ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK  Kata Pengantar Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Organisasi Sektor Publik. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas untuk mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik yang dibina oleh Bapak Kariyoto, SE, MM, Ak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber-sumber informasi dan media elektronik yang berkaitan dengan Organisasi Sektor Publik, dimulai dari pengertian organisasi itu sendiri, kemudian pengertian sektor publik, dan juga sampai pada organisasi sektor publik. Dengan bahasa dan uraian yang sederhana serta penjelasan yang sistematis, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran dan memenuhi target pencapaian sebagai tugas dari mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis dan juga bagi semua pihak untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan. Penyusun  DAFTAR ISI Halaman Judul 1 Kata Pengantar 2 Daftar Isi 3 BAB I Pendahuluan 4 BAB II Organisasi Sektor Publik 5 Pengertian Organisasi 5 Kerangka Kerja Organisasi 5 Tipe Organisasi 9 Pengertian Sektor Publik 10 Tipe Barang atau Pelayanan 11 Interseksi Pure Public Goods dengan Pure Private Goods 14 Organisasi Sektor Publik 15 BAB III Kesimpulan 21 Daftar Pustaka 22  BAB I PENDAHULUAN Setiap hari, kita selalu bersentuhan dengan organisasi sektor publik. Jalan raya yang kita lalui tiap hari adalah salah satu produk dari organisasi sektor publik, yaitu pemerintah. Ketika kita membayar pajak, retribusi, cukai, bea dan iuran kepemerintahan lainnya, maka kita sedang mendanai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Di era reformasi ini, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran serta transparan dalam pertanggungjawabannya. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan pengendalian atas anggaran pada organisasi sektor publik. Pada dasarnya organisasi sektor publik bertanggung jawab penuh kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan berasal dari masyarakat (public funds). Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada sektor publik tidak hanya bersifat vertikal umum, namun bersifat horizontal pula. Vertikal yaitu memiliki pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan horizontal berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.  BAB II ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Pengertian Organisasi Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan orang-orang dari berbagai kalangan apapun bisa disebut sebagai sebuah organisasi apabila mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai bersama. Kerangka Kerja Organisasi Sebuah organisasi harus menyediakan direction framework (kerangka kerja arahan) sebagai panduan kegiatan atau proyek dan dasar pengambilan keputusan organisasi. Dengan menggunakan direction framework tersebut, organisasi bisa menilai apakah kegiatan-kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua keputusan harus dapat dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kerangka kerja tersebut. Kerangka kerja yang harus disediakan oleh sebuah organisasi meliputi: Visi (Vision) Visi adalah pernyataan cita-cita yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dan harus diperjuangkan organisasi untuk dicapai di masa depan. Keadaan yang dideskripsikan dalam visi ini bersifat umum, namun dapat memberikan pemahaman logis mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dan bagaimana melakukannya untuk mencapai suatu kondisi yang sempurna dan ideal. Jadi, visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Penetapan visi bertujuan untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, serta memiliki orientasi terhadap masa depan, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi (BPKP, 2000). Misi (Mission) Misi adalah pernyataan yang sangat umum dari organisasi untuk mendeskripsikan apa yang akan dilakukan organisasi, bagaimana melakukannya dan untuk siapa dilakukan. Pernyataan umum ini dimaksudkan untuk mengarahkan organisasi dalam pencapaian nilai tertentu yang diharapkan dapat dicapai organisasi dan merupakan pernyataan terhadap bidang atau kegiatan terbaik yang mampu dilakukan organisasi. Misi ini membawa suatu organisasi bisa memusatkan diri dan fokus terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Pernyataan visi juga memaparkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai organisasi sehingga anggota organisasi menjadi jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Secara tegas, misi memuat pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Strategi-strategi (Strategies) Strategi adalah teknik atau cara-cara yang digunakan organisasi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Suatu strategi memuat serangkaian petunjuk yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan mengarahkannya pada visi. Prinsip-prinsip (Principles) Prinsip adalah kaidah-kaidah dan nilai-nilai tentang perilaku, moral dan etika yang ditetapkan organisasi sehingga diharapkan dapat membentuk budaya organisasi yang mendukung pencapaian visi. