Sekilas KPPIP dan Perkembangan KPBU

Materi Perkenalan KPPIP Pencapaian KPBU dan Key Success Factors 1 Proyek Infrastruktur: antara harapan dan realita Infrastructure Summit 2005 2005 91 Proyek Infrastruktur dengan nilai US$ 22,5 Milyar ditawarkan kepada investor. PPP Book diluncurkan 2010 87 Proyek Infrastruktur dengan nilai US$ 34 Milyar ditawarkan kepada pihak swasta Sampai dengan hari ini 2016 Baru 3 proyek KPS* yang berhasil mencapai konstruksi: Cikampek Palimanan, SPAM Tangerang dan PLTA Jawa Tengah (Batang) Success rate 3%** *Dari tahun 2005, terdapat 24 proyek yang telah ditenderkan (dimana 23 diantaranya proyek Jalan Tol), namun proyek-proyek tersebut sudah direncanakan dari sebelum tahun 2005 dan ditenderkan tidak murni dengan skema KPS. **Success rate didefinisikan sebagai proyek sudah memulai proses konstruksi. Dihitung berdasarkan 3 proyek dibandingkan dengan 91 proyek yang ditawarkan di 2005. 2 Kendala Pelaksanaan - Tidak terjadi sinkronisasi antara decision making dan pelaksanaan Keputusan Politik, Groundbreaking Keputusan Politik, Groundbreaking Tumpah tindih regulasi Anggaran Pengadaan Lahan Proses Pengadaan Izin Lokasi Perizinan SDM Dukungan dan Jaminan Pemerintah Izin Hutan RTRW/Tata Ruang Izin Lingkungan dan AMDAL Disbursement pinjaman luar negeri Implementasi 3 Kendala untuk mengimplementasikan Perkembangan Infrastruktur Sumber bottleneck dari proyek strategis nasional Terbatasnya Investasi proyek infrastruktur ~ Rp1.433 T Perizinan 8% APBN/D APBN ~ 29.88%2) ~ Rp545 T APBD ~ 11.37% Perencanaan dan Penyiapan ~ Rp1.066 T 11% BUMN ~ 22.23% Pengadaan Tanah 40% Pembiayaan Kesenjangan Pembiayaan 18% Konstruksi 23% ~ Rp1.751 T Investasi Swasta (KPBU, Off Balance Sheet, Hutang, Obligasi, dll ~ 36.52%) NOTES: 1) Porsi APBN berdasarkan batas atas yang disetujui oleh Kementrian Keuangan atas usulan BAPPENAS. 4 Oleh karena itu Pemerintah melakukan berbagai perbaikan dimana salah satunya adalah pembentukan KPPIP Reformasi Fiskal Reforms issues • • Investasi di infrastruktur Indonesia dinilai sebagai investasi “high risk” dengan tingkat pengembalian tidak tentu. Indonesia tidak memiliki fasilitas fiskal untuk mendukung proyek Indonesia sekarang memliki fasilitas fiskal: • VGF; • Availability Payment; • Land revolving fund; dan • Panduan untuk pembagian resiko. Reformasi Institusi • Indonesia tidak memiliki kepemimpinan dalam implementasi perubahan yang dibutuhkan agar infrastruktur berkembang • Pembentukan KPPIP (Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas); • Penguatan PT. SMI and IIGF; • Pembentukan PPP unit untuk fasilitas PDF and TA; dan • Pembentukan LMAN untuk fasilitas pengadaan tanah. Reformasi Peraturan • Reformasi Peraturan adalah tulang punggung perubahan. Sistem regulasi Indonesia dikenal memilki ambiguitas dan pertentangan peraturan. • Pemerintah Indonesia telah memperbaiki peraturan berhubungan dengan PPP, Availability Payment, Direct Lending dan akusisi lahan. • Usaha deregulasi juga dituangkan dalam Kebijakan Ekonomi yang diumumkan. Semua perubahan ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis untuk investasi masa depan 5 Pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) KKPPI 2001 KKPPI dibentuk melalui Keppres No. 21/2001 untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur 2005 Revisi melalui Perpres No. 42/2005, menambahkan cakupan kerja KKPPI dan jumlah K/L anggota 2011 Revisi melalui Perpres No. 12/2011 menambahkan cakupan kerja KKPPI dan jumlah K/L anggota Pembelajaran dari tantangan yang dihadapi KKPPI • Dibutuhkan mandat untuk membuat keputusan dan mengendalikan kegiatan penyelesaian permasalahan infrastruktur prioritas • Dibutuhkan keterlibatan Komite sejak awal perencanaan sehingga dapat mengantisipasi permasalahan • Diperlukan keanggotaan yang terbatas dengan didukung oleh tenaga professional penuh waktu. Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dengan penguatanpenguatan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman di Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) KPPIP 2014 2016 KPPIP dibentuk melalui Perpres No. 75/2014 dengan mengemban 6 mandat utama yang dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan penyediaan infrastruktur prioritas. Rencana untuk merevisi Perpres guna mengakomodir anggota tambahan (Menko Maritim dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sekaligus memperkuat peran PMO Perubahan yang dilakukan untuk memperlancar kinerja KPPIP • KPPIP memiliki fasilitas fiskal untuk membantu penyiapan proyek (termasuk untuk perekrutan tenaga ahli) • KPPIP memiliki mandat dalam mengambil keputusan agar proyek dapat bergerak ke tahap selanjutnya • KPPIP dapat memberikan insentif/ disinsentif 6 Struktur organisasi KPPIP mencakup Kementerian yang berperan penting dalam peningkatan penyiapan proyek Komite1 KEANGGOTAAN KPPIP Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Keuangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Menteri ATR/Kepala BPN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tim Pelaksana2 TIM KERJA SEKTOR TIM KERJA LINTAS SEKTOR Kementerian Keuangan Kementerian PPN/ Bappenas Tim Kerja Bontang3 Tim Kerja Lainnya Tim Percepatan Pengadaan Lahan4 PMO Diisi oleh tenaga profesional penuh waktu Tim Lintas Sektoral Lainnya Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Panel Konsultan 1Perpres No.75/2014 Ekon No. 127/2015 2Kepmenko 3Kepmenko 4Kepmenko Ekon No. 159/2016 Ekon No. 4/2016 7 Perubahan struktur organisasi KPPIP mencakup penambahan Kementerian ke dalam Komite Revisi Struktur Struktur saat ini Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Menteri Keuangan Anggota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Menteri Keuangan Anggota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rancangan revisi Perpres No.75/2014 sedang dilakukan dan draft telah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet 8 Project Management Office (PMO) sebagai ‘dapur’ pengambilan keputusan di tingkat Tim Pelaksana atau Komite KPPIP telah dilengkapi dengan Project Management Office (PMO) yang bekerja penuh waktu sebagai ‘dapur’ pengambilan keputusan di tingkat Tim Pelaksana atau Komite (tingkat Menteri). Tim Pelaksana Harian PMO Direktur Program ✓ Office Manager Tim Pengadaan: 1. TA Senior Procurement 2. TA Procurement Direktur Finansial TA Komunikasi Tim Administrasi Direktur Proyek Sektor Sumber Daya Manusia Direktur Proyek Sektor Energi Direktur Proyek Sektor Sumber Daya Air Direktur Proyek Sektor Transportasi Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan TA Hukum Konsultan Supporting PMO Panel Konsultan KPPIP Pembentukan panel konsultan masih menunggu revisi Perpres No. 75/2014 9 Sesuai Peraturan Presiden No. 75/2014, KPPIP memiliki 6 mandat utama 3 Proyek Top Down (usulan Presiden/Wakil Presiden) 1 Menetapkan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan serta melakukan revisi/ re-do jika diperlukan 2 Menetapkan skema & sumber pendanaan Menetapkan Daftar Proyek Prioritas Skema Pendanaan APBN Proyek Bottom Up (usulan K/L/Pemda) 5 Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur 6 Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas 1. Daftar Proyek Prioritas Penugasan BUMN 2. Service Level Agreement (SLA) KPBU/ Strategic Funding 3.Rencana Aksi dengan target pencapaian yang disepakati 4 Melakukan pemantauan dan debottlenecking Output KPPIP *OBC atau Outline Business Case merupakan output dari Pra-Studi Kelayakan. FBC atau Final Business Case merupakan output dari Studi Kelayakan. ** PJP atau Penanggung Jawab Program adalah Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur prioritas. 