Panduan RKPKP FINAL

PANDUAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 2015 1 KATA PENGANTAR Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya berasal akibat dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota. Hal ini mengakibatkan meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kegiatan identifikasi permukiman kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2013-2014 oleh Direktorat Pengembangan Permukiman bersama dengan Pemerintah Daerah, didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 38.431 Ha (termasuk Provinsi DKI Jakarta). Untuk itu, perlu diupayakan suatu penanganan yang lebih mendasar pada akar ataupun pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan. Salah satunya adalah perlunya penanganan yang terkoordinasi antar sektor melalui integrasi program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui suatu sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan. Penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan lingkungan hunian untuk perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Berkaitan dengan hal di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh dengan target tahun 2019 menjadi zero slum atau bebas kumuh di perkotaan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan perencanaan yang dirangkum dalam bentuk kegiatan penanganan permukiman kumuh. Perencanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat. Dengan disusunnya Buku Panduan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP Kumuh Perkotaan) akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai dengan tata ruang. Besar harapan, buku petunjuk panduan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten/Kota dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Jakarta, Juni 2015 Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2 DAFTAR SINGKATAN ASKOT : Assisten Kota Program Pemberdayaan Masyarakat BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat CAP : Community Action Plan DED : Detail Engineering Design FGD : Focus Group Discussion IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAS : Instalasi Pengolahan Akhir Sampah IPLT : Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Korkot : Koordinator Kota Fasilitator P2KP KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat P2KP : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Pokjanis : Kelompok Kerja Teknis RAB : Rencana Anggaran Biaya RDTR : Rencana Detil Tata Ruang RKP : Rencana Kawasan Permukiman RKPKP : Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan RP2KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman RP3KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RPI2JM : Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPKPP : Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 3 SDGs : Sustainable Development Goals SKS : Survey Kampung Sendiri SPAM : Sistem Pengelolaan Air Minum SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan TPS3R : Tempat Pengolahan Sampah 3R 4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... 2 DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................................................ 3 BAGIAN 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 7 1.1 LATAR BELAKANG ..................................................................................................... 7 1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN ........................................................................... 9 1.2.1 Maksud ............................................................................................................ 9 1.2.2 Tujuan .............................................................................................................. 9 1.2.3 Sasaran ............................................................................................................. 9 1.3 MANFAAT PANDUAN ................................................................................................ 9 1.4 SISTEMATIKA PANDUAN ........................................................................................... 10 BAGIAN PEMAHAMAN RKP KUMUH PERKOTAAN ................................................................. 11 2.1 PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DAN KEBUTUHAN PENANGANANNYA ... 11 2.2 PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN .............................................................................................................. 11 2.2.1 Pengertian RKP Kumuh Perkotaan................................................................... 11 2.2.2 Pendekatan RKP Kumuh Perkotaan ................................................................. 12 2.2.3 Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan Dalam Rencana Pembangunan................ 13 2.3 IDENTIFIKASI DAN INDIKATOR PERMUKIMAN KUMUH............................................ 15 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Kekumuhan............................................................ 15 2.3.2 Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik) ...................................................... 16 2.3.3 Identifikasi Legalitas Lahan .............................................................................. 17 BAGIAN 3 3.1 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN .............................................. 19 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN ..................................... 19 3.1.1 Lingkup Kegiatan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan .................................... 19 3.1.2 Keterlibatan Pelaksana .................................................................................... 24 3.2 KELUARAN YANG DIHASILKAN .................................................................................. 30 5 3.3 PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN .............................................................................................................. 35 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................ 78 ANNEX ............................................................................................................................. 79 LAMPIRAN ............................................................................................................................. 82 6 BAGIAN 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target MDG’s telah berupaya keras menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tepatnya ditahun 2019. Dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia bersiap untuk menjalankan amanat SDG’s dimana didalamnya mengangkat isu-isu mengenai kemiskinan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi serta isu mempromosikan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Pencanangan zero kumuh 2019 telah diikuti dengan arah kebijakan dan strategi yang fokus serta alokasi anggaran yang memadai diawali di tahun pertama implementasi RPJMN 2015-2019. Langkah awal dalam mengejar target zero kumuh 2015 sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya semenjak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga yang berkaitan serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kegiatan identifikasi permukiman kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2013-2014 oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman bersama dengan Pemerintah Daerah, didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 38.431 Ha (termasuk Provinsi DKI Jakarta). Luasan tersebut menjadi baseline data yang telah disepakati antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk ditangani menjadi 0% luasan permukiman kumuh hingga tahun 2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan dan keterpaduan penanganan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk peran serta masyarakat. Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di bagian VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali, dan didalam tahapan penanganan kawasan kumuh UU no 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan 7 pembinaan memiliki tugas menyusun: (i) menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) menyusun Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman dan (iii) menetapkan kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai karakteristik di wilayahnya masing-masing. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampirannya mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat menangani kawasan kumuh minimal seluas 15 Ha, pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan antara 10-15 Ha dan pemerintah kabupaten/kota menanganani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha, untuk itu perlu adanya review deliniasi kawasan kumuh yang akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selama lima tahun kedepan (2015-2019). Berdasarkan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, diperlukan suatu rencana tindak (action plan) penanganan permukiman kumuh pada kawasan dengan tipologi perkotaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memberikan fasilitas berupa pendampingan dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota-nya masing-masing dengan harapan sebagai berikut: 1. Percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Kumuh pada Kabupaten/Kota. 2. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an melalui kegiatan reguler sektoral. 3. Perkuatan pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Badan Keswadayaan Masysarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM/KSM). 4. Keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. 8 1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 1.2.1 Maksud Panduan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kawasan Kumuh Perkotaan (RKPKP) disusun dengan maksud untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. 1.2.2 Tujuan Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan ini bertujuan:    1.2.3 memberikan pemahaman dasar mengenai RKP Kumuh Perkotaan; memberikan acuan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; dan memberikan acuan teknis baku mutu dari produk RKP Kumuh Perkotaan yang dihasilkan. Sasaran Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan memiliki sasaran:    1.3 tersedianya landasan memahami konsepsi penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; tersedianya acuan teknis bagi penyelenggaraan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; tercapainya standar baku mutu dari produk RKP Kumuh Perkotaan yang dihasilkan. MANFAAT PANDUAN Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:   Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai acuan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan melalui fasilitasi kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) dan Tim Teknis Provinsi sebagai acuan dalam mengarahkan dan melakukan monitoring evaluasi terhadappelaksanaan proses dan pencapaian hasil dari RKP Kumuh Perkotaan yang disusun; 9   1.4 Tim Pokjanis kabupaten/kota sebagai acuan dalam merumuskan RKP Kumuh Perkotaan, baik dalam proses penyusunan maupun keluaran dari kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. Tim Ahli Pendamping sebagai acuan dalam memberikan pendampingan pada anggota Pokjanis dan mengarahkan pada proses pelaksanaan kegiatan yang seharusnya. SISTEMATIKA PANDUAN Untuk memudahkan dalam memahami substansi di dalam Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan maka panduan ini dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu: BAGIAN I PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan mengenai maksud, sasaran dan tujuan serta manfaat dari Panduan Pelaksanaan RKP Kumuh Perkotaan. BAGIAN II PEMAHAMAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Bagian ini menjelaskan permasalahan permukiman kumuh dan kebutuhan penanganannya, Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastuktur permukiman perkotaan, serta identifikasi dan indikator permukiman kumuh. BAGIAN III KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Bagian ini menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. 10 BAGIAN 2 PEMAHAMAN RKP KUMUH PERKOTAAN PENDAHULUAN 2.1 PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DAN KEBUTUHAN PENANGANANNYA Berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun lembaga sosial lainnya tetapi pada kenyataannya masalah permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan. Data dalam RPJMN 2010-2014 mencatat adanya peningkatan luasan permukiman kumuh di Indonesia. Di samping permasalahan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menghadapi permasalahan lainnya antara lain:  Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota atau kawasan perkotaan.  Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daripada untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.  Masalah keberpihakan pemerintah akan tertuang pada skema – skema penanganan, pendanaan, permasalahan sistemik terkait regulasi tidak hanya aspek fisik dan sosial.  Belum mencukupinya sarana dan prasarana permukiman Perkotaan.  Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan di beberapa kota yang menyebabkan penanganan permukiman kumuh tidak terpadu dan berkesinambungan.  Perlunya penguatan kerjasama regional antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitarnya.  Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.  Masih belum terkoordinasinya penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. 2.2 PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN 2.2.1 Pengertian RKP Kumuh Perkotaan Apa itu RKP Kumuh Perkotaan? 11 RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, serta kebutuhan program dan investasi penanganan permukiman kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan atau hingga tercapainya target kota tanpa kumuh hingga tahun 2019. RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kawasan pada permukiman kumuh kawasan perkotaan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum). Mengapa Diperlukan RKP Kumuh Perkotaan? RKP Kumuh Perkotaan diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen RKP Kumuh Perkotaan dapat diciptakan keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. RKP Kumuh Perkotaan diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya. 2.2.2 Pendekatan RKP Kumuh Perkotaan Dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan memuat 4 (empat) pendekatan, yaitu   Perencanaan komprehensif Pembangunan terintegrasi 12   Keterpadauan program Keberlanjutan Pendekatan perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan. Pendekatan pembangunan yang terintegrasi dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota. Pendekatan keterpaduan program dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Pendekatan keberlanjutan dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan paskapembangunan dengan memastikan fungsi dan kualitas lingkungan untuk kepentingan kualitas hidup masyarakat yang bermukim. 2.2.3 Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan Dalam Rencana Pembangunan Dalam bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan SPPIP merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan permukiman dengan tetap mengacu dan terintegrasi dengan arahan pembangunan. Agar menjadi prioritas maka disusun rencanarencana aksi dalam hal ini RKP Kumuh Perkotaan. Dokumen RKP Kumuh Perkotaan disusun dengan mensinergikan semua kegiatan/dokumen perencanaan kawasan perkotaan yang disusun melaui fasilitasi kegiatan keciptakaryaan, maupun kegiatan/dokumen perencanaan yang disusun melalui fasilitasi pemerintah daerah sendiri. Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan dalam rencana pembangunan dipahami sebagai berikut:     RKP Kumuh Perkotaan adalah produk Pemerintah Kabupaten/Kota; RKP Kumuh Perkotaan bersumber dari produk hukum yang berlaku pada kabupaten/kota; RKP Kumuh Perkotaan bersinergi dengan hasil perencanaan perkotaan skala kota dan kawasan lainnya; RKP Kumuh Perkotaan menjadi acuan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh bagi seluruh pemangku kepentingan. 13 Gambar 1 Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan dalam Rencana Pembangunan Daerah 14 2.3 IDENTIFIKASI DAN INDIKATOR PERMUKIMAN KUMUH 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Kekumuhan Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Atas dasar itu, maka identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut. 1. Kondisi bangunan dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak maupun bangunan; b. Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan; c. Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana (sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan). 2. Kondisi jalan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut : a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jalan lingkungan; serta b. Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk, artinya kerataan permukaan jalan yang tidak memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. 