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana orang-orang di dalam organisasi harus berperilaku, bertindak dan berinteraksi satu sama lain baik dengan satu kelompok maupun dengan kelompok lain di luar. Dengan adanya prinsip organisasi maka setiap orang akan mengetahui bagaimana mereka harus bertindak dengan orang lain dan dengan tim terutama pada saat mereka menghadapi masalah-masalah organisasi. Kaidah moral ini sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau motto. Klien/Pelanggan/Pengguna (Clients/Customers/Users) Klien/pelanggan/pengguna adalah individu atau kelompok individu yang meminta dan menggunakan produk dan jasa yang disediakan organisasi. Organisasi harus bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya klien/pelanggan/pengguna yang berkepentingan terhadap output yang dihasilkan. Jika organisasi tidak mempunyai dan tidak mengetahui klien/pelanggan/pengguna, bagaimana output bisa dijual dan disampaikan dengan baik. Pihak-pihak yang Berkepentingan (Stakeholder) Pihak-pihak yang berkepentingan adalah individu atau kelompok individu tertentu yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Stakeholder ini terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal antara lain manajemen dan pegawai organisasi, sedangkan stakeholder eksternal antara lain pemasok, rekanan, masyarakat, investor, kreditor, konsultan, dan sebagainya. Tujuan (Goals) Tujuan adalah suatu kondisi tertentu yang direncanakan organisasi bisa dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun. Pencapaian tujuan ini membantu organisasi mencapai misi dan menggerakkannya pada visi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi harus ditulis dengan menyatakan sejumlah manfaat yang harus dipenuhi dalam hal biaya, waktu maupun kualitas tertentu.  Sasaran (Objectives) Sasaran adalah pernyataan spesifik yang mendeskripsikan tentang apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran harus dinyatakan secara operasional, jelas dan terperinci mengenai segala apa yang ditargetkan untuk bisa dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Syarat-syarat sebuah sasaran antara lain specific, measurable, attainable/achievable, realistic, and timebound (SMART). Produk (Products) dan/atau Jasa (Services) Produk merupakan sejumlah output yang berwujud (tangible) yang dihasilkan organisasi. Jasa merupakan sejumlah output yang tidak berwujud (intangible) yang dihasilkan organisasi. Organisasi mencapai sasaran dengan melalui penciptaan produk dan/atau jasa. Produk dan/atau jasa ini digunakan untuk melayani para pelanggan/pengguna/klien sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Roles, Responsibilities and Skills Roles merupakan posisi-posisi tertentu dalam organisasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sehingga mereka mempunyai wewenang yang melekat dalam posisi tersebut. Responsibility merupakan hasil dan kewajiban yang harus dicapai oleh orang atau kelompok orang dalam organisasi. Skills adalah sifat atau pengetahuan internal yang dimiliki seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan roles dan memenuhi responsibilities sebagaimana ditetapkan. Ketiga item di atas sangat dibutuhkan organisasi untuk mengembangkan produk dan menyediakan jasa yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Struktur organisasi harus didesain dengan mempertimbangkan ketiga variabel di atas.  Tipe Organisasi Setiap organisasi, baik yang berstruktur formal maupun informal, pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut setiap organisasi akan mengonsumsi sejumlah input untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk satu menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) macam jenis tipe organisasi, yaitu: Pure-Profit Organization Organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor dan kreditor. Quasi-Profit Organization Organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor, dan para anggota. Quasi-Nonprofit Organization Organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor. Pure-Nonprofit Organization Organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan/jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Pengertian Sektor Publik Sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Oleh karena sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities). Pada awalnya sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Keberadaan sektor di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan (inevitable). Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik (public goods). Dalam perkembangannnya, sektor publik sangat berperan dalam pengaturan public goods tersebut sehingga dapat didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata. Menurut Jones (1993), peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu: Regulatory Role Regulasi dibutuhkan agar masyarakat bisa secara bersama-sama mengonsumsi dan menggunakan public goods. Tanpa ada aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum. Enabling Role Aturan yang memungkinkan segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam. (Contoh: Dinas ketertiban, pemadam kebakaran, kantor kepolisian, dan lain sebagainya) Direct Provision of Goods and Services Makna pure public goods (barang publik murni) sulit dipisahkan secara tegas dengan quasi public goods. Selain itu semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Peran