Haslinda IndahRelated papers
KEPUASAN PASIEN BPJS TERHADAP PELAYANAN KEPERAWATAN
Asmaul Khusna, 2022
Health is a basic right of every person and all citizens are entitled to health services, including the poor. Caring of nursing is an effort to improve the quality of nursing services and patient safety. Caring behavior of nurses in nursing actions will give satisfaction to patients. From the problems, some of the poor who have registered as Jamkesmas participants still complain about the health services provided both at the Puskesmas and Hospitals. Complaints ranging from administrative services, attitudes of health workers, and other health facilities. This article aims to find out how the satisfaction of nursing services for BPJS patients. Methods: The research method used in this article is literature review. Sources of library data are obtained from journals or articles taken from Google Scholar. The results of the literature review review, which analyzed BPJS patient satisfaction in nursing services, found that patient satisfaction plays an important role in a service. Conclusion: On average, BPJS/JKN patients receive services from health workers, some are satisfied with the service and some are dissatisfied. This can be seen from each variable that is used as a measuring tool for the quality of a service.
PERAN BPJS DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA: PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA
Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam lanskap kesehatan Indonesia sangat penting di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang mudah diakses, BPJS mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila, yang menjadi pedoman bagi etos sosial dan pemerintahan Indonesia. Meskipun telah berevolusi dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik, BPJS menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan penyediaan layanan kesehatan yang adil di seluruh negeri. Studi ini mengkaji penerapan prinsip keadilan sosial oleh BPJS dalam bidang kesehatan, serta menilai dampaknya terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada literatur dan studi sebelumnya, penelitian ini mengkaji peran, tantangan, dan keselarasan praktik BPJS dengan prinsip Pancasila, khususnya keadilan sosial. Temuan utama menyoroti upaya BPJS dalam memperluas cakupan layanan kesehatan melalui program – program seperti Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, dan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan layanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas layanan dan aksesibilitas antara pasien BPJS dan non-BPJS, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam mencapai keadilan sosial dalam pemberian layanan kesehatan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam operasi BPJS untuk mengurangi kesenjangan ini dan meningkatkan kualitas layanan. Mengatasi masalah ini sangat penting bagi BPJS untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif, sejalan dengan komitmen konstitusional Indonesia untuk keadilan sosial dan perawatan kesehatan yang merata bagi semua warga negara. Kata Kunci: BPJS Kesehatan, keadilan sosial, akses pelayanan kesehatan, Pancasila, mutu pelayanan kesehatan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS)
Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 2019
Diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik diterbitkannya dalam keadaan mendesak yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang undangan belum mengaturnya.Kendala-kendala di dalam diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik adalah biaya yang tidak mencukupi akibat permintaan yang berlebihan dari program diskresi birokrasi, peserta kebijakan yang membengkak tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan misalnya peserta yang sebenarnya tidak dikategorikan miskin tetapi meminta diklasifikasikan sebagai keluarga miskin dan pelayanan administratif yang tidak lancar karena kebijakan diskresi birokrasi lebih merupakan program spontanitas dari pemerintah daerah.Model diskresi yang ideal untuk mengatasi masalah pelimpahan wewenang yang terjadi selama ini adalah memberikan pelatihan kompetensi tambahan tindakan medik kepada perawat dengan tujuan perawat mampu memberikan pelayanan tindakan medik terbatas sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam UU Keperawatan.Dalam perkembangan ilmu adminsitrasi publik begitu banyak dinamika yang timbul, mulai dari peran dari administrasi publik yang terpisah sama sekali dengan dunia politik. Pemahaman selanjutnya yang kemudian muncul bahwa adminsitrasi itu adalah bagian dari politik. Paradigma yang muncul adalah “when politic ends administration begins”. Pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian memunculkan banyak pendapat baik dari kalangan ilmuwan ataupun praktisi untuk menggali kembali esensi dari ilmu administrasi publik.Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan hukum diskresi (freies ermessen) untuk yang berada di daerah terpencil ataupun di pedesaan. Diskresi tersebut merupakan segala aktifitas yang melibatkan proses pembuat kebijakan maupun pengambilan kepututusan atau tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan aturan atau undang-undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, konstektual dan dapat dipertanggungjawabkan
