Pengaruh Audit Internal Terhadap Good Goverment Governance

ISSN:2486-2563 IndahFitriani & Dewi Nurnasari PENGART]H AUDIT INTERNAL TERIIADAP GOOD GOVERNMENT GOWRNANCE DI KABI]PATEN GARUT Oleh: Indah Fitriani (Dosefi Progrdn, Studt Ahimo$ Fakultas Pendtdikan Ekorromt Ilewi Nurnassari (Alumni Progran Sudi Ahtntonsi Fafultas Pendidikott Ekonomi & Btslrls UPI BHMN Bantung) & Bisnis UPI BHMN Banetdl Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penganrh audit iriternal terhadap good governtnerx governorrce. Penelitian ini berkaiEn dengan adanya otonomi daerah dan desentalisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pongelolaan keuangan da€rah. Salah safr hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan penyimpangan dari pemerintatr pusat ke daorah. Kasus dibeberapa Negara berkembang menuajukkan batrwa pemberian otonomi da€rah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan internal yang cukup justru meningkatkan konrpsi didaerah. Analisis dda menggunakan perhitungan uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa audit intemal mempunyai pengartrh terhadap goad goventmerrt gwernarre sebesar 26%. Kata Kunci : Audit internal, Good Government Governsnce, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefi sien Determinasi Latar Bclakang Penelitian Melalui Uu No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Dasratt, pemerintah dan DPR telah jelas menunjukkan political will untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daera,h, desentralisasi dimaksudkm agar dasrah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan krreativitas daerah dan sumber dayanya utuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luag nyata dan berhnggungiawab kepada daerah s@ara proporsional yang diwujudkan dengan pengatua4 pembagiao, dan pemanfaatan sumber data nasional yang berkeadilan serta perimbangatr keuangan antara pemerintatr pusat dan daerah. Namun semua itu perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan Konrpsi, Kolusi, dan Nepotisme 6KI\D baru atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daeratt, antara lain dengan adanya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Indah Fitriani & Dewi Nurnasari ISSN : 2086 -2563 dari KKN, dan terbitnya UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tidak PidanaKorupsi. UU teisebut telah mengakui keberadaan pengawas intem pemerintah dan pengawas ekstern pemerinta[ baik pada tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daeratr sebagai salah satu alat pengawasan yang mutlak diperlukan serta tidak dapat mling menggantikan. Upaya tersebut adalah dalam rand<a menegakkan 2 pilar utama good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cia-citanya. Menunrt Halim QO07:17) "good governance adatah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsipprinsip keterbukaaa keadilan, dan dapat dipertanggungiawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi". hlam ran*a itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungiawaban yang tepa! jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna Perlunya sistem pertanggungiawaban daeratr atas segala prcses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditat4 yang pada akhimya menjadi instrumen god governance. ftonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberilcan keleluasaan bag perrerintatr daeruh dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salatr satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan penyimpaagan dari pemerintatr pwat ke daerah, Kasus dibeberapa Negara berkembang menunjulkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi didaerah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPRD melalui pengawasan kinerja pemerintatr daerah dan mewujudkan tuntutan akuntabilitas publik hgi masyarakat. Pemerintah daerah juga hanrs lebih mengoptimalkan pengawasan intenral karena selang beberapa waktu tera*fiir ini peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap panerintahan di da€rah cukup dominan Dengao begttr, pengawxan secara internal pemerintahan itu, yakni p€ran Badan Pengawasan atau Inspektorat saat ini terkeqah mulai melemah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser dari pemeriksaan dengan fitik berat pada ketaatan tffhadap perduran perundangundangan dan penneriksaan operasional ke pemeriksaan yang menitik teratt<an paaa kinerja instansi, maka Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pmerintahan dengan tugas pokok daq fungsi mengawasi dan membina SOPD melalui pemeriksaan terhadap aspektupoksi, keuangan" SDM, sarana dan prasarana dan metode kerja dengan penekanan pada prinsrp ekonomis, efektif dan efesien dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dapat menrgikan da€rah dan Negara. Dengan semakin jelasnya koridor dalam pelakmnaan pengawasan akan semakin memperc€pat terwujudnya tata kelola penaerintahan yang