10 Peraturan Presiden No. 3/2016 memperluas peran KPPIP untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Perpres No. 3/2016 225 PSN + 1 Program Ketenagalistrikan 30 Proyek Prioritas/ KPPIP KPPIP dimandatkan untuk melakukan kajian atas dafttar PSN dan merekomendasikan perubahan daftar sesuai dengan perkembangan terkini Perpres No. 75/2014 KPPIP diberikan mandat untuk menyusun dan menetapkan daftar proyek prioritas KPPIP, meningkatkan kualitas penyiapan proyek, dan mendorong penyelesaian masalah. Peran KPPIP untuk percepatan pelaksanaan PSN Koordinasi Pemantauan Proyek Evaluasi Daftar PSN dengan pemangku kepentingan dalam upaya debottleneck pelaksanaan PSN dalam level nasional dilakukan secara efisien dan efektif melalui sistem TI KPPIP (efektif akhir Juli 2016) Evaluasi kemajuan proyek-proyek dan penambahan/pengurangan daftar proyek sesuai kriteria 11 Gambaran Umum Peran KPPIP PERAN KPPIP Proyek Kemenko Perekonomian / Maritim/ K/L Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Prioritas/ KPPIP KPPIP membagikan pembelajaran penyiapan dan debottlenecking pada K/L untuk diterapkan pada proyek-proyek tersebut. KPPIP melakukan pemantauan atas kemajuan proyek tapi tidak melakukan active debottlenecking. KPPIP akan melakukan active monitoring dan debottlenecking pada proyek prioritas. Proyek prioritas akan mendapat fasilitas khusus yang dapat diberikan oleh KPPIP (contoh: penyiapan OBC, AMDAL, panel konsultan). 12 KPPIP memusatkan usahanya pada 30 proyek prioritas dengan landasan hukum Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2015 tentang Daftar Proyek Prioritas 4 8 9 4 4 4 30 20 2 29 1 29 6 29 25 26 29 29 29 29 4 14 24 4 4 29 4 19 5 17 16 6 12 4 3 15 13 22 18 21 8 27 23 10 12 4 11 19 7 29 29 28 13.Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut 1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 2. Jalan Tol Mando-Bitung (CBL) 3. Jalan Tol Panimbang Serang 14.Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera 4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Selatan 5. Kereta Api Ekspres SHIA 15.Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah 6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 7. Kereta Api Makassar – Parepare 16.National Capital Integrated Coastal 8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Development (NCICD) Fase A 17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta 9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung 10.PLTA Karangkates IV & V (2x50MW) 18. SPAM Semarang Barat 11. PLTA Kesamben (37MW) 19.High Voltage Direct Current (HVDC) 12. PLTA Lodoyo (10MW) 20. Transmisi Sumatera 500 kV 21.Central – West Java Transmission Line 500 kV 22.Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang 23. PLTU Indramayu 24. PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10 25. Kilang Minyak Bontang 26. RDMP/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju) 27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara (Patimban) 28. Kilang Minyak Tuban 29.Palapa Ring Broadband 30. Kereta Api Kalimantan Timur 13 Alur kerja KPPIP dalam mendukung penyiapan dan pelaksanaan proyek Seleksi proyek prioritas top-down Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Seleksi proyek prioritas bottom-up Daftar Proyek Prioritas Review OBC* Penyusunan MoU Rencana Aksi Penetapan Skema Pendanaan Percepatan Pengadaan Tanah* Monitoring & debottlenecking Groundbreaking *) Review OBC dilakukan bersamaan dengan percepatan pengadaan tanah mengingat sebagian besar kelemahan OBC proyek adalah pada bagian analisa keuangan. 14 Tools yang dikembangkan KPPIP untuk meningkatkan kualitas penyiapan Proyek Prioritas KPPIP tengah membangun Project Dashboard untuk pemantauan real time dan akan disinkronisasikan dengan KSP dan K/L lainnya untuk mewujudkan amanah Presiden atas One Data SK Ketua KPPIP untuk membentuk Tim Pelaksana, Tim Kerja Ketenagalistrikan, Tim Kerja Kilang Minyak Bontang, dan Tim Percepatan Pengadaan Tanah sudah diterbitkan dan Tim Kerja sudah giat melaksanakan mandatnya KPPIP telah menyusun SOP, OBC Guideline, dan Funding Scheme Guideline dan akan disinkronisasikan dengan PPP Unit dan IIGF untuk membentuk satu