B 1 mengapa harus ada pemilu modul propinsi power point

Kepemimpinan dan perencanaan adalah hal yang sangat penting bagi PUSKESMAS DTP PULOMERAK untuk memulai dan melaksanakan peningkatan mutu dan mengurangi risiko terhadap pasien dan staf. Manajemen PUSKESMAS DTP Pulomerak bertanggung jawab menjamin komitmen, pendekatan kearah peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen serta adanya kealpaan (oversight). Manajemen menyusun rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui visi dan dukungannya yang akan berwujud menjadi budaya organisasi. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi tanggungjawab penuh manajemen Psuskesmas DTP Pulomerak. Manajemen menyetujui rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan secara reguler menerima laporan tentang pelaksanaan program perbaikan mutu dan keselamatan pasien Tanggung jawab utama dari Manajemen Puskesmas DTP Pulomerak adalah menetapkan prioritas. PUSKESMAS DTP Pulomerak secara tipikal mempunyai lebih banyak kesempatan untuk pengukuran dan peningkatan dari pada membereskan/ menyelesaikan urusan sumber daya manusia atau yang lain. Oleh karena itu, manajemen fokus pada penilaian mutu dan kegiatan peningkatan rumah sakit. Manajemen memberikan prioritas pada proses-proses utama yang kritikal, risiko tinggi, cenderung bermasalah yang langsung terkait dengan mutu asuhan dan keamanan ingkungan. Manajemen juga memasukkan Sasaran Keselamatan Pasien sebagai indikator mutu. Manajemen menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk melakukan identifikasi area prioritas.

Majalah Ilmiah UNIKOM

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan legislatif di daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

Dari beberapa hasil studi menyimpulkan bahwa hampir semua negara di dunia ini memiliki partai. Tak terkecuali negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Partai telah diyakini sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan buat membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya politik partai diharapkan semua aspirasi rakyat yang heterogen dapat terakomodasi secara proporsional lewat pemilu. Melalui hasil pemilu roda pemerintahan dijalankan untuk mencapai negara sejahtera (welfare state) seperti yang dicita-citakan. Tetapi dalam banyak kasus terutama di negara berkembang keberadaan partai justru telah menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif, inefisien, bahkan tidak jarang menimbulkan chaos. Lain halnya di negara maju (developed countries) sistem kepartaian di negara ini sudah mapan, terdiri dari dua partai, seperti USA

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Sistem pemilihan kepala daerah di Negara Republik Indonesia mengalami metamorfosa, ditandai dengan adanya aturan mengenai mekanisme pemilukada selalu berubah-ubah. Dalam pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Dasar tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan; kepala daerah dipilih secara demokratis.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilukada yang demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat, pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Mengatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut jenis kedaulatan rakyat.

Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengundang kecemasan oleh kuatnya kecenderungan pilkada akan dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD. Perdebatan berbasis argumentasi demokrasi versus efisiensi dan konflik sosial mengemuka. Pada kesempatan ini saya menawarkan sudut pandang lain untuk memperkaya timbangan publik, yaitu potensi menguatnya shadow state jika pilkada dilakukan oleh DPRD.

Powerbank adalah sebuah teknologi untuk pengisian daya smartphone yang memungkinkan menambah daya dimana saja, selama daya yang ada didalamnya masih cukup untuk ditransfer. Karena banyaknya pilihan merek, kapasitas daya dan harga powerbank yang bervariasi memang membuat kebingungan untuk memilih. Banyak merek yang menawarkan harga murah dengan kapasitas yang besar. Ada juga yang menawarkan dengan kualitas baik dengan harga mahal. Merek asli dan kapasitasnya memang setara dengan harga powerbank yang mahal. Namun kondisi ini sering dialami ketika ingin mencoba menentukan keputusan dalam membeli powerbank dengan merek dan kualitas baik sesuai budget. Hal tersebut merasa perlu akan pentingnya membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk memilih powerbank menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dimana sistem ini bisa membantu proses penilaian terhadap powerbank yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penilaian berdasarkan kriteria dari merek, kapasitas, garansi, tegangan input output dan juga harga sesuai dengan anggaran. . Kata kunci : Sistem Penunjang Keputusan, Powerbank, Simple Additive Weighting

Konsep demokrasi di Indonesia dengan adagium dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, seolah sudah menjadikan bahwa konsep tersebut benar-benar menyertakan rakyat. Demokrasi ini dapat disamakan dengan pendapat dari Robert K. Carr yang berbunyi (American democracy in theory and practice). A further diffuclty about divining democracy is that the term is used to describe both an ideology and an actual government mechanical. People refer to the former when they talk about democratic way of life, and the latter when they talk about democracy in action. In other words, democracy is both theory and practice.1 Konsep tersebut bila disejajarkan di Indonesia merupakan aktualisasi dari Pancasila yaitu sila ke-4, dimana demokrasi Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial. pernyataan di atas mengandung makna adanya kata-kata permusyawaratan/perwakilan.2 Berbicara mengenai permusyawaratan/perwakilan akhir-akhir ini dapat dihubungkan dengan berita mengenai pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD (legislatif). Jika terjadi, maka konsep dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dapat dikatakan tidak sesuai kembali. Seperti diketahui bahwa demokrasi terbagi menjadi dua yaitu direct democracy dan indirect democracy.3

2021

Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait

SOFIATUL AMINAH, 2022

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang. Pendidikan dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik seperti hal nya penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran yang megusung konsep memberi kebebasan siswa dalam berpendapat, menyampaikan sanggahan, dan juga memiliki kesempatan yang sama tanpa ada pembedaan dari segi suku, ras, dan golongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system politik di SMPN 1 Satap Lantan . Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan serta observasi lapangan dimana data didapatkan dari jurnal, artikel, maupun website yang tersedia dalam internet dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data melalui empat tahap yaitu mencari data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian meunjukan bahwa siswa pada saat ini tidak hanya dijadikan objek pembelajaran akan tetapi juga dijadikan subjek yang ikut terlibat dalam diskusi saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang demokratis bagi siswa.