This article aims is to acknowledge the factors of a Non-Performing Loan. Also, to acknowledge on... more This article aims is to acknowledge the factors of a Non-Performing Loan. Also, to acknowledge on how to settle the non-performing loan with the mortgage guarantee through the litigation or non-litigation way, as well as the obstacle on mortgage guarantee execution by the creditor (Bank). The method of this research using a normative (library) research which is the research on the secondary data. The problem approach of this research is normative juridic, the specification of this research using analysis descriptive, in the field research the writer using 3 (three) methods which is done through an interview, questionary lists and document. The location of this research is PT. Bank Danamon branch of Purakarta. The result of this research shows that the factors which causes of a Non-Performing Loan by the debtor from the internal and external factors. The internal factors are a situation where the debtor unable to pay his loan that have matured because of the burden of the installment...
Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usa... more Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usaha tergabung di dalam AFPI melakukan kegiatan penetapan besaran suku bunga pinjaman online di Indonesia. Seharusnya penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat peraturan dalam jasa keuangan di Indonesia. Jika melihat UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh AFPI. Tujuan penulisan penelitian adalah mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan praktek kartel terhadap penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja yang berhubungan dengan peran KPPU dalam menangani praktek kartel suku bunga pinjaman online di Indonesia. Maka penulis mengambil kesimpulan AFPI muncul karena kebijakan ...
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 2021
Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat ... more Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia semakin pesat atau dapat dikatakan meningkat, yang dimana hal ini sangat berbanding dengan pendapatan setiap individu (masyarakat) untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh kebutuhan tersebut muncullah jasa lembaga pembiyaan konsumen, yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang pituang atau kredit, dalam kegiatannta melakukan pengadaan arang/memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan sistem pembayaran angsuran yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepenti...
Sumber perkara yang dimiliki oleh KPPU selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh ma... more Sumber perkara yang dimiliki oleh KPPU selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha, didapati pula dari sikap inisiatif KPPU. Isu yang beredar ditengah masyarakat khususnya mengenai masalah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat membuat KPPU harus lebih ekstra kerja keras dalam membuktikan dugaan tersebut. Bagaimana upaya penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha juncto Peraturan KPPU No.1 tahun 2019? Metode yang dipakai pada penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Chevron Indonesia Company. Penyelesaian sengketa berdasarkan sikap inisiatif diawali dari penelitian investigator sampai musyawarah majelis komisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau pers...
Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pe... more Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pembayaran salah satunya pembayaran parkir secara non tunai seperti pada gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah normatif yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil pembahasan didapati simpulan bahwa penggunaan satu dompet digital pada pembayaran parkir, bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana bahwa dalam isi pasalnya menyatakan dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke d...
Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetap... more Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetapi persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pangan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pa...
This research aims to find out responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty... more This research aims to find out responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty clinical practices in Karawang. The method of this research is normativeempiric legal research with using statute, concept and sociological approach. The result of this research shows that the responsibility of business actors proven to result in losses to consumers can be subject to civil sanctions in the form of compensation, criminal sanctions in the form of imprisonment and fines, administrative sanctions in the form of verbal reprimand, writing and revocation of practice licenses in accordance with the provisions in the Health Law and Consumer Protection Law.
This article aims is to acknowledge the factors of a Non-Performing Loan. Also, to acknowledge on... more This article aims is to acknowledge the factors of a Non-Performing Loan. Also, to acknowledge on how to settle the non-performing loan with the mortgage guarantee through the litigation or non-litigation way, as well as the obstacle on mortgage guarantee execution by the creditor (Bank). The method of this research using a normative (library) research which is the research on the secondary data. The problem approach of this research is normative juridic, the specification of this research using analysis descriptive, in the field research the writer using 3 (three) methods which is done through an interview, questionary lists and document. The location of this research is PT. Bank Danamon branch of Purakarta. The result of this research shows that the factors which causes of a Non-Performing Loan by the debtor from the internal and external factors. The internal factors are a situation where the debtor unable to pay his loan that have matured because of the burden of the installment...
Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usa... more Tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia, para pelaku usaha tergabung di dalam AFPI melakukan kegiatan penetapan besaran suku bunga pinjaman online di Indonesia. Seharusnya penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembuat peraturan dalam jasa keuangan di Indonesia. Jika melihat UU No. 5 Tahun 1999 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh AFPI. Tujuan penulisan penelitian adalah mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan praktek kartel terhadap penetapan suku bunga pinjaman online di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitiannya ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja yang berhubungan dengan peran KPPU dalam menangani praktek kartel suku bunga pinjaman online di Indonesia. Maka penulis mengambil kesimpulan AFPI muncul karena kebijakan ...
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 2021
Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat ... more Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia semakin pesat atau dapat dikatakan meningkat, yang dimana hal ini sangat berbanding dengan pendapatan setiap individu (masyarakat) untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh kebutuhan tersebut muncullah jasa lembaga pembiyaan konsumen, yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang pituang atau kredit, dalam kegiatannta melakukan pengadaan arang/memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan sistem pembayaran angsuran yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepenti...
Sumber perkara yang dimiliki oleh KPPU selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh ma... more Sumber perkara yang dimiliki oleh KPPU selain dari laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat atau pelaku usaha, didapati pula dari sikap inisiatif KPPU. Isu yang beredar ditengah masyarakat khususnya mengenai masalah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat membuat KPPU harus lebih ekstra kerja keras dalam membuktikan dugaan tersebut. Bagaimana upaya penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif KPPU ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha juncto Peraturan KPPU No.1 tahun 2019? Metode yang dipakai pada penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Chevron Indonesia Company. Penyelesaian sengketa berdasarkan sikap inisiatif diawali dari penelitian investigator sampai musyawarah majelis komisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal adanya dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau pers...
Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pe... more Aplikasi dompet digital untuk menyimpan uang secara digital dan gunanya adalah untuk melakukan pembayaran salah satunya pembayaran parkir secara non tunai seperti pada gedung milik Lippo Group yang dikelola oleh PT. Sky Parking Utama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah normatif yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil pembahasan didapati simpulan bahwa penggunaan satu dompet digital pada pembayaran parkir, bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana bahwa dalam isi pasalnya menyatakan dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke d...
Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetap... more Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetapi persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pangan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pa...
This research aims to find out responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty... more This research aims to find out responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty clinical practices in Karawang. The method of this research is normativeempiric legal research with using statute, concept and sociological approach. The result of this research shows that the responsibility of business actors proven to result in losses to consumers can be subject to civil sanctions in the form of compensation, criminal sanctions in the form of imprisonment and fines, administrative sanctions in the form of verbal reprimand, writing and revocation of practice licenses in accordance with the provisions in the Health Law and Consumer Protection Law.
Uploads
Papers by Rani Apriani