desember 2011 Kalimantan Tengah Kab. Lamandau UPTD Kabupaten SK.717/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 2012 49 KPHP M urung Raya Kalimantan Tengah M urung Raya UPTD Kabupaten 965/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 302 LOKASI NO, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 50 2 KPHP Gunung M as SK KEM ENTERIAN KEHUTANAN STATUS Nama KPH Kabupaten/ Kota 3 4 5 6 UPTD Kabupaten Kalimantan Tengah Gunung M as LUAS (HA) TIPOLOGI Provinsi Kelembagaan Kendali Nomor SK Tanggal HL HP HPT HPK Tahura Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 14 15 57.337 50.107 187.291 294.735 C 5.265 19.739 16.594 0 41.598 A 0 96.926 A 974/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 51 KPHP Poigar Sulawesi Utara Bolaang M ongondow, UPTD Lintas SK. 788/ M enhutll/ 2009 M inahasa Selatan 07 Desember 2009 52 KPHP Bolaemo (Unit V) Gorontalo Boalemo UPTD Kabupaten SK.402/ M enhutII/ 2011 21 Juli 2011 29.383 12.403 55.140 53 KPHP Gorontalo Utara Gorontalo Kab. Gorontalo Utara UPTD Kabupaten SK.766/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 18.632 15.759 71.417 105.808 C 13.126 17.781 40.775 71.682 C 21.017 10.244 69.651 0 100.912 A 46.341 28.740 62.349 0 137.430 A 67.794 19.008 57.548 144.350 A 44.257 54.008 101.268 199.533 B 30.418 28.049 58.936 117.403 B 126.447 55.389 94.800 276.636 C 39.921 10.827 61.744 112.492 C 53.555 C 128.096 C 2012 54 KPHP Gorontalo Gorontalo Gorontalo UPTD Kabupaten 976/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 55 KPHP Dampelas Sulawesi Tengah Tinombo 56 KPHP Sintuwu M aroso/ Donggala, Parigi, UPTD Lintas SK. 792/ M enhutll/ 2009 M outong Sulawesi Tengah Poso 2009 SKPD Kabupaten SK. 639/ M enhutII/ 2011 Rano Patanu 57 KPHP Dolago 07 Desember 07 Nopember 2011 Sulawesi Tengah Tanggunung Kab. Parigi M outong, UPTD Lintas SK.755/ M enhut-II/ 2012 Kab.Sigi, 26 Desember 2012 Kab. Donggala dan Kota Palu 58 KPHP Pogogul Sulawesi Tengah Kab. Buol UPTD Kabupaten SK.756/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 2012 59 KPHP Balantak Sulawesi Tengah Kab. Banggai UPTD Kabupaten SK.754/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 2012 60 KPHP Toili Baturube Sulawesi Tengah Banggai, Tojo Una-Una UPTD lintas 967/ M enhut-II/ 2013 M orowali 61 KPHP Unit XVII Tojo Sulawesi Tengah Tojo Una-Una 2013 UPTD Kabupaten 968/ M enhut-II/ 2013 Una-Una (Sivia Patuju) 62 KPHP M amasa Barat 27 Desember 27 Desember 2013 Sulawesi Barat M amasa UPTD Kabupaten SK.341/ M enhutII/ 2011 27 Juni 2011 17.352 0 36.203 0 Sulawesi Barat M amuju, M amuju Tengah UPTD lintas 998/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 5.463 36.461 86.172 12.432 11.880 6.288 0 30.600 C 41.405 89.343 3.671 0 134.419 A 116.126 C (Unit VII) 63 KPHP Budong-Buddong 2013 64 KPHP Unit III Lakompa Sulawesi Tenggara Buton UPTD Kabupaten SK. 795/ M enhutll/ 2009 07 Desember 2009 65 KPHP Unit XXIV Sulawesi Tenggara Gularaya 66 KPHP Tina Orima bombana Konawe Selatan, Kota UPTD Lintas SK. 61/ M enhutII/ 2011 Kendari Sulawesi Tenggara BOM BANA 28 Februari 2011 UPTD Kabupaten SK.426/ M enhut-II/ 2011 27 Juli 2011 23.659 74.514 17.953 LOKASI NO, 1 67 Provinsi Kabupaten/ Kota Kelembagaan 3 4 5 2 KPHP Jeneberang (Unit Sulawesi Selatan IX) SK KEM ENTERIAN KEHUTANAN STATUS Nama KPH Bone, Sinjai, Bulukumba, UPTD LUAS (HA) TIPOLOGI Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Kendali Nomor SK Tanggal HL HP HPT HPK Tahura Jumlah 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SK. 715/ M enhutII/ 2011 19 Desember 60.451 45.471 54.932 160.854 A 5.539 13.532 - 19.071 C 44.577 C 140.808 C 67.057 C Lintas Bantaeng, Gowa, Takalar, 0 2011 Jeneponto 68 KPHP Awota Sulawesi Selatan Wajo UPTD Kabupaten 979/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 69 KPHP Gunung Sinopa M aluku Utara Halmahera Tengah, Kota UPTD Lintas SK. 337/ M enhutII/ 2010 25 M ei 2010 21.056 9.604 13.917 UPTD Kabupaten 969/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 62.836 7.760 70.212 0 Tidore Kepulauan 70 KPHP Bacan M aluku Utara Halmahera Selatan 2013 71 KPHP Wae Sapalewa M aluku M aluku Tengah UPTD Kabupaten SK. 336/ M enhutII/ 2010 25 M ei 2010 4.545 34.609 27.903 0 72 KPHP Wae Apu M aluku Kab. Buru SKPD Kabupaten SK.770/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 73.478 62.921 96.033 232.432 C 51.599 86.938 65.847 204.384 C 12.666 11.059 42.739 66.464 C 11.789 111.444 100.136 223.369 B 121.361 73.189 88.710 283.260 B 15.100 90.767 - 105.867 B 49.196 30.330 173.456 B 83.372 97.691 186.962 B 50.492 46.105 255.814 B 2.743.638 4.776.111 2012 73 KPHP Wae Tina M aluku Prov. M aluku Belum Lintas 977/ M enhut-II/ 2013 Berlembaga 74 KPHP Wae Bubi M aluku Seram Bagian Timur UPTD 27 Desember 2013 Kabupaten 978/ M enhut-II/ 2013 27 Desember 2013 75 KPHP Sorong Papua Barat Sorong UPTD Kabupaten SK. 701/ M enhutII/ 2010 20 Desember 0 2010 76 KPHP Sorong Selatan Papua Barat Kab. Sorong Selatan UPTD Kabupaten SK.771/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 2012 77 KPHP Yapen Papua Kepulauan Yapen UPTD Kabupaten SK. 786/ M enhutll/ 2009 07 Desember 0 2009 78 KPHP Keerom Papua Kab. Keerom UPTD Kabupaten SK.828/ M enhut-II/ 2013 19 Nopember 93.930 2013 79 KPHP Waropen Papua Kab. Waropen UPTD Kabupaten SK.760/ M enhut-II/ 2012 26 Desember 5.899 2012 80 KPHP M amberamo Papua Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura Belum Berlembaga Lintas SK.829/ M enhut-II/ 2013 19 Nopember JUM LAH 303 Keterangan : A : RPHJP Telah disyahkan (19 KPHP) B : RPHJP sedang dinilai (21 KPHP) C : RPHJP sedang disusun ( 40 KPHP) 159.217 2013 5.344.094 18.848 6.172 12.888.863 7 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT VII.1. JUM LAH DAN SEBARAN PEGAWAI Number and Distribution of Personne Tabel/ Table 7.1.1. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan M enurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/ 1XPEHUDQG'LVWULEXWLRQRI)RUHVWU\2IÀFHUVRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\(GXFDWLRQDQG*HQGHULQ S3 NO S2 S1/ D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah Lokasi 1 2 (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) Total 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 I. Kantor Pusat 1 Sekretariat Jenderal 18 2 Inspektorat Jenderal 1 3 Direktorat Jenderal BUK. 3 4 Direktorat Jenderal BPDAS & PS 5 98 50 158 115 44 44 201 76 50 18 78 19 19 17 23 12 66 20 84 51 15 10 41 19 7 49 27 55 50 1 10 33 Direktorat Jenderal PHKA. 6 68 44 109 73 23 23 6 Direktorat Jenderal Planologi 4 3 49 35 101 74 17 7 Badan Litbang. Kehutanan 30 15 70 69 65 65 8 Badan Luhbang. SDM . Kehutanan 6 4 49 11 32 75 26 499 274 72 139 Jumlah I : 309 II Unit Pelaksana Teknis 1 BPPHP. [ 18 ] 2 BPDAS. [ 36 ] 3 Balai Persuteraan Alam [ 1 ] 4 BPTH. [ 6 ] 5 BPH. M angrove [ 2 ] 6 Balai Besar KSDA. [ 8 ] 1 7 BKSDA. [ 19 ] 2 8 Balai Besar Taman Nasional [ 8 ] 9 Balai Taman Nasional [ 42 ] 10 BPKH. [ 22 ] 11 BB. Penelitian Biotek. & PTH. [ 1 ] 12 BB. Penelitian Dipterokarpa [ 1 ] 3 3 1 2 16 559 288 847 5 176 66 242 1 5 215 101 316 22 3 5 153 109 262 84 61 8 7 305 202 507 27 99 40 4 6 280 179 459 7 9 122 44 9 1 18 1 321 204 525 47 8 18 44 16 3 1 4 2 146 99 245 682 494 134 158 647 290 52 3 66 3 2.155 1.248 3.403 16 221 99 24 17 161 44 2 1 2 482 177 659 52 487 229 23 26 620 142 14 25 1.311 451 1.762 11 4 1 10 6 4 14 43 11 54 2 70 19 3 2 187 62 249 19 3 1 39 19 58 3 8 89 33 6 1 13 15 71 18 257 116 35 37 776 107 37 65 35 350 171 49 41 1.043 171 56 55 11 204 63 44 20 568 56 16 1 134 33 613 159 157 88 1.698 109 44 1 84 21 221 97 72 64 352 94 6 16 14 19 19 2 2 38 3 12 5 14 18 2 26 1 3 5 1 21 1 2 24 1 1 21 2 1.198 282 1.480 49 1 1.614 419 2.033 21 908 152 1.060 15 2.664 390 3.054 6 7 742 276 1.018 9 2 3 85 50 135 2 2 1 55 30 85 310 S3 NO Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 1 S1/ D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah 2 (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) Total 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13 Balai Penelitian Kehutanan [ 7 ] 14 Balai Lit. Tek. Agroforestry [ 1 ] 15 Balai Lit. Tek. Pengel. DAS. [ 1 ] 16 Balai Lit. Tek. HH. Bukan Kayu [ 1 ] 17 Balai Lit. Tek. Serat Tnm. Hut [ 1 ] 18 Balai Lit. Tek. Perbenihan TH. [ 1 ] 19 Balai Lit. Tek. KSDA. [ 1 ] 2 20 Balai Diklat Kehutanan [ 7 ] 7 21 SM K. Kehutanan [ 5 ] III S2 Lokasi 7 5 1 1 57 35 135 58 6 3 156 26 6 15 7 13 6 2 1 17 3 14 10 18 7 2 3 17 2 9 1 17 9 1 7 1 10 6 1 14 6 1 3 2 4 2 5 4 7 14 3 5 18 4 8 3 9 6 4 1 24 5 2 64 25 87 28 9 14 168 44 29 0 8 4 64 41 7 1 59 33 19 1 386 123 509 2 49 17 66 2 58 23 81 34 11 45 2 32 15 47 3 39 29 68 2 1 49 16 65 2 21 1 385 116 501 7 2 6 2 151 83 234 Jumlah II : 36 20 862 303 2.859 1.198 443 328 5.861 886 232 8 218 9 10.511 2.752 13.263 Jumlah I + II : 111 46 1.361 577 3.541 1.692 577 486 6.508 1.176 284 11 284 12 12.666 4.000 16.666 - - 1 - 3 2 - - - 2 - - - - 4 4 8 111 46 1.362 577 3.544 1.694 577 486 6.508 1.178 284 11 284 12 12.670 4.004 16.674 Badan Usaha M ilik Negara Jumlah I s/ d III : Tabel/ Table 7.1.2. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Kementerian Kehutanan M enurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/ Number and Distribution of Forestry 2IÀFHRI7KH0LQLVWU\RI)RUHVWU\E\*UDGHDQG*HQGHU8SWR NO Lokasi 1 2 Golongan IV Golongan III (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) Total 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Golongan II Golongan I Jumlah I Kantor Pusat 1 Sekretariat Jenderal 92 37 326 217 119 34 22 559 288 847 2 Inspektorat Jenderal 34 3 115 47 26 16 1 176 66 242 3 Direktorat Jenderal BUK 48 12 149 80 17 9 1 215 101 316 4 Direktorat Jenderal BPDASPS 41 18 104 87 8 4 153 109 262 5 Direktorat Jenderal PHKA 42 23 207 164 56 15 305 202 507 6 Direktorat Jenderal Planologi 35 26 211 124 30 29 4 280 179 459 7 Badan Litbang Kehutanan 85 43 153 143 72 17 11 321 204 525 8 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 42 13 81 69 22 17 1 146 99 245 419 175 1.346 931 350 141 40 1 2.155 1.248 3.403 II Unit Pelaksana Teknis 1 BPPHP. [ 18 ] 27 4 363 145 90 27 2 1 482 177 659 2 BPDAS. [ 36 ] 58 16 963 393 272 42 18 1.311 451 1.762 3 Balai Persuteraan Alam [ 1 ] 22 9 19 2 1 43 11 54 4 BPTH. [ 6 ] 2 187 62 249 5 BPH. M angrove [ 2 ] 39 19 58 6 Jumlah I : 1 1 11 3 142 49 32 10 4 1 23 16 12 2 Balai Besar KSDA. [ 8 ] 27 7 739 212 410 61 22 2 1.198 282 1.480 7 BKSDA. [ 19 ] 23 8 861 311 655 99 75 1 1.614 419 2.033 8 Balai Besar Taman Nasional [ 8 ] 32 7 523 107 335 38 18 908 152 1.060 9 Balai Taman Nasional [ 42 ] 46 4 1.525 250 1.071 135 22 2.664 390 3.054 10 BPKH. [ 22 ] 31 8 524 193 182 75 5 742 276 1.018 11 BB. Penelitian Biotek. & PTH. [ 1 ] 13 9 38 34 31 7 3 85 50 135 12 BB. Penelitian Dipterokarpa [ 1 ] 7 2 31 27 15 1 2 55 30 85 13 Balai Penelitian Kehutanan [ 7 ] 27 8 232 96 115 17 12 386 123 509 14 Balai Lit. Tek. Agroforestry [ 1 ] 4 1 33 12 10 4 2 49 17 66 15 Balai Lit. Tek. Pengel. DAS. [ 1 ] 12 5 34 15 11 3 1 58 23 81 16 Balai Lit. Tek. HH. Bukan Kayu [ 1 ] 4 23 10 7 1 34 11 45 17 Balai Lit. Tek. Serat Tnm. Hut [ 1 ] 2 16 9 11 6 3 32 15 47 18 Balai Lit. Tek. Perbenihan TH. [ 1 ] 6 8 14 17 15 4 4 39 29 68 19 Balai Lit. Tek. KSDA. [ 1 ] 25 10 21 5 2 1 49 16 65 20 Balai Diklat Kehutanan [ 7 ] 61 20 165 61 134 34 25 1 385 116 501 21 SM K. Kehutanan [ 5 ] 9 2 81 55 56 24 5 2 151 83 234 Jumlah II : 406 113 6.377 2.031 3.504 597 224 11 10.511 2.752 13.263 Jumlah I + II : 825 288 7.723 2.962 3.854 738 264 12 12.666 4.000 16.666 0 0 4 2 0 2 0 0 4 4 8 825 288 7.727 2.964 3.854 740 264 12 12.670 4.004 16.674 III Badan Usaha M ilik Negara Jumlah I s/ d III : 1 1 2 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 311 Tabel/ Table 7.1.3. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti Tahun 2010-2014/ Number and Distribution of Researcher in 2010-2014 Tahun No Jenjang Peneliti/ Researcher Level 1 2 1 Peneliti Utama/ Principal Researcher 2 2010 3 2011 2012 2013 Jumlah 2014 L P L P L P L P 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 28 11 28 13 29 13 31 17 202 Peneliti M adya/ Senior Researcher 117 80 31 90 36 86 46 88 44 618 3 Peneliti M uda/ Junior Researcher 128 81 69 81 77 84 71 88 83 762 4 Peneliti Pertama/ Assistant Researcher 101 55 55 47 46 45 57 59 56 521 5 Calon Peneliti/ Candidate Researcher 107 47 46 42 41 20 22 10 23 358 485 291 212 288 213 264 209 276 223 2461 Jumlah/ Total 312 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 VII.2. PELATIHAN PEGAWAI Staff Training Tabel/ Table 7.2.1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun 2006-2012/ Forestry Education and Training in 2006-2014 Tahun/ Year 2006 No Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 I Bidang Pelatihan/ Target of Activities 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) DIKLAT PEGAWAI/ TUDLQLQJIRU2IÀFHUV A. 'LNODW3UDMDEDWDQPre-Service Training 1 Prajabatan Gol.II/ PUH6HUYLFHWUDLQLQJIRUUDQN,,RIÀFHUV 81 805 760 393 531 220 0 0 0 2 Prajabatan Gol.III/ 3UH6HUYLFHWUDLQLQJIRUUDQN,,,RIÀFHUV 195 24 375 186 618 380 0 0 0 276 829 1.135 579 1.149 600 0 0 0 JUM LAH/ Total A B. 'LNODW'DODP-DEDWDQIn Service Training 1 Diklat Struktural/ Structural Leadership Training 1,1 Diklat Kepemimpinan Tk. I/ Training on leadership level I 1 3 - - - - - - 1,2 Diklat Kepemimpinan Tk. II/ Training on leadership level II 5 10 10 10 10 5 2 8 10 1,3 Diklat Kepemimpinan Tk. III/ Training on leadership level III 120 40 80 40 40 40 80 30 1,4 Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ Training on leadership level IV 137 40 158 40 118 40 40 160 30 263 93 248 90 168 85 42 248 70 JUM LAH/ Total B.1 2 Diklat Teknis/ Technical Training 315 2,1 Perencanaan Kehutanan/ Forestry Planning 603 370 257 475 526 612 442 739 364 2,2 Pemanfaatan Hutan/ Forest Utilization 185 155 148 107 111 119 269 195 143 2,3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan/ Forest Area and Land Rehabilitation 1.511 1.094 468 456 534 915 592 610 328 2,4 KSDA Hayati dan Ekosistemnya/ Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems 739 691 437 450 653 389 404 290 60 2,5 Perlindungan dan Pengamanan Hutan/ Forest Protection 1.136 507 87 222 170 118 247 120 151 2,6 Administrasi dan Kepemimpinan Organisasi/ Administrative and Organizational Leadership 1.231 645 542 319 456 401 340 547 593 5.405 3.462 1.939 2.029 2.450 2.554 2.294 2.501 1.639 JUM LAH/ Total B.2 316 Tahun/ Year 2006 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No 3 Bidang Pelatihan/ Target of Activities 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) Diklat Fungsional/ Functional Training 3,1 Widyaiswara - 68 16 - - 53 4 3,2 Peneliti - - - 9 - - - - 3,3 Pembentukan Kemampuan Calon Guru - - - - 42 - - - 3,4 Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan/ Training for Forestry Ecosystem Supervisor 253 30 188 60 232 418 159 82 30 3,5 Pembentukan Penyuluh Kehutanan/ Training for Forestry Extension Offocers 316 390 134 99 160 318 198 706 180 3,6 Pembentukan Polisi Kehutnan/ Training for Rangers 246 662 59 138 335 54 150 147 90 815 1.150 397 306 769 843 511 935 340 JUM LAH/ Total B (B1+ B2+ B3) 6.483 4.705 2.584 2.425 3.387 3.482 2.847 3.684 2.049 JUM LAH/ Total (A+ B) 6.759 5.534 3.719 3.004 4.536 4.082 2.847 3.684 2.049 JUM LAH/ Total B.3 40 M engetahui : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Drs. Antonius Tumidja Tjahjana NIP.19570516 198502 1 001 Tabel/ Table 7.2.1 (Lanjutan/ Continued) Tahun/ Year 2006 No Bidang Pelatihan/ Target of Activities Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 II ',./$71213(*$:$,7UDLQLQJIRU1RQ2IÀFHUV A. 'LNODW3UDMDEDWDQ3UH6HUYLFH7UDLQLQJ B. 'LNODW'DODP-DEDWDQ,Q6HUYLFH7UDLQLQJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Peserta/ Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants Participants (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ (Orang/ persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) persons) Jumlah Peserta/ Participants (Orang/ persons) 'LNODW7HNQLV7HFKQLFDO7UDLQLQJ 2,1 Perencanaan Kehutanan/ Forestry Planning - - - 2,2 Pemanfaatan Hutan/ Forest Utilization 2,3 60 - - Rehabilitasi Hutan dan Lahan/ Forest Area and Land Rehabilitation 509 330 408 270 383 2,4 KSDA Hayati dan Ekosistemnya/ Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems 320 86 28 60 2,5 Perlindungan dan Pengamanan Hutan/ Forest Protection 209 29 30 1.098 445 466 JUM LAH/ Total II III - - - - - - - 30 5.089 189 890 442 181 60 - 63 60 30 90 - - 30 179 360 654 5.149 189 983 711 DIKLAT KERJASAM A 2.720 JUM LAH/ Total III JUM LAH/ Total (I+ II+ III) 2.720 7.857 5.979 4.185 3.364 5.190 9.231 3.036 4.667 5.480 M engetahui : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, 317 Drs. Antonius Tumidja Tjahjana NIP.19570516 198502 1 001 318 Tabel/ Table 7.2.2 Jumlah Karya Siswa Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2011/ 2IÀFHULQ7UDLQLQJE\/HYHORI(GXFDWLRQLQ Karyasiswa Baru Pendidikan/ New Enrollment Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 No Bidang Pelatihan/ Target of Activities 1 2 1 M enengah Kehutanan (SM KK)/ Forestry High School 40 2 Diploma IV (D-IV)/ Diploma IV 3 4 5 6 7 8 9 40 168 292 303 299 320 461 474 2.397 121 122 250 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 Sarjana (S-1)/ Bachelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 5 M agister (S-2)/ Master 132 129 142 80 193 137 159 151 116 1.239 158 1. Dalam Negeri/ In Country 125 119 131 67 177 125 149 133 93 1.119 7 10 11 13 16 12 10 18 23 Doktor (S-3)/ Doctor 15 21 19 16 27 25 13 21 1. Dalam Negeri/ In Country 10 15 16 12 23 21 9 5 6 3 4 4 4 4 2. Luar Negeri/ Overseas 5 Karyasiswa Sedang Pendidikan/ In Training * 2. Luar Negeri/ Overseas Karyasiswa Lulus Pendidikan/ Graduate Jumlah 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karyasiswa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ Baru Th. orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ Lulusan Th persons persons persons persons persons persons persons persons persons 2006 s.d persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons persons 2006 s.d 2014 2014 3 4 10 11 12 13 18 19 20 21 774 1.055 1.190 1.383 1.451 33 33 37 38 37 0 158 267 296 899 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 99 0 5 0 0 0 0 0 0 104 217 296 252 310 324 349 344 289 49 70 63 124 135 119 133 156 134 983 135 194 269 224 276 286 318 311 249 43 60 56 112 125 111 116 140 122 885 120 23 23 27 28 34 38 31 33 40 6 10 7 12 10 8 17 16 12 98 9 166 37 54 68 80 98 107 99 105 90 3 4 5 4 8 11 21 15 11 82 20 6 132 14 29 44 56 72 83 79 90 77 0 0 1 0 6 8 13 9 8 45 1 3 34 23 25 24 24 26 24 20 15 13 3 4 4 4 2 3 8 6 3 37 Ket: * Karyasiswa yang sedang pendidikan adalah keadaan pada bulan Desember 14 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8 SARANA PRASARANA INFRASTRUCTURES AND FACILITIES Tabel 8.1. Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan Intrakomp Tabel Rincian Per Kelompok Barang Tahun Anggaran 2014 Nama UAPPB-E1 : 029.01 Sekretariat Jenderal Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 AKUN NERACA/ KELOM POK BARANG KODE URAIAN 1 2 131111 3 M UTASI SALDO PER 1 JANUARI 2014 SAT BERTAM BAH SALDO PER 31 DESEM BER 2014 BERKURANG KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS 4 5 6 7 8 9 10 NILAI 11 TANAH 2,510,764 99,111,774,926 0 0 0 0 2,510,764 99,111,774,926 2.01.01 TANAH PERSIL 2,305,627 96,772,508,945 0 0 0 0 2,305,627 96,772,508,945 2.01.02 TANAH NON PERSIL 200,380 77,880,000 0 0 0 0 200,380 77,880,000 2.01.03 LAPANGAN 4,757 2,261,385,981 0 0 0 0 4,757 2,261,385,981 17,894 154,716,316,633 559 6,835,110,359 134 1,631,178,543 18,319 159,920,248,449 132111 M2 PERALATAN DAN M ESIN 3.01.01 ALAT BESAR DARAT 3.01.03 ALAT BANTU Unit 3.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERM OTOR 3.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERM OTOR 3.02.03 3.02.05 3.03.01 ALAT BENGKEL BERM ESIN 3.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERM ESIN Buah 3.03.03 ALAT UKUR 3.04.01 ALAT PENGOLAHAN 3.05.01 ALAT KANTOR 3,454 3.05.02 ALAT RUM AH TANGGA 8,090 3.06.01 ALAT STUDIO 418 3.06.02 ALAT KOM UNIKASI Buah 3.06.03 PERALATAN PEM ANCAR Buah Buah 321 35 12,928,000 0 0 0 0 35 12,928,000 27 4,286,249,065 15 199,725,000 0 0 42 4,485,974,065 Unit 664 64,626,437,841 4 1,000,013,076 5 339,125,500 663 65,287,325,417 Unit 38 66,654,796 0 0 0 0 38 66,654,796 ALAT ANGKUTAN APUNG BERM OTOR Unit 4 167,135,000 7 291,765,000 0 0 11 458,900,000 ALAT ANGKUTAN BERM OTOR UDARA Unit 3 5,517,177,000 0 0 0 0 3 5,517,177,000 24 62,569,130 1 68,900,000 0 0 25 131,469,130 13 23,287,000 1 21,282,500 0 0 14 44,569,500 Buah 65 190,313,650 20 82,075,000 10 2,210,000 75 270,178,650 Buah 67 319,705,900 2 2,398,000 0 0 69 322,103,900 8,581,247,818 52 1,425,072,100 19 90,714,000 3,487 9,915,605,918 19,049,305,259 136 967,289,609 53 104,363,000 8,173 19,912,231,868 8,621,756,908 23 75,694,782 1 478,682,233 440 8,218,769,457 1,011 9,156,581,156 47 254,128,750 5 36,532,000 1,053 9,374,177,906 59 907,836,872 3 6,610,909 0 0 62 914,447,781 7 87,805,000 0 0 0 0 7 87,805,000 316 3,208,179,580 3 29,910,000 0 0 319 3,238,089,580 575 2,345,405,736 16 596,689,000 0 0 591 2,942,094,736 1 97,185,800 0 0 0 0 1 97,185,800 23 85,880,950 1 45,639,000 0 0 24 131,519,950 3.06.04 PERALATAN KOM UNIKASI NAVIGASI 3.07.01 ALAT KEDOKTERAN 3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 3.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIM IA NUKLIR 3.08.03 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA Buah 322 AKUN NERACA/ KELOM POK BARANG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KODE URAIAN KUANTITAS SALDO PER 31 DESEM BER 2014 BERKURANG NILAI KUANTITAS NILAI 5 6 7 KUANTITAS NILAI 8 9 KUANTITAS NILAI 10 11 1 2 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Buah 4 12,000,000 0 0 0 0 4 12,000,000 3.08.07 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAM ICA Buah 23 68,860,000 0 0 0 0 23 68,860,000 3.08.08 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUM ENTASI Buah 1 11,799,000 0 0 0 0 1 11,799,000 3.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN Buah 45 466,100,078 69 213,675,000 0 0 114 679,775,078 3.10.01 KOM PUTER UNIT 1,269 16,718,725,858 90 875,390,958 18 540,397,810 1,341 17,053,719,006 3.10.02 PERALATAN KOM PUTER 1,375 8,027,849,775 50 218,567,402 23 39,154,000 1,402 8,207,263,177 3.11.02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 0 0 1 6,127,000 0 0 1 6,127,000 3.14.01 ALAT BANTU EKSPLORASI 0 0 4 14,740,000 0 0 4 14,740,000 3.15.03 ALAT SAR Buah 1 34,980,000 0 0 0 0 1 34,980,000 3.15.04 ALAT KERJA PENERBANGAN Buah 13 75,439,672 4 48,967,273 0 0 17 124,406,945 3.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI Buah 16 19,860,000 8 190,950,000 0 0 24 210,810,000 3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 215 1,865,729,789 2 199,500,000 0 0 217 2,065,229,789 6.02.03 TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA 38 1,330,000 0 0 0 0 38 1,330,000 115 201,543,108,254 0 4,740,600,975 0 42,525,992 115 206,241,183,237 56 175,077,277,551 0 4,740,600,975 0 42,525,992 56 179,775,352,534 45 24,523,373,570 0 0 0 0 45 24,523,373,570 14 1,942,457,133 0 0 0 0 14 1,942,457,133 84,202 3,984,387,455 0 0 0 0 84,202 3,984,387,455 GEDUNG DAN BANGUNAN 4.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEM PAT KERJA 4.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEM PAT TINGGAL 4.04.01 TUGU/ TANDA BATAS 134111 Buah Unit JALAN DAN JEM BATAN 4 BERTAM BAH 3.08.06 133111 3 M UTASI SALDO PER 1 JANUARI 2014 SAT 5.01.01 JALAN M2 84,118 3,839,812,455 0 0 0 0 84,118 3,839,812,455 5.01.02 JEM BATAN M2 84 144,575,000 0 0 0 0 84 144,575,000 18 970,684,621 0 0 0 0 18 970,684,621 134112 IRIGASI 5.02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI Unit 10 204,837,836 0 0 0 0 10 204,837,836 5.02.04 BANGUNAN PENGAM AN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM Unit 4 463,212,813 0 0 0 0 4 463,212,813 AKUN NERACA/ KELOM POK BARANG KODE URAIAN 1 2 3 M UTASI SALDO PER 1 JANUARI 2014 SAT BERTAM BAH SALDO PER 31 DESEM BER 2014 BERKURANG KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 4 5 6 7 8 9 10 11 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 5.02.05 BANGUNAN PENGEM BANGAN SUM BER AIR DAN AIR TANAH Unit 2 220,238,797 0 0 0 0 2 220,238,797 5.