PENGARUH PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PESERTA BPJS
PENGARUH PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PESERTA BPJS, 2019
(BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan social sehingga dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang,baik itu karena pelayanan yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan dan menghasilkan data yang akurat. Di dalam pelaksanaan pelayanan publik, masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika kondisi seperti ini tidak direspon, maka bisa menimbulkan citra yang kurang baik terhadap rumah sakit sendiri. Mengingat jenis pelayanan yang sangat beragam, maka dalam memenuhi pelayanan diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan untuk instansi di lingkungan instansi kesehatan. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi provitabilitas fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutannya akan mutu pelayanan yang telah diberikan. (Ulinuha, 2014) Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari Undang-Undang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Askes (Persero) bertaransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Hasil penelitian yaitu bahwa Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar, program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero) dialihkan ke BPJS kesehatan dengan program JKN. Transformasi ini akan mengubah bentuk badan hukum dari PT. Askes (Persero) yang semula merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero menjadi badan hukum publik menurut undang-undang dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karakteristik dari BPJS Kesehatan berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejar keuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana amanat yang dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta. Walaupun transformasi dari PT. Askes (Persero) sudah dipersiapkan secara matang dan implementasinya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat berbagai dampak dari perubahan tersebut yaitu adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam beroperasinya BPJS.(Hartati, 2015)
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKSPOR JASA
Land in Batang Pelepat watershed were generally cultivated for rubber farming. The objectives of this research are to identify characteristics of rubber farming systems types and analysis their effect on farmer's income. This research was carried out by survey method and data were analyzed using descriptive analysis. The results of the research showed that rubber farming systems in Batang Pelepat watershed were not able to fulfill indicators of feasible income.
KUALITAS PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA
Abstrak Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat ialah salah satunya adalah jaminan sosial BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan menjalankan fungsi pelayanan umum dibidang penyelenggaraan jaminan sosial. Namun nyatanya saat ini banyak kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dinilai tidak baik ataupun kurang. Metode yang digunakan ialah metode penelitian library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan saat ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman pokok yang diberikan kepada pelanggan atau pasien.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Pemerintah Indonesia (“pemerintah”) sedang menyiapkan sistem baru, Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), yang akan diterapkan selama empat tahun ke depan yang akan
membawa perubahan radikal dalam paradigma perlindungan sosial. Dasar hukum untuk
perubahan tersebut adalah Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN dan UndangUndang
No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program perlindungan
sosial baru tersebut akan mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk pekerja sektor
formal maupun informal, dengan lima manfaat – kesehatan, pensiun, jaminan hari tua, jaminan
kematian, dan jaminan kecelakaan kerja, serta memberikan manfaat yang sama bagi semua
orang. Undang-Undang BPJS mewajibkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan dengan mentransformasikan penyelenggara saat ini, PT Askes dan PT
Jamsostek, dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan hukum publik.