standar nasional KPPIP telah menerbitkan Laporan Semester Juli 2014 – Juli 2015 dan Agustus 2015 – Desember 2015 dan melakukan Infrastructure Outlook 2016 untuk meningkatkan komunikasi dengan stakeholders dan transparansi 15 Some of KPPIP’s achievements to date (1/6) Proyek Kilang Minyak Bontang KPPIP menghidupkan kembali proses penyiapan proyek yang sudah tertunda selama 5 tahun. Proyek ini diharapkan dapat menjadi proyek kilang KPBU pertama di dunia dengan nilai investasi Rp. 75 – 150 Triliun. Jalan Tol Serang – Panimbang Presiden telah menginstruksikan bahwa proyek ini harus operasional pada 2018. Dengan nilai investasi ~ Rp. 11.3 Triliun, proyek ini akan memudahkan akses dari dan ke KEK Tanjung Lesung. 2015 – saat ini 2017 – dan seterusnya  Memfasilitasi persiapan Outline Business Case (OBC) dengan mengalokasikan dana ~Rp. 14 Milyar untuk menugaskan perusahaan internasional melakukan persiapan OBC.  Memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan untuk mengkaji rekomendasi skema pendanaan dan selanjutnya meminta persetujuan di tingkat Menteri  Rencana penyusunan Basic Engineering Design (BED) and FrontEnd Engineering Design (FEED)  Target konstruksi pada 2019  Commercial operation date pada 2022  Memfasilitasi kajian Value for Money (VfM) yang merupakan bagian dari proses penyiapan proyek dalam skema KPBU dan akan menjadi dasar penentuan skema pendanaan  Menyusun standar dalam menyiapkan OBC untuk proyek jalan tol  Memfasilitasi pertemuan antar pemangku kepentingan untuk mengkaji rekomendasi skema pendanaan untuk kemudian meminta persetujuan tingkat Menteri  Memfasilitasi penyusunan AMDAL yang dibutuhkan untuk proses pengadaan tanah. Dampak positifnya adalah penerbitan SK Penetapan Lokasi  Pengadaan tanah dilaksanakan pada 2017  Target konstruksi dimulai pada 2017  Commercial operation date pada 2018 16 Some of KPPIP’s achievements to date (2/6) Proyek Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebingtinggi Proyek ini akan menghubungkan Bandara Internasional Kuala Namu ke pusat kota dengan panjang total 62 km . Jakarta Sewerage System (JSS) Proyek ini akan mengelola limbah domestik yang terbagi dalam 15 zona di Jakarta dengan total nilai investasi ~ Rp. 5 Triliun. JSS dibutuhkan untuk mendukung efektifitas National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang telah memulai konstruksi. 2015 – saat ini 2017 – dan seterusnya  Memfasilitasi rapat koordinasi untuk mengatasi masalah tumpang tindih trase dengan lokasi pipa gas (10 titik lokasi). Hasil yang diperoleh adalah merelokasi 5 lokasi dan modifikasi 5 lokasi lainnya  Konstruksi telah dimulai sejak 2015  Konstruksi telah mencapai 68% pada Sept 2016  Commercial operation date pada 2017  Menyediakan panduan dalam persiapan OBC yang akan menjadi dasar rekomendasi skema pendanaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkanoleh KPPIP  Memfasilitasi pertemuan antar pemangku kepentingan mengenai skema pendanaan untuk selanjutnya memperoleh persetujuan tingkat Menteri  Target konstruksi IPAL Zona 1 pada 2018  Commercial operation date pada 2022 (Zona 1)  Akan melakukan gap study di 2017 17 Some of KPPIP’s achievements to date (3/6) Proyek Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan Proyek ini akan mendukung pengurangan kepadatan lalu lintas di jalan utama kota Palembang dengan nilai investasi Rp. 12.5 Triliun. LRT juga akan mendukung Asian Games 2018. Umbulan Water Supply Proyek ini akan menyediakan air bersih kepada masyarakat Jawa Timur dengan total nilai investasi ~ Rp. 4.5 Triliun. Proyek ini diusahakan melalui KPBU dengan dukungan Viability Gap Funduing (VGF). 