baik (Cood Governance). Iumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPL Vol. 1, No. 1 ISSN:2086-25i63 Indah Fitriani & Dewi Nurnasari Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi KKN menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan s@ara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan masyarakat. Implementasinya adalah dengan mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Dalam good governance, akuntabilitas publik menjadi elemen terpenting dan menrpakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan para aparatnya. IIal ini makin mendorong lndonesia untuk menerapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Pe*anggungiawaban keuangan daerah benrpa pertangg$ngiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungiawabannya atas kegiatan yang telah dilakukan Seperti halnya di Kabupaten Garut, beberapa kali tedadi pernyataan ketidakpuasan tethadap pemerintah dalam melalokan pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belaqia daeratr. Keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah daat dipenuhi misalnya dengan adanya inforrrasi keuangan yang lebih tansapran dan akuntabel. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomig efisie,n dan efektif. (www.garutkab.go.O Informasi atil;- d*a dan penjelasan atas aktiva dan kinerja finansial pemerintah kepada masyarakat atau publik selaku stakeholders daerah menjadi sangat penting bagi terlaksananya akuntabilitas publilc Pengawasan dalam pengelolaan anggaran daelah pada dasamya dimaksudlon agar setiap rupiah yang dibelarjakan pemerintah berdampak terhadap ke,pentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungiawabkan kepada publdq artinya bahwa APBD hanrs mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fimgsi-ftngsi dan tugas-tugas sesuai dengan tunfutan dan kebutuhan Evaluasi dan penilaian akuntabilitas Madap kinerja pernerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat baik dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebiiakan maupun yang berkepentingan dengan pengendalian manajemen dan adminisnasi dalam suatu struktur organisasi pemerintah. Akuntabilitas publik dan penyediaan informasi tanrbahan akan dapat dicapai apabila sistem infonnasi keuangan dan manajemen di pemerintahan berjalan secara profesional. Pemerintah hanrs menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok stakeholders. Hal ini dilakukm sebagai perwujudan fiaosparansi pengelolaan keuangan publik yang hrtujuan untuk menciptakan akuntabilitas publik sehingga Pemda dapat mewujudkan good governance. J. B Sumarlin (Mantan Ketua BPK) menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerinahan Negara yang didasarkan pada prinsip good governance, maka kebutuhan teftadap peran pengawasan akan semakin meningkat. (www.bpkp.go.i4 disampaikan dalam Half Day Seminar Iurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 1, No. 1 Indah Fitriani & Dewi Numasari ISSN : 2086 -2563 dengan tema'opengawasan dan governance keuangan Negara" yang diselenggarakan di Jakarta 13 Januari 2004) Mardiasmo menyatakan bahwa rerangka akuntabilitas publik dapat dibangun atas empat dasar komponeq yaitu sistem pelaporan keuanga4 sistem pengukurart kinerjq pengauditan sektor publih dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik yang tersistem dan terkoordinasi dengan baik serta menciptakan check and balance melalui lembaga yang berfirngsi sebagai pelaksana, pengontrol, pemeriksa, dan penegak hukum. Diperlukan juga sistem pengawasan keuangan Negara yang mampu mengatasi korupsi, baik formal (oleh lembaga yang secara formal ditugaslcan untuk mengatasi), maupun informal (oleh masyarakat/lernbaga independen dan media massa) yang dikaitkan dengan keterbulaan infomrasi. (www.bpkp.go.l4 disampaikan dalam tlalfDay Seminar dengan tema *pengawasan dan governance keuangan Negara" yang diselenggarakan di Jakarta t3 Januari 2004) Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good govemance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah ins*itusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itrr, sementara konrpsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat prilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya Uerlilrang tetapi semakin unjuk gigi dengan itu. Batrkflr masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang "luar biasa*, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari. Sarnpai-sarnpai masyarakat berfikir untuk membubarkan institrsi pengawas daerah tsrsebut karena dinilai tidak ada gunanyq batrkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam juml& yang relatif tidak sedftit. Dalam SINDO QZ jnli 2008) Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) meminta Badan Pengawas Daerah (nspektorat) provinsi dan kabupaten/kota lebih optimal melaksanakan tugas pengawasan Atas permintaan tersehtr, 7at Zat Munazat (Kepala