Catatan kebijakan ini akan memberikan tinjauan singkat atas situasi sekarang, mengidentifikasi
berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan memberikan beberapa rekomendasi
untuk
pengambilan
langkah
kebijakan
yang
mendesak
bagi
pelaksanaan
BPJS
Ketenagakerjaan. Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundangkan Undang - Undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diundangkan sebagai pelaksanaan
ketentuan Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. Undang
– Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membentuk dua Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS), yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara Republik Indonesia. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di
kabupaten/kota. Undang - Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membubarkan
PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses likuidasi, dan dilanjutkan
dengan mengubah kelembagaan Persero menjadi badan hukum publik. Peserta, program, aset
dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) dialihkan kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan dari PT Jamsostek (Persero) kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Undang - Undang Badan
Penyelenggara
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011.Op.Cit.Pasal 7 ayat (1dan 2) dan Pasal 9 ayat
(1) Jaminan Sosial (BPJS) mengatur organ dan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Undang - Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan
modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenagakerjaan;
masing
-
masing
paling
banyak
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. Modal awal dari
Pemerintah merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
Undang - Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menangguhkan pengalihan
program - program yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat hingga tahun
2029. a. BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan
hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.25 Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoperasikan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas perintah Undang - Undang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS
Kesehatan mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut : 1. PT. Askes
(Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban
hukum
PT
Askes
(Persero)
menjadi
aset
.pasal 60 ayat (3) dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan; 2. semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT.
Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik; 4. Menteri Keuangan
mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.26 Sejak Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program
jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan
perorangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari
2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut : 1. Kementerian Kesehatan tidak lagi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); 2. Kementerian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi
menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan
kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan
Peraturan Presiden
EMPLOYMENT POLICY IMPLEMENTATION BPJS
The Indonesian Government ( "Government") is preparing a new system, the National Social
Security System (Navigation), which will be implemented over the next four years will bring
a radical change in the paradigm of social protection. The legal basis for these changes is the
Law No. 40/2004 on the National Social Security and Law No. 24/2011 on Social Security
Agency (BPJS). The new social protection program will cover the entire population of
Indonesia, including the formal and informal sector workers, with five benefits - health,
retirement, pension, life insurance and accident insurance, as well as provide the same benefits
for everyone. Law requires the establishment BPJS BPJS Health and Employment BPJS by
transforming the current organizers, PT Askes and PT Jamsostek, from State-owned enterprises
(SOEs) into a public legal entity. NOTE: This policy will give a brief overview of the current
situation, identify the various challenges faced by the government and provide some
recommendations for making urgent policy measures for the implementation of the
Employment BPJS. On November 25, 2011, the Government enacted - Law Social Security
Agency (BPJS) ie Law - Law Number 24 Year 2011 on Social Security Agency (BPJS) was
enacted in order to implement the provisions of Law - Law National Social Security System
(Navigation) Article 5 paragraph (1) and Article 52 paragraph (2) after the Constitutional Court
Decision on Case No. 007 / PUU-III / 2005. Law - Social Security Agency Act (BPJS) form
two Social Security Agency (BPJS), the Social Security Agency (BPJS) Health and Social
Security Agency (BPJS) Employment. Social Security Agency (BPJS) Health and Social
Security Agency (BPJS) Employment domicile and head office in the capital city of the
Republic of Indonesia. Social Security Agency (BPJS) can have representative offices in
provinces and branch offices in the district / city. Law - Social Security Agency Act (BPJS)
dissolve PT Askes (Persero) and PT Jamsostek (Persero) without going through the liquidation
process, and followed by changing the institutional Persero become public legal entity.
Participants, programs, assets and liabilities, and the rights and obligations of PT Askes
(Persero) was transferred to the Social Security Agency (BPJS) Health, and of PT Jamsostek
(Persero)
to
the
Social
Security
Agency
(BPJS)
Employment.
, Social Security Agency (BPJS) can have representative offices in provinces and branch
offices in the district / city. Law - Social Security Agency Act (BPJS) dissolve PT Askes
(Persero) and PT Jamsostek (Persero) without going through the liquidation process, and
followed by changing the institutional Persero become public legal entity. Participants,
programs, assets and liabilities, and the rights and obligations of PT Askes (Persero) was
transferred to the Social Security Agency (BPJS) Health, and of PT Jamsostek (Persero) to the
Social Security Agency (BPJS) Employment. Law - Law Firm Operator Law - Law Number
24 Year 2011.Op.Cit.Pasal 7 paragraph (1 and 2) and Article 9 paragraph (1) Social Security
(BPJS) regulates organ and governance Social Security Agency (BPJS). Law - Social Security
Agency Act (BPJS) specify the initial capital Social Security Agency (BPJS) Health and Social
Security Agency (BPJS) Employment; each - each at most Rp2.000.000.000.000,00 (two
trillion) from the State Budget. The initial capital of the Government of the State assets are
separated and divided into shares. Law - Social Security Agency Act (BPJS) suspend the
transfer of the program - a program organized by the PT Asabri (Persero) and PT TASPEN
(Persero) to the Social Security Agency (BPJS) Employment at the latest by the year 2029 a.