2015 – saat ini 2017 – dan seterusnya  Memfasilitasi koordinasi antara Kemenhub, BPKP, LKPP, TP4 dan PT Waskita Karya untuk memastikan penyelenggaraan prasarana LRT Sumsel sesuai hukum yang berlaku  Mengkaji kembali kajian finansial yang telah ada  Mengkaji kemampuan BUMN yang mengusahakan proyek  Meberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan atas skema pendanaan proyek  Commercial operation date pada 2017  Memetakan isu dan memformulasikan solusi untuk proyek yang telah direncanakan sejak tahun 1970an bersama dengan Pemprov Jawa Timur dan PT SMI  Mengeskalasikan isu strategis yang tidak dapatt diselesaikan di level teknis ke tingkat Eselon 1 dan/atau tingkat Menteri  Memfasilitasi rapat konsolidasi yang diketuai oleh Menko Pereknomoian sebagai ketua KPPIP untuk memecahkan isu yang belum terselesaikan  Target konstruksi di 2016  Commercial operation date pada 2018 18 Some of KPPIP’s achievements to date (4/6) Proyek Central Java Power Plant (CJPP)/ PLTU Batang Proyek ini akan menjadi Pilot Project KPBU dengan total nilai investasi Rp 40 Triliun, nilai KPBU terbesar sampai saat ini. PLTU Indramayu This project will supply electricity for Java and Bali which eventually reduce electricity crisis and support the industrial estates in the Eastern region of DKI Jakarta and West Java with total investment of IDR 20 trillion. 2015 – saat ini 2017 – dan seterusnya  Menyediakan rekomendasi untuk mempercepat proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku  Mengkoordinasikan proses pengambilan keputusan untuk mempercepat kegiatan pengadaan tanah  Memfasilitasi percepatan proyek terkait akselerasi finalisasi pencapaian finansial  Persiapan konstruksi sedang dilaksanakan  Commercial operation date pada 2019  Melakukan kegiatanuntuk percepatan penerbitan Izin Lingkungan oleh Bupat (yang telah tertunda selama 3 tahun) agar dapat melanjutkan ke tahap persiapan proyek  Mendukung koordinasi untuk menyelesaiakan masalah tata ruang yang menjadi dasar penerbitan SK Penetapan Lokasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah  Target konstruksi di 2017  Commercial operation date pada 2019 19 Some of KPPIP’s achievements to date (5/6) Proyek NCICD This mega project with total investment of IDR 600 trillion includes the construction of a giant seawall in the north of Jakarta Bay as an effort to protect the capital city from floods. Jalan Tol Manado – Bitung Proyek ini akan menghubungkan dua kota utama di Provinsi Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung. Proyek ini akan menjadi akses utama ke KEK Bitung dan Pelabuhan internasional Bitung. Proyek ini bernilai Rp 5.1 Triliun dan menggunakan skema KPBU dengan dukungan konstruksi sebagian oleh Pemerintah 2015 – saat ini 2017 – dan seterusnya  Mendorong proses pengambilan keputusan atas matriks tanggung jawab antara Pemerintah dengan investor dalam rangka persiapan EIA  BBWS telah menyetujui matriks tanggung jawab dan saat ini sedang dalam proses lelang untuk jasa konsultansi mempersiapkan EIA  Target konstruksi di 2016  Commercial operation date pada 2018  Mempercepat penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2015, yang memberikan penyesuaian atas Perpres No. 30/2015. Permen ini dibutuhkan sebelum dapat melanjutkan pengadaan tanah untuk Seksi 2  Konstruksi untuk Seksi 1 telah dimulai bersamaan dengan penyelesaian pengadaan tanah  Pengadaan tanah Seksi 2 sedang dilaksanakan  Target konstruksi di 2017  Commercial operation date pada 2018 20 Some of KPPIP’s achievements to date (6/6) Proyek MRT Jakarta (North – South Corridor) Proyek ini ditujukan untuk memecahkan masalah kemacetan akut di Ibukota, meningkatkan mobilitas orang yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Proyek ini terbagi dalam 2 tahap: Tahap 1 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan Tahap 2 Bundaran HI sampai Kampung Bandan 2015 – saat ini  Mendukung percepatan persetujuan Presiden dalam hibah Perumahan Polri untuk pembangunan stasiun  Mempercepat proses pencairan pinjaman asing untuk memastikan konstruksi dapat dimulai tepat waktu  Memfasilitasi koordinasi isu tumpang tindih dengan pipa gas  Konstruksi telah mencapai 44%. 