Bidang Aparatur dan Pemerintahan lnspektorat Kabupaten Garut) menyebutkan bahwa sebagai aparatur pengawasarL Inspektorat sudah berusaha optimal dalam melaksanakan tu$s. Akan rcapi, bagaimana bisa tegaq kalau hasil laporan pengawasan tidak direspon pimpinan. taporan p€xrgawasan lnspektorat yang dilaporlcan kepada Bupati, hasil temuan-temuan Inspektorat temebut bukannya direspon apalagr ditindaklanjuti tetapi Inspektorat diminta untuk tidak membuka temuannya, hasilnya dugaan korupsi yang terjadi di sebuah SOPD malatr dibia*an dan kerrrgian kas daerah pun terjadi. Kondisi itu terjadi mat Kabupaten Garut dipimpin Bupati Agus Supdadi yang kini menjadi terpidana korupsi APBD Garut tahun 2004-.2A07. Inspektorat melaporkan temuan hasil audit di selunrh SOPD. Bagaimana bisa ditindaklanjuti, karena dugnan konrpsi yang Inspektorattemukan temyata sehgian uangnya disetorkan pada Bupati. Adanya perintah pengawasan ketat dari Gubernur Heryawarq bisa dilakukan dengan optimal, namun perlu komifinen yang kuat agar setiap pelanggaran atau temuan Inspektorat di tingkat daerah bisaditindaklanjuti. Intiny4 Inspektorat sangat siap dan bersedia. Tapi, akan lebih baik apabila gubernur juga melakukan tindakan yang bisa mendorong pada arah good governance dengan mengedepankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. fumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 1, No. 1 50 ISSN : 2086 -2563 Indah Fitriani & Dewi Nurnasari Dalam Radar Ganrt (Rabu, 25 Juni 2008) Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori menyebutkan bahwa ada unsur KKN di Inspektorat Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus korupsi. Tidak terlihat adanya upaya perbaikan yang didorong oleh lnspektorat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan anggarail, akan tetapi jika anggaran semakin besar, masalah semakin menumpuk. Dari sana dapat dilihat adanya unsur KKN. Menurut Deni Susanto (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan) saat ini Inspektorat sudah brusaha melakukan yang tsbaik untuk mewujudkan good government govemance, akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Inspektora! diantaranya adanya ancaman berupa fisik dan pemindatran jabaan jika temuan-temuan adanya unsur KKN pada objek perneriksaan diungkaplon dalam laporannya. Maka dari iat, untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik sangat sulit dilakukan. Pengawasan intemal oleh Inspektorat lebih menekankan pada bantuan kepada unit kerja perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuarL sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen pemqrintahan daerah. Menurut Deni Susanto, pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pcngawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti lnspektorat DaeralU bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya tetapi jauh dari anggapan itu, instansi pengawas di da€rah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakulmn seperti melakukan reorganisasi, pe$ail<an sistenr, membuat pedoman dan sebagainya namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud s€psrti yang diinginkan oleh masyarakat. Guna mewujudkan good governance diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih ralistis dan sist€matis dalam penempatan sumber daya manusia pada lembaga p€ogAwas da€rah. SDM pengawasan hanrs memiliki kemampuan lebih baik secarateknis maupun operasional. Me,nurgt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Antasari Azhar) jika lembaga pengawas internal tematu pencegatrankorupsitidak efektif. Untuk itu pengawas internal pemerintatr harus efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi karena simpul dalart manajemen pemerintatr itu adalah apard pengawasan (Media Indonesiq 28 Marst 2008) Berdasar{<an latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul '?engaruh Audit Internal Terhadap Good Government Governance di Kabupaten Garut''. RumusanMasalah Berdasadran latar belakang penelitian diatas, maka dapd dirumuskan beberap masalah yang akan menjadi fokus penelitiarl yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran audit internal di Kabupaten Ganrt? |urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI VoL L, No. L 51 hdah Fitriani &Dewi Nurnasari ISSN : 20tt6 -?563 2. Bagaimana gambaran Good Governtnent Govemance di Kabupaten Garut? 