PERAN NOTARIS DALAM AKSI KORPORASI

UNIVERSITAS INDONESIA PERAN NOTARIS DALAM AKSI KORPORASI TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH HUKUM PASAR MODAL Kelompok 6 Nama Anggota Kelompok NIM Budi Wibowo Halim 1306495164 Candra Pratama 1306495170 Carine 1306495183 Christie 1306495196 Citra Nurcahaya Pardede 1306495201 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN JAKARTA 2014 ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari pemerintah, yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang, khususnya dalam lingkup keperdataan/privat. Dewasa ini, Pasar modal telah menjadi alternatif sumber pendanaan serta sumber investasi di masyarakat. Dalam kegiatan di bidang pasar modal, kehadiran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dibutuhkan, khususnya dalam hal ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam lalu lintas pasar modal yang membutuhkan kepastian hukum pengaturan praktek-praktek dalam pasar modal termasuk perbuatan hukum yang sering disebut sebagai aksi korporasi. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. 2 PENDAHULUAN Pasar modal mempunyai pengertian sebagaimana pasar konvensional pada umumnya yakni tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pengertian ini merupakan fungsi ekonomi dari pasar modal. 1 Fungsi Keuangan Pasar Modal adalah sebagai tempat tersedianya dana bagi perusahaan yang membutuhkan, dimana investor tidak perlu terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil untuk investasinya tersebut. 2 Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of funds) dengan pengguna dana (user of funds) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle term investment) dan investasi jangka panjang (long term investment) 3 . Obyek transaksi di pasar modal dapat berbentuk utang berjangka waktu tertentu seperti obligasi dan sekuritas lainnya yang diterbitkan oleh suatu entitas (badan usaha) dengan disertai janji pemberian imbalan bunga dengan tingkat suku bunga tertentu maupun berbentuk penyertaan yaitu penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) dengan tujuan ikut memiliki badan usaha tersebut dan memperoleh pembagian keuntungan yang diperoleh dari badan usaha tersebut 4 . Pasar modal telah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda ketika tanggal 14 Desember 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) pemerintah kolonial Belanda mendirikan de Vereniging Voor de Effectenhandel atau bursa sebagai cabang dari Amsterdamse Effectenbeurs Belanda. 5 Pendirian Bursa Efek di Batavia waktu itu adalah dalam rangka memupuk pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia. 6 1 Marzuki Usman, Singgih Riphat, Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal (Jakarta:Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997). Hal. 11. 2 Ibid. Hal. 13. 3 M. Irsan Nasarudin et al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2011), hal.10 4 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta, UPPAMP-YKPN, 1997), hal.4 5 I Nyoman Tjager, “Pasar Modal Indonesia Dan Wewenang Bapepam Dalam Kepailitan”, Pustaka Peradilan Jilid XIX, (Jakarta, Proyek Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1999), hal. 107 6 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 134 3 Setelah Indonesia merdeka, pasar modal di Indonesia mengalami masa pasang surutnya selama dua periode 7 yaitu pada periode orde lama (tahun 19451966) dan periode orde baru (tahun 1966-1998). Pada periode orde lama Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-Undang. Pada periode orde baru terdapat beberapa pengaturan mengenai Pasar Modal antara lain Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal yang diubah beberapa kali berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pasar Modal. Peraturan-peraturan tersebut di atas dirasa tidak mencukupi kebutuhan pengaturan pasar modal oleh pemerintah pada saat itu, termasuk masalah keabsahan transaksi jual beli saham, yang dari segi hukum menarik untuk dikaji karena adanya berbagai penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yang saat itu dirasa tidak mampu lagi untuk menampung perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Puncak dari komitmen Pemerintah untuk segera memiliki UndangUndang Pasar Modal yang baru, terealisasi dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pasar Modal menjadi Undang-undang resmi diundangkan pada tanggal 10 November 1995 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996 hingga saat ini dengan nama Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 8 (selanjutnya disebut UUPM). Pengundangan UUPM saat itu tidak dapat dilepaskan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut UUPT), karena pemerintah saat itu memandang bahwa perusahaan menjadi pelaku dalam Pasar Modal perlu diatur secara detail sehingga apabila ditelusuri terdapat sinkronisasi 7 8 Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hal.31 Nindyo Pramono, op.cit. Hal. 147 4 antara UUPM dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UUPM menyebutkan definisi Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek 9 . Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek 10 . Pihak yang melakukan penawaran umum dan menerbitkan efek (berupa saham dalam hal melakukan penawaran umum) tersebut disebut Emiten, yaitu perusahaan (berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang hendak menjual sahamnya kepada masyarakat dengan memperdagangkannya di pasar modal. Kegiatan perusahaan ini lazim disebut kegiatan Go Public. Peran Pasar Modal diantaranya 11 : 1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal; 2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi; 3. Menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara; 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah; 5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat; 6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik; 7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek; 9 Indonesia, (a) Undang Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 LN No.64 tahun 1995, TLN No.3068, ps.1 angka 13 10 ibid, ps.1 angka 5 11 Hadi Herdiansyah, Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Jurnal Hukum & Pasar Modal. Edisi I/JANUARI/2005 (Jakarta:Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,2005). Hal. 20. 5 8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan. Likuiditas, dan diversifikasi investasi; 9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial; 10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional; 11. Sumber pembiayaan dana panjang bagi emiten. Perusahaan melakukan kegiatan go public untuk memperoleh tambahan dana yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan modal dasar perusahaan sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan, melakukan diversifikasi usaha, melakukan ekspansi dan mengetahui nilai perusahaan 12 . Kegiatan perusahaan dalam menjual efek untuk pertama kalinya dilakukan pada pasar perdana (primary market). Kegiatan perdagangan Efek setelah penjualan pertama kali, dilakukan di pasar sekunder (secondary market), yaitu pasar dimana efek diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Ada kalanya harga penjualan di pasar perdana lebih tinggi daripada harga penjualan di pasar sekunder apabila kinerja perusahaan tersebut menjanjikan. Namun tidak jarang terjadi harga penjualan di pasar perdana lebih tinggi daripada harga penjualan di pasar sekunder apabila kinerja perusahaan tersebut kurang baik dalam perkembangannya. Dalam beraktivitas pada berbagai jenis pasar tersebut, terdapat 4 (empat) hal yang harus dilakukan emiten dalam beraktivitas di pasar modal, yaitu 13 : 1. Keterbukaan Informasi merupakan prinsip yang harus ditaati oleh emiten untuk segera mengumumkan ke public segala peristiwa, informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi. 2. 12 13 Peningkatan likuiditas Sunariyah, op cit, hal.21 M. Irsan Nasarudin et al, op cit, hal.151 6 Emiten dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal dengan menambah jumlah efek yang beredar sehingga terjadi peningkatan transaksi efek yang berarti peningkatan likuiditas efek. 3. Pemantauan harga efek Harga efek di pasar modal harus selalu dipantau oleh emiten karena harga efek terkait dengan citra perusahaan di mata publik. Dengan melakukan pemantauan harga efek maka dapat ditentukan langkah-langkah prefentif yang diperlukan untuk mengantisipasi penurunan harga efek. 4. Menjaga hubungan baik dengan investor. Membina hubungan baik dengan investor akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada para pemegang saham maupun calon investor. Sebagai suatu kegiatan yang berdampak sosial sangat luas, pasar modal melibatkan banyak pihak serta lembaga yang masing-masing mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda serta saling menunjang. Pelaku pasar modal diawasi oleh pemerintah Republik Indonesia casu quo Menteri Keuangan melalui suatu badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). BAPEPAM bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pihak-pihak yang diawasi oleh BAPEPAM adalah : 14 1. Emiten 2. Perusahaan Publik 3. Bursa Efek. 4. Lembaga Kliring dan Penjaminan. 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 6. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi. 7. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu : Kustodian, Biro Administrasi Efek, Pemeringkat Efek, dan Wali Amanat. 14 I Nyoman Tjager, op cit, hal.121 7 8. Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu : Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 9. Reksa Dana. Kewenangan BAPEPAM, yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK), sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih ke lembaga baru yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan 15 . 15 Indonesia, (b) Undang Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 LN No.111 tahun 2011, TLN No.5253, ps.55 ay.1 8 AKSI KORPORASI Disamping orang-perorangan (natuurlijk persoon), fiksi hukum mengenal entitas lain sebagai subyek hukum yakni badan hukum (rechtspersoon). Badan Hukum di Indonesia meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Emiten maupun perusahaan publik, perusahaan efek yang melakukan kegiatan penjualan efek di pasar modal secara eksplisit diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas. Bentuk Badan Hukum Perseran Terbatas diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diatur kembali dalam UUPT. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sejauh telah diatur dalam UUPT dinyatakan tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dalam UUPT tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUPT. Perseroan Terbatas baik berbentuk perseroan tertutup yang, sudah memenuhi syarat sebagai perseroan yang merupakan perusahaan publik 16 (sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) 17 ) atau sudah go public sebagai PT terbuka yang tercatat di bursa, maka setiap perbuatan atau aksinya akan selalu berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut dan oleh karenanya harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya para investor dari perusahaan tersebut. Prinsip Keterbukaan Informasi yang telah diuraikan di atas, yakni khususnya mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan yang sebagai emiten akan atau telah melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham perdana maupun