: I Program Studi : Manajemen Teknologi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK ... more : I Program Studi : Manajemen Teknologi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sejak zaman dahulu, kehidupan tidak akan lepas dari mobilitas. Mobilitas tersebut menciptakan suatu perpindahan. Manusiapun tidak lepas dari mobilitas. Mobilitas manusia dapat dibedakan menjadi dua, mobilitas vertikal dan mobilitas horisontal. Mobilitas vertikal atau yang sering disebut perubahan status. Contohnya adalah perubahan status dimana seorang prajurit berpangkat prajurit dua sekarang sudah berpangkat kolonel. Mobilitas horisontal yaitu mobilitas yang berhubungan dengan geografis, dimana melewati batas-batas wilayah tertentu dan dalam periode yang teretentu. 1 Menurut niatan untuk menetap, mobilitas dapat pula dibagi menjadi dua, permanen dan non-permanen. Jadi, mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dengan tidak adanya niatan untuk menetap. 2 Sama halnya pegawai kantor yang berada di pusat-pusat kota lebih memilih untuk tinggal di pinggir kota. Sebaliknya, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
Along with the development of the era of a lot of foreign traffic in the territory of Indonesia,... more Along with the development of the era of a lot of foreign traffic in the territory of Indonesia, as well as refugees and asylum seekers who entered the territory of Indonesia. Those who entered Indonesian territory were not allowed to get jobs so they chose to stay in detention centers to get services and also funding assistance from UNHCR (united nation high commissioner for refugee). But the availability of detention houses in the Indonesian territory is not directly proportional to the large number of refugees and asylum seekers in Indonesia. Those who should get good service but get poor service. What made the UNHCR (united nation high commissioner for refugee) say that detention houses were not for refugees and asylum seekers, but because of coercive circumstances that made them have the choice to settle in detention homes even on the sidewalks in front of detention houses hoping to get help.
Penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dalam hal ini tak sesuai dengan harapan ... more Penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dalam hal ini tak sesuai dengan harapan awal pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari sudut pariwisata nasional. Banyak sekali pelanggaran yang timbul terkait kebijakan tersebut, pemerintah seolah-olah tak siap dengan kebijakan yang telah mereka buat sendiri. Dampak yang paling menonjol dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, turunnya angka PNBP kemudian banyak pelanggaran yang ditimbulkan dari perlikau negatif orang asing di masyarkat. Membuka pintu gerbang negara dengan memberi keluesan bagi orang asing datang ke Indonesia dalam hal ini seperti mempertaruhkan keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu pemerintah dan stakeholder lainnya perlu bekerjasama dalam menangai kasus yang timbul dari kebijakan tersebut, terlebih instansi keimigrasian yang dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan orang asing di Indonesia
: I Program Studi : Manajemen Teknologi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK ... more : I Program Studi : Manajemen Teknologi PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sejak zaman dahulu, kehidupan tidak akan lepas dari mobilitas. Mobilitas tersebut menciptakan suatu perpindahan. Manusiapun tidak lepas dari mobilitas. Mobilitas manusia dapat dibedakan menjadi dua, mobilitas vertikal dan mobilitas horisontal. Mobilitas vertikal atau yang sering disebut perubahan status. Contohnya adalah perubahan status dimana seorang prajurit berpangkat prajurit dua sekarang sudah berpangkat kolonel. Mobilitas horisontal yaitu mobilitas yang berhubungan dengan geografis, dimana melewati batas-batas wilayah tertentu dan dalam periode yang teretentu. 1 Menurut niatan untuk menetap, mobilitas dapat pula dibagi menjadi dua, permanen dan non-permanen. Jadi, mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dengan tidak adanya niatan untuk menetap. 2 Sama halnya pegawai kantor yang berada di pusat-pusat kota lebih memilih untuk tinggal di pinggir kota. Sebaliknya, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).
Along with the development of the era of a lot of foreign traffic in the territory of Indonesia,... more Along with the development of the era of a lot of foreign traffic in the territory of Indonesia, as well as refugees and asylum seekers who entered the territory of Indonesia. Those who entered Indonesian territory were not allowed to get jobs so they chose to stay in detention centers to get services and also funding assistance from UNHCR (united nation high commissioner for refugee). But the availability of detention houses in the Indonesian territory is not directly proportional to the large number of refugees and asylum seekers in Indonesia. Those who should get good service but get poor service. What made the UNHCR (united nation high commissioner for refugee) say that detention houses were not for refugees and asylum seekers, but because of coercive circumstances that made them have the choice to settle in detention homes even on the sidewalks in front of detention houses hoping to get help.
Penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dalam hal ini tak sesuai dengan harapan ... more Penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dalam hal ini tak sesuai dengan harapan awal pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari sudut pariwisata nasional. Banyak sekali pelanggaran yang timbul terkait kebijakan tersebut, pemerintah seolah-olah tak siap dengan kebijakan yang telah mereka buat sendiri. Dampak yang paling menonjol dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, turunnya angka PNBP kemudian banyak pelanggaran yang ditimbulkan dari perlikau negatif orang asing di masyarkat. Membuka pintu gerbang negara dengan memberi keluesan bagi orang asing datang ke Indonesia dalam hal ini seperti mempertaruhkan keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu pemerintah dan stakeholder lainnya perlu bekerjasama dalam menangai kasus yang timbul dari kebijakan tersebut, terlebih instansi keimigrasian yang dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan orang asing di Indonesia
Uploads
Papers by Adi Chandra