The “Forestry Borrow to Use (FBU) Permit” is an approval of the Ministry of Forestry to allow non... more The “Forestry Borrow to Use (FBU) Permit” is an approval of the Ministry of Forestry to allow non-forestry activity to be conducted in Forestry Area. The Upstream Oil and Gas (OG) activity is commonly conducted in suburban or remote area where is located in such forestry area. In this kind of situation, a permission process must take place. So that there is a hierarchy: The Upstream OG activity Executor shall be in position as the Applicant, while the Ministry of Forestry shall be in the “higher” position as the Approver/Issuer the FBU Permit. This shows that between Governmental Institutions, one’s position is subordinate from another, thus causing a situation in which one institution’s plan can be disapproved by another government institution’s decision. Is this hierarchical structure conforming with the new values of coordination, synchronization and harmonization among government institution as required by Good Governance? This paper will analyze it in the perspective of Ecolog...
Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Un... more Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Until now, the government management on oil and gas resources remain plays such important role in both strategic aspect as the state income contributor and the energy resilience. The Production Sharing Contract (PSC) Scheme applies in the management system of exploration and exploitation (Upstream) of oil and gas resources that is mandated by the 1945Constitution that should be managed for the greatest people prosperity. The PSC Scheme is a type of collaboration or partnership agreement between Government Institution (Representative) with Private Parties (National or Multi-National Corporation) to mutually explore and exploit the resources for the purpose of the Government mission (to provide people prosperity) in one hand, and to produce added value for the private corporation on the other hand. PSC Scheme has been enabling both parties joint and share genera and technical management aspe...
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan m... more Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals/ SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan m... more Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4). Artikel ini akan menganalisis bagaimana Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan dasar melalui politik hukum sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan berkualitas, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai tujuan tersebut.
The “Forestry Borrow to Use (FBU) Permit” is an approval of the Ministry of Forestry to allow non... more The “Forestry Borrow to Use (FBU) Permit” is an approval of the Ministry of Forestry to allow non-forestry activity to be conducted in Forestry Area. The Upstream Oil and Gas (OG) activity is commonly conducted in suburban or remote area where is located in such forestry area. In this kind of situation, a permission process must take place. So that there is a hierarchy: The Upstream OG activity Executor shall be in position as the Applicant, while the Ministry of Forestry shall be in the “higher” position as the Approver/Issuer the FBU Permit. This shows that between Governmental Institutions, one’s position is subordinate from another, thus causing a situation in which one institution’s plan can be disapproved by another government institution’s decision. Is this hierarchical structure conforming with the new values of coordination, synchronization and harmonization among government institution as required by Good Governance? This paper will analyze it in the perspective of Ecolog...
Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Un... more Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Until now, the government management on oil and gas resources remain plays such important role in both strategic aspect as the state income contributor and the energy resilience. The Production Sharing Contract (PSC) Scheme applies in the management system of exploration and exploitation (Upstream) of oil and gas resources that is mandated by the 1945Constitution that should be managed for the greatest people prosperity. The PSC Scheme is a type of collaboration or partnership agreement between Government Institution (Representative) with Private Parties (National or Multi-National Corporation) to mutually explore and exploit the resources for the purpose of the Government mission (to provide people prosperity) in one hand, and to produce added value for the private corporation on the other hand. PSC Scheme has been enabling both parties joint and share genera and technical management aspe...
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan m... more Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals/ SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan m... more Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4). Artikel ini akan menganalisis bagaimana Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan dasar melalui politik hukum sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan berkualitas, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai tujuan tersebut.
Uploads
Papers by Azeem Amedi