2017 – dan seterusnya  Target konstruksi Tahap 2 direncanakan pada 2018-2020  Tahap 1 siap dioperasikan pada 2019 dan Tahap 2 diperkirakan dapat dioperasikan pada 2020 21 Materi Perkenalan KPPIP Pencapaian KPBU dan Key Success Factors 22 Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang signifikan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah ~ Rp1.433 triliun Kebutuhan Investasi untuk Infrastruktur Strategis1) (Rp 4.796,2 Triliun3 ) APBN/D APBN ~ 29.88%2) ~ Rp545 triliun APBD ~ 11.37% ~ Rp1.066 triliun Kesenjangan Pembiayaan ~ Rp1.751 triliun BUMN ~ 22.23% Investasi Swasta (KPBU, Off Balance Sheet, Hutang, Obligasi, dll ~ 36.52%) Mengingat keterbatasan anggaran dan kapasitas finansial BUMN, sektor swasta merupakan satu-satunya sumber pembiayaan yang tidak terbatas CATATAN: 1) Hipotesa angka, tidak untuk dikutip. Angka resmi kebutuhan investasi hanya mencakup budget ceiling untuk APBN/D yang telah disepakati oleh Kemenkeu di Januari 2015 2) Porsi APBN berdasarkan kesepakatan budget ceiling dari Kementerian Keuangan atas proposal Bappenas 3) Estimasi berdasarkan investasi proyek berskala besar dan rehabilitasi, belum termasuk biaya operasi secara detail. 23 Untuk memikat investor, Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas untuk KPBU dari tahap penyiapan proyek hingga konstruksi PEMERINTAH INDONESIA Project Development Facility (PDF) Reformasi Kelembagaan Viability Gap Funding (VGF) Penjaminan Penyiapan Fasilitas untuk mendukung PJPK* dalam penyiapan proyek KPBU (PDF/TA). Insitusi Pengelola: PT SMI dan PT IIF, PPP Unit di Kemenkeu (setelah didirikan) Pendirian KPPIP dan memberdayakan lembaga eksisting (PT SMI dan PT PII) untuk menutup gap pendanaan agar proyek bankable. Insitusi Pengelola: Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu Fasilitas Pajak Availability Payment Konstruksi Proses Lelang Fasilitas untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek dengan memberikan kontribusi pada biaya konstruksi. Insitusi Pengelola: Kemenkeu berdasarkan proposal dari PJPK* Komitmen Pemerintah: Max. 49% per proyek Penjaminan kewajiban pemerintah dalam kesepakatan konsensi infrastruktur Insitusi Pengelola: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia – dimiliki oleh Kemenkeu Komitmen Pemerintah: Rp 6 Triliun PMK No. 159/ PMK.010.2015 tentang tax holiday untuk sektor pionir seperti industri berbahan dasar metal, kilang minyak, petrokimia dasar, mesin, energi terbarukan dan peralatan telekomunikasi. Insitusi Pengelola: Kemenkeu BLU LMAN Skema pembayaran berkala oleh pemerintah selama masa konsensi setelah aset selesai dikerjakan oleh pihak swasta agar proyek bankable. Fasilitas dana pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional guna menjembatani keterbatasan ketersediaan dana pengadaan tanah. Insitusi Pengelola: Kemenkeu Insitusi Pengelola: Kementerian Keuangan Perkembangan: PMK dan Permendagri tentang Availability Payment telah diterbitkan. Komitmen Pemerintah: Rp 16 T (2016), Rp 20 T (2017) *) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 24 Upaya – upaya tersebut sudah mulai menghasilkan success stories proyek KPBU Beberapa success stories KPBU di 2016 Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk SPAM Umbulan dengan dukungan Viability Gap Funding Financial Close PLTU Batang Penandatanganan perjanjian kerjasama Palapa Ring Broadband paket Barat, Tengah dan Timur serta financial close paket Barat dan Tengah dengan Availability Payment Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Manado – Bitung, and Pandaan Malang Namun jumlah proyek dan nilai investasi di atas masih harus ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam RPJMN 25 Saat ini, seluruh peraturan dan ekosistem yang dibutuhkan untuk mensukseskan KPBU telah dibentuk… PERENCANAAN • • Regulasi Terkait • Perpres No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Permen Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Regulasi sektoral • • • • • • PENYIAPAN TRANSAKSI Perpres No. 38/2015 tentang KPBU Permen Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara KPBU UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah PMK No. 