3. Kondisi Drainase lingkungan dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak mampu mengatasi genangan minimal, yaitu genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun; b. Cakupan pelayanan jaringan drainase yang ada tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase. 4. Kondisi penyediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar luas area memiliki sistem penyediaan air minum yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan maupun jaringan bukan perpipaan yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, mobil tanki air, instalasi air 15 kemasan, atau bangunan perlindungan mata air; serta b. Cakupan pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sebagian besar populasi belum terpenuhi akses air minum yang aman sebesar 60 liter/orang/hari. 5. Kondisi pengelolaan air limbah dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolaan air limbah setempat secara individual atau komunal, maupun sistem pengelolaan air limbah terpusat; serta b. Cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengolahan air limbah yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sebesar 5-40 liter/orang/hari. 6. Kondisi pengelolaan persampahan dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan; serta b. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolaan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 kg/orang/hari. 7. Kondisi pengamanan kebakaran, dengan kriteria sebagai berikut : a. Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tanki air, kolam renang, reservoir air, mobil tanki air dan hidran); serta b. Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun. 2.3.2 Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik) Identifikasi pertimbangan lain (non fisik) merupakan tahap identifikasi untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yangteridentifikasi dengan sudut pandang lain yang mempengaruhi efektifitas/keberhasilan program penanganan. Identifikasi pertimbangan lain dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan non fisik yang relevan. Identifikasi pertimbangan lain dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: 1. Nilai strategis lokasi, dengan kriteria sebagai berikut : 16 Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah, konstelasi kawasan/wilayah, seperti fungsi pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa, dan fungsi lainnya. 2. Kepadatan penduduk, dengan kriteria sebagai berikut : Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk perhektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan. 3. Potensi sosial ekonomi, dengan kriteria sebagai berikut : Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti budidaya industri, perdagangan maupun jasa, maupun potensi kegiatan sosial budaya seperti kesenian, kerajinan dan lain sebagainya. 4. Dukungan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik. 5. Komitmen pemerintah daerah, dengan kriteria sebagai berikut : Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap lokasi dalam hal ini dinilai dari alokasi anggaran, program regulasi, kebijakan maupun kelembagaan. 2.3.3 Identifikasi Legalitas Lahan Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan persyaratan administrasi bangunan. Identifikasi legalitas lahan dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Aspek status lahan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut : a. Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal); b. Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara dan milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah maupun tanah sengketa (status tanah ilegal). 2. Aspek kesesuain rencana tata ruang, dengan beberapa kriteria sebagai berikut : a. Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (sesuai); 17 b. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai). 3. Aspek persyaratan administrasi bangunan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut : a. Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); b. Sebagian atau keseluruhan mendirikan bangunan (IMB). bangunan pada lokasi tidak memiliki izin 18 BAGIAN 3 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP KUMUH 3.1 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN 3.1.1 Lingkup Kegiatan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan Lingkup kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu: 1. Persiapan 2. Survey Dan Identifikasi 3. Kajian dan Perumusan I 4. FGD dan Perumusan II 5. Kolokium 6. Penyusunan rencana kawasan permukiman Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Lingkup Kegiatan RKP Kumuh Perkotaan LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN Persiapan Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya menghadiri sosialisasi tingkat pusat, melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat provinsi. - Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan - Peta dasar - Data dan informasi yang diperlukan - Desain pengumpulan data dan informasi - Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RKP Kumuh Perkotaan 19 LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN Survey Dan Identifikasi Identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, isu-isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan Melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan kawasan kumuh perkotaan, deliniasi kawasan dan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman kumuh tersebut Melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan survei/pemetaan swadaya di kawasan permukiman kumuh Tersusunnya data dan informasi lapangan mengenai: - Sebaran kawasan permukiman kumuh - Konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang kota - Tipologi kawasan permukiman kumuh kota - Isu-isu strategis permukiman kumuh kota - Potensi dan permasalahan (karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan). - Verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh perkotaan: o Deliniasi kawasan o Luasan o Data cakupan pelayanan o Kriteria dan indikator dalam penetapan kumuh - Menentukan kawasan prioritas penanganan - Peta permukiman skala lingkungan - Potensi pelibatan aktif partisipatif masyarakat - Overview permukiman kumuh kawasan perkotaan - Overview Kebijakan dan strategi pembangunan pada kawasan permukiman Kajian dan Perumusan I Melakukan overview terhadap dokumendokumen perencanaan dan pengaturan/studi yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, SPPIP dan RPKPP (RP2KP yang saat ini berjalan), 20 LINGKUP KEGIATAN Perencanaan Teknis Sektoral dalam lingkup kegiatan ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh serta SK Bupati/Walikota tentang Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota. CAPAIAN KEGIATAN prioritas serta sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota terkait dengan penyusunan RKP Kumuh. - Overview spasial plan terkait penetapan kawasan perkotaan dan peruntukan permukiman. Pelaksanaan perencanaan partisipatif berupa rembuk masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan pemetaan kondisi permukiman. Permasalahan dan peta kondisi permukiman serta identifikasi peluang dan cara penanganan permasalahan. Merumuskan konsep dan strategi penanganan merupakan rencana konseptual penataan kawasan permukiman kumuh yang memuat tujuan penanangan kawasan permukiman kumuh (output dan outcome), tahapan penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta bentuk program-program penanganan kawasan yang akan dilakukan - Konsep dan strategi penanganan dan konsep pembangunan kawasan permukiman kumuh. - Menyusun formulasi dan skenario penanganan kumuh berdasarkan tingkat prioritas dan kerangka waktu (time frame) nya. Menyusun Rencana Kegiatan sebagai turunan dari konsep, strategi dan program-program penanganan. Rencana kegiatan tahunan penanganan kawasan permukiman kumuh rinci selama 5 tahun atau hingga tercapainya kondisi permukiman tanpa kumuh di tahun 2019. Melakukan analisis yang melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat dalam merumuskan metode penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya/indikasi implementasi program penanganan - Identifikasi permasalahan dan pemetaan permukiman kumuh oleh masyarakat. - Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan secara partisipatif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas masyarakatnya. 21 LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN kumuh. FGD dan Perumusan II - Draft memorandum program ke-Ciptakaryaan Dalam penanganan kumuh. - Sinkronisasi kesepakatan program penanganan kumuh dengan RPI2JM Cipta Karya. FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi dan pola penanganan permukiman kumuh, penyusunan kertas kerja kelompok swadaya masyarakat, dan metode dokumentasi kegiatan. Meningkatkan kapasitas dan perkuatan BKM/KSM dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan. Melakukan penyusunan memorandum progam sektor CK yang merupakan perencanaan investasi lima tahun reguler ke-Cipta Karyaan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh di 2019 Merumuskan draft dokumen perencanaan masyarakat Kesepakatan lintas pemangku kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan penanganan kumuh di kawasankawasan prioritasdalam bentuk draft dokumen memorandum program. Draft dokumen Rencana perencanaan masyarakat. Kolokium Kolokium merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB)provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP Kumuh - Kesamaan hasil dari produk RKP Kumuh Perkotaan yang dihasilkan oleh tiap kabupaten/kota. - Tahapan konsultasi dan sinergitas kebijakan lintas sektor/ lintas level pemerintahan dalam penanganan kumuh perkotaan. Penajaman hasil kolokium - Konsultasi publik untuk menajamkan dan memperoleh kesepakatan bersama pointpoint penting hasil proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan untuk disusun dalam 22 LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN dokumen-dokumen sistematis sebagai hasil akhir. - Publikasi kepada masyarakat terhadap kebijakan dan strategi pemerintah dalam penanganan kumuh. - Skenario pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam upaya mengurangi luasan kumuh kabupaten/ kota. - Strategi dan memorandum program keterpaduan sektor ke-Cipta Karya-an dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan. - Kesinambungan antara rencana pemerintah dan Rencana Aksi Komunitas (CAP) dalam penanganan kawasan permukiman. - Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan dalam pencapaian kumuh 0% hingga 2019. - Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun. - Peta Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5000 dan 1:1000 untuk jangka waktu tahun 2015-2019. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat/CAP - Rencana aksi masyarakat penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku. Menyusunan detail desain - Penyusunan peta rinci kawasan/ site plan - Rencana rinci pola penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan (pemugaran/ peremajaan/permukiman kembali) beserta Penyusunan RKPKP dan Desain Teknis Menyusun Dokumen RKP Kumuh Perkotaan 23 LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN strategi keterpaduan sektor ke-Cipta Karyaan. 3.1.2 - Daftar rencana komponen kebutuhan infrastruktur. pemenuhan - Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun. - Peta Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5000 dan 1:1000 untuk jangka waktu tahun 2015-2019. - Penyusunan detail desain teknis dalam tahapan prioritas penanganan untuk komponen infrastruktur yang dibutuhkan (skala 1:100; 1:50) dan draft dokumen RKS. Keterlibatan Pelaksana Keterlibatan pelaksana kegiatan RKP KP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Tabel 2 Peran, Tugas, dan Wewenang Pelaksana RKP KP UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG Tingkat Pusat Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengarah Kegiatan RKP Kumuh Perkotaan Mengarahkan dan mengkoordinasi kan pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan dalam lingkup Keciptakaryaan TUGAS - Memberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan. WEWENANG - Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan RKP KP dalam lingkup pencapaian kota bebas kumuh - Melakukan pemantauan dan 24 UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG evaluasi kegiatan RKP Kumuh Perkotaan dalam lingkup investasi keciptakaryaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Pembina Kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Membina dan mengkoordinasik an pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota TUGAS - Melakukan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Menyediakan Pedoman penyusunan RKP Kumuh Perkotaan WEWENANG - Melakukan pengaturan kegiatan pelatihan - Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dokumen RKP Kumuh Perkotaan dan memberikan rekomendasi dalam upaya pencapaian target kota bebas kumuh. - Melakukan pemantauan dan penilaian keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan KMP Pengendali kegiatan SIAP - Melakukan pengendalian teknis kepada Pokjanis RKP Kumuh TUGAS - Menjadi Narasumber kegiatan pada sosiaslisasi, kolokium dan FGD pada proses penyusunan RKP 25 UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN Perkotaan - Melakukan pemeriksaan hasil kegiatan RKP Kumuh Perkotaan TUGAS DAN WEWENANG Kumuh Perkotaan. - Melakukan pemeriksaan setiap tahapan pelaksanaan pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. - Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan RKP Kumuh Perkotaan. - Memberikan rekomendasi kepada Pembina dan pengelola kegiatan dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. Koordinator Pusat (Korpus) Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan Pengendali kegiatan RKP Kumuh Perkotaan TUGAS - Melakukan pendampingan - Menjadi Narasumber teknis kepada kegiatan pada FGD pada Pokja RKP Kumuh proses penyusunan RKP Perkotaan Kumuh Perkotaan - Melakukan - Melakukan pemeriksaan pemeriksaan setiap tahapan pelaksanaan hasil kegiatan RKP Kumuh Perkotaan RKP Kumuh - Melakukan pemeriksaan Perkotaan terhadap kualitas perencanaan. WEWENANG - Memberikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja penyusunan RKP Kumuh Perkotaan kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 26 UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG - Memberikan arahan teknis kepada Pokja RKP Kumuh Perkotaan - Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinator Wilayah (Korwil) Pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan Pengendali kegiatan RKP Kumuh Perkotaan di wilayahnya - Melakukan pendampingan teknis kepada Pokjanis RKP Kumuh Perkotaan di wilayahnya - Melakukan pemeriksaan hasil kegiatan RKP Kumuh Perkotaan di wilayahnya. TUGAS - Menjadi Narasumber kegiatan pada FGD pada proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan di wilayahnya. - Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan di wilayahnya. WEWENANG - Memberikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja penyusunan RKP Kumuh Perkotaan di lingkup kerja wilayahnya kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. - Memberikan arahan teknis kepada Pokja RKP Kumuh Perkotaan di wilayahnya. - Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. 27 UNSUR TA Pendamping PERAN Konsultan Pendamping Teknis Pelaksanaann kegiatan RKP Kumuh Perkotaan di tingkat Kabupaten/ Kota BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG - Melakukan TUGAS pendampingan - Mendukung KMP dan Tim teknis kepada Teknis dalam pelaksanaan Pokja RKP Kumuh tugas. Perkotaan - Memberikan pendampingan Kabupaten/kota teknis dan advis teknis - Memberikan pelaksanaan kegiatan RKP Fasilitasi Kumuh Perkotaan pelaksanaan - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RKP Sinkronisasi dan Konsolidasi Kumuh pelaksanaan kegiatan RKP Perkotaan Kumuh Perkotaan. - Memberikan - Memfasilitasi pertemuan advis teknis pembahasan tahapan pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh kegiatan RKP Perkotaan Kumuh Perkotaan WEWENANG - Memberikan rekomendasi teknis kepada KMP dan Tim Teknis Tingkat Provinsi Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RKP Kumuh Perkotaan kabupaten/kota - Menjadi Narasumber dalam perumusan dokumen RKP Kumuh Perkotaan TUGAS - Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan RKP - Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Menjadi Narasumber dalam FGD proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan - Memantau tindak lanjut rekomendasi Tim Teknis WEWENANG 28 UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN Kumuh Perkotaan TUGAS DAN WEWENANG - Memberikan rekomendasi hasil Evaluasi dan Monitoring kepada Direktur Pengembangan Permukiman Tingkat Kabupaten/Kota Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) RKP Kumuh Perkotaan Merumuskan dokumen RKP Kumuh Perkotaan kabupaten/kota - Merumuskan dokumen RKP Kumuh Perkotaan - Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen RKP Kumuh Perkotaan - Bertanggung jawab dalam proses penyusunan dokumen RKP Kumuh Perkotaan. - Memastikan proses tahapan dan rangkaian kegiatan penyusunan sesuai dengan target output yang akan dicapai. TUGAS - Mengikuti proses pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Menyediakan basis data dan peta permukiman kumuh kota sesuai denggan SK Kumuh kabupaten/kota. - Melakukan sinkronisasi dan mensinegrasikan memorandum program - Memfasilitasi pelaksaan kegiatan FGD. - Menindaklanjuti memorandum program berupa kesepakatan pelaksanan program - Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Tim Teknis dan KMP. - Melakukan proses legalisasi dokumen RKP Kumuh Perkotaan. - Melakukan pendampingan hasil penyusunan dokumen dalam proses legalisasi dalam bentuk perbub/ 29 UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG perwal. WEWENANG - Mengusulkan Memorandum Program bidang keciptakaryaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota - Melaporkan hasil penyusunan RKP Kumuh Perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota. - Memfasilitasi pembiayaan penyusunan RKP KP BKM/KSM Merumuskan dokumen CAP tingkat lingkungan warga. - Merumuskan dokumen CAP - Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen CAP - Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen RKP Kumuh Perkotaan TUGAS - Mengikuti proses pelaksanaan kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Pokjanis, Tim Teknis dan KMP. WEWENANG - Mengusulkan Program/kegiatan penanganan permukiman kumuh tingkat masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten /Kota - Melaporkan hasil penyusunan CAP kepada Pemerintah Kabupaten /Kota. 30 3.2 KELUARAN YANG DIHASILKAN Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan meliputi 5 (lima) dokumen, yaitu: 1. Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan; 2. Dokumen Rencana Aksi Masyarakat; 3. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding Kegiatan); 4. Dokumen Rencana Detail Desain (DED); 5. Dokumen Proses: a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Antara c. Laporan Draft Akhir d. Laporan Akhir dengan rincian muatan tiap dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) MUATAN - Profil kawasan permukiman prioritas. - Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas. - Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas. - Strategi umum penterjemahan kebijakan pemerintah kab/ kota serta strategi operasional dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan. - Rencana aksi program penanganan permukiman pada kawasan prioritas selama 5 tahun. - Memorandum/ kesepakatan program penanganan kumuh. - Rencana pembangunan tahapan prioritas pertama. - Kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala 31 perencanaan 1:1.000). - Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala : a) 1:100, 1: 50 (Untuk DED kawasan prioritas) b) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas) c) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama) PENYAJIAN - Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama; dan - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif 2. Dokumen Rencana Aksi Masyarakat; MUATAN PENYAJIAN - Proses penyelenggaraan partisipatif Community Action Planning (CAP) melalui pendekatan - Hasil pelaksanaan SKS dan penilaian mandiri komunitas - Rencana Aksi Masyarakat penanganan permukiman berupa rumusan skenario pembangunan permukiman. - Daftar prioritas penanganan pembangunan permukiman. - Peta dan gambar pendukung - Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; dan - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif. 3. Dokumen Penyelenggaraan (Proceeding) Kegiatan MUATAN - Notulensi dari tiap penyelenggaraan penyepakatan dan sosialisasi; kegiatan-kegiatan - Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi; - Materi yang disampaikan; 32 PENYAJIAN - Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan. - Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen RKP Kumuh Perkotaan; - Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi partisipatif, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi; - Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui; dan - Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini. 4. Dokumen Rencana Detail Desain (DED) MUATAN PENYAJIAN - Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur permukiman untuk kawasan permukiman kumuh prioritas termasuk kawasan pembangunan tahun 1. - Rencana Anggaran Biaya (RAB). - Site Plan kawasan permukiman kumuh prioritas termasuk kawasan pembangunan tahun 1. - Gambar kerja/detail design yang implementatif (skala 1:100, 1:50). - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE). - Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun. - Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; dan - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif. 33 Gambar 2 Tahapan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan 34 3.3 PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP KUMUH PERKOTAAN 1. TAHAP PERSIAPAN 1.1. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, DJCK, Kementerian Pekerjaan Umum pada awal pelaksanaan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. Tujuan - Melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai RKP Kumuh Perkotaan. - Mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan produk dari penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. Metode Workshop dan diskusi Langkah - Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan - Koordinasi dengan Pokjanis untuk merumuskan rencana penyelesaian kegiatan Output Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. 35 Pelaksana Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, DJCK Peserta - Pokjanis - TA Pendamping - Koordinator Kota pemberdayaan masyarakat. - Tim Teknis/Satker di lingkungan CK Provinsi - Narasumber - KMP - Korpus Durasi Awal bulan pertama, dengan alokasi waktuditentukan oleh DJCK, Kementerian Pekerjaan Umum Pada tahap Sosialisasi ini Tim Pokjanis Kabupaten/Kota mempersiapkan sejumlah data/dokumen sebagai berikut: a. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh. b. Surat Pernyataan Minat Pendampingan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan c. Profil Umum Permukiman Kumuh. d. Peta dasar permukiman kumuh. e. SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokjanis RKP Kumuh Perkotaan. f. SK Bupati/Walikota tentang rencana alokasi biaya dari APBD Kabupaten/ Kota untuk mendukung kegiatan RKP Kumuh Perkotaan. g. Rencana kerja detil penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. h. SK Tim Teknis Provinsi. 1.2. Konsolidasi Tingkat Provinsi Kegiatan penyamaan pemahaman dari sisi substansi dan proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan yang dikemas dalam bentuk konsinyasi serta dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Satker Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi. Peserta: 36 Semua pemangku kepentingankota/kabupaten yang melakukan kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan, meliputi:      Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Satuan Kerja Provinsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tenaga Ahli Pendamping Bila diperlukan dapat mengundang narasumber dari Pusat yaitu Koordinator Pusat dan/atau Atau narasumber yang berasal dari akademisi, pemerhati permukiman atau tokoh penggerak permukiman di tingkat lokal. Tujuan Menyamakan tujuan dan rencana kerja penyusunan RKP Kumuh Metode Konsinyasidan diskusi Output - Rencana kerja penyusunan RKP Kumuh Perkotaan dan rencana penyusunan. - Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping. - Kompilasi data sektoral pengembangan infrastruktur di kab/kota sasaran. - Pembagian tugas dalam pendampingan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. - Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB). - Pokjanis. - TA Pendamping. - Korkot. Pelaksana Durasi minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1 (satu) setelah SPMK Tim Tenaga Ahli, (setelah dilakukan kegiatan sosialisasi) *) waktu pelaksanaan ditentukan kemudian oleh masing-masing Satker Provinsi. 37 Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi. 1.3. Preparasi Kegiatan Melakukan koordinasi antara tenaga ahli pendamping dan Pokjanis terkait penyepakatan jadwal, metodologi penyusunan serta penyediaan peta, data dan informasi. Tujuan - Terkoordinasinya kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan dari awal hingga akhir. - Tersepakatinya rencana kerja dan metodologi penyusunan RKP Kumuh Perkotaan. - Tersedianya peta dasar dan rancangan pengumpulan data dan informasi. Metode Diskusi koordinasi, digitasi peta Langkah - Melakukan mobilisasi dan koordinasi timuntuk penyamaan pemahaman lingkuptugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam kegiatan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; - Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim; - Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1:5.000 yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk survey; - Menyiapkan rancangan pengumpulandata dan informasi berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah disusun; dan - Melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan. - Rencana kerja; - Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan; - Peta dasar kawasan permukiman dalam skala 1:5.000; dan - Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman kumuh. - Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Output Pelaksana 38 Durasi 1.4. - Pokjanis - TA Pendamping 1 minggu pada bulan ke-1 (satu) minggu ke 2 hingga minggu ke 3 Penyiapan Profil Kegiatan penyiapan profil adalah kegiatan menyiapkan data profil kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya yang mengacu kepada SK Penetapan kawasan kumuh perkotaan serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti SPPIP, RP2KP, RPKPP, RP3KP, rencana tata ruang, baseline data permukiman kumuh. Selain itu dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan kriteria dan indikator untuk langkah verifikasi permukiman kumuh yang akan ditetapkan sebagai kawasan kumuh prioritas dan nonprioritas penanganan. Dalam kegiatan secara paralel dilakukan kegiatan Penyiapan Kelembagaan Lokal. Tujuan Menyiapkan data-data pendukung untuk menyusun profil kawasan permukiman kumuh Metode Desk study, kompilasi dokumen Langkah - Menyiapkan baseline data kumuh - Menyiapkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh. - Menyiapkan peta-peta pendukung - Menyiapkan data-data pendukung lainya. - Menyusun profil awal kawasan permukiman kumuh kota. - Menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator permukiman kumuh yang disesuaikan dengan kondisi setempat. - Baseline data kumuh kota - Profil awal permukiman kumuh kota - Peta-peta pendukung - SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh - Kriteria dan indikator permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Output 39 Bupati/Walikota. Pelaksana Durasi 1.5. - Peta deliniasi kawasan permukiman kumuh skala 1:5.000 - Berita acara/kesepakatan - Pokjanis - TA Pendampingan 2 minggu, minggu ke 3 Bulan ke 1 Penyiapan Kelembagaan Lokal Dalam kegiatan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan, peran masyarakat dalam perencanaan sangat penting dan menjadi salah satu pelaku utama. Kesiapan dan peran aktif dari masyarakat diperlukan agar dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan, pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan di daerah menjadi lebih efektif. Tujuan Menyiapkan kelembagaan lokal masyarakat sebagai motor penggerak kegiatan sekaligus menjamin keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh di tingkat masyarakat. Metode Sosialisasi, diskusi, rekrutmen. Langkah - Identifikasi kelembagaan masyarakat eksisting dalam konteks pembangunan permukiman; - Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan kelembagaan lokal masyarakat eksisting; - Menyiapkan BKM/KSM eksisting agar siap melaksanakan rangkaian kegiatan tahapan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; - Membentuk BKM/KSM baru untuk lokasi yang belum memiliki atau belum siap lembaga lokal masyarakatnya. Output - Terbentuknya dan tersiapkannya kelembagaan lokal (BKM/KSM). Pelaksana - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - TA Pendamping - Pemerintah Kab/Kota 40 Durasi Tokoh/Unsur Masyarakat 2 minggu, minggu ke 2 hingga minggu ke 4 pada bulan ke 1 Pada BKM/KSM eksisting yang telah siap untuk melaksanakan kegiatan penyusnan RKP KP, maka perlu dibentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif. Tim ini terdiri dari perwakilan komponen yang ada di masyarakat dan orang-orang tertentu yang dianggap mau dan mampu mengorganisir anggota masyarakat lainnya. Tim ini akan bertugas untuk menjadi pelaku utama penyelenggaraan penyusunan RKP KP di tingkat masyarakat. Pada Kabupaten/Kota yang lokasi sasarannya tidak sedang mendapatkan fasilitasi pendampingan P2KP, Pokjanis diharapkan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyediaan tenaga Fasilitator Pendamping Masyarakat.Kondisi ini karena peran Fasilitator Pendamping Masyarakat sangat penting dalam pendampingan penyelenggaran penyusuan RKP KP di tingkat masyarakat agar kualitas RKP KP yang dihasilkan tetap baik dan sesuai kaidah yang ditentukan. 2. TAHAP SURVEY DAN IDENTIFIKASI 2.1. Survey dan Observasi Kegiatan survey dan observasi merupakan identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, isu-isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Identifikasi ini diperlukan sebagai bahan untuk dilakukannya verifikasi dan justifikasi kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan. 41 Tujuan Mengidentifikasi kondisi lapangan kawasan permukiman kumuh sebagai bahan untuk verifikasi dan justifikasi kawasan prioritas penanganan. Metode Survey dan observasi lapangan, desk study Langkah - Mengidentifikasi sebaran kawasan permukiman kumuh. - Mengidentifikasi konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang kota. - Mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman kumuh kota untuk mendapatkan pola penanganan yang tepat. - Mengidentifikasi isu-isu strategis. - Mengidentifikasi potensi dan permasalahan (karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan). - Data dan peta sebaran permukiman kumuh. - Matriks isu-isu strategis permukiman kumuh. - Karakteristik permukiman kumuh kota yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kota kawasan yang disajikan dalam peta. - Daftar Tipologi dan peta tipologi kumuh perkotaan. - Pokjanis - TA Pendamping Output Pelaksana Durasi 2.2. 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 2 Verifikasi dan Justifikasi Lokasi Kumuh Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran profil permukiman kumuh. Hasil dari verifikasi dan justifikasi adalah data update lokasi-lokasi permukiman kumuh serta daftar kawasan prioritas penanganan. Hasil akhir verifikasi dan justifikasi ditetapkan oleh Pokjanis sebagai landasan perumusan berikutnya. Tujuan - Untuk mendapatkan data dan infromasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi serta untuk memperoleh detail dan 42 update kondisi terkini kawasan permukiman kumuh. Metode Langkah Output Pelaksana Durasi - Untuk mendapatkan daftar kawasan priorias penanganan - Survey dan observasi lapangan - Cek silang dengan hasil identifikasi awal. - Desk study - Diskusi - Verifikasi Data terhadap profil yang telah ada - Verifikasi Peta yang dimiliki oleh kabupaten/kota, - Menentukan daftar kawasan prioritas penanganan: o Menyusun kriteria dan indikator kawasan priroritas penanganan o Menetapkan kawasan prioritas penanganan - Data dan informasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi. - Data-data terverifikasi lokasi permukiman kumuh antara lain: o Lokasi o Deliniasi o Luasan o Layanan Hunian dan Infrastruktur - Data kawasan prioritas penanganan. - Peta kawasan prioritas. - Peta potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan prioritas. - Pokjanis. - TA Pendamping. 2 minggu, minggu ke 3 dan ke 4 di bulan ke 2 43 Gambar 3 Contoh peta sebaran kumuh 44 Gambar 4 Contoh peta delineasi kawasan kumuh 45 Gambar 5 Contoh peta tematik permasalahan permukiman 46 2.3. Survey Kampung Sendiri Survei Kampung Sendiri (SKS) adalah tahapan atau upaya masyarakat di lokasi tersebut untuk memetakan lingkungan permukimannya secara mandiri, sehingga apa yang kurang terpenuhi di lingkungannya dapat terlihat jelas. Dalam SKS dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik infrastruktur permukiman sampai dengan permasalahan yang dihadapi. Tujuan Untuk memetakan kondisi permukiman secara mandiri oleh masyarakat. Metode Rekrutmen, pelatihan, survey, rembuk warga. Langkah - Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif - Brifieng dan Pelatihan SKS - Pelaksanaan SKS - Diskusi hasil SKS - Data primer dan sekunder kondisi permukiman: Output Pelaksana Durasi o Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur permukiman) (by name by address) o Data Nonfisik o Data identifikasi legalitas lahan o Data demografi - Profil permukiman - Peta permukiman kumuh skala lingkungan hasil SKS berikut analisisnya. - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif 3 minggu, bulan ke 2 minggu ke 1 hingga minggu ke 3 Data dan Informasi yang akan digali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) ini adalah: a. Kondisi Wilayah 47  Survey / pengumpulan data primer: o Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur permukiman) (by name by address):         o  Data kondisi jalan lingkungan Data kondisi drainase lingkungan Data kondisi penyediaan air minum Data Kondisi pengelolaan air limbah Data kondisi pengelolaan persampahan Data kondisi pengamanan kebakaran Data dan kondisi sarana dan prasarana permukiman lainnya. Data Nonfisik   o Data kondisi bangunan Data kepadatan penduduk Data potensi sosial ekonomi Data identifikasi legalitas lahan Pembuatan peta tematik permukiman, yang berisi: Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta kondisi rumah dan perumahan, peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana permukiman yang ada, peta sebaran banjir, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana; b. Kondisi Demografi, dilakukan dengan: pengumpulan data dan pemutakhiran data kependudukan pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi, sejarah permukiman, dan sebagainya. 