According to Al-Hamdani, engagement is a man's request for another person's daughter or a... more According to Al-Hamdani, engagement is a man's request for another person's daughter or a woman who is under someone's guardianship, as an introduction before marriage. Engagement as a planned action is undeniable that it can be canceled for that action. The problems raised in this study are how the unlawful act in canceling a unilateral engagement according to the Civil Code and how the judge's considerations in lawsuit No. 45/Pdt.G/2019/PN.Sng. The purpose of this study is to find out how the cancellation of the engagement is said to be an unlawful act and to see the judge's considerations in granting the lawsuit Number: 45/Pdt.G/2019/PN.Sng. The research method used is a qualitative research method. Using a normative juridical approach and using data analysis methods, legal reasoning is problematic. The results of this study show that, in the decision of case No.45/Pdt.G/2019/PN.Sng, the judge considered that: unilateral cancellation of engagement categorized ...
Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pe... more Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pendapatan asli daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan. Bapenda sedang mengupayakan penerapan bisnis rumah kos, dengan menurunkan tarif pajak rumah kos menjadi 5%, sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tentu saja, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel untuk rumah kos di Kabupaten Karawang? Kedua, kendala apa saja yang menghambat rumah kos di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak hotel? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan mengutamakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, makalah, kitab undang-undang hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mekanisme pemungutan p...
“Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan m... more “Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan,†terang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. di PT, sejalan dengan hal tersebut. Best Planned operations Administration Indonesia yang merupakan organisasi PMA Jepang yang berpartisipasi dalam administrasi strategi otomotif yang dicanangkan pada tahun 2003 yang merupakan salah satu organisasi Honda Gathering di Indonesia, telah mulai melaksanakan estimasi konstruksi dan skala mulai sekitar tahun 2014. Penelitian hukum empiris adalah istilah untuk studi semacam ini. Dimulai dengan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer dari masyarakat atau lapangan dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, dilihat dari gagasan pemeriksaan ini bersifat ekspresif, artinya memberikan gambaran yang wajar tentang pengg...
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerj... more Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dengan Perum Peruri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dengan Perum Peruri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dengan mengadakan di lapangan. Jenis ...
Jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penur... more Jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menghentikan lebih sedikit pinjaman ilegal bulan September 2019 hingga September 2022. Menurut laporan tersebut, SWI menghentikan operasi 1.493 pinjaman ilegal pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjaman ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif studi. Standarisasi yuridis yang berpusat pada eksplorasi hukum atas tulisan melalui kajian informasi pilihan dan sumber tulisan digunakan untuk kajian situasi atau sistem ini. Hasilnya kasus peminjaman online ilegal PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan aplikasi dompet kartu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana desk collection staff melakukan penagihan dengan melakukan pengancaman dan penghinaan kepada nasabah. PT. Barracuda...
Allegations of a monopoly on the export of apparent lobster seeds originated from a case of corru... more Allegations of a monopoly on the export of apparent lobster seeds originated from a case of corruption in evident lobster seeds committed by former Minister of Maritime Affairs and Fisheries Edhy Prabowo. In the indictment filed by the Public Prosecutor, Edhy allegedly founded and managed the Aero Citra Kargo Limited Liability Company as a shell company to collect profits from the export of apparent lobster seeds. At that time, the Business Competition Supervisory Commission suspected that the Aero Citra Kargo Limited Liability Company violated 17 and 24 of Law Number 5 of 1999. This study aimed to determine the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of alleged unfair business competition carried out by the Aero Citra Kargo Limited Liability Company. And to find out the considerations of the Commission Council for the Supervision of Business Competition in deciding Case Number 04/Commission for the Supervision of Business Competition-I/202...
In the current era, all people can own a motorized vehicle in an easy and fast way. This is trigg... more In the current era, all people can own a motorized vehicle in an easy and fast way. This is triggered by the way to buy a motorized car with credit. In terms of withdrawing vehicles, finance companies use the role of a third party (a debt collector) to carry out their actions in collecting creditors and also carrying out forced withdrawals of collateral objects, where the financing company feels that the actions taken are safe. A debt collector is a third party who assists a finance company in resolving a credit problem that the finance company cannot determine. The problem is how the collector department's implementation of the motorized vehicle withdrawal process is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and how consumer protection for motorized vehicle withdrawals by the collector department is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary contracts. The research method is qualitative, with the approach used in this research being normative jur...
Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas ... more Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan re...
Mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai... more Mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada kerja, pekerja berhak atas jaminan sosial program jamsostek yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pencegahan kecelakaan, keselamatan serta kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan kecelakaan dan keselamatan kerj...
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayark... more Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memiliki fungsi pengalih resiko. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Permasalahn dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen dan memahami pertimbangan hakim pada perkara putusan N...
Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age requirements stipulated in law ... more Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age requirements stipulated in law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage. In law number 16 of 2019 article 7 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. Based on the research results, it can be interpreted that the marriage rate in Karawang district has fluctuated since the enactment of law number 16 of 2019. This is evidenced by the percentage of underage marriage rates in Karawang district based on marriage dispensation data at the Karawang religious court. The data obtained is as follows, in 2019 there were 59 submissions, in 2020 there were 203 submissions, in 2021 there were 122 submissions and in 2022 there were 127 submissions. In addition, there are several factors that cause underage marriages in Karawang district, including arranged marriages, parents avoiding their children from committing adultery and even because they...
Indonesia is a constitutional state with a rule of law that is very useful for society, and the l... more Indonesia is a constitutional state with a rule of law that is very useful for society, and the law must provide benefits and goals for humanity. In general, employment in apprenticeship practices results in that there are still many companies that do not give an allowance amount. In the corporate world, labor is one of the most significant expenses in the corporate world, so in this case, if the work (interns) is not paid, it can benefit the company. Meanwhile, interns also have other needs in their daily activities. This can harm both parties, namely apprentices (apprentices) and the company. The problem is how the apprenticeship program is implemented in Indonesia in terms of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships and what are the inhibiting factors in implementing the apprenticeship program in Indonesia. The research method is qualitative, with the approach used in this study being normative juridical. The r...
Asas no work no pay memiliki pengertian yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak mela... more Asas no work no pay memiliki pengertian yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tujuannya untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dalam praktik asas no work no pay di PT Foresight Global. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui data primer didapat di lapangan. Adapun hasil penelitian skripsi adalah PT Foresight Global tidak menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam praktiknya PT Foresight Global menetapkan aturan terbaru mengenai asas no work no pay walaupun pekerja sudah memberikan Surat Keterangan Dokter, sedangkan dalam hukum ketenagakerjaan melarang perusahaan untuk tidak membayar upah apabila pekerja/buruh memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (3) ya...
Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/at... more Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah risalah perundingan yang menjadi dasar mogok kerja di PT Adyawinsa Stamping Industries, dan akibat hukum mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg jo. Mahkamah Agung nomor 740K/Pdt.Sus-PHI/2015, memutuskan para pekerja/buruh PT. Adyawinsa Stamp...
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapa... more Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 te...
ABSTRAK Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya ... more ABSTRAK Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan serta manfaat, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerapan dan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat benturan kepentingan antara kreditor saat terjadi kepailitan dan mudahnya syarat kepailitan. Putusan MK pertama lebih mengedepankan asas kepastian hukum daripada asas keadilan dan sependapat dengan pemerintah lebih melindungi investor daripada pekerja. MK menolak permohonan para Pemohon. Putusan MK kedua Majelis hakim bersifat responsif dalam memutus permohonan, menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan subjek hukum, objek hukum dan risiko yang timbul akibat kepilitan. MK menerima permohonan para Pemohon sebagian. Inkonsistensi penegakkan hukum bertentangan...
Pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh setiapmahasiswa k... more Pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh setiapmahasiswa kependidikan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kuliah Kerja Nyatamerupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah –tengah masyarakat, dan mahasiswa berperan secara aktif dan kreatif dalam keterlibatandinamika yang terjadi di masyarakat pada masa Covid-19. Dilaksanakan secaraberkelompok, terintegrasi antar jurusan, terkoordinasi di tingkat Fakultas. Kegiatan KKNyang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2020, secara bertahap mulai dari persiapanberupa Pengisian Koisioner Profil Desa Berkelanjutan melalui observasi secara daring.Berdasarkan observasi, analisis situasi dan koordinasi dengan pihak masyarakat, makaterdapat beberapa pembangunan berkelanjutan dari berbagai aspek sebagai berikut : 1)Pembangunan jalan poros, 2) Pembangunan jalan gang bertujuan untuk akses masyarakatberkepanjangan, 3) Pembangunan turap untuk menahan gerusan ombat laut, ...