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) PMK 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek KPBU Regulasi sektoral • Perka LKPP No. 19/2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan KPBU • Perpres No. 78/2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU • PMK No. 260/PMK.011/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Proyek KPBU IMPLEMENTASI • Regulasi sektoral KPPIP (fasilitas studi, penetapan skema pendanaan dan debottlenecking) Institusi pendukung PPP Unit (fasilitas PDF/TA dan fiskal) PT. PII (penjaminan) PT. SMI*/ PT. IIF (penyiapan dan pembiayaan proyek) *)Untuk memberikan bantuan teknis yang difasilitasi oleh dana pembangunan proyek, PPP Unit dapat menugaskan PT. SMI 26 … yang diperlukan hanya 3 key success factors Kondisi di Indonesia Studi Kasus Success Story Komitmen Pemerintah • Pergantian kepemimpinan pada Kementrian/ Lembaga/Daerah seringkali mengubah keputusan dan kebijakan • Komitmen hanya diberikan secara verbal dan tidak direfleksikan secara nyata (contoh: pendanaan, perizinan, komunikasi yang konsisten, dll) • Contoh Proyek: KA Ekspress SHIA Pemerintah Queensland, Australia, mendorong pipeline proyeknya dengan (1) memberikan komitmen pendanaan 10 tahun, dan (2) mendirikan PMO yang diberikan wewenang untuk mengambil alih proyek yang sudah terlambat 6 bulan dari jadwal awal • Persiapan Proyek dengan Standar Internasional • Anggaran Kementerian Sektor tidak mencukupi untuk melakukan studi dengan kualitas Internasional • Konsultan yang dipilih belum memiliki jejak rekam internasional sehingga hasil studi tidak dipercaya • Contoh Proyek: Jakarta Sewerage System 1 2 3 Proses Pengambilan Keputusan yang Objektif • Keputusan atas skema pendanaan tidak didasari oleh analisa yang objektif, dan keputusan yang diambil terkadang berubah seiring berjalannya waktu • Contoh Proyek: SPAM Semarang Barat • PPP Center di Filipina memberikan dukungan penyiapan proyek dengan panel konsultan bertaraf internasional dalam menyusun studi dan memberikan transaction advisory semua proyek KPBU yang ada di dalam pipeline KPPIP menyedian dukungan Pre-FS untuk Kilang Minyak Bontang dengan standar internasional Di berbagai negara yang melaksanakan KPBU dengan sukses seperti Australia, pengambilan keputusan didasarkan pertimbangan yang objektif (IRR, VFM, dll), dan selama tidak terdapat perubahan luar biasa yang merubah butir-butir pertimbangan tersebut (contoh: bencana alam, force majeure, dll), skema pendanaan tidak dapat diubah 27 Proyek yang memiliki key success factors dapat mencapai financial close dengan cepat Perencanaan Penyiapan Transaksi Implementasi • • • • Penganggaran Identifikasi dan Penetapan Keputusan atas rencana KPBU Pengkategorian KPBU • • Penganggaran Penyusunan Kajian Awal dan Kajian Akhir Konsultasi Publik Pengajuan Dukungan dan Jaminan Pemerintah • • • • • • • • Penganggaran Penjajakan minat pasar Penetapan lokasi Pengadaan Badan Usaha Penandatanganan kontrak Perolehan pembiayaan • • • Detailed Engineering Design Konstruksi Operations and Maintenance (O&M) Serah terima kembali setelah masa konsesi • Total waktu yang diperlukan 3 tahun, tidak lebih lama dari proyek APBN* Waktu yang diperlukan dalam best practice: 2 tahun** Waktu yang diperlukan dalam best practice: 1 tahun** *) Dengan PMO yang kuat dan komitmen anggaran multi-years 10 tahun, Australia berhasil menekan waktu penyiapan proyek KPBU lebih lanjut menjadi 2 tahun hingga financial close. **) Pengadaan tanah harus dilakukan secara paralel selama proses ini karena tanah merupakan prasyarat financial close. 28 TERIMA KASIH Sekretariat – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110, Indonesia T. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772 F. +62 21 2957 3773