This study is reviewed and tested empirically the influence of financial performance, dynastic po... more This study is reviewed and tested empirically the influence of financial performance, dynastic politics, and performance of local government on accountability of regional financial reporting. This study uses the documentation method with secondary data taken from sources of the Indonesian Supreme Audit Board (BPK RI) and the Ministry of Home Affairs. The analytical test tool used in this study is multiple linear regression. It was found that the fiscal decentralization did not significantly affect the accountability of regional financial reporting but it was found that processing results showed a dependency ratio that had a negative and significant effect on the accountability of financial reporting produced by the local government. In the aspect of political dynasties, this variable was found to have no significant effect on the accountability of regional government financial reporting. The results also showed a significant positive effect of local government performance on the acc...
Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditem... more Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk mengeluarkan salinan dari akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal 264 dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik dan kedudukan hukum salinan akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihakadalah menjadi batal demi hukum karena akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.Kata kunci: akta notaris, diingkari, para pihak The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of th...
This study is reviewed and tested empirically the influence of financial performance, dynastic po... more This study is reviewed and tested empirically the influence of financial performance, dynastic politics, and performance of local government on accountability of regional financial reporting. This study uses the documentation method with secondary data taken from sources of the Indonesian Supreme Audit Board (BPK RI) and the Ministry of Home Affairs. The analytical test tool used in this study is multiple linear regression. It was found that the fiscal decentralization did not significantly affect the accountability of regional financial reporting but it was found that processing results showed a dependency ratio that had a negative and significant effect on the accountability of financial reporting produced by the local government. In the aspect of political dynasties, this variable was found to have no significant effect on the accountability of regional government financial reporting. The results also showed a significant positive effect of local government performance on the acc...
Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditem... more Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk mengeluarkan salinan dari akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal 264 dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik dan kedudukan hukum salinan akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihakadalah menjadi batal demi hukum karena akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.Kata kunci: akta notaris, diingkari, para pihak The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of th...
Uploads
Papers by Diah Irmawati