48 3. TAHAP KAJIAN DAN PERUMUSAN I 3.1. Kajian/Pemutakhiran Profil Kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh, kajian hasil survey dan verfikasi serta kajian hasil kegiatan SKS. Dari hasil kajian tersebut dilakukan pemutakhiran terhadap profil permukiman kumuh kota dan profil kawasan kumuh. TUJUAN - Mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan, serta rencana tata ruang wilayah yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan; - Mengidentifikasi sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota dengan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; dan - Mengidentifikasi kontribusi dan kedudukan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten/kota. METODE Desk study (studi literatur), content analysis (analisis isi). LANGKAH - Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota, khususnya yang terkait pengembangan permukiman; - Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait pengembangan permukiman yang ada di kabupaten/kota; - Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan RKP Kumuh Perkotaan; dan 49 OUTPUT PELAKSANA DURASI - Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala kabupaten/kota. - Melakukan Pembuatan Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh o Peta Profil (skala 1: 5000) yang menggambarkan kondisi eksisting permukiman kumuh berserta sarana dan prasarananya. o Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000) yang menggambarkan menggambarkan kebutuhan penanganan perumahan, sarana dan prasarana. o Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000) - Overview Permukiman Kumuh Kota - Overview Kebijakan dan Program Terkait - Permutakhiran Profil Kawasan Kumuh Kota - Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh: o Peta Profil (skala 1: 5000). o Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000). o Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000) - Pokjanis - TA Pendamping 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 3 Pemutakhiran profil kawasan kumuh kota dilakukan untuk menyusun Profil permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dalam bentuk :    Pemutakhiran hasil verifikasi kebutuhan Data dan Peta yang perlu dilengkapi dalam melakukan menyusun Profil Permukiman Kumuh yang dimaksud. Pemutakhiran data dan peta hasil kegiatan survey kampung sendiri. Pemutakhiran dengan menggabungkan hasil kedua overview kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh perkotaan pada skala lingkungan dan skala kawasan terkait. 50  Kelengkapan peta (SHP) yang dibutuhkan dalam penyusunan peta profil sebagai berikut: NO NAMA KEBUTUHAN PETA SKALA 1 Peta orientasi wilayah administratif kota 1 : 25000 2 Peta rencana tata guna lahan kota 1 : 25000 3 Peta arah pengembangan wilayah kota 1 : 25000 4 Peta infrastruktur eksisting pada wilayah perkotaan 1 : 25000 5 Peta deliniasi sebaran lokasi kawasan permukiman kumuh kota 1 : 25000 6 Peta deliniasi pada permukiman kumuh kota 1 : 5000 7 Peta status legalitas lahan pada wilayah perencanaan (planning area) 1 : 5000 8 Peta kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan pada wilayah perencanaan 1 : 5000 9 Peta keberadaan lahan kosong pada wilayah perencanaan (dalam delineasi kawasan permukiman dan menjelaskan status kepemilikan) 1 : 5000 10 Peta sebaran lokasi banjir/genangan pada wilayah perkotaan 1 : 5000 11 Peta rencana infrastruktur (jalan, drainase, air minum perpipaan, persampahan, jaringan air limbah) pada sistem perkotaan 1 : 5000 12 Peta batas area rencana (planning area) penanganan setiap tahunnya pada kawasan kumuh kota 1 : 5000 13 Peta tata guna lahan pada area rencana penanganan kawasan kumuh kota 1 : 5000 3.2. Penilaian Kampung Sendiri Dengan memperhatikan hasil overview kebijakan penanganan kumuh untuk kawasan yang bersangkutan, masyarakat didampingi oleh Fasilitator Pendamping Masyarakat melakukan 51 Penilaian Kampung Sendiri. Kegiatan ini berupa menyusun daftar permasalahan dan pemetaan kondisi permukiman serta menyusun akar masalah permukiman untuk mendapatkan pendekatan dan metode penanganan yang tepat. TUJUAN Masyarakat dapat menemukenali permasalahan permukimannya secara komprehensif. METODE Diskusi/rembuk warga LANGKAH - Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data dan permasalahan hasil SKS yang kemudian disintesakan dalam permasalahan infrastruktur dan permasalahan permukiman lainnya. - Penyusunan pohon masalah, dilakukan dengan pemetaan permasalahan permukiman kumuh dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui sebab dan akibat permasalahan yang ada secara komprehensif. - Daftar permasalahan kumuh - Analisis pohon masalah kumuh - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif OUTPUT PELAKSANA DURASI 3.3. 1 minggu, minggu ke 2 di bulan ke 3 Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumusan Konsep dan Strategi Penangananmerupakan rencana konseptual penataan kawasan permukiman kumuh untuk mencapai 0% kumuh di tahun 2019 serta keberlanjutan penanganan pada tahun-tahun berikutnya. Konsep dan strategi ini memuat visi, misi, dan tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh, tahapan penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta identifikasi kebutuhan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang akan dilakukan. TUJUAN Merumuskan konsep dan strategi penanganan dan serta indikasi programprogram penanganan kawasan permukiman kumuh 52 METODE Analisis SWOT, Diskusi LANGKAH - - Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan dan pembangunan kawasan permukiman kumuh;  Pelaksana Durasi Merumuskan kebutuhan penanganan di permukiman kumuh prioritas berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan dantantangan; o Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen infrastruktur permukiman perkotaandan lokasinya; dan o Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan. Merumuskan konsepsi penanganan kawasan permukiman kumuh, yang meliputi:  OUTPUT o Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan permukiman kumuh serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan kawasan. Perumusan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh beserta program-program penanganan yang mencakup beberapa aspek, antara lain : aspek fisik, aspek lingkungan, aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek pendanaan yang kesemuanya diturunkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. - Konsep dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh. - Peta konsep pembangunan kawasan permukiman kumuh - Pokjanis - TA Pendamping - Perwakilan masyarakat - Narasumber (Perguruan tinggi, pemerhati permukiman, dll.) 2 minggu, minggu ke 3 dan ke 4 di bulan ke 3 53 3.4. Penyusunan Prioritas Kebutuhan Dengan memperhatikan arahan dan hasil kegiatan 3.3. Penyusunan Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh, masyarakat menyusun prioritas masalah serta prioritas alternatif pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan penanganan permukiman kumuh di lingkungannya. Hasil penyusunan priortias kebutuhan masyarakat ini akan menjadi salah satu bahan masukan bagi Pokjanis dalam kegiatan 3.5. Penyusunan Program dan Kegiatan. TUJUAN Masyarakat menyusun prioritas masalah permukiman yang ada dan gambaran alternatif-alternatif pemecahan masalah. METODE Diskusi/rembuk warga LANGKAH - Penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon masalah yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya, - Prioritas alternatif pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas permasalahan dengan mempertimbangkan kendala, kemampuan, potensi dan peluang yang ada. - Prioritas masalah permukiman - Alternatif-alternatif pemecahan permasalahan permukiman. - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif OUTPUT Pelaksana Durasi 3.5. 1 minggu, minggu ke 4 bulan ke 3 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Konsep, strategi dan program-program penanganan kemudian diturunkan menjadi lebih rinci dan operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu dan tahun pelaksanan yang lebih rinci selama 5 tahun (tahun 2015 hingga 2019) untuk mencapai 0% Kumuh tahun 2019. TUJUAN Menyusun program dan rencana kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh 54 METODE Analisis konsep dan strategi, FGD LANGKAH - Melakukan penyusunan kriteria dan indikator permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 1. - Menetapkan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 1. - Merumuskan program pembangunan yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota maupun kawasan sebagai pelaksanaan konsep dan strategi penanganan kumuh perkotaan. - Merumuskan kebutuhan program-program penanganan permukiman kumuh dengan memperhatikan ketentuan yangada. - Merinci setiap program ke dalamskema pentahapan yang dirinci kedalam program tahunan (2016 hingga 2019); - Melakukan indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas tahun 1. - Melakukan pemetaan spasial dari strategi dan program yang telah dirumuskan. - Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas - Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas - Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan. - Rencana kegiatan tahunan penanganan kawasan permukiman kumuh. - Peta strategi dan program penanganan permukiman kumuh. - Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 1. - Indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas penanganan tahun 1. - Berita acara kesepakatan tentang program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan. - Pokjanis - TA Pendamping - Perwakilan masyarakat OUTPUT Pelaksana 55 Durasi 3.6. Narasumber (Akademisi, pemerhati permukiman, dll.) 3 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 bulan ke 4 Perencanaan Partisipatif Kegiatan perencanaan partispatif adalah rembuk masyarakat yang melibatkan berbagai komponen dan perwakilan masyarakat. Dalam kegiatan ini dibahas hasil kegiatan SKS, Penilaian kampung sendiri serta Penyusunan Prioritas Kebutuhan. Kegiatan ini merumuskan metode penanganan permukiman kumuh skala lingkungan yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya/indikasi implementasi program penanganan kumuh. Hasil dari perencanan partisipatif menjadi salah satu masukan untuk kegiatan 4.1 Perumusan Memorandum Program Ke-Ciptakarya-an. TUJUAN - Merumuskan lebih mendalam prioritas permasalahan permukiman kumuh. - Menyusun alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah permukiman kumuh. - Menyusun alternatif jenis infrastruktur permukiman yang akan dibangun. - Merumuskan rencana kegiatan masyarakat. - Memetakan pelaku-pelaku pembangunan permukiman. - Menyusun potensi kerjasama dengan pelaku lain di luar masyarakat dalam pembangunan permukiman kumuh. METODE Diskusi/rembuk warga. LANGKAH - Rembuk warga perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh komponan masyarakat. OUTPUT - Prioritas masalah permukiman kumuh dan alternatif pemecahannya. - Peta pelaku pembangunan. - Rumusan rencana kerja masyarakat. 56 Pelaksana Durasi - Rumusan potensi kerjasama pembangunan permukiman. - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif 1 minggu, minggu ke 3 bulan ke 4 4. FGD DAN PERUMUSAN II 4.1. Perumusan Memorandum Program Pembangunan Ke-Ciptakarya-an Kegiatan perumusan memorandum program pembangunan Ke-Cipta Karya-an merupakan perencanaan investasi lima tahun sektor ke-Cipta Karyaan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh di 2019, yang meliputi: program jangka menengah, indikasi program investasi yang melibatkan lintas sektoral, penggalangan dana, penyiapan investasi serta pembiayaan reguler ke-Cipta Karya-an. Kegiatan ini dikoordinir oleh Satker Randal CK Provinsi bekerjasama dengan Satker Sektoral CK lainnya, Tim Teknis Provinsi dan Pokjanis. TUJUAN - Menyusun memorandum pembangunaan sektor ke-Ciptakarya-an dalam rangka penanganan permukiman kumuh 2016 – 2019. - Menyusun rencana investasi pembangunan reguler ke-Ciptakarya-an. - Menyusun indikasi DED kawasan prioritas. METODE Desk study, diskusi. LANGKAH - Melakukan diskusi sinkronisasi program sektoral tingkat Kabuapten/Kota dan Provinsi terkait penanganan permukiman kumuh. 57 OUTPUT Pelaksana Durasi 4.2. - Melakukan penyusunan memorandum rencana pembangunan sektor CK terkait penanganan permukiman kumuh tahun 2016 – 2019. - Melakukan penyusunan indikasi penyusunan DED kawasan priroritas. - Draft memorandum program pembangunan ke-Ciptakarya-an termasuk rencana investasinya. - Indikasi penyusunan DED kawasan priroritas. - Satker Randal - Satker Provinsi Sektoral CK - Pokjanis - TA Pendamping 2 minggu, minggu ke 3 hingga minggu ke 4 bulan ke 4 Perumusan Draft Dokumen Perencanaan Aksi Masyarakat Kegiatan ini adalah proses sistematisasi dan dokumentasi hasil-hasil dari kegiatan SKS, penilaian kampung sendiri, prioritasi masalah dan perencanaan partisipatif dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Masyarakat (CAP). Materi yang terdapat dalam draft Dokumen Perencanan Masyarakat meliputi: - Profil permukiman yang berisi kondisi wilayah, kondisi demografi, dan sejarah permukiman. - Profil potensi dan permasalahan permukiman. - Profil pemangku kepentingan masyarakat. - Rumusankebutuhan penanganan. - Rumusan komponen yang akan dibangun (permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor terkait lainnya). Rencana aksi masyarakat disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku). TUJUAN Menyusun draft dokumen Rencana Aksi Masyarakat (CAP) METODE Deskstudy, diskusi. 58 LANGKAH - Mengkompilasi dan menganalisis seluruh dokumen hasil-hasil kegiatan di masyarakat mulai dari tahap identidikasi hingga perumusan. - Membuat draft dokumen CAP. OUTPUT - Draft dokumen CAP Pelaksana - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif Durasi 4.3. 2 minggu, minggu ke 1 hingga minggu ke 2 bulan ke 5 FGD/Forum Konsolidasi Kegiatan ini merupakan media diskusi hasil penyusunan pembahasan konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk mendapat masukan kritis dan tanggapan atas konsep-konsep penanganan permukiman kumuh, data dan informasi yang sudah disusun. Tahap FGD dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan perkuatan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan meliputi : - Pelaksanaan FGD dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan kegiatan ini. - FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi dan pola penanganan permukiman kumuh, penyusunan dokumen CAP, dan metode dokumentasi kegiatan. - Dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan lintas pemangku kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan penanganan kumuh di kawasan-kawasan prioritas. TUJUAN - Untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholdermengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan sektor CK, serta rencana aksi masyarakat. - Menyepakati indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 1. - Menyepakati indikasi penyusunan DED. - Menyepakati hal-hal yang perlu disampaikan pada kegiatan Kolokium. 59 METODE FGD LANGKAH - Konsolidasi pemangku kepentingan untuk menyusun bahan, metode dan materi FGD. - Pelaksanaan FGD selama satu hari yang dikoordinir oleh Ketua Pokjanis. - Kesepakatan mengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan sektor CK, serta rencana aksi masyarakat. - Kesepakatan indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 1. - Kesepakatan indikasi penyusunan DED kawasan prioritas. Pelaksana - Pokjanis Peserta Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur : OUTPUT     Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan Akademisi Pemerhati permukiman Perwakilan masyarakat permukiman kumuh Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur:    Durasi 4.4. Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) TA Pendamping 1 hari (mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Pokjanis) Penyusunan DED Kawasan Prioritas Penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk komponen program pembangunan yang meliputi infrastruktur permukiman perkotaan di kawasan prioritas. 