Artikel ini akan menjelaskan situasi problematis reformasi birokrasi di Indonesia. Jatuhnya rezim... more Artikel ini akan menjelaskan situasi problematis reformasi birokrasi di Indonesia. Jatuhnya rezim orde baru menunjukkan betapa baiknya proses demokrasi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat sipil berusaha menciptakan dan merekonstruksi sistem politik berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis, termasuk bagaimana menjadikan birokrasi mandiri. Faktanya, banyak kasus di era reformasi ditemukan adanya kooptasi politik dalam sistem birokrasi.
Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton... more Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah sendiri melalui desentralisasi atau bisa melalui dekosentrasi. Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertahanan keraton Yogyakarta merupakan keistimewaan yang terdapat dalam peraturan daerah Yogyakarta Sistem pertanahan nasional dengan sistem pertanahan adat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat di persamakan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Pemberian kewenangan dalam otonomi khusus yang diberikan kepada D.I.Y memiliki arti penting sejarah asal usul yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadatnya.
Masalah dengan pembiayaan partai meliputi biaya kampanye yang tinggi, donasi ilegal, korupsi angg... more Masalah dengan pembiayaan partai meliputi biaya kampanye yang tinggi, donasi ilegal, korupsi anggaran, dan keengganan keterbukaan partai dan transparansi politik dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa partai politik tidak terbuka dan modern. Regulasi pendanaan partai di Indonesia dan dampaknya serta penggunaan model pendanaan alternatif mewujudkan partai politik yang terbuka dan modern. Pengaturan pendanaan pihak
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang m... more Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, sebab sebagain besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi undangundang KPK ini tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapantahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi dilakukannya revisi undang-undang KPK, dan prosedur pembentukan UU yang baik dan benar, serta penerapannya dalam pembentukan revisi undang-undang KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi UU KPK adalah karena UU No. 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Proses revisi UU KPK ternyata tidak melalui prosedur-prosedur sebagaimana telah diatur dalam "Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" sehingga mengakibatkan kecacatan dari segi prosedur pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan benar.
Artikel ini akan menjelaskan situasi problematis reformasi birokrasi di Indonesia. Jatuhnya rezim... more Artikel ini akan menjelaskan situasi problematis reformasi birokrasi di Indonesia. Jatuhnya rezim orde baru menunjukkan betapa baiknya proses demokrasi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat sipil berusaha menciptakan dan merekonstruksi sistem politik berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis, termasuk bagaimana menjadikan birokrasi mandiri. Faktanya, banyak kasus di era reformasi ditemukan adanya kooptasi politik dalam sistem birokrasi.
Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton... more Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah sendiri melalui desentralisasi atau bisa melalui dekosentrasi. Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertahanan keraton Yogyakarta merupakan keistimewaan yang terdapat dalam peraturan daerah Yogyakarta Sistem pertanahan nasional dengan sistem pertanahan adat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat di persamakan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Pemberian kewenangan dalam otonomi khusus yang diberikan kepada D.I.Y memiliki arti penting sejarah asal usul yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadatnya.
Masalah dengan pembiayaan partai meliputi biaya kampanye yang tinggi, donasi ilegal, korupsi angg... more Masalah dengan pembiayaan partai meliputi biaya kampanye yang tinggi, donasi ilegal, korupsi anggaran, dan keengganan keterbukaan partai dan transparansi politik dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa partai politik tidak terbuka dan modern. Regulasi pendanaan partai di Indonesia dan dampaknya serta penggunaan model pendanaan alternatif mewujudkan partai politik yang terbuka dan modern. Pengaturan pendanaan pihak
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang m... more Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, sebab sebagain besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi undangundang KPK ini tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapantahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi dilakukannya revisi undang-undang KPK, dan prosedur pembentukan UU yang baik dan benar, serta penerapannya dalam pembentukan revisi undang-undang KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi UU KPK adalah karena UU No. 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Proses revisi UU KPK ternyata tidak melalui prosedur-prosedur sebagaimana telah diatur dalam "Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" sehingga mengakibatkan kecacatan dari segi prosedur pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan benar.
Uploads
Papers by alya nafilah