sektor publik ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Tipe Barang atau Pelayanan Sektor publik dan sektor swasta sangat sulit untuk dibedakan, salah satu cara yang bisa membantu membedakan area kedua sektor publik dan swasta tersebut adalah berpedoman pada kategorisasi tipe barang atau pelayanan, yaitu: Pure Public Goods Pure Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Pure public goods harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat sehingga dapat dikonsumsi tanpa mengurangi tersedianya bagi orang lain. Contohnya layanan keamanan, ketentraman, dan keadilan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas harus mengatur pure public goods ini dengan fasilitas-fasilitas tertentu, misalnya pertahanan nasional, satuan kepolisian, layanan pemadam kebakaran, serta layanan peradilan. Ada 4 (empat) ciri utama pure public goods, yaitu: Non-rivalry in consumption Pure public goods merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya (non-rivalry in consumption) Non-exclusive Penawaran atas pure public goods tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang eksklusif antar orang dalam masyarakat, semua mempunyai hak yang sama dalam mengonsumsinya. Low Excludability Penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. Low Competitive Antar penyedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat. Hal ini karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama. Quasi Public Goods Quasi public goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini mempunyai daya saing tinggi, namun non-excludable artinya penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan ini tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut meskipun konsumsi seseorang akan mengurangi keberadaan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah. Quasi public goods sebagian besar dibiayai oelh sektor publik dan sebagian oleh sektor swasta. Quasi Private Goods Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Setiap konsumen yang menggunakannya harus membayar. Quasi private goods bersifat excludable, tetapi daya saingnya rendah artinya penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut walaupun sebetulnya jika seseorang menggunakan suatu barang atau pelayanan tersebut tidak dapat mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contohnya adalah pelayanan jalan tol dan tenaga listrik. Biayanya cukup besar sehingga tidak banyak memicu produsen berkompetisi. Pure Private Goods Pure private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Jadi barang privat hanya dapat dikonsumsi pada waktu tertentu dan barang tersebut akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain di samping sangat mudah untuk memantau dan mengidentifikasikan biaya konsumsinya. Contoh barang-barang privat adalah makanan, pakaian, hiburan, peralatan, dan sebagainya. Biaya pure private goods berasal dari sektor swasta.  Terdapat 4 (empat) ciri utama barang privat, yaitu: Rivalry in consumption Barang privat bukan merupakan konsumsi umum sehingga terdapat persaingan antar pengguna dalam mengkonsumsinya. Ketersediaan barang privat yang tidak sama baik dalam jumlah maupun kualitas mengakibatkan para konsumen saling bersaing untuk bisa mendapatkan jumlah dan kualitas yang lebih baik. Exclusive Penawaran atas barang privat hanya diperuntukkan bagi seseorang yang mampu menggantikan nilai barang yang disediakan tersebut. Sementara seseorang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, tidak bisa mengkonsumsinya. Excludability Penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. High Competitive Antar penyedia barang privat saling bersaing secara ketat. Akhirnya barang privat yang tersedia di pasar sangat beraneka ragam baik jumlah maupun kualitasnya. Interseksi Pure Public Goods dengan Pure Private Goods Ada area yang merupakan titik potong (intersection) antara publik dengan sektor swasta, terutama berhubungan dengan quasi public goods dan quasi private goods. Interseksi ini menunjukkan area sektor publik yang pengelolaannya dilakukan bersama-sama dengan sektor swasta dan juga area sektor swasta yang pengelolaannya dilakukan bersama-sama dengan sektor publik karena menyangkut investasi yang cukup besar. Pada kenyataannya tidak samua barang atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam pure public goods dan pure private goods. Pure public goods dinikmati oleh banyak orang sehingga sulit untuk membedakan mana yang membayar atau tidak membayar atas konsumsi barang atau jasa ini, karena pembayaran jenis ini dilakukan melalui pajak, contohnya adalah pelayanan polisi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan. Quasi public goods dinikmati oleh banyak orang tetapi sudah tidak sulit untuk membedakan mana yang membayar atau tidak membayar atas konsumsi barang atau jasa ini karena pembayaran pengadaan barang atau jasa ini tidak semuanya berasal dari pajak, dan biasanya dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Quasi private goods. Sudah mulai masuk mekanisme pasar meskipun pemerintah masih ikut mengendalikan. Contoh pelayanan jalan tol, listrik, telepon, air minum, transportasi publik dan sebagainya. Pure private goods dikonsumsi secara individual. Barang dan jasa ini sudah tidak dikendalikan lagi oleh pemerintah, mekanisme pasar menentukan tingkat bayaran yang dikenakan. Contoh makanan, peralatan, layanan penginapan, hiburan dan sebagainya. Organisasi Sektor Publik Cakupan organisasi sektor publik di setiap negara tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan sebagainya. Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non profit oriented, bukan hanya organisasi pemerintahan namun organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum. Area organisasi sektor publik Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain: Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum Bukan konsumsi individual Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar Ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi sektor publik dengan organisasi swasta dilihat dari berbagai sektor, berikut penjelasannya. No. Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 1. Tujuan organisasi Non profit motive Profit motive 2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham 3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur 4. Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan hirarkis Fleksibel: datar, pyramid, lintas fungsional, dsb 5. Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 6. Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting 7. Kriteria keberhasilan Ekonomi, efisiensi, efektivitas Laba 8. Kecenderungan sifat Organisasi politis Organisasi bisnis 9. Dasar operasional Di luar mekanisme pasar Berdasar mekanisme pasar Meskipun organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, antara lain (Mardiasmo, 2002, hal 13). Bagian dari sistem ekonomi negara Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kelangkaan sumber daya Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses pengendalian manajemen Proses pengendalian manajemen, termasuk pengendalian manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor ini. keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Produk Kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Peraturan perundangan Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Perubahan lingkungan organisasi sektor publik Berbagai bentuk adaptasi organisasi sektor publik dalam menghadapi pesatnya perubahan lingkungan antara lain: Struktur yang terlalu birokratik dan bertingkat mengalami pemangkasan Sistem sentralisasi mulai banyak diubah menjadi desentralisasi Melakukan perbaikan kinerja berbasis informasi pengukuran kinerja dan pemicu (driver) terjadinya tingkat kinerja tertentu Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat sehingga didesain sistem informasi manajemen yang handal Adanya pemberdayaan yang sistematis terhadap individu-individu dalam organisasi Munculnya kesadaran yang tinggi atas pentingnya ukuran kinerja non finansial Mengapa dibutuhkan organisasi sektor publik Beberapa alasan, mengapa organisasi sektor publik dibutuhkan bisa diuraikan sebagai berikut: Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir dan sebagainya. Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta, misalnya transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundangan yang kuat dan jelas. Mengapa pemerintah wajib mengendalikan sektor publik Beberapa alasan pengendalian sektor publik oleh pemerintah antara lain: Output sektor publik berkaitan dengan barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum Barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi-bagi secara individu atau orang per orang Tidak memungkinkannya menjatah penggunaan barang atau jasa tersebut untuk setiap orang Alokasi barang atau jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna Mengurangi beban masyarakat atas penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya.  Organisai sektor publik menghadapi kendala pengukuran kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau suatu proses. Namun organisasi sektor publik tidak bisa menggunakan ukuran laba ini untuk menilai keberhasilan organisasi karena memang tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain: Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba Sifat output adalah kualitatif, intangible, dan indirect Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung Tidak beroperasi berdasar market forces sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat)  BAB III KESIMPULAN Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain: penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, bukan konsumsi individual, pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat dan harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Organisasi sektor publik menghadapi kendala pengukuran kinerja, antara lain tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba, sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect, antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung, tidak beroperasi berdasar market forces dan berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat). Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.  DAFTAR PUSTAKA LAN & BPKP, (2000), Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi. Indra Bastian (2006), Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. 22