Abstrak Moratorium izin baru adalah cara pemerintah menanggulangi masalah rusaknya hutan alam pri... more Abstrak Moratorium izin baru adalah cara pemerintah menanggulangi masalah rusaknya hutan alam primer dan hutan gambut di Indonesia. Cara ini dinilai paling efektif, karena diharapkan akan menjaga bahkan memperbaiki kondisi hutan. Namun pada pelaksaannya, terhitung sudah enam tahun berlakunya moratorium, justru luas wilayah penundaan pemberian izin baru semakin berkurang dan luas tutupan hutanpun berkurang secara signifikan. Penerbitan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang diperbaharui setiap enam bulan yang diawali terbit pada 20 Juni 2011 dengan luas moratorium 69.144.073 ha dan luas PIPPIB terakhir pada 21 November 2016 luas moratorium menjadi 66.442.135 ha, itu artinya ada sekitar 2,7 juta ha yang berkurang dalam kurun waktu enam tahun saja. Melalui hal inilah, sudah jelas strategi penerapan penundaan moratorium ini gagal. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang strategi ini, jangan menunggu terlalu lama dalam bertindak menangani kasus ini. Enam tahun bukanlah waktu yang singkat, dua atau tiga tahun seharusnya sudah bisa dibilang bahwa strategi ini tidak berhasil. Ada banyak faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya strategi ini, salah satunya adalahmasih terjadinya alih fungsi lahan kawasan hutan untuk melancarkan megaproyek. Pemerintah harus membuka mata, harus tegas, jangan terlena dengan keuntunngan materi saja. Mengkaji ulang strategi atau mengganti strategi lain menjadi suatu keharusan, jika ingin menyelamatkan hutan kita. Jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan hutan kita akan semakin berkurang bahkan suatu saat bisa habis.
LIBRARY RESEARCH "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Perspektif Hukum Lingkungan di I... more LIBRARY RESEARCH "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia) Hukum_Lingkungan Nida Nur Hidayah 8111416245 Budi Santoso 8111416232
Abstrak Moratorium izin baru adalah cara pemerintah menanggulangi masalah rusaknya hutan alam pri... more Abstrak Moratorium izin baru adalah cara pemerintah menanggulangi masalah rusaknya hutan alam primer dan hutan gambut di Indonesia. Cara ini dinilai paling efektif, karena diharapkan akan menjaga bahkan memperbaiki kondisi hutan. Namun pada pelaksaannya, terhitung sudah enam tahun berlakunya moratorium, justru luas wilayah penundaan pemberian izin baru semakin berkurang dan luas tutupan hutanpun berkurang secara signifikan. Penerbitan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang diperbaharui setiap enam bulan yang diawali terbit pada 20 Juni 2011 dengan luas moratorium 69.144.073 ha dan luas PIPPIB terakhir pada 21 November 2016 luas moratorium menjadi 66.442.135 ha, itu artinya ada sekitar 2,7 juta ha yang berkurang dalam kurun waktu enam tahun saja. Melalui hal inilah, sudah jelas strategi penerapan penundaan moratorium ini gagal. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang strategi ini, jangan menunggu terlalu lama dalam bertindak menangani kasus ini. Enam tahun bukanlah waktu yang singkat, dua atau tiga tahun seharusnya sudah bisa dibilang bahwa strategi ini tidak berhasil. Ada banyak faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya strategi ini, salah satunya adalahmasih terjadinya alih fungsi lahan kawasan hutan untuk melancarkan megaproyek. Pemerintah harus membuka mata, harus tegas, jangan terlena dengan keuntunngan materi saja. Mengkaji ulang strategi atau mengganti strategi lain menjadi suatu keharusan, jika ingin menyelamatkan hutan kita. Jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan hutan kita akan semakin berkurang bahkan suatu saat bisa habis.
LIBRARY RESEARCH "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Perspektif Hukum Lingkungan di I... more LIBRARY RESEARCH "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia) Hukum_Lingkungan Nida Nur Hidayah 8111416245 Budi Santoso 8111416232
Uploads
Papers by Budi Santoso
Talks by Budi Santoso