BPJS Health Social Security Agency (BPJS) Health is a public legal entity that is responsible
to the President and to work organizing assurance program kesehatan.25 On January 1, 2014
the Government operate Agency Social Security (BPJS) on the orders of Health Act - Act
Social Security Agency (BPJS). By the time Social Security Agency BPJS Health began
operations, there was a series of events as follows: 1. PT. Askes (Persero) declared dissolved
without liquidation and all assets and liabilities as well as rights and legal obligations of PT
Askes (Persero) is an asset .pasal 60 paragraph (3) and liabilities as well as rights and legal
obligations of Social Security Agency (BPJS) Health; 2. all employees of PT. Askes (Persero)
becomes an employee Social Security Agency (BPJS) Health; 3. The Minister for State Owned
Enterprises as the General Meeting of Shareholders authorize the closing statement of financial
position of PT. Askes (Persero) after an audit conducted by the office of public accountant; 4.
Minister of Finance endorsed the statement of financial position opener Social Security Agency
(BPJS) Health and the opening statement of financial position kesehatan.26 Since security
funds Social Security Agency (BPJS) Health operates organizes national health insurance
program, there is a transfer of health care programs individuals to the Social Security Agency
BPJS. Starting January 1, 2014 there is a transfer program as follows: 1. The Ministry of Health
is no longer held a public health insurance program (Assurance); 2. The Ministry of Defence,
the Armed Forces of Indonesia, and the Indonesian National Police will no longer administer
health care programs for the participants, except for certain health services related to its
operations, which is determined by the Presidential Decree
Related papers
How can we research social movements? An introduction
Handbook of Research Methods and Applications for Social Movements, 2024
Reseña a "The Ancient Andean States: Political Landscapes in Pre-Hispanic Peru" by Richard Burger
Latin American Antiquity, 2023
Unleashed: the role of controlled anger to really communicate and the implications for Business Discourse
fayoum.edu.eg
‘Populus noster non magis florentinus quam regius’. Firenze e i sovrani francesi nella seconda metà del Duecento
in Dante e la cultura fiorentina. Bono Giamboni, Brunetto Latini e la formazione intellettuale dei laici, a cura di Z.G. Baranski, T.J. Cachey, L. Lombardo, Roma, Salerno Editrice, 2019, pp. 15-31.
Digital Staining of High-Definition FTIR Images Using Deep Learning
Applied Spectroscopy, 2019
Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2019
Book Review: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism
Journal of Marketing, 1989
Characterization of Dissolved Organic Matter Released from Microcystis aeruginosa
Analytical Sciences, 2008
An energy efficient Reinforcement Learning based Cooperative Channel Sensing for Cognitive Radio Sensor Networks
Pervasive and Mobile Computing, 2017
Anaerobic Speed Reserve, Sprint Force–Velocity Profile, Kinematic Characteristics, and Jump Ability among Elite Male Speed- and Endurance-Adapted Milers
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022
Big data, big business
Proceedings of the 1st International Workshop on Big Data, Streams and Heterogeneous Source Mining: Algorithms, Systems, Programming Models and Applications, 2012
Utilization of gelatin methacryloyl scaffolds in the regeneration of tooth and its supporting tissues
International Journal of Scientific Reports
A new IC controller for resonant-mode power supplies
Fifth Annual Proceedings on Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1990