3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap Good Gwernment Gwernonce di Kabupaten Garut? Kerangka Pemikiran Pemberian otonomi dan desentralimsi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubatran pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubatran tersebut j.rga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintatr daerah untuk lebih terbuka, transpara4 dan bertanggungiawab atas keputusan yang dibuat Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diboinya keleluasaan kepada pemerintatr daorah untuk mengatur dan mengunrsi rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat I'ns dalam pengawasm penyelenggaraan pe,merintahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeritcsaan dalam ranglo memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian me,ngesahkan UU No. 28 Tahun 1999 tenang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme. '?engawasan merupakan talrap integral dengan keselunrhan talrap pada pen)ru$man dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap waluasi saja-". (Isma Coryanat42007) Audit intern pernerintah merupakan kegiatan pemastian dan konsulansi yang indepeirden dan objektifyang didisain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Membantu organisasi mencapi tujuannya dengan mernbawa pendekatan yang sisitematis dan disipliner untuk mengevaluasi keefektifan proses manajemen risikq pengendalian, dan pemerintahan Audit internal bertujuan membantu seluruh anggota manajemen agr melaksanakan tanggungiawab secara efektit dengan jalan memberikan analisig penilaian, rekomendasi" saran dan keterangan dari operasi objek yang diperiksanya(Mahrisa Kusumamelati) Irmbaga pengawasan internal pemerintah (dalam hal ini adalah lnspektorat) diperlukan untuk manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hal tersebut sangat tergantung pada perhatian dari manajemen instansi untuk membangun sistem pengendalian yang andal. Jika perhatian yang diberikan *urang maka akan mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjuthasil pengawasao. Begitu pula sebaliknya (Ismail Mohama{ 2AM) Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas' profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalanlcan aktivitasqra, diperlukan audit pada keuangan" kepatrrhaq dan diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja seltor publik. lumal Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi UPL Vol. L, No. 1 IndahFitriani & Dewi Nurnasari ISSN:20{36-?,5163 Hari sabarno (Mantan Mendagri) menyatakan bahwa permasalahan yang terl€it dengan pengelolan keuangan daerah adalah lemahnya sistem pembukuan atau akuntansi, pengendalian, pengawasan, dan sistem informasi keuangan daerah yang menyebabkan rendahnya unsur fiansparansi dan akuntabilitas sebagi dua pilar utama dalam membentuk good governance. (www.bplcgo.i4 disajikan dalam Siminar dan Open House BPKP dengan tema "Aspek Etika Dalam Akselerasi Pembahanran Manajemen Publik", 30 Juli 20OZ) united Nation Development Program (uNDp) pada tahun 1997 dalam Mardiasmo Q002:23) mendefinisilCIn Good Gwernance sebagai pelatrsanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi politilq dan adminishatif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrurnen kebfiatcan negara untuk tercipanya kondisi kesejahteraan, dan integritas Berdasarkan definisi tersebut, UNDP dalam Ildardiasmo Q002:23) mengemukakan 9 karakteristik prinsipprinsip Good Governarce yang saling mengait sebagai berikut : 1. Partisipasi (Paticipaion), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan kepufusan; Taat Hukum (futle of LanL hukum keadilan dilaksanakan anpa pandang bulu; Transparansi (Troxpoancy), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor; ?. 3. 4. Responsif (Responsivercss), 5. 6. 7. 8- 9. lembaga-lembaga benrsaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terludap aspirasi masyarakat; Berorieltasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), menjadi perantaraterhadap kepelrtingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik-bagi kepelrtingan bersama; Kese-taraan (Equity), semua warga mempunyai kesempakn meningkatkan kesejahteraan; yang sama dalam Efektif dan Efisien (Effectiveness urd Effrcienq'),proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin; Akuntabilitas (Accoutability), pemettntata swasta, masyaraka! bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders; Yisi Stnatejrk(Straegic tlisioA, pemimpin dan publik mempunyai perspeldif Good Governance yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlulmn untuk pembangunan. setyo Dwi Herwanto dalam seminar Nasional Islam mengenai GNd Govetnance ond Poverty in Indorcsia Q007) menyebutkan bahwa junrlul, komponen atau pun prinsip yang melandasi good governance sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi laiq dari satu pakar kc pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good gwe.nane, yaitll akuntabilitas, dan transparansi. Dan keduanya tidak bisa -berdiri senOiri-senOid sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip yang lain. Dalam gaveflurrrce ada 3 kompone,n yang sejajar, setara, saling mengontnol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu: pemerintatu dunia lumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPL Vol. 1., No. 1 53 kdahFitriani & Dewi Nurnasari ISSN : 2086 -2563 usahq dan masyarakat Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominaru karena permasalalran yang ditangani makin meningkat Dengan melihat prinsip dasar pelaksanaan good govemance, akar persoalan dari korupsi dan pelayanan birokrasi yaitu ftanspamnsi. Implementasinya tidak cukup sekadar me'rnbuat pengumuman setiap proyek di media masa- Namun ada yang jauh lebih strategis dari rtu, yaitu adanya dasar hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam bentuk sebuah aturan Gerda) yang mengatur masalah transparansi. Maka dalam Perda transparansi penting terutama kaitannya dengan implementasi good govemance, karena satah safu tujuan good goyenranc€ adalah meningkafkan akuntabilitas pemerintalrag sehingga bisa mencegah terjadi korupsi. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution dalam KominfoNewsroom (2009) mengatal<an bahwa transparansi dan akuntabilitrs pengelolaan keuangan negara pondasi utama bagi terciptanya good govemance yang merupakan persyaratan mutlak dalanr dernokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya Transparansi dan akuntabilitas juga menrpakan faktor utama agar Indonesia tidak dalam krisis sepefri 1997-1998. Dedi Syaputra (dalam makalahnya) me,nyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fansparansi adalah kepemimpinan yang terbul<a dengan pengungkapan informasi organisasi yang berhubungan dengan semua kegiatan ekonomi dan yang lainnya. Satah satu ukuran penyelenggaraan Negara yang baik adalah adanya tansparansi dalam setiap kebiiakan baik yang dilaksanakan maupun tidal(, hal ini salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat publik dalam melihat dan berapresiasi didalam setiap aktifitas kenegaraan sebagai impleinentasi dari sistem pemerintatran demokrasi. Tranparansi merupakan salah sdu syarat penting untuk menciptakan good goverrurne. Dengan adanya transpafiansi di setiap kebliakan dan keputusan di tingkungan organisasi, maka keadilan (fairuess) dapat ditumbuhlnnTransparansi akan me,ndorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berlrepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. Penerapan prinsip transparansi menunfirt pemerintah untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik Penerapn transparansi bisa dimulai melalui penyajian s@ara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktq penetapan laiteria seleksi personil secara terbukq penyediaan informasi tentang pengelolan keuangan daerall. Dalam menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tcntang hal-hal apa dan seberapabanyakyang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acua& Gara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakaq tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin t€rjadi. Sebagai wqiud akuntabilitas, selain diharuskan menyusun laporan pengelolaan keuangan organisasi daerah juga hanrs menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr (AKIP) terdiri dari komponen komponen yang mempakan safu kesatuan , yaitu perencanaan stategis Jumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 1, No. 1 IndahFitriani & Dewi Numasari ISSN : 2086 -2563 perencafflan kinerja , pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja . Salah satu unsur akuntabilitas tersebut adalah finansial , komponen-satu-kesatuan, kine.jq Tatag Wiranto dalam artikelnya menyebutkan bahwa akuntabilitas keuangan/akuntansi finansial fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biamnya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan s€cara efisie,n dan efektif. Masalah pokoknya adalah keteptan waldu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit Berdasarkan hal-hal telah diungkapkan maka dapat dihipotesiskan bahwa terdapat penganrh antara audit internal good government govenurrree di Kabupaten Garut. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunalcan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan deskripif dan verifikatif, Adapun trjuan penelitian ini adalah unfuk mengetahui gambaran tentang audit intemal dan gambaran good goverrurunt govefl,rroe di Kabupaten Garut dan untuk menguji apakah audit internal berpengaruh terhadap good govertment govem*re di Kabupaten Garut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pengumpulan data primer melalui teknik survey, yaitu dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu kemudian menyebarkan kuesioner kepada 25 SOPD yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Garut. Teknik sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling sampling jenuh Pada penelitian ini, sernua anggota populasi yang akan dijadikan mnrpel adalah 25 SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Da€rah) yang di audit oleh Inspektorat Kabupaten Garut Sebenamya terdapat 34 soPD di Kabupaten Garut, akan tetapi, menurut Inspektorat hanya ada,25 SOPD yang diaudit oleh Inspektorat Adapun daftar 25 SOPD yang dijadikan populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: No. I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 t2 l3 SOPD Badan KB llan Pemberdayaan Perempuan Badan Kepegawaian Dan Diklat Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan lvlasyaralmt dan Pemerintah Desa@PMD) Badan Pengelola RSU dr. Slamet Dinas Bina Marga Dinas Kehutanan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan furnal Akunhnsi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 1, No. 1 55 Indah Fitriani & Dewi Numasari t4 15 l6 t7 18 l9 20 2L 22 23 24 25 26 27 28 29 ISSN: 2085 -2563 Dinas Perkebunan Dinas PerumaharU Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Petemakan, Perikanan" dan Kelautan Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Tenaga Kerlq Sosial dan Transmigrasi Kantor Arsip Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kantor Penanaman Modal Kantor Perpustakaan Kantor Satuan Polisi Parnong Praja Sekertariat Badan Narkotik Sekretaris DPRI) Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif karena tidak memerlu}an penggeneralisasian. Adapun t€knik statistik yang digunakan adalah korelasi Ra* Spannm untuk menghitung pengaruh audit internal teftadap good govemment govenumce. Dan koefisien determinasi untuk mengetahui besamya penganrh audit internal terhadap goo d gwernmerrt goyen once. Hasil Penelitian Pengujian yang dilakulen dalam penelitian ini terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas t€rlebih dahutu, ke,nrudian diuji dengan menggunakaruji korelasi dan uji koefi sien deterrrinasi. Pengujian Validitas Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS l2.0forwindows. Adapun variabel yang diuji adalah audit internal sebagai variabel X dan good goverlfirent govenurwe sebagai variabel sebagai variabel y. Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada 25 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5o/o dan derqiat kebebasan (df) sebesar n-2 Q5-213) maka aiaapat nilai rtuur sebesar 0,413. Dari hasil pengujian validitas audit internal (tercantum pda lampiran), butir pertanyaan dikatakan valid jika &ihmc > &n6s1. Pada pengujian tersebut terdapat 6 butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid Gn** < rau). Pada dimensi audit keuangan tedapat 3 butir pertanyaan yang tidak valid yaiar pertanyaan butir ke-5, 6 dan I l. Pada audit kinerja hanya terdapat I butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-14, dan pada dimensi audit kepatuhan terdapat 2 butir yang tidak valid yaitu butir ke-18 dan 19. Butir perhnyaan yang dinyatakan tidak valid al€n dipisaltkan karenabgtir JurnalAkuntansiRiset, Prodi Akuntansi LJPL VoI. 1, No. 1 ISSN:2086-2563 kdah Fitriani & Dewi Nurnasari pertanyaan tersebut tidak akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas sedangkan butir pertanyaan yang dinyatakan valid akan dilaqiutkan dengan uji reliabilitas. validitas untuk good governnent governonce (tercantum Oari trasit pengujian -pe.tanyaan dikaakan valid jika q6,,* > fta*t. Pada pengUjian pada lampiran), butir iersebut ti.Aup"t 8 butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid Gnin g < rar.r). f.& dimensi akuntabilitas tedapat 6 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan butir ke-1,7,9,10,11, dan 14. Pada dimensi tansparansi terdapat 2 butir perhnyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-18 dan 19. Pen guiian Reliabilitas -Pengujian - roliabititas untuk variabel audit intemal dihitung dengan Butir -erggunaLa, cronbach Alplu, maka yang menjadi rnitrmg adalah rarpra. butir semua pengUjian diatas, jika Dari hasil rhiamc> 16661. p"tt rryual dinyataftan reliabel pertanyaan dinyatalcan reliabel karena rtrmg> rtabet. Pengujian reliabilitas untuk variabel good govemuent gwernurce dihitung dengan menggunakan Cronbach Alphaiagadan yang menjadi rrrimg adalarh rapta. Butir perta"yua" dinyatakan reliabel jika rrrinmg) rta*r. Dari hasil pengujian diaAs, se,mua butir pertanyaan dinyatakan reliabel karena rrriune> rtatet. Penguiian - -ttri Korelasi korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi rank spearman Pengujian korelasi ini dilakukan dengan m$nggunakan SPSS 12.0 for windows. Ada;;n variabel yang diuji adalah audit in{ernal sebagai variabel X dwr good government g*e*arre sebagai variabel sebag:fi variabel Y. Berikut adalah hasit uji korelasi dengan menggunakan SPSS 12.0/or wildows. Audit lnternal Spearman's Audit Intemal rho Good Govemment Correlation Coefficient Sig. (l-tailed) N Correlation Coefficient Good Government Governance 1.000 .509(*t) 25 .005 25 .509(**) 1.000 .005 25 25 Governance Sig. (l-tailed) ** N Correlation is significant atthe 0.01 level (l-tailed)Sumber: tlasil Perhitungan SPSS I 2.0/o r w indow s, 20W Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel variabel Y maka digunakan koefisien determinasi sebagai berikut: Jurnal Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi LIPI, VoL L, No- 1 X terhadap 57 kdah