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR Unit 2 82,395,175 0 0 0 0 2 82,395,175 25 21,853,704,559 0 0 0 0 25 21,853,704,559 134113 JARINGAN 5.03.01 INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU 4 783,686,745 0 0 0 0 4 783,686,745 5.03.02 INSTALASI AIR KOTOR 5 458,777,715 0 0 0 0 5 458,777,715 5.03.05 INSTALASI PEM BANGKIT LISTRIK 3 414,274,200 0 0 0 0 3 414,274,200 5.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK 2 1,623,630,196 0 0 0 0 2 1,623,630,196 5.03.10 INSTALASI LAIN 8 18,506,934,161 0 0 0 0 8 18,506,934,161 5.04.01 JARINGAN AIR M INUM 1 9,991,667 0 0 0 0 1 9,991,667 5.04.03 JARINGAN TELEPON 2 56,409,875 0 0 0 0 2 56,409,875 11 1,273,063,046 3 328,628,360 9 1,195,463,385 5 406,228,021 135111 Unit Unit ASET TETAP DALAM RENOVASI 6.07.01 TANAH DALAM RENOVASI 1 35,250,598 0 0 0 0 1 35,250,598 6.07.02 PERALATAN DAN M ESIN DALAM RENOVASI 1 13,801,563 0 0 0 0 1 13,801,563 6.07.03 GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI 8 1,020,902,135 2 150,475,860 7 814,202,135 3 357,175,860 6.07.05 135121 ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI ASET TETAP LAINNYA 6.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 6.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK M IKRO 6.01.03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 6.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 6.02.02 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 166112 Buah Buah Buah ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN 1 203,108,750 1 178,152,500 2 381,261,250 0 0 58,231 6,148,455,876 65 28,783,500 0 0 58,296 6,177,239,376 48,309 5,661,111,951 65 28,783,500 0 0 48,374 5,689,895,451 9,066 29,685,925 0 0 0 0 9,066 29,685,925 34 108,150,500 0 0 0 0 34 108,150,500 482 102,129,000 0 0 0 0 482 102,129,000 340 247,378,500 0 0 0 0 340 247,378,500 260 1,065,084,770 133 1,060,436,310 189 1,867,739,310 204 257,781,770 323 3.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERM OTOR Unit 1 210,000,000 5 339,125,500 6 549,125,500 0 0 3.03.01 ALAT BENGKEL BERM ESIN Buah 1 3,000,000 0 0 0 0 1 3,000,000 324 AKUN NERACA/ KELOM POK BARANG Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KODE URAIAN 1 2 3.03.03 ALAT UKUR 3.05.01 3 Buah M UTASI SALDO PER 1 JANUARI 2014 SAT BERTAM BAH SALDO PER 31 DESEM BER 2014 BERKURANG KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI 4 5 6 7 8 9 10 11 2 582,000 10 2,210,000 10 2,210,000 2 582,000 ALAT KANTOR 37 79,975,750 19 90,714,000 37 138,123,000 19 32,566,750 3.05.02 ALAT RUM AH TANGGA 98 121,227,020 53 104,363,000 60 129,022,000 91 96,568,020 3.06.01 ALAT STUDIO Buah 23 38,044,000 1 9,800,000 2 19,600,000 22 28,244,000 3.06.02 ALAT KOM UNIKASI Buah 8 20,000,000 5 36,532,000 5 36,532,000 8 20,000,000 3.07.01 ALAT KEDOKTERAN Buah 16 13,561,000 0 0 0 0 16 13,561,000 3.07.02 ALAT KESEHATAN UM UM Buah 1 15,000 0 0 0 0 1 15,000 3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM Buah 6 126,000 0 0 0 0 6 126,000 3.10.01 KOM PUTER UNIT Buah 20 474,382,000 17 438,537,810 35 889,215,810 2 23,704,000 3.10.02 PERALATAN KOM PUTER Buah 35 79,062,000 23 39,154,000 34 103,911,000 24 14,305,000 3.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI Buah 2 34,000 0 0 0 0 2 34,000 3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 1 1,576,000 0 0 0 0 1 1,576,000 6.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 9 23,500,000 0 0 0 0 9 23,500,000 TOTAL Buah 490,666,580,140 12,993,559,504 4,736,907,230 498,923,232,414 Tabel 8.2. Laporan Posisi Barang M ilik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 Nama UAPB : 029 Kementerian Kehutanan AKUN NERACA JUM LAH KODE URAIAN NILAI BM N AKM PENYUSUTAN NILAI NETTO 1 2 3 4 5 117111 Barang Konsumsi 13,323,595,341 0 13,323,595,341 117112 Amunisi 2,336,012,545 0 2,336,012,545 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 389,788,869 0 389,788,869 117114 Suku Cadang 1,834,594,847 0 1,834,594,847 117121 Pita Cukai, M aterai dan Leges 3,279,756,641 0 3,279,756,641 117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada M asyarakat 25,498,956,726 0 25,498,956,726 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 10,056,400,451 0 10,056,400,451 117124 Peralatan dan M esin untuk dijual atau diserahkan kepada 22,744,439,346 0 22,744,439,346 117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada M asyarakat 0 0 0 117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada M asyarakat 381,694,929 0 381,694,929 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada M asyarakat 1,142,646,708 0 1,142,646,708 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke 2,919,465,242 0 2,919,465,242 117131 Bahan Baku 848,523,946 0 848,523,946 117191 Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga - jaga 411,016,764 0 411,016,764 117199 Persediaan Lainnya 2,422,949,951 0 2,422,949,951 131111 Tanah 2,219,590,248,042 0 2,219,590,248,042 132111 Peralatan dan M esin 2,304,388,044,093 1,512,488,574,669 791,899,469,424 133111 Gedung dan Bangunan 1,793,447,883,029 243,021,432,404 1,550,426,450,625 134111 Jalan dan Jembatan 100,054,430,989 49,631,640,599 50,422,790,390 134112 Irigasi 48,532,848,655 15,856,737,353 32,676,111,302 134113 Jaringan 53,662,052,545 15,971,113,784 37,690,938,761 135111 Aset Tetap dalam Renovasi 7,589,111,718 0 7,589,111,718 135121 Aset Tetap Lainnya 59,921,495,776 651,467,575 59,270,028,201 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 53,873,308,768 0 53,873,308,768 162151 Software 31,619,578,453 0 31,619,578,453 162161 Lisensi 568,017,250 0 568,017,250 162171 Hasil Kajian/ Penelitian 17,570,456,828 0 17,570,456,828 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 31,103,954,307 0 31,103,954,307 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi 0 0 0 98,707,641,401 76,560,563,953 22,147,077,448 6,908,218,914,160 1,914,181,530,337 4,994,037,383,823 pemerintahan J U M L A H Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 325 9 RINGKASAN PENGELUARAN KEMENTERIAN LHK RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan M enteri Keuangan Nomor 171/ PM K.05/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/ PM K.05/ 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, M enteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada M enteri .HXDQJDQVHODNXSHQJHORODÀVNDOGDODPUDQJNDSHQ\XVXQDQ/DSRUDQ.HXDQJDQ3HPHULQWDK Pusat (LKPP). Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 329 IX.1. KEM ENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 30 JUNI 2015 Tabel 9.1 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2010 SD 2015 TARGET NO JENIS PNBP Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 2 3 1 Dana Reboisasi (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 6 - - 9 - 100,23 1.203.676,48 1.720.288,87 - 86.062,55 75.500,00 102.629,64 797.324,74 71,00 1.359.053,34 868.554,32 421421 1.123.025,00 3 IIUPH 421433 19.741,00 4 DPEH 421751 - 423738 - 271.527,60 1.375,45 94.894,43 119.261,87 135,24 - 33.869,83 - 2.774.416,00 2.824.255,64 PKH PNBP LAINNYA 100.000,00 175.859,25 - - 12 - 142,92 1.429.123,55 1.491.399,65 - - 75.500,00 105.737,23 63,91 1.304.885,76 986.268,94 135,93 125,68 - 15 - 104,36 1.773.485,67 1.493.994,14 - - 75.500,00 174.505,22 75,58 1.897.252,90 697.368,08 140,05 38.083,30 102.557,11 269,30 12.550,00 4.254,46 - 13.432,69 2,00 97.295,16 - 157.288,85 - 105.428,36 - - - - - - 87.808,22 36,76 1.790.444,00 827.472,11 - - 113.404,34 56.926,77 50,20 46,22 1.071.550,00 909.012,98 84,83 162.000,00 57.196,13 35,31 67,54 18.990,85 - 50.589,76 - 290.278,32 - 368.417,85 86.893,77 208,08 - 130.000,00 231,13 495.168,49 582.413,14 - - - - 68,21 4.376.694,00 3.126.612,68 117,62 640.322,00 738.483,64 - - - - - - - 54,86 - - 247,15 - - 73,86 2.522.757,28 1.384.040,93 5.703,99 285.199 175,86 472.956,98 - - 195.937,40 100,32 3.758.790,57 2.563.893,56 227.293,59 84,24 2.310.000,00 1.706.125,77 - 146.250,00 106,56 2.847.592,60 2.856.684,46 432.550,63 - 21 840,07 101,80 2.733.124,24 2.912.284,33 175.018,70 - 18 % Okt) (dalam DR dari Pengembalian Pinjaman/ kredit Piutang PNBP 2015 (sd. TA. 2015 jutaan) - 421441 % TA. 2014 (dalam - Kawasan Hutan TA. 2014 jutaan) - Penggunaan % TA. 2013 (dalam 421411 1.631.650,00 1.635.335,68 Jumlah TA. 2013 jutaan) - Tegakan % TA. 2012 REALISASI RAPBN P (dalam Piutang DR Ganti Rugi Nilai TA. 2012 TARGET REALISASI PNBP jutaan) PSDH 6 % TA.2011 TARGET REALISASI PNBP (dalam 2 5 TA. 2011 TARGET REALISASI PNBP jutaan) - PNBP SDA % TA.2010 TARGET REALISASI PNBP M AP TA. 2010 1 TARGET REALISASI PNBP 133,97 71,44 3.869.711,62 2.826.184,42 115,33 849.588,38 - 664.138,42 73,03 78,17 - - - 7 IM M M SL/ TA 423731 71.500,00 6.174,10 8,64 10.036,69 6.201,58 61,79 6.571,83 6.430,98 97,86 6.511,66 6.887,57 105,77 9.533,54 8.856,34 92,90 5.220,84 10.093,21 193,33 8 PIPPA 423732 1.056,37 294,32 27,86 1.056,37 102,92 9,74 3.019,90 358,42 11,87 102,30 55,79 54,53 1.761,73 6.567,14 372,77 2.500,70 2.978,89 119,12 9 Pungutan M asuk Obyek Wisata (PM OWA) 423735 25.680,14 19.453,73 75,75 17.155,26 26.679,14 155,52 22.138,07 20.040,16 90,52 29.347,06 36.073,74 122,92 46.395,58 50.409,55 108,65 35.794,47 82.827,69 231,40 10 IHUPPA 423736 638,00 1.076,86 168,79 638,00 118,21 18,53 95,40 188,26 197,34 124,13 241,62 194,66 273,36 287,26 105,09 392,04 641,28 163,58 11 Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam 423739 - - - - - - - - - - - - 333 334 TARGET NO JENIS PNBP Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 2 3 % TA.2010 TARGET REALISASI PNBP M AP TA. 2010 1 TARGET REALISASI PNBP TA. 2011 % TA.2011 TARGET REALISASI PNBP TA. 2012 % TA. 2012 TARGET REALISASI PNBP TA. 2013 % TA. 2013 TARGET REALISASI PNBP TA. 2014 REALISASI RAPBN P % TA. 2014 2015 (sd. TA. 2015 (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 6 9 12 15 18 % Okt) 21 Iuran Izin Usaha 12 Penyedia Jasa 423773 - - 98.874,51 26.999,00 - - 28.886,33 33.101,85 - - 114,59 31.825,20 27.017,82 - - 101.194,22 - - 36.085,14 43.258,73 103.947,52 134.676,81 - - 119,88 57.964,21 66.120,30 129,56 107.396,76 221.421,02 - - 114,07 43.908,05 96.541,08 219,87 206,17 100.839,65 135.836,73 134,71 80,13 4.864.047,70 3.722.700,64 76,54 Wisata Alam Jumlah 11 BLU JUM LAH 424911 27,31 3.007,38 2.973.290,51 3.027.113,89 101,81 2.940.036,65 3.377.936,80 114,89 3.106.711,39 3.457.853,48 84,89 111,30 4.393.991,71 3.324.242,24 75,65 5.182.376,97 4.152.637,63 7$5*(7'$15($/,6$6,31%36'$.(0(17(5,$1/+.