Papers by Hanindito Setyono
Yuridika, 2017
Acquisition as a form of corporate restructuring that is carry out to overcome the situation of f... more Acquisition as a form of corporate restructuring that is carry out to overcome the situation of financial difficulties or improve the performance of the company as a whole or part of the business unit. In Article 126 paragraph 1 of Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company stated that the acquisition process should consider the interests of minority shareholders. However, sometimes acquisition decisions have already been decided in advance by the majority shareholder without involving minority shareholders. Based on this, this paper intends to analyze the form of legal protection for minority shareholders who are not involved in the acquisition process. Through the approach of legislation and case approach, it is found that Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company has not provided enough legal protection to minority shareholders. The decision-making process of acquisition in the General Me...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan Kasasi PenuntutUmum dengan alasan Judex Facti... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan Kasasi PenuntutUmum dengan alasan Judex Factie salah menerapkan sanksi pidana danpertimbangan Judex Juris mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam perkaraIllegal Fishing pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pid.Sus/2013.Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukumini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatanyang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakanadalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahanhukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukumdengan metode deduksi silogisme.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwaterkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie salahmenerapkan sanksi pidana, dipertimbangkan Judex Factie tidak menerapkan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena alasan pertimbangan JudexFactie bersifat onvoldo...
This research aims to determine whether the submission of Cassation Prosecutor General with reaso... more This research aims to determine whether the submission of Cassation Prosecutor General with reasons Judex factie wrong to impose criminal sanctions in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of the case (case approach), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. The basis of this illegal fishing case, Judex Factie one drop criminal sanctions to the Defendant Jerry S. Deodor Philippine nationality who only gave sanction penalties imprisonment for 1 (one) year lighter than the primary demands of the Public Prosecutor, which is 3 (three) years, lighter prison where criminal sanctions will not provide a deterrent effect against perpetrators of illegal fishing areas of the Pacific Ocean fishery management area of t...
Gadjah Mada University, 2019
Penggabungan usaha atau merger adalah satu perusahaan atau lebih bergabung dengan perusahaan lain... more Penggabungan usaha atau merger adalah satu perusahaan atau lebih bergabung dengan perusahaan lainnya dimana perusahaan yang bergabung akan bubar secara hukum dengan segala nama dan kekayannya dimasukkan ke dalam yang tetap berdiri. Sama halnya apabila perseroan tersebut adalah bank, perseroan bank yang bubar seketika saat penggabungan usaha / merger tidak melakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu dan tindakan bagi-bagi asset perusahaan. Maka merger pada bank hanyalah bersifat administratif karena tanpa adanya tindakan likuidasi setelah merger maka pemegang saham yang melakukan merger menjadi pemegang saham hasil merger dan aktiva serta pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adapun pendapat M. Yahya Harahap mengenai akibat hukum dari merger, yaitu: 2 a. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva, dimana aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum eralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan b. Akibat hukum kepada pemegang saham dimana seteah terjadinya penggabungan, pemegang saham yang menggabungkan diri demi hukum menjadi [emegang saham pada perseroan yang menjadi perusahaan target dalam merger c. Akibat hukum kepada perseorang yang menggabungkan diri adalah mengenai status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir statsunya sebagai badan hukum dan berakhirnya status tersebut terhitung sejak tanggal merger mulai berlaku. Dalam hal terjadinya merger, perbuatan hukum merger wajib memperhatikan perseroan dan pemegang saham publik alias pemegang saham minoritas. 3 Namun kedudukan pemegang saham minoritas dengan prinsip one share one vote sangat lemah 1
Uploads
Papers by Hanindito Setyono