60 TUJUAN - Menyusun Rencana Teknis Rinci (DED) infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas; dan - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga. METODE Survey lapangan (ground survey), desk study, studio. LANGKAH - Menyiapkan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini hanya memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, namun jumlah dan besarannya belum terinci; - Melakukan ground check dan pengukuran yang mulai di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. - Pembuatan site plan dan gambar kerja sebagai pendetailan komponen prioritas yang ditentukan. Gambar ini dibuat rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan; - Penghitungan volume pekerjaan dan RAB; - Site Plan kawasan pembangunan tahap pertama. - Gambar kerja/detail design yang implementatif (skala 1:100). - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE). - Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun. - Pokjanis - TA Pendamping OUTPUT PELAKSANA DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 2 hingga ke 4 61 5. TAHAP KOLOKIUM 5.1. Kolokium Kolokium merupakan upaya pendampingan dari pusat untuk memastikan kualitas proses dan substansi yang telah dan dalam proses penyusunan sesuai dengan metodologi pelaksanaan. Tim Tenaga Ahli bersama dengan Tim Teknis Pemeritah Kabupaten/Kota akan memberikan pelaporan kemajuan pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan pekerjaan ini. Kolokium akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan selanjutnya. Pada bulan kelima penyelenggaraan kegiatan, akan diselenggarakan Kolokium yang wajib diikuti oleh Tenaga Ahli Pendamping dan Pokjanis. Dalam rangkaian kegiatan RKP Kumuh, kegiatan ini menjadi bagian proses monitoring dan evaluasi oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP Kumuh. DEFINISI Kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP Kumuh TUJUAN Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RKP Kumuh yang dilakukan di setiap kabupaten/kota METODE Workshop dan Diskusi LANGKAH – LANGKAH - Menyiapkan materi paparan dan pembahasan capaian RKP KP meliputi bahan tayangan dan materi visualisasi yang telah disusun, serta dikoordinasikan bersama Tim Teknis Provinsi. - Mengikuti kegiatan kolokium dengan memaparkan hasil-hasil penyusunan RKP KP kepada para pemangku kepentingan terkait - Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap 62 pencapaian kegiatan RKP KP dari pelaksanaan kolokium OUTPUT - Kesamaan hasil dari produk RKP KP yang dihasilkan oleh tiap kabupaten/kota - Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan PENYELENGGARA Direktorat Jenderal Cipta Karya PESERTA Semua perwakilan kabupaten/kota yang melakukan kegiatan penyusunan RKP Kumuh. Perwakilan tersebut meliputi - Pokjanis - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) - TA Pendamping BENTUK Workshop DURASI Minimal 1 (satu) hari pada akhir bulan ke-5 setelah SPMK . 5.2. Penajaman Paskakolokium (Konsultasi Publik) Kegiatan ini adalah penajaman hasil dan rekomendasi Kolokium. Pada langkah ini dirumuskan revisi, perbaikan, tanggapan atas masukan-masukan dan rekomendasi selama pelaksanaan Kolokium. Bentuk kegiatan adalah Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyusunan RKP Kumh Perkotaan. Kegiatan konsultasi publik ini adalah kegiatan penjaringan masukan terhadap muatan RKP Kumuh Perkotaan hasil pembahasan Kolokium yang dilakukan dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kabupaten/kota termasuk masyarakat calon penerima manfaat. TUJUAN Untuk menjaring masukan dalam rangka mematangkan konsep, strategis, rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan hasil rekomendasi pembahasan Kolokium. METODE Pemaparan hasil dan diskusi terbuka LANGKAH-LANGKAH - Memaparkan seluruh capaian kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Memaparkan hasil rekomendasi Kolokium 63 - Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap muatan RKP Kumuh Perkotaan - Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan RKP Kumuh Perkotaan berdasarkan masukan dari konsultasi. - Masukan terhadap pencapaian kegiatan RKP Kumuh Perkotaan - Masukan terhadap substansi RKP Kumuh Perkotaan PENYELENGGARA - Pokjanis PESERTA Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan peserta dan pendukung. OUTPUT Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur : - Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Akademisi - Pemerhati permukiman - Perwakilan masyarakat kawasan kumuh Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur: DURASI - Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) - TA Pendamping Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun 64 6. TAHAP FINALISASI PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN 6.1 Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kegiatan Penyusunan RKP Kumuh Perkotaan ini diperlukan dengan menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku (stakeholders), dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dihasilkan oleh Pemda, seperti Dokumen SPPIP, RP2KP dan RPKP serta RP3KP. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut : - Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaaan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati atau Walikota, yang direncanakan selesai dalam 5 tahun (sampai tahun 2019) dengan luasan deliniasi minimal 15 Ha sesuai lampiran UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu kesepakatan penentuan luasan minimal tersebut. - Terwujudnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimana pencegahan mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten. - Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an. 65 - Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan dan/atau penghapusan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan. - Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. - Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuh (kelompok masyarakat KSM/BKM) untuk lebih berperan dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya melalui penyusunan rencana aksi yang partisipatif (community action plan/CAP). - Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh kelompok swadaya masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat baik dalam skala lingkungan/kawasan dan skala kota. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Dokumen RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kota/kabupaten secara mandiri, melembaga dan berkelanjutan. Tujuan pekerjaan penyusunan RKP kumuh ini adalah : - memantapkan pemahaman pemerintah kota/kabupaten tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target zero kumuh (100-0-100) pada tahun 2019. - agar pemerintah kota/kabupaten dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RKP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan. - agar pemerintah kota/kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya. Sasaran - Tersedianya Dokumen RKP Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system). 66 - Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2015-2019). - Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas/CAP (community action plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya. Dokumen CAP masing-masing permukiman kumuh disusun dan dicetak terpisah namun satu kesatuan sebagian bagian RKP Kumuh Perkotaan Kabupaten/Kota. - Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan), Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2015) sebagai bagian dari RKP secara keseluruhan. TUJUAN Menyusun Dokumen RKP Kumuh Perkotaan sebagai produk daerah yang merupakan dokumen utama dari seluruh kegiatan penyusunan RKP yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. METODE Desk Study, Diskusi LANGKAH - Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan. - Diskusi pembahasan Dokumen RKP Kumuh Perkotaan sebelum di cetak final. - Profil Umum kawasan permukiman kumuh. - Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman kumuh prioritas. - Konsep dan Strategi penanganan permukiman kumuh. - Profil Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas. - Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas. OUTPUT 67 - Rencana aksi program penanganan permukiman pada kawasan prioritas selama 5 tahun. - Memorandum Program Sektor CK. - Rencana Penanganan Tahun 1. - Kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1.000); - Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala : a) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas) b) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama) DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 1 hingga ke 3 6.2 Rencana Aksi Masyarakat/CAP Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif (CAP). Rencana aksi program yang dihasilkan meliputi permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor terkait lainnya, dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku). TUJUAN Menyusun rencana aksi masyarakat penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku METODE Analisis hasil SKS, analisis dan pemetaan stakeholder, analisis pembiayaan, pendekatan partisipatif, dan FGD LANGKAH - Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan di tingkat masyarakat yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan. - Diskusi pembahasan Dokumen CAP sebelum di cetak final. - Profil Umum Lingkungan kumuh. OUTPUT 68 PELAKSANA DURASI - Potensi dan permasalahan permukiman di lingkungannya. - Konsep dan Strategi penanganan kumuh di lingkungannya. - Rencana aksi program penanganan kumuh selama 5 tahun. - Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program di lingkungannya dalam skala 1 : 1000. - Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat - BKM/KSM - Tim Inti Perencanaan Partisipatif 2 minggu, minggu ke 1 hingga ke 2 bulan ke 6 69 GLOSSARY Analisis SWOT Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu perencanaan pembangunan/ proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat. Bidang Cipta Karya Bidang pembangunan yang terkait dengan permukiman, yang meliputipenataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan prasarana lingkungan permukiman. Focus Group Discussion (FGD) Diskusi terfokus dan mendalam dari sekelompok pihak yang berkepentinganmengenai suatu topik tertentu Infrastruktur Perkotaan Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berupa penyediaan air minum kota,pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, tatabangunan dan lingkungan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana sarana jaringan jalan, jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasibencana. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 70 Jaringan prasarana dan sarana berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem drainase, jaringan jalan lingkungan serta penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan permukiman diperkotaan. Indikator Penetapan kriteria untuk mengukur dan menjamin terpenuhinya pencapaian program atau kegiatan. Kawasan Permukiman Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasanperkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan Perkotaan Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Permukiman Prioritas Kawasan permukiman yang disepakati oleh pemangku kepentingan dikabupaten/kota sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dandiprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi masalah yang mendesak. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Perwakilan instansi pemerintah yang membidangi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 71 Kegiatan Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansisebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang ataupun jasa. Kriteria Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dalam pemilihan kawasan, dimana ukuran tersebut didasarkan pada tinjauan akademis dan menjadi kesepakatan semua pihak yang terkait. Kolokium Pertemuan keahlian di antara para penyusun RKP Kumuh Perkotaan untuk dapat saling belajar satu sama lain sehingga dapat semakin memperkaya hasil yang dicapai. Konsultasi Publik Suatu mekanisme pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas agarsemua pemangku kepentingan di suatu kota/kabupaten dapat diberdayakandan dikembangkan kemampuannya untuk memberikan peran aktif dandinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan RKP KP yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepadakehidupan mereka. Konsep Penanganan Kerangka imajiner yang menggambarkan upaya penanganan kawasan berdasarkan potensi dan persoalan eksisting. Millenium Development Goals (MDGs) Sasaran pembangunan internasional hasil kesepakatan dari 189 negaraanggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan 23 organisasi internasionalyang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran pembangunan tersebut adalah(1) memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) ketercapaian pendidikandasar untuk semua golongan (2) mendorong kesetaraan jender danpemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakitmenular lainnya; (7) 72 memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8)mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Perumahan Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataulingkungan hunian yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan. Permukiman Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasanperkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempattinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan (terkait dengan adanya jalinan ekonomi,sosial, politik, dan budaya) Penataan Ruang Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan Pembangunan Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan da npengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Permukiman Kumuh Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karenaketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhisyarat. Pemangku Kepentingan Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 73 Perencanaan Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Partisipatif Perencanaan Partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama – sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan program/kegiatan. Dalam hal ini obyek utama perencanaan adalah penanganan permukiman kumuh. Program Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota/ kabupaten yangdilengkapi dengan peraturan zonasi kota/ kabupaten. RDTR disusun untukbagian dari wilayah kota/ kabupaten yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kota atau kawasan strategis kabupaten. Rencana Induk Sistem Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya dalam Bidang Cipta Karya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana polaruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintaswilayah administrasi. 74 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana permukimankota/kabupaten yang disusun dengan keterpaduan penanganan fisik danbukan fisik untuk mendukung perwujudan wilayah perkotaan yang bersifat multisektor, multi tahun, dan multi sumber pembiayaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untukmengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan. Rencana Tata Ruang (RTR) Hasil perencanaan tata ruang, yang dapat diklasifikasikan menjadi RencanaUmum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang. 1. Rencana Umum Tata Ruang disusun menurut wilayah adminsitrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagisesuai dengan pembanguan administrasi pemerintahan, seperti RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten 2. Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencanaumum tata ruang dan/atau disusun apabila rencana umum tata ruangbelum dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan ruang/pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota) Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yangmerupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan,strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruangwilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan 75 ruangwilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Cipta Karya Dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang CiptaKarya dalam periode lima tahun, dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah,pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu padarencana tata ruang untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakatyang berkualitas dan mewujudkan pembangunan infrastruktur cipta karya yang berkelanjutan. Satuan Kerja Bidang Cipta Karya Bagian dari unit kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di tingkat provinsi yang melaksanaan kegiatan dari program Bidang Cipta Karya. SDG (Sustainable Development Goal) Pembahasan mengenai isu sustainable development goals (SDGs) mengemuka sebagai tindaklanjut proposal yang diusulkan oleh Columbia, Guatemala, dan Peru dalam proses pertemuan menjelang KTT Rio+20 bulan Juni 2012. Usulan isu SDGs muncul sebagai salah satu outcome KTT Rio+20 karena adanya berbagai indikasi yang menunjukkan sulitnya mencapai konsensus global atas kompleksitas dua tema besar KTT Rio+20, yaitu green economy dan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai institutional framework for sustainable development (IFSD). SDG merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs yang akan berakhir di tahun 2015. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan dari MDGs yang belum tercapai. Isu-isu yang akan diangkat sebagai indikator dalam SDGs adalah: (1) memerangi kemiskinan, (2) perubahan pola konsumsi, (3) mempromosikan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan, 4) keanekaragaman hayati dan hutan, 5) lautan, 6) sumber daya air, 7) memajukan sekuritas makanan, 8) energi termasuk dari sumber terbarukan. Strategi Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi. Strategi setidaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut  Mampu merespon semua target yang ada 76       Mengadopsi harapan dan kepentingan dari semua kelompok pemangkukepentingan yang relevan Tidak menimbulkan konflik Keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan strategi salingmemperkuat satu sama lain Memiliki keterkaitan dengan lingkungannya Dapat direalisasikan Berjalan sesuai dengan hasil maupun dampak lainnya sebagaimana yangdiinginkan Sosialisasi Kegiatan atau upaya untuk menyebarluaskan wawasan RKP Kumuh Perkotaan sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan permukiman dan infrastrukturpermukiman perkotaan berbasis kawasan yang lebih terpadu. Survey Kampung Sendiri identifikasi kebutuhan masyarakat dengan melihat masalah dan potensi terkait permukiman kumuh, dilakukan dengan cara FGD dengan masyarakat, observasi lapangan, dan cara lain dengan prinsip-prinsip partisipatif. Tim Teknis Provinsi Tim pendamping penyusunan RKP Kumuh Perkotaan yang terdiri dari instansipemerintah yang membidangi pembangunan permukiman dan infrastrukturperkotaan di tingkat provinsi. 77 DAFTAR PUSTAKA 1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. 8. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. 10. Petunjuk Teknis Penyusunan Slum Improvement Action Plan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (SIAP NUSP-2). 78 ANNEX Outline Dokumen RKP Kumuh Perkotaan AUBSTANSI BAGIAN I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 5. Rangkuman proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan 6. Sistematika penyusunan dokumen BAGIAN II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Pada bagian ini penyusunan Dokumen RKP Kumuh Perkotaan mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kabupaten/kota yang telah dioverview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan sebagai berikut: 1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan 2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan 3. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan BAGIAN III 79 PROFIL PERMUKIMAN KUMUH Penajaman dari kondisi lebih mutakhir dari profil permukiman kumuh yang akan dilakukan penanganan. Penajaman Profil Permumiman Kumuh ini mencakup: 1. Sebaran dan Gambaran Umum Kawasan-kawasan Kumuh Kota 2. Profil Kawasan Kumuh Perkotaan 3. Profil Kawasan Kumuh Priroritas Penanganan BAGIAN IV KONSEP DAN STRATEGI PENANGAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Bagian ini menjelaskan alur dan arah penyusunan Dokumen RKP Kumuh Perkotaan sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa Kota bebas kumuh. Bagian ini mencakup: 1. Konsep Strategis Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan 2. Stategi Penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencapaian Kota Bebas Kumuh. 3. Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap1 4. Konsep dan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1 BAGIAN IV PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN Bagian ini menjelaskanturunan dari konsep dan strategi penanganan kumuh kota serta hasil penyusunan dokumen-dokumen Memorandum Program sebagai berikut: 1. Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Kota 2. Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Komprehensif dalam Pembangunan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencegahan Tumbuhnya Kumuh Baru. 3. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Kapasitas (capacity building). 4. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Permukiman. 80 5. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Sosial dan 6. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Ekonomi. BAGIAN VI RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN 2015-2019; Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Penanganan Kumuh Perkotaan 2015-2019 (Memorandum Program) berupa Rencana Program dan Rencana Investasi pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.Bagian ini mencakup: 1. 2. 3. Rencana Aksi Penanganan kumuh Perkotaan 2015-2019. Memorandum Program Sektor CK. Rencana Aksi Komunitas. BAGIAN V RENCANA DETAIL DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS 1. Rencana Pembangunanan Penanganan Permukiman Tahap I. 2. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) Kawasan Penanganan Prioritas Lampiran Dokumen RKP Kumuh Perkotaan - SK dan Profil Kumuh. - Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian. - Dokumentasi potensi dan permasalahan kumuh (kondisi eksisting) dalam bentuk foto, video dan tangkapan drone/ film/foto udara. - Konsep desain dan skenario penanganan dalam bentuk desain 3D. - DED, HPS, dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan). . 81 LAMPIRAN LAMPIRAN I INDIKATOR DAN KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH A. Pemahaman Umum Permukiman Kumuh Definisi permukiman kumuh mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu: “Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.” Dengan penjabaran sebagai berikut: Pengertian Ketidakteraturan Bangunan :  Tata letak bangunan rumah dan prasarana dalam kawasan tidak teratur - Tidak adanya Garis Sempadan Bangunan (GSB) atau GSB yang tidak teratur.   - Orientasi bangunan tidak tertib atau tidak ada pola tata letak bangunan. Struktur pembentuk lingkungan yang tidak teratur (tidak berpola) dan pola pemanfaatan ruang dengan efektifitas rendah. Dicirikan oleh struktur dan pola jalan serta infrastruktur. Ketidakteraturan itu bisa disebabkan oleh aspek fisik alami dan fisik binaan di kawasan tersebut. Pengertian Kepadatan Bangunan yang tinggi:    Menunjukkan banyaknya bangunan (jumlah) bangunan dalam suatu luas lahan tertentu = bangunan/ha Kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah (Berbeda untuk kelas kota yang ditinjau). Berpengaruh terhadap nilai kepadatan penduduk per satuan luas Pengertian Penurunan Kualitas Bangunan dan Sarana Prasarana :   Penurunan Kualitas Bangunan ditandai dengan kondisi teknis yang tidak aman, tidak nyaman, tidak sehat, tidak ada kemudahan serta tidak adanya keindahan. Penurunan Kualitas Bangunan Terkait dengan Kriteria Rumah Tidak Sehat: Secara umum Rumah Tidak Sehat diartikan sebagai kondisi kemampuan bangunan rumah yang berada di bawah standar kelayakan untuk dihuni. Kondisi ini dicirikan oleh kualitas 82 bangunan dengan material yang sub standar dan kapasitas huni dari bangunan (luas dibutuhkan per jiwa) berada di bawah standar rumah sehat yang ditetapkan. - Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. - Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. - Jenis lantai tanah. - Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang memadai baik pribadi maupun komunal. - Sarana sosial, budaya, ekonomi dan pelayanan umum seperti air bersih, air kotor, dan persampahan tidak memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Indikator yang digunakan untuk mencirikan kekumuhan dan mengidentifikasi suatu lingkungan permukiman untuk dapat dikatakan kumuh adalah hanya pada indikator fisik. Maka, Karakteristik Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut:  Memiliki kekurangan pelayanan dasar seperti akses layak terhadap air bersih, jalan lingkungan yang diaspal, sanitasi, dan infrastruktur penting lainnya.  Bangunan rumah dalam permukiman terbuat dari struktur yang berkualitas buruk dan umumnya melanggar aturan bangunan.  Permukiman dengan intensitas lahan dan bangunan yang tinggi, ditandai dengan rumah dan populasi berkepadatan tinggi.  Berada pada kondisi yang lingkungannya tidak sehat dan mungkin bertempat di lahan yang rawan bencana atau lahan “tidak dapat dibangun”.  Penghuninya tidak memiliki jaminan kepemilikan lahan dan rentan digusur.  Penghuninya mengalami kemiskinan tingkat tinggi dan pengucilan sosial. B. Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Dalam Pasal 97, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pada tahap pelaksanaannya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam hal penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) sebagai berikut: 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; 83 3. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; 4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; 5. Kualitas bangunan; dan 6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Persyaratan dalam penetapan lokasi di atas memberikan landasan yang wajib dipatuhi, bahwa lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebaiknya: 1. Memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Propinsi serta RTRW Kabupaten/Kota, yang berarti sesuai dengan arahan lokasi permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW terkait; 2. Sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang wilayah, maupun menurut Peraturan Menteri PU No. 06/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 3. Memiliki prasarana dan sarana dasar serta utilitas umum yang baik kondisi dan kualitasnya, atau minimal memenuhi Permen PU No. 14/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Memenuhi kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah, atau berpedoman pada SNI 03 – 1733 – 2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; 5. Memenuhi kualitas bangunan yang baik sesuai dengan SNI yang terkait; 6. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berkesinambungan. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan meliputi proses : a. Identifikasi lokasi; dan b. Penilaian lokasi Gambar Skema Penetapan Lokasi 84 IDENTIFIKASI LOKASI PENILAIAN LOKASI LEGALISASI DAFTAR LOKASI Menentukan batasan atau lingkup entitias perumahan dan permukiman dari setiap lokasi Kondisi Kekumuhan SK Bupati/Walikota (Gubernur untuk DKI) Identifikasi Kondisi Kekumuhan Legalitas Lahan PROSEDUR PENDATAAN Dilakukan Pemda dengan melibatkan masyarakat Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman Menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan banguan gedung, saran dan prasaran pendukungmya Pertimbangan Lain Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi dan Peta Sebaran Identifikasi Kondisi Kekumuhan Menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan Identifikasi Pertimbangan Lain Identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk menentukan skala priortias penanganan perumahan dan permukiman kumuh C. Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh : a. Di atas air; b. Di tepi air; c. Di dataran; d. Di perbukitan; dan e. Di daerah rawan bencana 85 Secara umum pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh No 1 2 3 4 5 Tipologi Perumahan kumuh permukiman kumuh di atas air Perumahan kumuh permukiman kumuh di tepi air dan dan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Batasan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada diluar Garis Sempadan Badan Air Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10% Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10% dan < 40% Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir Sumber : Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan D. Penilaian Lokasi Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek berikut: 1. Kondisi Kekumuhan Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi : a. Kumuh kategori ringan; b. Kumuh kategori sedang; dan c. Kumuh kategori berat; 2. Legalitas Lahan Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi : a. Status lahan legal; dan 86 b. Status lahan tidak legal 3. Pertimbangan Lain Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas : a. Pertimbangan lain kategori rendah; b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan c. Pertimbangan lain kategori tinggi. D. Identifikasi Lokasi 1. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman Identifikasi satuan perumahan dan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk perumahan dan permukiman dilakukan dengan pendekatan administratif. 2. Identifikasi Kondisi Kekumuhan Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Identifikasi Legalitas Lahan Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek : a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan Kejelasan status penguasaan lahan berupa : - Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau - Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah. 87 b. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). 4. Identifikasi Pertimbangan Lain Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek : a. Nilai Strategis Lokasi Nilai strategis lokasi merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: - Fungsi strategis kabupaten/kota; atau - Bukan fungsi strategis kabupaten/kota b. Kependudukan Kependudukan merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi : - Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; - Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; - Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; - Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha. c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: - Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; - Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; - Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat. Penentuan kawasan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel berikut : 88 Tabel Formula Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan No Aspek Kriteria 1 A. 2 3 Idenfikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik) 1. Kondisi Bangunan Gedung a. b. c. Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Indikator Parameter Nilai 4 5 6  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.  KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL  KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau  Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : o Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha o Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan :  Pengendalian dampak lingkungan  Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air  76% 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan  51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan  25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 5 3 1  76% 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan  51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan  25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 5 3 1  76% 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis  51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 5 3 89 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 1 2 3 4 dan/atau prasarana/sarana umum  Keselamatan bangunan gedung  Kenyamanan bangunan gedung  Kemudahan bangunan gedung Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 5  25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 6 1 2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan b. Kualitas Permukaan JalanLingkungan 3. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum b. Tidak Terpenuhinya Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Kebutuhan masyarakat air minum pada lokasi  76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan  51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan  25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan  76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk  76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman  51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman  25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman  76% - 100% populasi tidak terpenuhi 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 90 No Aspek 1 2 Kriteria 3 Kebutuhan Air Minum Indikator 4 perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari Parameter   4. Kondisi Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun    b. Ketidaktersediaan Drainase c. Ketidakterhubunga n dengan Sistem Drainase Perkotaan Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan       d. Tidak Terpeliharanya Drainase Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada  Nilai 5 kebutuhan air minum minimalnya 6 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% 50%area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 91 No Aspek Kriteria Indikator 1 2 3 4 lokasi perumahan atau permukiman,baik :  Pemeliharaan rutin ; dan/atau  Pemeliharaan berkala e. Kualitas Konstruksi Drainase Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan Parameter      5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana :  Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;  Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat       Nilai 5 kotor dan berbau 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 6 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 92 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 1 2 3 4 Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu :  Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;  Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;  Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan  Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :  Pewadahan dan pemilahan domestik;  Pengumpulan lingkungan;  Pengangkutan lingkungan;  Pengolahan lingkungan Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : 5  76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis  25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 6 5 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 3 1  76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar  51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar  25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 5 3 1  76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara  51% - 75% area memiliki sarpras 5 3 93 No Aspek Kriteria 1 2 3 Indikator   7. Kondisi ProteksiKebakaran a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran B. Idenfikasi Pertimbangan Lain 8. Pertimbangan Lain 1. 2. Nilai Strategis Lokasi Kependudukan 4 Pemeliharaan rutin; dan/atau Pemeliharaan berkala Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :  Pasokan air;  Jalan lingkungan;  Sarana komunikasi;  Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan  Bangunan pos kebakaran Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :  Alat Pemadam Api Ringan (APAR);  Mobil pompa;  Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan  Peralatan pendukung lainnya Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:  Fungsi strategis kabupaten/kota; atau  Bukan fungsi strategis kabupaten/kota Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :  Rendah yaitu kepadatan penduduk Parameter     Nilai 5 persampahan yang tidak terpelihara 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 6 1 5 3 1  76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 5  51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran  25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 3 1  Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota  Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 5 1 Untuk Metropolitan dan Kota Besar :  Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/Ha Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil : 5 94 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 1 2 3 4 di bawah 150  jiwa/ha;  Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha  Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha  Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa :  Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;  Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;  Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 5  Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/Ha 6 3. C. Idenfikasi Legalitas Lahan 9. Legalitas Lahan 1. Kondisi ekonomi budaya Sosial, dan Kejelasan status penguasaan Lahan Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :  Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau  Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam  Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 -200 jiwa/Ha 3  Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/Ha 1  Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara  Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara  Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain  Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 5 1 (+) (-) 95 No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 1 2 3 4 bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK) 5 6 2. Kesesuaian RTR  Keseluruhan lokasi berada pada Zona peruntukan perumahan/permuki man sesuai RTR  Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada peruntukan perumahan/permuki man sesuai RTR (+) (-) Sumber : Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut diatas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : Tabel Formula Penilaian Dalam Penentuan Skala Prioritas PenangananKawasan Permukiman Kumuh Nilai Keterangan Berbagai Kemungkinan Klasifikasi A1 A2 A3 A4 A5 A6 x x x x x x B1 B2 B3 B4 B5 B6 x x x x x x C1 C2 C3 C4 C5 C6 x x x x x X x x x x x X Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A) 71 – 95 Kumuh Berat 45- 70 Kumuh Sedang 19 – 44 Kumuh Ringan Pertimbangan Lain (Total Nilai B) 7–9 Pertimbangan Lain Tinggi 4–6 Pertimbangan Lain Sedang 1- 3 Pertimbangan Lain Rendah x x x x x x x x x x x x Legalitas Lahan (Total Nilai C) (+) Status Lahan Legal (-) Status Lahan Tidak Legal x x x x x x x x x x x x x x x x x x 96 Nilai Keterangan Berbagai Kemungkinan Klasifikasi A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 Skala Prioritas Penanganan Sumber : Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas TerhadapPermukiman Kumuh Perkotaan, 2014 9 Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu : 1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal; 2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal; 3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal; 4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal; 5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal; 6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal; 7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal; 8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal; 9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal; 10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal; 11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal; 12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal; 13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal; 97 14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal; 15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal; 16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal; 17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal; 18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal; Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:          Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 danB. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6. E. Pola–pola Penanganan Permukiman Kumuh Pola–pola Penanganan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97, pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan melalui: a. Pemugaran; b. Peremajaan; atau c. Pemukiman kembali. Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman. 98 I. Pemugaran Pengertian Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada didalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman. Penerapan Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan.Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat.Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain. Kegiatan pemugaran yang dilakukan pemerintah daerah diselenggarakan oleh dinas/instansi yang berwenang seperti Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan pemugaran dengan swadaya masyarakat, wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Karakteristik Penanganan Pada bentuk penanganan ini umumnya yang tidak terlihat terlalu banyak perubahan mendasar, selain dari peningkatan bentuk pelayanan dan kondisi fisik prasarana, sarana dan bangunan tempat tinggal. Jenis-jenis Penanganan Pemugaran Revitalitasi Permukiman Kawasan Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik 99 kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari prasarana dan sarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti. Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan prasarana dan sarana baru diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisiting secara maksimal. Rehabilitasi (Perbaikan) Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase, dan lainlain. Renovasi Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas dari komponen tersebut sesuai dengan persyaratan baru. Yang termasuk renovasi adalah :    Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan sistem prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan Orientasi ruang. Rekonstruksi Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman ke dalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannnya. Dalam hal ini tidak ada kekawatiran terhadap konsekuensi yang timbul karena perubahan ukuran dan bentuk komponen. Preservasi Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk 100 (Pemeliharaan Pengendalian) dan memelihara komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan. Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KDB, KLB, GSB, GSJ, IMB, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih ke arah pencegahan timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Peran Perilaku Didasari pada sifat penanganannya yang tidak terlalu banyak membutuhkan perubahan infrastruktur secara mendasar, maka peran pelaku di luar masyarakat dalam hal ini pemerintah daerah dalam program relatif lebih besar dibandingkan dengan peran pelaku masyarakat. II. Peremajaan Pengertian Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku. Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman. Penerapan Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh yang secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik. Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 101 Permukiman kumuh yang mendapatkan penanganan ini umumnya ditandai dengan :     Tidak adanya kejelasan baik pola/struktur prasarana lingkungan Tidak ada kejelasan kesesuaian pola pemanfaatan ruang Struktur ekonomi memiliki kondisi yang sangat buruk karena tidak ditunjang dengan kemampuan pengembangan ekonomi kawasan permukiman Tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekitar Secara keseluruhan kondisi kawasan tidak mencerminkan pemanfaatan fungsi yang maksimal sesuai dengan potensi lahannya. Karakteristik Penanganan Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan perubahan yang mendasar. Untuk itu penanganan ini mempunyai konsekuensi merubah pola pemanfaatan ruang, baik secara komposisi, komponen, besaran maupun fungsinya. Hal ini mengarahkan pada pola-pola pengadaan baru yang lebih menonjol dari pada peningkatan dan perbaikan kualitas. Jenis-jenis Penanganan Renewal (Peremajaan) Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru. Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini, adalah :    Konsolidasi tanah Land re-adjusment Land sharing, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersial Karakteristik permukiman kumuh yang ditangani, adalah :  Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung 102   Redevelopment jenis kegiatan baru Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapt diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik. Merupakan upaya penataan kembali suatu perrmukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Perubahan secara struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) biasanya terjadi. Restorasi Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru. Peran Pelaku Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam mengambil keputusan, terutama dalam penentuan jenis komponen program; sedangkan peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku lain (swasta) akan lebih banyak dalam dalam mendukung program. III. Pemukiman Kembali Pengertian Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. 103 Penerapan Penanganan ini diterapkan pada permukiman :    Secara lokasi berada pada lahan ilegal Tidak memiliki potensi pemanfaatan yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan Secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap dipertahankan Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antara lain :   Lokasi yang berada diatas tanah negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan, dan lain-lain) Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi) Yakni perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di:  bantaran sungai;  sepanjang rel kereta api;  dibawah SUTET; dan  tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Kegiatan pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pelaksanaan pemukiman kembali adalah memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni, tidak mungkin dibangun kembali dan/atau rawan bencana, ke lokasi perumahan lain yang layak huni; Pelaksanaan pemukiman kembali wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Karakteristik Penanganan Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan cara: 104    Perubahan total dikaitkan dengan pengembalian fungsinya kepada fungsi awal Dilakukan dengan pemindahan permukiman pada areal yang baru (lokasi lain) Tidak diarahkan pada pendukungan untuk pengadaan atau peningkatan fasilitas dan prasarana pendukungnya. Peran Pelaku Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses penentuan kebijakan seperti pengalokasian baru, ganti rugi, dan lain-lain, walaupun pada posisi ilegal. Peran pelaku pemerintah adalah :    Menentukan alternatif penyelesaian masalah pemukiman kembali Pengadaan terhadap konsekuensi Kompensasi penanganan (lokasi tujuan pemindahan) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilakukan sesuai dengan hasil penilaian berbagai aspek kekumuhan (tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan.). Peningkatan kualitas kawasan permukimankumuh untuk berbagai aspek kekumuhan akan berbeda-beda pendekatan penanganannya, dimana secara hirarki peningkatan kualitas kawasan permukimankumuh paling rendah adalah pemugaran dan paling tinggi adalah permukiman kembali. Ketentuan penanganan fisik diatur sesuai dengan faktor permasalahan kekumuhan setiap lokasi yang teridentifikasi. Beberapa faktor permasalahan kekumuhan suatu lokasi yaitu : 1. Aspek bangunan dan lingkungan; 2. Aspek jalan lingkungan; 3. Aspek drainase lingkungan; 4. Sistem penyediaan air minum; 5. Sistem pengelolaan air limbah; 6. Sistem pengelolaan persampahan. Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan : 105 1. Klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan Pertimbangan pola penanganan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas lahan diatur dengan ketentuan : a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; b. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali ; c. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; d. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; e. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; f. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; 2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pertimbangan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan tipologi diatur dengan ketentuan : a. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air; b. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah; c. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; d. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; e. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; 106 Pola Penanganan Terhadap Aspek Bangunan Gedung Dan Infrastruktur Pola penanganan terhadap aspek bangunan gedung dan infrastruktur pendukungnya berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini : 107 Tabel Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya N o 1. Tipologi Permukima n Kumuh Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh diatas air Bangunan dan Lingkungan  Penanganan fisik bangunan dan lingkungan secara panggung, memanfaatk an ruang secara efektif dengan sistem komunal Jalan Lingkungan Drainase  Jalan lingkungan I dan II di atas air  Konstruksi tanpa perkerasan (kayu, bambu/perkera san kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal  Pondasi cerucuk  Sistem drainase lokal dilengkapi dengan pintu air  Bahan material saluran adalah perkuatan kayu Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Perpipaan  Individual  Saringan Rumah Tangga (SARUT)  Destilator Surya Atap Kaca (DSAK)  Reverse Osmosis (RO)  Komunal  Reverse Osmosis (RO)  Penampungan Air Hujan(PAH)  Pelayanan Terminal Air  IPAS SPAM Perpipaan  Unit Air Baku :  Menggunakan sumber air baku permukaan setempat  Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan  Unit Produksi : o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir Pengelolaan Air Limbah Sarana pembuangan awal  MCK Umum  Kloset Rumah Tangga Unit pengelolaan setempat(SPAL -S)  Unit pengolahan : Biofilter  Ketentuan penempatan unit pengolahan diatas air  Unit pengangkuta n : Lumpur tinja dari biofilter diangkut dengan sarana pengangkuta n (truk/motor tinjan) ke IPLT  IPLT skala kota Pengelolaan Persampahan  Pemilahan : Skala individu dan skala komunal  Pengumpulan Menggunakan sarana sejenis untuk perairan  Pengangkutan : sarana sejenis untuk perairan  Pengolahan : TPS 3 R (skala kawasan) diatas air Kebakaran  Prasaran a proteksi kebakara n lingkung an  Sarana proteksi kebakara n lingkung an 108 N o 2. Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air  Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan Jalan Lingkungan  Jalan lingkungan I dan II di tepi air dengan turap di sisi yang bersebelahan Drainase  Sistem drainase lokal dilengkapi dengan  Jika permukaa Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah lambat  Unit Distribusi : Sistem jaringan pipa menempel pada jalan-jalan beton diatas air  Unit Pelayanan : Sambungan rumah dan hidran umum Unit pengelolaan terpusat (SPALT)  Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IP AL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT  Ketentuan pengembang an jaringan perpipaan diatas air SPAM Bukan Perpipaan  Individual  Saringan Rumah Tangga (SARUT)  Destilator Surya Atap Kaca (DSAK) Sarana pembuangan awal  MCK Umum  Kloset Rumah Pengelolaan Persampahan Kebakaran  Pemilahan : Skala individu dan skala komunal  Pengumpulan Menggunakan gerobak/motor/saran  Prasaran a proteksi kebakara n lingkung 109 N o Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan konsep waterfront city, menjadikan bagian kawasan perairan sebagai halaman depan Jalan Lingkungan Drainase dengan air  Konstruksi tanpa perkerasan (kayu, bambu)/ perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal  Pondasi cerucuk n daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air  Jika permukaa n daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air  Bahan material saluran adalah perkuatan kayu Penyediaan Air Minum  Reverse Osmosis (RO)  Komunal  Reverse Osmosis (RO)  Pelayanan Terminal Air  IPAS SPAM Perpipaan  Unit Air Baku :  Menggunakan sumber air baku permukaan setempat  Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan  Unit Produksi : o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat  Unit Distribusi : Sistem jaringan pipa dalam tanah  Unit Pelayanan : Sambungan rumah dan hidran umum Pengelolaan Air Limbah Tangga Unit pengelolaan setempat(SPAL -S)  Unit pengolahan : Biofilter  Ketentuan penempatan unit pengolahan didalam tanah  Unit pengangkuta n : Lumpur tinja dari biofilter diangkut dengan sarana pengangkuta n (truk/motor tinjan) ke IPLT  IPLT skala kota Pengelolaan Persampahan a sejenis untuk perairan  Pengangkutan : Armroll Truck/Compactor Truck/Trailer Truck  Pengolahan TPS 3 R (skala kawasan) Kebakaran an  Sarana proteksi kebakara n lingkung an Unit pengelolaan terpusat (SPALT)  Sistem perpipaan yang terhubung 110 N o 3. Tipologi Permukima n Kumuh Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Kebakaran dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IP AL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT  Ketentuan pengembang an jaringan perpipaan didalam tanah/diatas air  Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan tetap menggunaka n langgam arsitektur lokal  Jalan lingkungan I dan II  Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal  Pondasi di atas tanah  Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa  Bahan material saluran adalah  Pada tekstur tanah SPAM Bukan Perpipaan  Individual  Penampungan Air Hujan (PAH)  Saringan Rumah Tangga (SARUT)  Destilator Surya Atap Kaca (DSAK)  Sumur Dangkal  Komunal  Sumur Dangkal  Sumur Dalam Sarana pembuangan awal  MCK Umum  Kloset Rumah Tangga Unit pengelolaan setempat(SPAL -S)  Pemilahan : Skala individu dan skala komunal  Pengumpulan Menggunakan gerobak/motor  Pengangkutan : Armroll Truck/Compactor Truck/Trailer Truck  Pengolahan TPS 3 R (skala  Prasaran a proteksi kebakara n lingkung an  Sarana proteksi kebakara n lingkung 111 N o Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase  keras adalah saluran tanah Pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu Penyediaan Air Minum  Penampungan Air Hujan (PAH)  Pelayanan Terminal Air  IPAS SPAM Perpipaan  Unit Air Baku :  Menggunakan sumber air baku permukaan terdekat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam  Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan, sumur dangkal, sumur dalam  Unit Produksi : o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat o Air baku air hujan : IPA Konvensional, IPA saringan pasir lambat o Air baku air tanah : sumur dangkal dan sumur dalam  Unit Distribusi : Pengelolaan Air Limbah  Unit pengolahan : Biofilter  Ketentuan penempatan unit pengolahan didalam tanah  Unit pengangkuta n : Lumpur tinja dari cubluk/tangk i septik/biofilt er diangkut dengan sarana pengangkuta n (truk/motor tinjan) ke IPLT  IPLT skala kota Pengelolaan Persampahan kawasan) Kebakaran an Unit pengelolaan terpusat (SPALT)  Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem 112 N o 4. Tipologi Permukima n Kumuh Perumahan kdan permukiman kumuh di perbukitan Bangunan dan Lingkungan  Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan mengikuti pola kontur yang ada Jalan Lingkungan  Jalan lingkungan I dan II mengikuti kontur bukit  Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal  Pondasi di atas tanah Drainase  Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan  Bahan material saluran adalah  Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah Sistem jaringan pipa dalam tanah  Unit Pelayanan : Sambungan rumah dan hidran umum perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IP AL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT  Ketentuan pengembang an jaringan perpipaan didalam tanah/diatas air SPAM Bukan Perpipaan  Individual  Penampungan Air Hujan (PAH)  Saringan Rumah Tangga (SARUT)  Destilator Surya Atap Kaca (DSAK)  Sumur Dangkal  Komunal  Penampungan Air Hujan (PAH)  Perlindungan mata air  Pelayanan Terminal Air Sarana pembuangan awal  MCK Umum  Kloset Rumah Tangga Unit pengelolaan setempat(SPAL -S)  Cubluk  Tangki septik  Biofilter Pengelolaan Persampahan  Pemilahan : Skala individu dan skala komunal  Pengumpulan Menggunakan gerobak/motor  Pengangkutan : Armroll Truck/Compactor Truck/Trailer Truck  Pengolahan TPS 3 R (skala kawasan) Kebakaran  Prasaran a proteksi kebakara n lingkung an  Sarana proteksi kebakara n lingkung an 113 N o Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase   Pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu Pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton Penyediaan Air Minum  IPAS SPAM Perpipaan  Unit Air Baku :  Menggunakan sumber air baku permukaan pada daerah hulu (air pegunungan) mata air  intek dengan bendung, saluran resapan  Unit Produksi : o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat o Air baku mata air : IPA Konvensional  Unit Distribusi : Sistem jaringan pipa dalam tanah  Unit Pelayanan : Sambungan rumah dan hidran umum Pengelolaan Air Limbah  Ketentuan penempatan unit pengolahan didalam tanah  Unit pengangkuta n : Lumpur tinja dari cubluk/tangk i septik/biofilt er diangkut dengan sarana pengangkuta n (truk/motor tinjan) ke IPLT  IPLT skala kota Pengelolaan Persampahan Kebakaran Unit pengelolaan terpusat (SPALT)  Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung 114 N o 5. Tipologi Permukima n Kumuh Perumahan kdan permukiman kumuh di daerah rawan bencana Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Kebakaran dengan IPAL perkotaan/IP AL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT  Ketentuan pengembang an jaringan perpipaan didalam tanah  Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan memperhatik an daya dukung lahan dan perlu adanya rekayasa teknologi bangunan  Jalan lingkungan I dan II terhubung langsung dengan jalan lokal Sekunder ataupun Kolektor sekunder (sebagai akses evakuasi)  Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal  Dilengkapi  Sistem drainase lokal dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai kerawanan bencana  Banjir ; berupa goronggorong dilengkapi dengan bronjong dan pintu air  Tsunami ; berupa gorong- SPAM Bukan Perpipaan  Individual  Penampungan Air Hujan (PAH)  Saringan Rumah Tangga (SARUT)  Destilator Surya Atap Kaca (DSAK)  Reverse Osmosis (RO)  Komunal  Reverse Osmosis (RO)  Penampungan Air Hujan (PAH)  Pelayanan Terminal Air  IPAS SPAM Perpipaan Sarana pembuangan awal  MCK Umum  Kloset Rumah Tangga Unit pengelolaan setempat(SPAL -S)  Cubluk  Tangki septik  Biofilter  Ketentuan penempatan unit pengolahan :  Pemilahan : Skala individu dan skala komunal  Pengumpulan Menggunakan gerobak/motor  Pengangkutan : Armroll Truck/Compactor Truck/Trailer Truck  Pengolahan TPS 3 R (skala kawasan)  Prasaran a proteksi kebakara n lingkung an  Sarana proteksi kebakara n lingkung an 115 N o Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai dengan kerawanan bencana o Banjir; dilengkapi dengan bronjong o Tsunami; dilengkapi dengan bronjong dan bangunan pemecah ombak o Longsor; dilengkapi dengan bangunan penahan longsor Drainase Penyediaan Air Minum gorong dilengkapi dengan bronjong  Longsor ; berupa bangunan terjunan  Bahan material saluran adalah  Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah  Pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu  Pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton  Unit Air Baku :  Menggunakan sumber air baku permukaan permukaan terdekat, air hujan  intek bebas, intake dengan bendung, saluran resapan  Unit Produksi : o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat o Air baku mata air : IPA Konvensional  Unit Distribusi : o Banjir dan tsunami: sistem jaringan pipa dalam tanah o Longsor: sistem jaringan pipa di atas tanah dan menempel pada tiang-tiang penyangga  Unit Pelayanan : Sambungan rumah dan hidran umum Pengelolaan Air Limbah  Pengelolaan Persampahan Kebakaran Rawan banjir dan tsunami: didalam tanah  Rawan longsor : di atas tanah  Unit pengangkuta n : Lumpur tinja dari cubluk/tangk i septik/biofilt er diangkut dengan sarana pengangkuta n (truk/motor tinjan) ke IPLT  IPLT skala kota Unit pengelolaan terpusat (SPALT)  Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem 116 N o Tipologi Permukima n Kumuh Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Kebakaran perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IP AL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT  Ketentuan pengembang an jaringan perpipaan didalam tanah Sumber : Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan 117 LAMPIRAN II FORM A ISIAN BASIS DATA KUMUH Provinsi : ……………………………………………………… |____|____| Kabupaten/Kota : ……………………………………………………… |____|____| Kecamatan : ……………………………………………………… |____|____| Keluarhan/Desa : ……………………………………………………… |____|____| No. 1 2 3 Parameter Data Program/Kegiatan Penanganan Kumuh Sebelumnya Data umum wilayah Administratif Kelurahan Data Umum kawasan kumuh tingkat kelurahan Data umum Kelurahan No. Lokasi Penanganan Kumuh (RW/RT/Lingkungan) No. RW No. Kawasan Kumuh Jumlah RT Luas Kawasan (Ha) Luas Penanganan Kumuh (Ha) Luas Wilayah RW (Ha) Kepemillikan lahan Sumber Dana Tahun Jumlah Bangunan rumah (unit) Jumlah Penduduk KK Jiwa Jumlah Penduduk RT/KK Jiwa Jumlah Penduduk Miskin RTM Jiwa Komponen Infrastruktur Luas Permukiman Kumuh Kawasan Luas (Ha) Jumlah Rumah Total Kumuh 118 No. Parameter 4 Data Kependudukan 5 Data Mata Pencaharian Penduduk 6 7 8 Data Penghasilan Ratarata Penduduk Tingakt Kesehatan Penduduk Data umum Kelurahan No. 0 – 5 Tahun No. Kawasan Kumuh No. No. 6 – 12 Tahun 18 – 25 Tahun 26 – 40 Tahun 40 – 55 Tahun > 55 Tahun Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (orang) PNS/TNI/Polri Kawasan Kumuh Kawasan Kumuh 13 – 17 Tahun Swasta < Rp. 1 Juta Diare ISPA Pengrajin Nelayan Petani Buruh Jumlah Penghasilan Rata-rata Rumah Tangga (KK) Rp. 1 – 2 Juta Rp. 2 – 3 Juta Rp. 3 – 6 Juta Jumlah Penderita Penyakit Kronis (Jiwa) Demam Malari Berdarah Muntaber TBS 0–5 Tahun Tidak Bekeraja >Rp. 6 Juta Lainnya Peta Dasar Kelurahan yang dilengkapi dengan Delineasi Lokasi Permukiman Kumuh 119 Form B DATA PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH I. Data umum Kawasan Permukiman Kumuh 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Kawasan Permukiman Kumuh Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota 1 Kawasan Pinggiran Kota 2 Apakah Lokasi Sesuai dengan RTRW Kota Ya 1 Tidak 2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) ……….. Ha Status Kepemilikan Lahan Pada Kawasan Kumuh Milik Pribadi 1 ……… Ha Milik Pemda/BUMN 2 ……… Ha Milik Pemerintah Pusat/BUMN 3 ……… Ha Milik Swasta 4 ……… Ha Kepemilikan Lainnya 5 ……… Ha Karakteristik Kawasan Sekitar Permukiman Kumuh Perumahan 1 Perkantoran 2 Perdagangan 3 Perindustrian 4 Pelabuhan 5 Perkebunan/pertanian 6 Kondisi Fisik Kawasan Permukiman Kumuh Tepi sempadan sungai 1 Tepi saluran drainase induk/utama kota 2 Tepi jalur rel kereta api 3 Tepi sempadan jalan primer 4 Tepi pantai 5 Dibawah SUTET 6 Tepi kawasan lindung 7 Apakah lokasi permukiman kumuh tercantum dalam SK Kumuh Ya 1 Tidak 2 II. Data Kependudukan pada Kawasn PErmukiman Kumuh 1 2 Jumlah penduduk pada kawasan permukiman kumuh Jumlah rumah tangga/kepala keluarga total __________ Jiwa __________ KK 120 3 4 5 6 Jumlah penduduk miskin Jumlah rumah tangga/keluarga miskin Jumlah keluarga yang menempati rumah sendiri Jumlah keluarga yang tidak menempati rumah sendiri __________ Jiwa __________ RTM __________ KK __________ KK III. Data Bangunan Rumah Kawasan Kumuh 1 2 3 4 5 Jumlah bangunan rumah tinggal menurut jenis konstruksi (unit) Rumah permanen __________ Unit Rumah semi permanen __________ Unit Rumah nonpermanen __________ Unit Kondisi kekumuhan bangunan rumah tinggal (unit) jumlah rumah tidak kumuh 1__________ Unit jumlah rumah kumuh 2__________ Unit Status pemanfaatan bangunan rumah tinggal (unit) Ditempati sendiri 1__________ Unit Dikontrakkan/disewakan 2__________ Unit Tidak dihuni/ditempati (kosong) 3__________ Unit Legalitas status lahan bangunan rumah tinggal (unit) Bersertifikat (hak milik/HGB) 1__________ Unit Perjanjian sewa lahan 2__________ Unit Tidak memiliki status legal/formal 3__________ Unit Status lainnya 4__________ Unit Jumlah penghuni rumah Kurang atau sama dengan 5 jiwa 1__________ Rumah Antara 6 sampai 8 jiwa 2__________ Rumah Lebih besar dari 8 jiwa 3__________ Rumah IV. Aksesibilitas Infrastrtuktur Permukiman 1 2 3 4 5 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke penyediaan air minum Sambungan rumah (perpipaan PDAM) 1__________ RT Fasilitas umum 2__________ RT Sumur pompa/sumur gali 3__________ RT Sumber air bersih lainnya yang aman 4__________ RT Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sarana air limbah (sanitasi) Toilet pribadi dilengkapi septik tank 1__________ RT Toilet pribadi dengan PAL komunal 2__________ RT MKCumum 3__________ RT Sarana sanitasi tidak layak (cubluk, toilet apung, dll) 4__________ RT Tanpa sarana sanitasi (BABS) 5__________ RT Luas genanagan yang terjadi selama lebih dari 2 jam __________ Ha Frekuensi terjadinya genangan dalam 1 tahun __________ Kali Penyebab utama terjadinya genangan Hujan 1 121 6 7 8 9 10 11 12 Luapan sungai 2 Luapan air laut (rob) 3 Lainnya 4 Rata-rata lamanya terjadi genangan (jam/hari/minggu/bulan) jam hari minggu Frekeuensi pembersihan saluran drainase lingkungan setiap hari 1 setiap 2 hari sekali 2 setiap 2 minggu sekali 3 tidak pernah 4 Cara membuang/mereduksi sampah rumah tangga Diangkut petugas sampah 1 Dibuang di pekarangan 2 Dibuangke sungai 3 Di bakar 4 Di olah (3R) 5 Frekuensi pengangkutan sampah rumah tangga setiap hari 1 setuap 2 hari sekali 2 setiap 2 minggu sekali 3 tidak ada layanan pengangkatan sampah 4 Pengelola layanan pengangkutan dan pembuangan sampah Dinas kebersihan atau aparat Pemerintah Daerah 1 Jasa pihak ketiga (kontraktor) 2 Lembaga sosial kemasyarakatan (RT/RW) 3 Kelompok swadaya masyarakat 4 Tidak ada lembaga pengelola sampah 5 Prasarana jalan eksisting (m) Jalan lingkungan diperkeras (aspal/cor beton/paving blok) Jalan setapak diperkeras (rabat beton/paving blok) Jalan lingkungan nonperkerasan (tanah) Jalan setapak nonperkerasan Kelengkapan infrastruktur jalan Drainase tepi jalan dengan penutup (m) Jalan dengan lampu penerangan (m) Jalan tanpa lampu penerangan bulan 1 2 3 4 1 2 3 122 Lampiran III Form Overview Kebijakan dan Program/Kegiatan Sektoral Penanganan Kawasan Kumuh Kota Kabupaten Kota : …………………… A. Overview Kebijakan No Produk Hukum Kebijakan Tujuan Strategi dan Rencana Kegiatan Komponen Program Sumber dana dan Waktu 1 2 3 4 5 Dst. B. Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh No Program/ Kegiatan Sektoral *) Lokasi Kumuh (Kelurahan) Lokasi dan Luas Penanganan (Cakupan Pelayanan) Skala Penanganan (Kawasan/ Lingkungan) **) Sumber dana Tahun Komponen Infrastruktur 1 2 3 4 5 Dst. 123 Catatan *) - Overview yang dilakukan mencakup program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan keterlibatan swasta - Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh meliputi Program/Kegiatan yang telah/sedang berjalan dan yang masih dalam tahap rencana **) Skala Penanganan yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan fungsi dan pengelolaan infrastruktur tersebut. 124