Fitriani & Dewi Numasari ISSN:20ffi-2563 Kd:l xl}}Yo :0,50t' x 100 %o :26Yo Pembahasan Hasil penelitian mengenai pengaruh audit internal terlradap good government govemance di Kabupaten Garut, d[ielaskan sebagai berikut: l. Audit internal (variabel X) dibagi mer{adi tiga dimensi yaitu dimensi audit keuangan, dimensi audit kinerjq dan dimensi audit keptuhan- Secara keseluruhan penilaian responden audit intemal di Kabupaten Garut sudah cukup baik. a- Penilaian karyawan terhadap audit internal dengan dimensi audit keuangan menunjukkan bahwa SOPD sudah mengelola keuangan sesuai dengan Pennendagri No. 59 tahun 2007 yang menyatakan batrwa sopD hanrs mengelola keuangan secara tertib, efektit efisien" ekonomis, transparan, dan giawab. AlCIn tetapi, SOPD masih hanrs meningkatkan fansparansi. juga menilai bahwa SOPD sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan membuat RKA-sopD, DpASOPD, dan laporan keuangan SOPD. Responden b. Dilihat dari penilaian responden terhadap dimensi audit kinerja, responden menilai bahwa SOPD sudah cukup ekonomis dan efisien dalam menjalankan kegiatannya, dan sudah cukup efektifdalam mencapai hasil yang diinginkan. c. Sedanglmn untuk dimensi audit kinerj4 responden menilai bahwa dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya (dalam hal penyusunan RKA-sopD DpASOPD, dan laporan SOPD), SOPD sudah mentaati keb[iakaa peraturan, dam undang-undang yang berlaku 2. Sedanglon untuk good gwerrunent goverruilce (variabel Y), dibag menjadi dua dimensi yaitu dimensi akuntabilitas dan &ansparansi. Secara keseluruhaq reiponden menilai Mhwa good govetnncnt goveftxnre di Kabupaten Garut sudah cukup baib de'lrgan responden mayoritas berjeniskelamin laki-laki usia responden yang rata-rata berusia 4l-50 tahun, dan dengan tinglst pendidikan yang mayoritas Sl. a. Mengenai dimensi akuntabilitas, responden menilai bahwa SOPD sudah cukup bertanggungiawab dalam hal mengelola keuangan. Responden menilai balma SOPD dapat mempertanggungiawabkan seluruh aldivitas yang dilakukannya mengenai keuangan da€rah dengan menyajikan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas. Penyajian laporan tersebut sudah cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Dan untuk dimensi 3. transparansi, responden menilai bahwa SOPD belum ma*simal dalam momhikan akses informasi terhadap publik. Misalnya SOPD masih belum maksimal dalam penyediaan akses informasi lewat media massa ataumedia lainnyayang mudah diakses publik. Dari hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa rriamg setresar 0,509 lebih besar dari rta*ryaitu sebesar 0,409 dengan df sebesar 23 padatatuf signifikas sebesar 5%. Karena rninms ) r66s6 trlakn tloditerima Itu berarti balrwa audit internal berpenganrh |urnalAkuntansiRiset ProdiAkuntansiUPl, Vol. 1, No.l 58 hdah Fitriani & Dewi Nurnasari positif 4. ISSN : 2086 -2563 terhadap good gavernment goverrunce di Kabupaten Garut Dikatakan berpengaruh positif karena nilai q,iq,o, mendekati 1. Akantetapi, jika dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi, penganrh tidakt€rlalu kuat (sedang). Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dapat dilihat dengan menggunakan koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya sebesar 260/o good governnent governonce dipengaruhi oleh audit internal. Sedangkan 74o/onya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Simpulan a. Berdasarkan hasil penelitian diketatrui bahwa gambaran audit internal di Kabupaten Garut sscara keselunrhan memenuhi dimensi audit keuangarg audit kinerja, dan audit Akan tetapi pada audit keuangau masalah pengelolaan keuangan secara transparan harus lebih ditingkatkan l€i. Sedangkan pada audit kioojn, penggunaan sumber daya manusia SOPD secara efisien sulit dilalarkan karena pengaturan banyaknya pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusa! sehingga sering terjadi pengangguran pegawai. Dan pada audit keptuha4 SOPD sudah melaksanakan kewajibannya untuk membuat RKA-SOPD, DPA-SOPD, dan laporan keuangan , serta laporan tersebut sudah disqiikan sesuai dengan Permendagri No. 59 tatrun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gambaran good goverrailent govenoue di Kabupaten Garut secara keseluruhan memenuhi dimensi akuntabilitas dan transparansi. Pada beberapa SOPD ada yang bahwa SOPD tidak memberikan laporan pertanggungiawaban bendahara penerimaan karena pada SOPD tersebut tidak ada bendahara penerimaan Dan menge,nai penyampaian laporan peranggungiawaban atar:pun laporan keuangan, SOPD belum dapat melakukan secara tepat waktu. Sedangkan mengenai transparansi, SOPD masih kurang hansparan. tlal tenebut dapt dilihat dari kurangnya fasilibs-fasilitas yang disediakan oleh SOPD untuk memberikan informasi kinerja SoPDtersebut dan saluran komunikasi yang berjalan untuk akomodasi partisipasi publik baru sebatas fonnalitas saja. c. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa audit intemal berpengaruh positif terhadap good government governtrnce di Kabupaten Garut dengan tfuEkat interpretasi korelasi sedang. Sedangkan besarnya pengaruh audit internal t€rhadap good governmerrt governance adalah sebesar 26% sedrangkorn'l4o/o nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seran a. Bagr Pernda Kabupateir Garut Inspektorat perlu meningkatkan kinerjanya untuk menumbuhkan kepencayaan masyarakat tethadap Pemda agar tercipta good government goverrurre. Akao tetapi, hal ini bukan hanya tanggungiawab tnspektorat saja SOPD selaku objek Iumal Akuntansi Riset Prodi Akuntansi UPI, Vot. 1, No. 1 59 kdah Fitriani & Dewi Numasari ISSN:20f35 -2563 pemeriksaan lnspektorat juga perlu meningkatkan kinerjanya dalam pembuatan laporan keuangan, laporan pertanggungiawaban, serta seluruh aktivitas SOPD dilalekan secara ekonomis, efektif, efisien, sesuai dengan peratuftul yang berlakrl dan transparan. b. Bagi penelitian selaqiutnya Indikator-indikator untuk menyusun kuesioner bisa ditambah lagi sehingga instnrmen bisa mengukur fenomena secara tepat. Selain itu dalam penelitian selaqiutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lainnya misalnya audit eksternal sehingga hasil penelitian dapat maksimal. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Pemda saja yaitu Pernda Kabupaten Garut Untuk penelitian selaqiufirya disarankan untuk memperlrras area penelitian sehingga hasil penelitian mempunyai daya generalisasi. Daftar Pustaka AMul Halim. QWz).Ahotansi Keu(mg(m Dwah. Jakarta: Satemba Empat . Q0il4). Bunga Ranpai Manojemen Keuongot Drerah. Jogiakarta: UPPAMP YKPN. QW7). Pengelolaor Keuangan Daerah. Yoryakarta: UPP SIIM YKPN. Andi S Mukfitar. Q007). Urgensi Perda Transparorci dalam Implementosi Good Governarna Batam: Siiori Mandiri. Arfan lkfisan. (2008). Metodologi Penelitian Ahtntansi Perilalat Akantansi. Medan: Grahallmu. Hiro Tugiman (1997). Stondor Profesional Audit Internat.Yoryalcarta: Kanisius Husein Umar. (2004). Metode Penelitian Unt* Sbipsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: R4ia Grafindo Persada. B Sumarlh (2(M). uPengans,asan dan Gwernore KetnngonNegud', disampaikan dalam Half Day Seminar (Jakarta 13 Januari 20B).Tersedia: www.bp(p.go.id M. Iqbal Hasan. (2003). Pokok-Pokok Materi Stotistiks I (stdistik Desbifiifl. Jakarta: J. Bumi Aksara. . (2003). \avvJ r. Pokok-Pokak Materi Statistika I (Statistik Yeifikatifl. Jakarta: Bumi Aksara. Mahmudi. Q007). Analisis laporan keuotgon pemerintah daerah. Yoyakarta: UPP slII\A YKPN. Mardiasmo. QWz). Otorwmi dm lv{oujemen Ketnngor Daerah (Good Goverrunt Governore). Yoryakarta: ANDI. Q004). Afuntansi Sebor Publi*. Yoryakarta: ANDI. . (2004). oPengawasan dan Governance Keuangan Negara', disampaikan dalam Half Dry seminw (Jakarta 13 Januari 20aq.Tersedia: www.bpko.go.id Margono. (1996). Metafulogi Perulitian Pendidiksrr.Jakarta: pr. Rineka cipta ]umal AkuntansiRiset, Prodi Akuntansi UPL Vol. 1, No. L 60 Indah Fitriani & Dewi Numasari ISSN: 2086 -2563 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pen gelolaan Keuan gan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan flaerah Kabupaten Garul Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspekforat Kabupaten Garul Pusat Data Depkominfo. (2009). Transporansi don Afuntabilitas Keuotgan Pondasi Utana Good Governorce. Jakarta: Departerren Komunikasi dan Informasi. Santosa, Purbayu Budi. (2005). Analisis Statistik dengon Microsofi Fxcel dan SPSS. Yogyakarta: ANDI. Sedamuyanti. (2004). Good Governorce, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Dtn. Bandung: MandarMaju Setyo Dwi Herwanto. Q0AT. Good Governance, ond Pwerty in Indorpsia. Surakartu Maarif Institute. Sudjana (1997). Staistika mtuk Ekornmi danNiaga.I/. Bandung : Tarsito. Sugiyono. (1999\. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta . (2002). Metode Perclitiwt A&ninistrasi. Bandung: Alfabota. Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitiwt Suau Pendekaton Prahik Jakarta: Rineka Cipta Tatag Wiranto. Q0A4. Ahmtabilitas dan Troxporansi Dalam Pelaymon Publik. Jakartil Bappenas. Trihendradi, Cornelius. (2004). Memecahkan Kasus Statistik: Desbiptif,, Parametrih dan Non-Paranetrik &ngan SPSS I 2.0. Yoryakarta: ANDI. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tenang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Ne,potisme. Undang-Undang No. 32 Tahun 2OM TentangPemerintahan Daerah. Undang-UndangNo. 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. W{iaya (2001). Stottstika rnn porometrik (Aplikasi Program SPSS/. Bandrmg: Alfabeta- Yuliawan. (2009). Hubungan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sfuipsi. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetatruan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Iumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPL Vol. 1", No. L 6t