penawaran obligasi, harus dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat khususnya mereka yang berkepentingan. Pasal 1 angka 7 UUPM mengatur informasi tentang aksi korporasi dari suatu perusahaan yang sebagai emiten akan atau telah melakukan penawaran umum adalah termasuk informasi yang disebut fakta material, yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek 16 17 Indonesia, (a), op cit, ps.1 angka 22 Nindyo Pramono. Op.Cit. Hal. 215 9 pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 18 Informasi tersebut antara lain terdapat dalam Prospektus Emiten. Berkembangnya pasar modal diikuti pula dengan perkembangan ruang lingkup perbuatan perseroan yang dianggap sebagai aksi korporasi. Selain aksi korporasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUPM maupun UUPT, juga dikenal perbuatan perbuatan perusahaan yang dalam praktik juga dianggap sebagai aksi korporasi yang berpengaruh secara material terhadap saham dan pemegang saham perusahaan, sehingga dengan mengetahui dan memahami proses serta dampak dari aksi korporasi yang dilakukan perusahaan maka pihak yang berkepentingan dapat mengambil sikap terhadap hal tersebut. Aksi korporasi yang dimaksud di atas antara lain meliputi 19 : 1. Penawaran Umum (Initial Public Offering). 2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (Right Issue). 3. Perusahaan Publik (Public Company). 4. Transaksi Material (Material Transaction). 5. Transaksi Benturan Kepentingan (Transaction With Conflict Of Interest). 6. Penawaran Tender (Tender Offer). 7. Penggabungan dan Peleburan Perseroan (Merger). 8. Pengambilalihan Perseroan (Acquisition). 9. Pemisahan Saham (Stock Split/Reverse Stock Split). 10. Pembelian Kembali Saham (Share Buy Back). 11. Restrukturisasi Hutang (Debt Restructuring). 12. Kuasi Reorganisasi (Quasi Reorganization). 13. Menjadi Perseroan Tertutup (Go Private) 18 Indonesia. Op.Cit, ps.1 angka 7 Lihat antara lain : Aksi Korporasi, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2003/j_aksi_korporasi_2 003.pdf, diunduh 30 September 2014, juga dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 19 10 PERAN NOTARIS SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM AKSI KORPORASI Notaris merupakan salah satu profesi yang telah lama ada di dunia. Profesi Notaris pada awalnya dikenal pada abad 3, yakni pada zaman pemerintahan Romawi, denga sebutan Tabeliones. Pekerjaan utama Tabeliones adalah memuat pengesahan atas surat-surat yang berhubungan dengan pemerintah Romawi pada saat itu. Pada sekitar abad 11 sampai 12, Tabeliones berkembang menjadi Notarius. Selanjutnya di Italia Utara profesi Notaris ternyata berkembang cukup dinamis, yaitu berfungsi sebagai orang yang melakukan penulisan atau pencatatan. Dalam perkembangannya Notaris sering dianggap sebagai orang yang memiliki keahlian untuk menulis atau mencatat secara cepat 20 . Pada akhir abad ke 17 pasca revolusi Perancis, atas desakan kebutuhan masyarakat terhadap profesi Notaris, pemerintah Perancis melakukan kodifikasi perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Notaris yang dikenal dengan VentosWet. Ventoswet berlaku di Kerajaan Belanda serta Indonesia (dahulu Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi, akibat semangat zaman yang masih berbentuk kolonialisme dan imperialisme saaat itu di negara-negara Eropa21 . Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sangat besar terutama dalam bidang keperdataan antar subyek hukum. Dalam rangka aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten di pasar modal, Notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal sangat penting yang mengemban tugas menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan, yaitu berwenang membuat Akta Autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 20 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta, Erlangga, 1999), hal.4. Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I, (Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 465. 21 11 kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 22 Pada umumnya Notaris membuat akta autentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berbentuk akta pejabat (ambtelijk acte) meliputi juga akta berita acara (relaas acte) serta akta autentik yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tersebut sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan 23 , yang berbentuk akta para pihak (partij acte). Akta autentik adalah akta yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 1868 KUHPerdata yakni 24 : 1. dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. 2. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang. 3. Pejabat umum yang atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, suatu akta adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang dan selama tidak dibuktikan sebaliknya. Penjelasan umum UUJN menyebutkan bahwa akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan masyarakat di bidang bisnis, perbankan, pertanahan, sosial dan lain-lain. Notaris merupakan salah satu profesi yang eksistensinya dalam bidang pasar modal ditegaskan dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf (d) UUPM sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal. Peran penting Notaris dalam kegiatan pasar modal ditunjukkan dengan pengaturannya dalam UUPM dimana Notaris harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar 22 Indonesia, (c) Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 tahun 2004 LN No.117 tahun 2004, TLN No. 4432 jo. UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Pasal 1 ayat (1) 23 ibid, Penjelasan Bagian I. Umum 24 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.21, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), pasal 1868 12 Modal yakni wajib lebih dahulu terdaftar di BAPEPAM (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) 25 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam 26 , antara lain sebagai berikut: 1. Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang. 2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. 3. Memiliki akhlak dan moral yang baik. 4. Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui BAPEPAM-LK (sekarang OJK). 5. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 6. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi serta senantiasa bersikap independen. 7. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, dan. 8. Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melakukan kegiatannya. Setelah Notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari BAPEPAM-LK (sekarang OJK), barulah seorang Notaris dapat melakukan tugasnya dalam rangka aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan agar BAPEPAM-LK dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan profesi tersebut, independensi serta memastikan keterbukaan dapat dimaksimalkan, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada 25 Indonesia, (a) op cit, pasal 64 ayat 2 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal 26 13 pemodal. 27 Tugas Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal meliputi memberikan penerangan dan saran-saran, serta membuat akta autentik, baik yang memang diharuskan oleh undang-undang maupun yang merupakan permintaan pihak yang berkepentingan. Contoh peran notaris meliputi pembuatan akta berita acara berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten atau perusahaan publik, haruslah diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penggabungan 28 , pembuatan akta perwaliamanatan, akta perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian penunjukan konsultan hukum, perubahan anggaran dasar, akta-akta berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa tangung jawab tanggung jawab notaris di pasar modal yang harus diperhatikan : 1. Notaris hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan. 2. Notaris tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik. 3. Notaris tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebenaran. 4. Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. 5. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan jabatan notaries dan kode etik profesi dan telah bersikap independen. 6. Bertanggungjawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada BAPEPAM (sekarang OJK) Notaris juga akan terkena sanksi yang sama seperti profesi penunjang yang lain jika perbuatan dalam rangka menjalankan profesinya di lingkup pasar modal ternyata merugikan pihak ketiga atau investor 29 . UUPM mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan Profesi Penunjang 27 Pasar Modal yang termasuk Hamud M. Balfas. Hukum Pasar Modal Indoneisa. (Jakarta : PT. Tatanusa, 2006) Hal. 235. Emmy Yuhassarie, ed., Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.55 29 Nindyo Pramono. Op. Cit. Hal. 260. 28 14 perbuatan/delik pidana, yaitu pada pasal 90, 91, 92, 93 UUPM dengan sanksi yang diatur dalam pasal 102, 103, 104, 107 dan 108 UUPM. 30 PENUTUP Aksi korporasi yang dilakukan Emiten ataupun perusahaan publik serta kegiatan terkait harus dibuktikan dengan akta autentik. Untuk menyediakan bukti berupa akta autentik dari aksi korporasi tersebut maka diperlukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten, baik yang hendak melakukan penawaran umum maupun yang sudah menerbitkan efek dan tercatat pada pasar modal, notaris berperan agar aksi korporasi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan asas-asas pasar modal sehingga tercipta kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat 31 . 30 31 Ibid, hal.57 Indonesia, (a) op cit, pasal 4 15 DAFTAR PUSTAKA Literatur Emmy Yuhassarie ed. Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005. Hamud M. Balfas. Hukum Pasar Modal Indoneisa. Jakarta : PT. Tatanusa, 2006. Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga, 1999. Nasarudin, M. Irsan et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Kencana, 2011. Nindyo Pramono. Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Sumantoro. Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990. Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta : UPPAMP-YKPN, 1997. Tan Thong Kie, Tan Thong. Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. 16 Jurnal Hadi Herdiansyah, Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Jurnal Hukum & Pasar Modal. Edisi I/JANUARI/2005. Jakarta:Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,2005. Tjager, I Nyoman. Pasar Modal Indonesia Dan Wewenang Bapepam Dalam Kepailitan. Pustaka Peradilan Jilid XIX. Jakarta : Proyek Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1999. Marzuki Usman, Singgih Riphat, Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta:Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 tahun 1995. ________. Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. UU No.30 tahun 2004. ________. Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007. ________. Undang Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 tahun 2011. ________. Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No.2 tahun 2014. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.21. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990. Badan Pengawas Pasar Modal. Peraturan Bapepam tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. No. VIII.D.1.Notaris. 17 Internet http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2003/j_ aksi_korporasi_2003.pdf. Aksi Korporasi. diunduh 30 September 2014 18