² GDODPMXWDDQ *UDÀN7DUJHWGDQ5HDOLVDVL3QESSDA Kementerian LHK 2010 – 2015 (dalam jutaan) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 335 10 ITJEN KEMENHUT TAHUN 2014 Tabel 10.1. Realisasi Audit Reguler Tahun 2010-2014 (Kinerja/ Tematik/ Dana Dekonsentrasi ) No. Tahun Target Realisasi % 1 2010 240 262 109,16 2 2011 275 342 124,36 3 2012 273 285 104,40 4 2013 281 306 108,89 5 2014 170 170 100,00 Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : Berdasarkan jumlah auditan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 339 Tabel 10.2. Realisasi Audit Khusus/ Investigasi Tahun 2010-2014 No. Tahun Target Realisasi % 1 2010 25 25 100,00 2 2011 27 31 114,81 3 2012 25 26 104,00 4 2013 25 23 92,00 5 2014 20 22 110,00 Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Berdasarkan jumlah kasus Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 341 Tabel 10.3. Rekapitulasi Realisasi Auditan Per Provinsi Berdasarkan PKPT (Audit Kinerja/ Operasional/ Tematik/ Dana Dekonsentrasi*) TAHUN 2010 – 2014 TAHUN No PROVINSI 1 Aceh 2 Sumut 3 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 4 7 4 3 2 20 12 16 11 0 6 45 Sumbar 4 5 3 4 2 18 4 Riau 7 9 7 8 6 37 5 Kep. Riau 1 4 2 0 2 9 6 Jambi 6 12 1 6 3 28 7 Bengkulu 3 4 2 2 2 13 8 Sumsel 8 13 7 8 6 42 9 Bangka Belitung 3 4 2 0 2 11 10 Lampung 7 4 5 5 4 25 11 DKI Jakarta **) 43 8 2 0 2 55 12 Banten 3 6 3 1 1 14 13 Jabar 14 10 6 11 6 47 14 D I Yogya 1 10 6 5 3 25 15 Jateng 14 11 4 6 4 39 16 Jatim 11 12 9 6 6 44 17 Kalbar 10 10 7 8 2 40 18 Kalteng 7 15 0 5 10 37 19 Kalsel 8 8 6 3 6 31 20 Kaltim 13 18 6 4 13 54 21 Gorontalo 2 5 3 2 2 14 22 Sulut 8 9 7 5 5 34 23 Sulsel 14 14 8 7 11 54 24 Sultra 7 9 5 3 5 29 25 Sulteng 7 11 7 6 6 37 26 Sulbar 1 4 2 1 0 8 27 Bali 7 11 7 8 6 39 28 NTT 5 14 2 0 3 24 29 NTB 4 9 4 4 3 21 30 M aluku 6 12 7 6 6 37 31 M aluku Utara 7 10 1 0 2 20 32 Papua 7 8 6 6 8 35 33 Papua Barat 8 8 7 4 4 31 34 Pusat 0 32 0 28 18 78 262 342 159 165 170 1.098 TOTAL Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan **) dari tahun 2010 s/ d 2011 termasuk pusat Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 343 Tabel 10.4. Rekapitulasi 2010 - 2014 No Realisasi PROVINSI Auditan Audit Khusus/ Investigasi Per Provinsi Tahun TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1 Aceh 0 0 0 0 0 0 2 Sumut 0 0 0 0 0 0 3 Sumbar 0 0 0 1 0 1 4 Riau 3 5 0 0 1 9 5 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 6 Jambi 2 3 2 1 1 9 7 Bengkulu 0 0 0 0 1 1 8 Sumsel 0 1 0 0 1 2 9 Bangka Belitung 0 1 0 0 0 1 10 Lampung 0 2 1 0 0 3 11 DKI Jakarta 3 2 0 0 1 6 12 Banten 0 0 0 0 1 1 13 Jabar 1 4 2 1 1 9 14 D I Yogya 0 0 1 0 0 1 15 Jateng 0 1 1 0 0 2 16 Jatim 1 1 0 1 1 4 17 Kalbar 2 0 1 0 0 3 18 Kalteng 3 1 1 0 0 5 19 Kalsel 0 0 2 0 1 3 20 Kaltim 5 2 9 10 1 27 21 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 22 Sulut 0 0 0 1 0 1 23 Sulsel 0 0 0 4 1 5 24 Sultra 1 0 1 0 0 2 25 Sulteng 1 0 0 0 1 2 26 Sulbar 0 1 2 1 1 5 27 Bali 0 0 1 0 0 1 28 NTT 1 2 1 0 0 4 29 NTB 1 0 1 0 1 3 30 M aluku 0 1 0 0 0 1 31 M aluku Utara 0 0 0 0 0 0 32 Papua 0 0 0 2 1 3 33 Papua Barat 1 1 0 1 1 4 34 Pusat 0 1 0 0 0 1 25 29 26 23 16 119 TOTAL Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Kepala Bagian Program dan Pelaporan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 345 LAMPIRAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.103/MenLHK-II/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/MenhutII/2013 tanggal 23 Desember 2013, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3 .557.916 (tigajuta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: 1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.131 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) hektar; 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.744.240 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh) hektar; 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar; 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 598.365 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar; 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas + 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 349 c. bahwa Gubernur Aceh dengan surat Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015, mohon pencermatan kembali atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014; Mengingat : d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.268/VIIKUH/2015 tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan hasil pencermatan kembali pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, terdapat kesalahan teknis mapping yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagai akibatnya terdapat Kawasan Hutan Lindung pada Peta Lampingan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tergambar sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, sehingga perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan peta lampirannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 350 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah N asional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernen terian Negara; 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas ± 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh; Memperhatikan: Surat Gubernur Aceh Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 351 MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH. Pasal I Mengubah Amar KESATU dan Amar KEDUA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, sehingga Amar KESATU dan Amar KEDUA berbunyi sebagai berikut: KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3.557.928 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: 1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.144 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) hektar; 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.788.265 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) hektar; 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar; 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 554.339 (lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar; 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar. KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Pasal II (1) Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42 .616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan; 352 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 c. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA SITI NURBAYA Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6 . Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7 . Menteri Agraria dan Tata Ruang. 8 . Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Kepala Badan Informasi Geospasial. 10. Gubernur Aceh. 11. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup. 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 13. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 15. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 16. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. 17. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh. 18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. 19. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Aceh. 20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 353 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982, telah ditunjuk areal hutan {Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)} di Provinsi Sumatera Barat seluas ± 3.380.602 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua) hektar; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Nomor 422/KptsII/ 1999 tanggal 15 Juni 1999, menunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011, mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, mengubah antar fungsi kawasan hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar, menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar, hasil penelitian Tim Terpadu; d. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan dengan surat Nomor PW.02/ 11069/DPR-RI/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, menyetujui perubahan kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Sumatera Barat yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 29.382 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 355 Mengingat : e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15 Maret 2012, telah diubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/ Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011, yang menyangkut luas perubahan peruntukan kawasan hutan yang semula seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar menjadi seluas ± 126.286 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar; f. bahwa selain perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, terdapat perubahan kawasan hutan akibat tata batas dan perubahan kawasan hutan secara parsial; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KptsII/ 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 8. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor .60 Tahun 2012; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 356 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 13. Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I; 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diu bah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40 /Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011, tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 96.904 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 147.213 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 9.906 (sembilan ribu sembilan ratus enam) hektar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/ KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 357 Pasal I Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar, diubah menjadi sebagai berikut : 1. Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PERTAMA: Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas ± 2.380.057 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh tujuh) hektar. 2. Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KEDUA : Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dirinci dengan fungsi dan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas : ± 806.939 Hektar. Terdiri dari : 1. Daratan seluas : ± 769.775 Hektar. 2. Perairan seluas : ± 3 7. 164 Hektar. b. Hutan Lindung (HL) seluas : ± 791.671 Hektar. c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas : ± 233.211 Hektar. d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas : ± 360.608 Hektar. e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas : ± 187.629 Hektar. 3. Ketentuan Amar KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KETIGA Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan lnl. 4. Ketentuan Amar KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : KEEMPAT: Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan masih berlaku. 5. Ketentuan Amar KELIMA dihapus. Pasal II (1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15 Maret 2012, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan ini. (2) Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar. 358 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6 . Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Bad an Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Barat. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Barat. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 359 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, di Provinsi Sumatera Utara; b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, Nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011, dan Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012, mengusulkan perubahan peruntukan clan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan; c. bahwa berdasarkan hasil Penelitian Terpadu sesuai laporan Tim Terpadu ReviewRTRWPSumatera Utara kepada Menteri Kehutanan Nomor 001/RTRWSumut/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, di Provinsi Sumatera Utara; d. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penataan batas dan/ atau penetapan kawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial; e. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/ HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012: 1. Memerintahkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia urituk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, tanggal 16 Pebruari 2005; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 361 2. Mengingat : Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penunjukan. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan dl Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Menten Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pernberantasan Perusakan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009’, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 362 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SKA4/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.320/Menhut-VII/2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Sumatera Utara; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, Nomor 522/8939 tangga19 September 2011 dan Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012; 2. Laporan Tim Terpadu, Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/RTRW-Sumut/2012 tanggal 18 Oktober 2012; 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal2 Mei 2012; MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA. : Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. awasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TBl, seluas 2: 427.008 (empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 1.206.881 (satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 641.769 (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 363 d. e. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 704.452 (tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh dual hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas .:!=. 75.684 (tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar. KEDUA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN KRISNA RYA Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Menteri Dalam Negeri. 5. Menteri Pertanian. 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Menteri Perhubungan. 8. Menteri Pekerjaan Umum. 9. Menteri Lingkungan Hidup. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 12. Kepala Badan Informasi Geospasial. 13. Gubernur Sumatera Utara. 14. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 15. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara. 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 17. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Utara. 18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. 364 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 76/MenLHK-II/20 15 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Provinsi Riau seluas ± 23.430 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar; c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 November 2011 telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 739.902 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) hektar; d. bahwa dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor 0224/KDhKepri.520/ 04.09 tanggal 14 April 009, Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/ KDhKepri/ 12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/ KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/ KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nopem_ber 2012, mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau kepada Menteri Kehutanan; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 365 366 e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/MenhutVII/2009 tanggal 15 Oktober 2009, sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalarn Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau; f. bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, dan berdasarkan Laporan Tim Terpadu yang dipaparkan di hadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, tanggal 3 Desember 2012, direkomendasikan: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 367.635 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enarn ratus tiga puluh lima) hektar, terdiri dari: a) Berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 147.826 (em pat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar; b) Tidak berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 319.809 (tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan) hekatr; 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 147.161 (seratus ernpat puluh tujuh ribu seratus enarn puluh satu) hektar; 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar; g. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/MenhutII/2013 tanggal 27 Juni 2013, telah ditetapkan perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh ernpat) hektar; h. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan dengan surat Nomor PW /09502/DPR RI/ IX/2014 tanggal 24 September 2014, menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk Indonesia rnenyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdarnpak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 6. 734 (en am ribu tujuh ratus tiga puluh ernpat) hektar; i. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 jMenhutII/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 590.020 (lima ratus sembilan puluh ribu dua puluh) hektar, dengan menetapkan hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunJukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g, menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf h, dan perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial serta hasil penataan batas; j. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/ REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan keputusan baru pengganti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan hasil penelitian secara utuh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/ Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.115/Menhut-VII/2012 tanggal 22 Februari 2012, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; k. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.161 /VIIRen/2015 tanggal 23 Februari 2015, menyampaikan: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 /Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf i, termasuk perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 4.685 (empat ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan oleh Tim Terpadu, dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar, yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan fungsi oleh Tim Terpadu; 2. Mengingat kriteria yang dibangun bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berasal dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung, maka perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis seluas ± 17.220 (tuju belas ribu dua ratus dua puluh) hektar masuk kategon non yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, karena berasal dari Hutan Produksi TerbatasfHutan Produksi/Hutan Produksi yang dapat Dikonversi; dengan demikian yang dapat ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar; l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, dan untuk menjamin kepastian hukum atas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 60.299 (enam puluh Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 367 ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar di Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 10. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah N omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/20 10; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalarn Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 368 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enrun ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867 /Menhut-II/20 14 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri. 520/04.09 tanggal 14 April 2009, Nomor 0012/KDhKepri/0 1.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/ KDhKeprif 12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/ KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/ 11.12 tanggal 12 Nopember 2012; 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau; 3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014; 4. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/REK/0906.2013/ PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014; 5. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor Nomor 8.80/VII-Ren/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Nomor 8.161/VII-Ren/2015 tanggal 23 Februari 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 369 No Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 1 HPT meniadi APL 2 HP menjadi APL 3 HPK meniadi APL Luas (Ha) ± 52.427 ± 8.743 ± 146.399 Jumlah KEDUA : ± 207.569 Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: No Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Luas (Ha) 1 KSA meniadi HPT ± 45 2 KSA/TB meniadi HL ± 3.655 3 HL menjadi HPT ± 2.231 4 HL menjadi HP ± 8.518 5 HL meniadi HPK ± 984 6 HPT meniadi HL ± 1.231 7 HPT menjadi HP ± 10.250 8 HPT meniadi HPK 9 HP menjadi HPT ± 269 10 HPK meniadi HL ± 299 ± 3.638 11 HPK menjadi HPT ± 18.369 12 HPK meniadi HP ± 10.783 Jumlah KETIGA : ± 60.299 Mengubah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar, dengan fungsi sebagai berikut: No Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Luas (Ha) 1 APL menjadi HL ± 274 2 APL menjadi HP ± 262 Jumlah KELIMA 370 : ± 536 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami peru bah an perun tukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 b. c. d. KEENAM : dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut; hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku; izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir. Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut: a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut; c. memberi peran kepada pemerintah kabupatenjkota dalam optimalisasi SHPDQIDDWDQ SHQJJXQDDQ NDZDVDQ KXWDQ GDQ VROXVL NRQ¿LN SHQJHORODDQ sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; d. mengoptimalisasikan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang; e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah GDQDLUSDGD$3/GHQJDQ¾VLRJUD¾EHUDWPHODOXLSHQGHNDWDQYHJHWDWLIGDQ atau pendekatan sipil teknis; g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan danjatau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya; h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/ perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 371 i. j. k. l. KETUJUH menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan ·posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum; menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan irnplementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah; mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP; melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal. : Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA. KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, tidak menghilangkan proses hukum yang ada. KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. 372 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA SITI NURBAYA Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Kepulauan Riau. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 373 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410 /Kpts-II/ 1986 tanggal 29 Desember 1986, telah ditu njuk areal hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 5.214.652 (lima juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua) hektar; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar, hasil padu serasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan dengan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/MenhutII/2013 tanggal 19 November 2013, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 8.673/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 19.645 (sembilan betas ribu enam ratus empat lima) hektar, di Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 12.574 (dua Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 375 betas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar dan Kawasan Hutan Lindung seluas ± 7.071 (tujuh ribu tujuh puluh satu) hektar; Mengingat : e. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan Nomor PW /09557/DPR Rl/IX/2014 tanggal 25 September 2014 hal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR Rl dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Komisi IV menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan, sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor 8.673/MenhutII/2013 tanggal 19 November 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 19.645 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima) hektar; f. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial; g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan / atau penetapan kawasan hutan; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 9. 376 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/ Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh cempat ribu dua ratus sembilan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 377 puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tala Batas Kawasan Hutan; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/1297/Bappeda/2011 tanggal 2 Mei 2011, Nomor 522/3519/Bappeda/2011 tanggal 20 Desember 2011, Nomor 522/0912/Bappeda/2012 tanggal 24 Januari 2012, Nomor 522/1409/Bappeda/2012 tanggal 9 Mei 2012, Nomor 593/1516/1/2012 tanggal 22 Mei 2012, Nomor 522/522/ Bappeda/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Nomor 522/3188/Bappeda/2012 tanggal 13 Nopember 2012; 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; 3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09557 /DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN. KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 3.466.901 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus satu) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 790.625 (tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima) hektar, terdiri dari: 1. Daratan, seluas ± 741.918 (tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas) hektar; 2. Perairan, seluas ± 48.707 (empat puluh dclapan ribu tujuh ratus tujuh) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 577.327 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 208.724 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar; d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 1.713.581 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar; e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 176.694 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar. KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: 378 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 4.416.837 (empat juta empat ratus enam betas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hulan seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) hektar di Provinsi Sumatera Selatan; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 379 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 863/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/Kpts/Um/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982 sebagaimana Lelah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/Kpts-II/1987 Langgal 12 Pebruari 1987, telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Jambi seluas ± 2.947.200 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus) hektar; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/ Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar, hasil paduserasi antara Rencana rata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi dengan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/MenhutII/2012 tanggal 10 Desember 2012, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua betas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar di Provinsi Jambi, dalam rangka penycsuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.558/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan, mohon persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang bcrdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 336 (Liga ratus tiga puluh enam) hektar, di Provinsi Jambi; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 381 Mengingat : e. bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Koordinator Bidang lndustri dan Pembangunan Nomor PW/ 09502/ DPR Rl / lX/ 2014 tanggal 24 September 2014 rnenyampaikan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan mengenai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam Revisi RTRW Provinsi Jambi, Pimpinan DPR RI memutuskan meneruskan surat Pimpinan Komisi IV DPR Rl Nomor 123/Kom IV/DPR Rl/IX/2014 tanggal 22 September 2014, untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan; f. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan perubahan peruntukan dan Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial; g. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 382 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatenl Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pcnyelengga raan Penataan Ruang; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor SOIP Tahun 2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ Menhut-II/2013; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) di Provinsi Jambi; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 383 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jambi Nomor 522/1275/III/Bappeda tanggal 16 Maret 2007, Nomor 522/269/III/Bappeda tanggal 10 Desember 2009, Nomor 522/Dishut/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Nomor 522/4065/III/Bappeda tanggal 1 Desember 2011, Nomor 522/4109/4-Ekbang dan SDM tanggal 14 Desember 2011, Nomor 522/2052/BAPPEDA-4.1/IV/2012 tanggal 9 April 2012, Nomor 522/2268/Dishut/ BIPH-I/TV/2012 tanggal 24 April 2012; 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, bulan Agustus 2012; 3. Surat Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW /09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI. KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Jambi seluas ± 2.098.535 (dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 685.471 (enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh salu) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 179.588 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 258.285 (dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar; d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 963.792 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar; e. Kawasan Hutan Produksi yang dapal Dikonversi (HPK), seluas ± 11.399 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar. KEDUA : Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas ± 2.179.440 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) hektar; 384 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 20.529 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar di Provinsi Jambi; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Jambi. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Jambi. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 385 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 784/Menhut-II/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/ 1985 tanggal 27 Desember 1985 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu seluas ± 1.157.045 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu empat puluh lima) hektar; b. bahwa berdasarkan hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, telah dilakukan penunjukan kembali kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka telah dilakukan penelitian terpadu yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 31.013 (tiga puluh satu ribu tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu; d. bahwa selain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat perubahan kawasan hutan yang diakibatkan penataan batas dan perubahan kawasan hutan secara parsial serta pemutahiran data; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 387 e. Mengingat : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 9. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I; 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011; 388 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 2.192 (dua ribu seratus sembilan puluh dua) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 31.013 (tiga puluh satu ribu tiga belas) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 101 (seratus satu) hektar di Provinsi Bengkulu; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS ± 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 /Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar, diubah menjadi sebagai berikut : 1. Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KESATU Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar. 2. Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KEDUA Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan fungsi dan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas : ± 462.965 hektar. b. Hutan Lindung (HL) seluas : ± 250.750 hektar. c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas : ± 173.280 hektar. d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas : ± 25.873 hektar. e. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas : ± 11.763 hektar. 3. Ketentuan Amar KETIGA diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KETIGA Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 389 4. Ketentuan Amar KEEMPAT diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: KEEMPAT Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku. 5. Ketentuan Amar KELIMA dihapus. Pasal II (1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 643/Menhut-II/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan ini. (2) Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar. (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 . Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Pertanian. 4 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Menteri Perhubungan. 6. Menteri Pekerjaan Umum. 7. Menteri Lingkungan Hidup. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Kepala Badan Informasi Geospasial. 11. Gubernur Sumatera Selatan. 12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu. 14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. 15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Bengkulu. 16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. 390 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 256/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TlGA PULUH LIMA) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Mcnimbang : Mengingat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanun dan Perkebunan Nomor 4 16/ Kpts-II/1999 telah ditetapkan Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingknt I Lampung Seluas ± 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) hektar; b. bahwa sehubungan dengan perkembangan arahan tata gunu hutan maka Keputusan Menheri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut butir a, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa Gubernur Lampung melalui surat Nomor 522.11/1753/Bappedu/2000 tanggal 15 Agustus 2000 telah mengajukan usulan Penataan Ulang Kawasan hutan di Propinsi Lampung: d. bahwa sehubungan hal tersebul di atas, maku dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hulan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas ± 1.144.512 (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas) hektar; 1. Undang-undang Nmnor 5 Tahun 1960 tentang Peraturun Dasar Pokok-Pokok Agmria: 2. Undang-undung Nomor 5 Tahun 1990 tentnng Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dau Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 391 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tabun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisosi: 10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasionul; 11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor 522. II/1753/Bappeda/2000 tanggal 15 Agustus 2000 tentang Usulan Penataan Ulang Kawasan Hutan di Propinsi Lampung. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS ± 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA) HEKTAR. PERTAMA : Menunjuk dan atau menetapkan kembali kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Lampung seluas ± 1.004.735 (satujuta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar. KEDUA : Kawasan hutan sebagairnana dimaksud amar PERTAMA di rinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut : A Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan), Tamam Buru : 462.030 hektar B Hutan Lindung : 31 7.6 15 hektar & Hutan Produksi Terbatas : 33.358 hektar D Hutan Produksi Tetap : 191.732 hektar -XPODKKHNWDr KETIGA : Lokasi kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana rerlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. c. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan di bidang kehutanan, tetap menjadi kewenangan Mcnteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA. 392 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas ± 1.144.512 (satu jura seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua betas) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc. Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. 2. Sdr. Ketua Badan Pemerluasa Keuangan; 3. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 4. Sdr. Menteri Pertanian: 5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 7. Sdr. Menteri Perhubungan; 8. Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Pengembangan Wilayah; 9. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional: 10. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 11. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; 12. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 13. Sdr. Gubernur lampung; 14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehmanan dan Perkebunan Propinsi Lampung; 15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung; 16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung; 17. Sdr. Bupati/Wali kota di wilayah Propinsi Lampung; 18. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung; 19. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Lampung. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 393 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 419/Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang: Mengingat : a. bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditujuk kawasan hutan secara Partial (Register) seluas 968.100 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus) hektar; b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan Hutan tersebut telah dilakukan perataan batas di lapangan; c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian amara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut; d. bahwa sehubungan hal tersebur, untuk menjamin kepastian Hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu menunjukan kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.04 5.071 (satu juta empat puluh lima ribu tujuh puluh satu) hektar, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrnria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tertang Perencanaan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 395 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan; 10. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/ 1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 035/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tara Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dau Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan : 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I jawa Barat. 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan dengan Rencana Tata Rencana Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I jawa Barat. 3. Peta Revisi Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1996 tentatng Pemaduserasian Guna Hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayali Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.045.071 (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Satu) Hektar KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTERTAMA di rinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut : A B C D KETIGA 396 : Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan), Tamam Buru Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Jumlah : 252 .604 hektar : 240.402 hektar : 213.4 12 hektar : 338 653 hektar : 1.045.071 hektar Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Per Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat, Skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian takterpisahkan dengan keputusan ini. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA. KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Tata Guna Hutan tentang Penunjukan secara Partial (Register) areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 968.100 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, YB. WIDODO SUTOYO. SH. MM.MBA NIP. 080023934. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, ttd Dr.lr. MUSLIMIN NASUTION. Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Ketua Badan Pemerluasa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 3. Sdr. Menteri Pertanian: 4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 5. Sdr. Menteri Perhubungan; 6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal. 7. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 8. Sur. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Bappenas. 9 Sdr. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. 10. Sdr. Pejabat eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 11. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat. 12. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani. 13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Barat. 14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat 15. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II diwilayah Propinsi Jawa Barat. 16. Sdr. Kepala Unit III Pcrum Perhutani Jawa Barat. 17. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Barat. 18. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Pehutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 397 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANA DAN PERKEBUNAN Nomor: 220/Kpte-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475,45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR. MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang : Mengingat : a. bahwa di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan secara Partial (Register), dan sebagian kawasan hutan tersebut telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan tetap; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TOHK), perlu di tunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. bahwa sehubungun dengan hal tersebut untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kawasan hutan dan perairan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka, dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan dan perairan seluas 108.475,45 (seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima, empat puluh lima perseratus) hektar di wilanyah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisiemnya; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tabun I 999 tentang Kehutanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 399 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 12. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/l996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 14 . Keputusan Memeri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan: 1. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus lbukota Jakarta. 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107/Kunwil-IV/2000 tentang Resume Rapat Pembahasan Konsep Surat Keputusan Penujukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN: menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN Dl WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475.45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LlMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR. PERTAMA : Menunjuk atau menetapkan kembali wilayah kawasan hutan dan perairan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 108.475,45 (seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima empat puluh lima perseratus) hektar sebagai kawasan hutan dan perairan. KEDUA : Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi dan luas sebagai berikut : 400 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 A. Kawasan Polostariun Alam 1. Taman Nasional Kepulauan Seribu Darutun (Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur). Perniran 2. Taman Wisata Alam Angke Kapuk B. Kawasan Suaka Alam 1. Cagar Alam Pulau Bogor 2. Suaka Margasatwa a). Pulau Rambut • Daratan • Perairan b). Muara Angke C. Hutan Lindung Angke Kapuk D. Hutan Produksi Angke Kapuk Jumlah Daratan Jumlah Perairan Jumlah Daratan dan Perairan 39.50 hektar 108.000,00 hektar 99.82 hektar 18.00 hektar 45,00 hektar 45,00 hektar 44,6 hektar 158,35 hektar 430,45 hektar 108.045.00 hektar 108.475.45 hektar KETIGA : Lokasi kawasan hutan dan perairan sehagaimana dimaksud dalam amar KEDUA dalam sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang beerjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta skala 1 : 100.000 yang merupakan bagian yang tak terpisahknn tenngan Keputusan ini. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. c. Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang telah dibebani hak utau izin pengusahaan, sepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi maka hak atau izin pengusahaan dimaksud masih tetap berlaku. d. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani Izin Pemanfaatan Kawasan atau Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, tetap munjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengarur pelaksanaan pengukuhan pada kawasnn hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 401 KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc. Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3. Sdr. Menteri Pertanian: 4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 5. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6. Sdr. Menteri Perhubungan; 7. Sdr. Menteri Pariwisata dan Kesenian. 8. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; 9. Sdr. Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Sdr. Kepala Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Sdr. Kepala Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Sdr. Walikota di Wilayah Propinsi Daerah Klmsus Ibukota Jakarta. 16. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 402 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 195 /Kpts-II/2003 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : Mengingat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah menunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1:1.045.071 (satu juta empat puluh lima ribu tujuh puluh satu) hektar; b. bahwa berdasarkan perkembangan saat ini dengan terbentuknya Provinsi Banten menyebabkan berkurangnya luas wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat perlu disesuaikan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menunjuk kembali Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Menteri Kehutanan. 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Pelindungan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Undung; 9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 403 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Memperhatikan : 1. 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat No. 522.81/3497/Bappeda tanggal 4 Desember 2002 tentang tanggapan atas Surat Menteri Kehutanan berkaitan dengan usulan kawasan hutan lindung dalam kawasan hutan. Peta hasil rescoring Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Dl WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR. PERTAMA : Menunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (delapan ratus enam belas ribu enam ratus tiga) hektar. KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berlkut : FUNGSI LUAS (HEKTAR) % A Hutan Konservasi ± 132.180 3,57 B Hutan lindung - Lereng > = 40 % - Tinggi > = 2000 m - Skor > = 175 - P. Miyawak - H. Payau ± 291.306 244.234 6.535 4.723 1.161 34.653 7,86 6,59 0,94 0,12 0,03 0,94 C Hutan Produksi - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Produksi Tetap ± 393.117 190.152 202.965 10,60 5,13 5,47 Jumlah kawasan hutan ± 816.603 22 03 Luas daratan Provinsi Jawa Barat 3 .706.021 100 KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Pera iran Provinsi Jawa Barat. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan secara partial sebelum keputusan ini tetap berlaku dengan fungsi hutan mengikuti Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat dalam keputusan ini. 404 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 b. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis karena luasannya tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA. KEENAM : (1) Dalam hal terdapat areal atau kawasan hutan dengan tanaman pinus atau tanaman sejenis lainnya yang berdasarkan penilalan teknis tidak cocok untuk hutan lindung, dan berdasarkan keputusan ini ditunjuk sebagai hutan lindung, maka tanaman pinus atau tanaman yang sejenis tersebut dapat diganti secara bertahap dan hati-hati dengan jenis tanaman lokal campuran yang cocok dengan fungsi hutan lindung. (2) Penggantian hutan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang dltetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan. KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dinyatakan : a. Tetap berlaku untuk Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Banten. b. Tidak berlaku untuk Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. KEDElAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2003 MENTERI KEHUTANAN MUHAMMAD PRAKOSO Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Pehubungan; Menteri Permukiman dan Prasa rana Wilayah; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Kepala Badan Koordinasl Survey dan Pemetaan Nasional; Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Jawa Barat; Direktur Utama PT. Perhutani (Persero); Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Bupati/Walikota di seluruh Jawa Barat; Kepala Unit III PT. Perhutani (Persero) Jawa Barat; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Barat; Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Jawa Barat. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 405 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK. 359 /Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/ Kpts-II/ 1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas ± 761.560 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar; b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, Gubernur Jawa Tengah mengusulkan adanya peninjauan kembali fungsi hutan di Jawa Tengah; c. bahwa sehubungan butir b tersebut telah dilakukan peninjauan kembali (rescoring) terhadap fungsi kawasan hutan dengan menggunakan data dasar (kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan) yang lebih akurat; d. bahwa berdasarkan hasil scoring tersebut butir c terjadi perbedaan luas fungsi hutannya; e. bahwa kawasan hutan dan perairan di Provin di Jawa Tengah setelah dihitung secara digital terhadap hasil scoring fungsi hutan tersebut pada butir c, maka terjadi perubahan luas yang semula ± 761.560 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar menjadi ± 757.250 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektar; f. Mengingat : bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai status, batas dan luas kawasan hutan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mengubah penunjukan kawasan hutan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Menteri Kehutanan. 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 407 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; 10. Keputusan Presiden R.I Nornor 32 Tahun 1990; 11. Keputusan Presiden R.I Nomor 165 Tahun 2000; jo Keputusan Presiden R.I Nomor 177 Tahun 2000; 12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001. Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/11959 tanggal 4 Agustus 2003 perihal perubahan fungsi kawasan hutan negara Jawa Tengah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Menunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah seluas ± 757.250 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) hektar. KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut : FUNGSI LUAS (HEKTAR) % Hutan Konservasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Konservasl Perairan Hutan lindung ± 126.530 ± 16.413 0,51 ± 110.117 ± 84.430 2,59 Hutan Produksi - Hutan Produksi Terbatas - Hutan Produksi Tetap ± 546.290 ± 183.930 ± 362.360 16,78 5,65 11,13 Jumlah kawasan hutan ± 647,133 19,88 Jumlah Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan ± 757.250 - ± 3.254.900 100,00 A B C Luas Daratan Provensi Jawa Tengah KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran keputusan ini. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. 408 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tan9gal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2004 MENTERI KEHUTANAN MUHAMMAD PRAKOSO Salinan Keputusan disampalkan kepada Yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Negara Lingkungan Hidup. 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala Bappenas. 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 6. Gubernur Jawa Tengah. 7. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan. 8. Direktur Utama Perum Perhutani. 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 10. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah. 11. Kepala Balal Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 409 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 171 /Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR MENTERJ KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditunjuk kawasan hutan secara Partial (Register); b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan hutan telah dilakukan penataan batas di lapangan; c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut; d. bahwa sehubungan hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 16.819,52 (enam belas ribu delapan ratus sembilan belas, lima puluh dua perseratus) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 411 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi; 10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2221/Bangda tanggal 9 September 1998 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.44/227 tanggal 26 April 1999 perihal persetujuan Pemaduserasian Tata Guna Hutan Pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992; 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pemaduserasian Tata Guna Hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan 412 : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 16.819,52 (enam belas ribu delapan ratus sembilan belas, lima puluh dua perseratus) hektar. KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut: A. Kawasan Suaka Alam dan : Kawasan Pelestarian Alam 1. Cagar Alam 2. Suaka Margasatwa 3. Taman Wisata Alam 175,08 hektar. 615,60 hektar. 119,66 hektar. B. Hutan Lindung 2.057,90 hektar. C. Hutan Produksi 13.851,28 hektar. JUMLAH 16.8 19,52 hektar. KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, skala 1:250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka : a. Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku. b. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA. KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Tata Guna Rutan tentang Penunjukan Secara Partial (Register) areal hutan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 413 KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2000 MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri; 3. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; 4. Sdr. Menteri Perhubungan; 5. Sdr. Menteri Pertanian; 6. Sdr. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan; 7. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 8. Sdr. Kepala Badan Pertanahan N asional; 9. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 10. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 . Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 14. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II wilayah Propinsi D.I Yogyakarta. 15. Sdr. Kepala Unit Pelaksana teknis lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 414 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.395/Menhut- II/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417 /Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/ Kpts-II/1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar; b. bahwa kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodasikan perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan kawasan hutan secara parsial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 415 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 8. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.34/7495/202.6/2010 tanggal 20 Menetapkan Oktober 2010 hal Permohonan Persetujuan Substansi Kehutanan; 2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 581/Menhut-VII/2010 tanggal 11 November 2010 hal Persetujuan Substansi Kehutanan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : 416 KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417/KPTS-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN 01 WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Amar PERTAMA diubah sehingga keseluruhan Amar PERTAMA berbunyi sebagai berikut: PERTAMA : Kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.361. 146 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar. 2. Ketentuan Amar KEDUA diubah sehingga keseluruhan Amar KEDUA berbunyi sebagai berikut: KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) 1) Daratan : ± 230.126 hektar (4,80 %) 2) Perairan : ± 3.506 hektar (0,07 %) b. Hutan Lindung (HL) c. Hutan Produksi Tetap (HP) : ± 782.772 hektar (16,31 %) : ± 344.742 hektar (7,18 %) Jumlah Kawasan Hutan : ± 1.361.146 hektar (28,36 %) Areal Penggunaan Lain : ± 3.438.923 hektar (71,64 %) Luas Jawa Timur : ± 4.800.069 hektar (100 %) 3. Ketentuan Amar KEEMPAT diubah sehingga keseluruhan Amar KEEMPAT berbunyi sebagai berikut: KEEMPAT : a. kawasan hutan yang telah ditatabatas dan atau ditetapkan secara parsial sebelum Keputusan ini tetap berlaku. b. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku. c. dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan proses pinjam pakai kawasan hutan yang telah disetujui/ditunjuk/dilepaskan yang secara teknis tidak dapat dilukiskan dalam peta lampiran keputusan ini, maka sebagai acuannya digunakan dokumen yang terkait Perjanjian Tukar Menukar/Berita Acara Tukar Menukar/ Perjanjian Pinjam Pakai/Berita Acara Serah Terima. d. dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut. 4. Ketentuan Amar KELIMA diubah sehingga keseluruhan Amar KELIMA berbunyi sebagai berikut: KELIMA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas dan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 417 Pasal II (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Keputusan ini. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd Krisna Rya, S.H., M.H. NIP.19590730 199003 1 001 ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum. 8. Menteri Lingkungan Hidup. 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. 11. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. 12. Gubernur Jawa Timur. 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 14. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan. 15. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 16. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 17. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. 18. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. 21. Para Bupati di Provinsi Jawa Timur. 22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 23. Para Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Jawa Timur. 24. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura. 418 Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014