Desa Sukakerta merupakan desa yang terletak di kecamatan CilamayaWetan dengan luas desa secara ke... more Desa Sukakerta merupakan desa yang terletak di kecamatan CilamayaWetan dengan luas desa secara keseluruhan seluas 714,117 Ha. Penduduk Desamayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.Para penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harianlepas dan nelayan, sebagian para penduduknya bekerja sebagai pekerja swasta.Namun terkait dengan keamanan dan ketertiban desa pada tahun ini sudah tercatat3 kasus pencurian dan perampokan. Permasalahan yang urgen tentang bagaimanapeningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upayapencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA Tahun 2020 di DesaSukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Linmas mempunyaitugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangkapenanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalammemelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantukegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Peni...
Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau sua... more Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suaturumpun masyarakat. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjakterciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh datamengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polri dalam kasus tawuran pelajar dan untuk mengetahuidan memperoleh data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh polri dalam menghadapi berbagaikendala penanggulangan kasus tawuran pelajar. Metode penelitian peneliti menggunakan dua metodeyaitu Yuridis Empris dan Yuridis Normatif. Identifikasi masalahnya yaitu apa latar belakang terjadinyatawuran antar pelajar di Karawang? Dan bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar diKarawang? Hasil penelitian adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, terdapat faktor internaldan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan denganmenggunakan sarana penal...
Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tert... more Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik danakta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utangpiutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatanhukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawahtangan. Metedologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji denganpendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan denganpermasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihakyang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangansesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukumyang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sertamemiliki kekuata...
According to Al-Hamdani, engagement is a man's request for another person's daughter or a... more According to Al-Hamdani, engagement is a man's request for another person's daughter or a woman who is under someone's guardianship, as an introduction before marriage. Engagement as a planned action is undeniable that it can be canceled for that action. The problems raised in this study are how the unlawful act in canceling a unilateral engagement according to the Civil Code and how the judge's considerations in lawsuit No. 45/Pdt.G/2019/PN.Sng. The purpose of this study is to find out how the cancellation of the engagement is said to be an unlawful act and to see the judge's considerations in granting the lawsuit Number: 45/Pdt.G/2019/PN.Sng. The research method used is a qualitative research method. Using a normative juridical approach and using data analysis methods, legal reasoning is problematic. The results of this study show that, in the decision of case No.45/Pdt.G/2019/PN.Sng, the judge considered that: unilateral cancellation of engagement categorized ...
Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pe... more Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pendapatan asli daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan. Bapenda sedang mengupayakan penerapan bisnis rumah kos, dengan menurunkan tarif pajak rumah kos menjadi 5%, sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tentu saja, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel untuk rumah kos di Kabupaten Karawang? Kedua, kendala apa saja yang menghambat rumah kos di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak hotel? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan mengutamakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, makalah, kitab undang-undang hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mekanisme pemungutan p...
“Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan m... more “Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan,†terang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. di PT, sejalan dengan hal tersebut. Best Planned operations Administration Indonesia yang merupakan organisasi PMA Jepang yang berpartisipasi dalam administrasi strategi otomotif yang dicanangkan pada tahun 2003 yang merupakan salah satu organisasi Honda Gathering di Indonesia, telah mulai melaksanakan estimasi konstruksi dan skala mulai sekitar tahun 2014. Penelitian hukum empiris adalah istilah untuk studi semacam ini. Dimulai dengan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer dari masyarakat atau lapangan dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, dilihat dari gagasan pemeriksaan ini bersifat ekspresif, artinya memberikan gambaran yang wajar tentang pengg...
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerj... more Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dengan Perum Peruri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dengan Perum Peruri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dengan mengadakan di lapangan. Jenis ...
Jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penur... more Jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menghentikan lebih sedikit pinjaman ilegal bulan September 2019 hingga September 2022. Menurut laporan tersebut, SWI menghentikan operasi 1.493 pinjaman ilegal pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjaman ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif studi. Standarisasi yuridis yang berpusat pada eksplorasi hukum atas tulisan melalui kajian informasi pilihan dan sumber tulisan digunakan untuk kajian situasi atau sistem ini. Hasilnya kasus peminjaman online ilegal PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan aplikasi dompet kartu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana desk collection staff melakukan penagihan dengan melakukan pengancaman dan penghinaan kepada nasabah. PT. Barracuda...
Allegations of a monopoly on the export of apparent lobster seeds originated from a case of corru... more Allegations of a monopoly on the export of apparent lobster seeds originated from a case of corruption in evident lobster seeds committed by former Minister of Maritime Affairs and Fisheries Edhy Prabowo. In the indictment filed by the Public Prosecutor, Edhy allegedly founded and managed the Aero Citra Kargo Limited Liability Company as a shell company to collect profits from the export of apparent lobster seeds. At that time, the Business Competition Supervisory Commission suspected that the Aero Citra Kargo Limited Liability Company violated 17 and 24 of Law Number 5 of 1999. This study aimed to determine the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of alleged unfair business competition carried out by the Aero Citra Kargo Limited Liability Company. And to find out the considerations of the Commission Council for the Supervision of Business Competition in deciding Case Number 04/Commission for the Supervision of Business Competition-I/202...
In the current era, all people can own a motorized vehicle in an easy and fast way. This is trigg... more In the current era, all people can own a motorized vehicle in an easy and fast way. This is triggered by the way to buy a motorized car with credit. In terms of withdrawing vehicles, finance companies use the role of a third party (a debt collector) to carry out their actions in collecting creditors and also carrying out forced withdrawals of collateral objects, where the financing company feels that the actions taken are safe. A debt collector is a third party who assists a finance company in resolving a credit problem that the finance company cannot determine. The problem is how the collector department's implementation of the motorized vehicle withdrawal process is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and how consumer protection for motorized vehicle withdrawals by the collector department is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary contracts. The research method is qualitative, with the approach used in this research being normative jur...
Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas ... more Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan re...
Mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai... more Mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada kerja, pekerja berhak atas jaminan sosial program jamsostek yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pencegahan kecelakaan, keselamatan serta kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan kecelakaan dan keselamatan kerj...
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayark... more Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memiliki fungsi pengalih resiko. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Permasalahn dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen dan memahami pertimbangan hakim pada perkara putusan N...
Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age requirements stipulated in law ... more Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age requirements stipulated in law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage. In law number 16 of 2019 article 7 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. Based on the research results, it can be interpreted that the marriage rate in Karawang district has fluctuated since the enactment of law number 16 of 2019. This is evidenced by the percentage of underage marriage rates in Karawang district based on marriage dispensation data at the Karawang religious court. The data obtained is as follows, in 2019 there were 59 submissions, in 2020 there were 203 submissions, in 2021 there were 122 submissions and in 2022 there were 127 submissions. In addition, there are several factors that cause underage marriages in Karawang district, including arranged marriages, parents avoiding their children from committing adultery and even because they...
Indonesia is a constitutional state with a rule of law that is very useful for society, and the l... more Indonesia is a constitutional state with a rule of law that is very useful for society, and the law must provide benefits and goals for humanity. In general, employment in apprenticeship practices results in that there are still many companies that do not give an allowance amount. In the corporate world, labor is one of the most significant expenses in the corporate world, so in this case, if the work (interns) is not paid, it can benefit the company. Meanwhile, interns also have other needs in their daily activities. This can harm both parties, namely apprentices (apprentices) and the company. The problem is how the apprenticeship program is implemented in Indonesia in terms of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships and what are the inhibiting factors in implementing the apprenticeship program in Indonesia. The research method is qualitative, with the approach used in this study being normative juridical. The r...
Asas no work no pay memiliki pengertian yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak mela... more Asas no work no pay memiliki pengertian yaitu upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tujuannya untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dalam praktik asas no work no pay di PT Foresight Global. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui data primer didapat di lapangan. Adapun hasil penelitian skripsi adalah PT Foresight Global tidak menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam praktiknya PT Foresight Global menetapkan aturan terbaru mengenai asas no work no pay walaupun pekerja sudah memberikan Surat Keterangan Dokter, sedangkan dalam hukum ketenagakerjaan melarang perusahaan untuk tidak membayar upah apabila pekerja/buruh memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (3) ya...
Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/at... more Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah risalah perundingan yang menjadi dasar mogok kerja di PT Adyawinsa Stamping Industries, dan akibat hukum mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg jo. Mahkamah Agung nomor 740K/Pdt.Sus-PHI/2015, memutuskan para pekerja/buruh PT. Adyawinsa Stamp...
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapa... more Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 te...
ABSTRAK Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya ... more ABSTRAK Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan serta manfaat, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerapan dan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat benturan kepentingan antara kreditor saat terjadi kepailitan dan mudahnya syarat kepailitan. Putusan MK pertama lebih mengedepankan asas kepastian hukum daripada asas keadilan dan sependapat dengan pemerintah lebih melindungi investor daripada pekerja. MK menolak permohonan para Pemohon. Putusan MK kedua Majelis hakim bersifat responsif dalam memutus permohonan, menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan subjek hukum, objek hukum dan risiko yang timbul akibat kepilitan. MK menerima permohonan para Pemohon sebagian. Inkonsistensi penegakkan hukum bertentangan...
Pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh setiapmahasiswa k... more Pelaksanaaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh setiapmahasiswa kependidikan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kuliah Kerja Nyatamerupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah –tengah masyarakat, dan mahasiswa berperan secara aktif dan kreatif dalam keterlibatandinamika yang terjadi di masyarakat pada masa Covid-19. Dilaksanakan secaraberkelompok, terintegrasi antar jurusan, terkoordinasi di tingkat Fakultas. Kegiatan KKNyang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2020, secara bertahap mulai dari persiapanberupa Pengisian Koisioner Profil Desa Berkelanjutan melalui observasi secara daring.Berdasarkan observasi, analisis situasi dan koordinasi dengan pihak masyarakat, makaterdapat beberapa pembangunan berkelanjutan dari berbagai aspek sebagai berikut : 1)Pembangunan jalan poros, 2) Pembangunan jalan gang bertujuan untuk akses masyarakatberkepanjangan, 3) Pembangunan turap untuk menahan gerusan ombat laut, ...
Desa Sukakerta merupakan desa yang terletak di kecamatan CilamayaWetan dengan luas desa secara ke... more Desa Sukakerta merupakan desa yang terletak di kecamatan CilamayaWetan dengan luas desa secara keseluruhan seluas 714,117 Ha. Penduduk Desamayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.Para penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harianlepas dan nelayan, sebagian para penduduknya bekerja sebagai pekerja swasta.Namun terkait dengan keamanan dan ketertiban desa pada tahun ini sudah tercatat3 kasus pencurian dan perampokan. Permasalahan yang urgen tentang bagaimanapeningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upayapencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA Tahun 2020 di DesaSukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Linmas mempunyaitugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangkapenanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalammemelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantukegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Peni...
Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau sua... more Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suaturumpun masyarakat. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjakterciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh datamengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polri dalam kasus tawuran pelajar dan untuk mengetahuidan memperoleh data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh polri dalam menghadapi berbagaikendala penanggulangan kasus tawuran pelajar. Metode penelitian peneliti menggunakan dua metodeyaitu Yuridis Empris dan Yuridis Normatif. Identifikasi masalahnya yaitu apa latar belakang terjadinyatawuran antar pelajar di Karawang? Dan bagaimana upaya penanggulangan tawuran antar pelajar diKarawang? Hasil penelitian adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, terdapat faktor internaldan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan denganmenggunakan sarana penal...
Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tert... more Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Khususperjanjian secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik danakta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian utangpiutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan serta bagaimana kekuatanhukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawahtangan. Metedologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan dikaji denganpendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan dikaitkan denganpermasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian adalah bahwa selama para pihakyang membuat akta perjanjian utang piutang dalam bentuk akta di bawah tangansesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang tersebut memiliki kekuatan hukumyang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sertamemiliki kekuata...
Uploads
Papers by muhamad abas